Home » Featured, Jejak » Pleidoi Sultan Hamid II

Pleidoi Sultan Hamid II

Sultan Hamid II memasuki ruang persidangan, 1953. Sumber: Peristiwa Sultan Hamid II, Persadja (Persatuan Djaksa-djaksa), 1953. (Dokumentasi Anshari Dimyati).

 

Perjalanan kehidupan bernegara Indonesia tak pernah lepas dari konflik antar-faksi. Masing-masing pihak mencoba untuk berkuasa dan mendesakkan pahamnya dalam suatu susunan negara yang tunggal dan seragam.

Perseteruan antar-faksi ini, di antaranya, mewujud pada periode 1950-an. Di berbagai daerah muncul pergolakan yang menentang pemusatan kekuasaan. Banyak daerah bergejolak karena sumber daya alamnya dikuras dan dibawa keluar habis-habisan. Mengutip Audrey R. Kahin dan George McT Kahin (1997), pergolakan ini tak hanya bermotifkan pada alasan ekonomi, tetapi juga harga diri.

Pergolakan yang terjadi pada periode tersebut merupakan ekspresi kekecewaan atas kondisi yang dilahirkan dari suatu bentuk negara yang terpusat. Namun, di sisi lain, pergolakan juga berasal dari faksi-faksi yang ingin mendesakkan pahamnya dalam suatu bentuk negara yang sudah bersusun tunggal itu.

Meski demikian, pergolakan pada 1950-an itu bukanlah yang pertama. Genealoginya dapat dilihat pada pasca diserahkannya kedaulatan Kerajaan Belanda dan Negara Republik Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949. Saat itu, faksi-faksi yang berbentuk negara-negara dan daerah-daerah otonom bersepakat secara hukum untuk menciptakan negara dengan bentuk federal atau bondstaat. Akan tetapi, negara yang disepakati secara bersama-sama tersebut kemudian dibubarkan. Republik Indonesia Serikat diganti dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau eenheidsstaat yang seragam dan terpusat pada 17 Agustus 1950.

Pembubaran yang sekaligus peleburan seluruh negara-negara bagian dan daerah-daerah otonom kepada salah satu faksi, yakni Republik Indonesia, pun mendapat tentangan. Tindakan itu dinilai sebagai upaya meruntuhkan prinsip kesetaraan (equal) melalui pelebaran sayap kekuasaan dan perluasan wilayah salah satu faksi.

Nasib banyak wilayah komunitas pun kemudian menjadi dikuasai, bergantung, dan ditentukan oleh satu wilayah komunitas. Hanya saja, pihak federalis yang mencoba mempertahankan prinsip equal kemudian patah. Mereka yang melawan dituduh sebagai pemberontak.

Salah satu korban konflik politik pada 1950, dalam transisi perubahan negara serikat ke negara kesatuan, adalah Sultan Hamid II. Dia dituduh sebagai “dalang” makar/pemberontakan dari aksi Westerling di Bandung pada 23 Januari 1950, dan “niat” membunuh tiga orang Dewan Menteri Republik Indonesia Serikat pada 24 Januari 1950 yang telah dibatalkannya sebelum peristiwa berlangsung. Tuduhan perbuatan yang tak diketahuinya itu, dan tak terbukti di pengadilan (1953), kemudian menjadikannya ‘pesakitan’ dalam vonis selama sepuluh tahun penjara oleh pemerintahan otokratik Soekarno.

Sultan Hamid II adalah Kepala Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB), sebuah Daerah Otonom (1947-1950), yang juga Sultan ke-7 dari Kesultanan Pontianak (1945-1978). Dia jugalah yang merancang lambang negara Republik Indonesia Serikat: Elang Rajawali – Garuda Pancasila. Lambang tersebut dirancang ketika dia menjabat sebagai Menteri Negara Zonder Portofolio Republik Indonesia Serikat.

Pada 5 April 1950, Sultan Hamid II ditangkap oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Serikat, Sultan Hamengku Buwono IX, atas perintah Jaksa Agung Republik Indonesia Serikat, Tirtawinata. Akan tetapi, pengadilan atas tuduhan “makar/pemberontakan” yang dikenakan kepadanya baru digelar tiga tahun kemudian, 25 Februari 1953. Saat dia berada di dalam penjara inilah bentuk negara berubah.

Kemudian, Jaksa Agung Negara Kesatuan Republik Indonesia, R. Soeprapto (yang menggantikan Jaksa Agung Republik Indonesia Serikat, Tirtawinata), menuntut Sultan Pontianak ini dengan hukuman 18 tahun penjara. Sementara itu, Mahkamah Agung Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ketua Mr. Wirjono Prodjodikoro menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara dipotong masa tahanan (tiga tahun).

Akan tetapi, pasal-pasal yang dituduhkan kepada Sultan Hamid II, yang juga merupakan Ketua Bijeenkomst voor Federal Overleg (BFO) atau Majelis Permusyawaratan Negara-negara Federal di Kepulauan Melayu/Kepulauan Indian, tak terbukti di pengadilan. Fakta mengatakan bahwa dia tak bersalah secara hukum. Tak pelak, aroma politik dari pihak kontra federal lebih kentara ketimbang pertimbangan hukum.

Dalam kasus “makar/pemberontakan” yang dituduhkan kepadanya, Sultan Hamid II membantah melalui Nota Pembelaan (Pleidooi) yang dibuat dan dibacakannya sendiri di depan sidang pengadilan Mahkamah Agung Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 25 Maret 1953. Pleidoi ini terpisah dengan pleidoi yang juga dibuat oleh Pembela atau Kuasa Hukumnya, yakni Mr. Surjadi.

Pleidoi Sultan Hamid II ini menjadi sebuah naskah sejarah penting dalam menilik bagaimana proses perubahan negara Republik Indonesia Serikat (RIS) ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berikut adalah Pleidoi Sultan Hamid II pada sidang Mahkamah Agung, 25 Maret 1953. Pleidoi ini ditampilkan secara utuh dari buku Peristiwa Sultan Hamid II oleh Persatuan Djaksa-djaksa (Persadja) (1953). Adapun ejaan dalam pleidoi ini telah diubah dari ejaan lama ke ejaan yang sudah disempurnakan (EYD).

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (2 votes cast)

Short URL: http://www.lenteratimur.com/?p=6915

Posted by on Jan 25 2013. Filed under Featured, Jejak. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Comments with Facebook

Or Usual Comment

Radio Lentera Timur

Winamp Windows Media Player iTunes VLC BlackBerry Real One Android iPhone

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License. Lentera Timur.