Home » Featured, Kasatmata » Ketika Jembatan Menjadi Pemisah

Ketika Jembatan Menjadi Pemisah

Proyeksi Jembatan Selat Sunda. Foto: www.pu.go.id.

Kabar akan dibangunnya jembatan Selat Sunda sudah beredar kencang. Jembatan itu akan menghubungkan Pulau Jawa, dari Banten (Merak), dengan Pulau Sumatera, dari Lampung (Bakauheni), plus jalan tol dari Lampung sampai Aceh. Pemerintah Indonesia mengalaskan pikirannya pada penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selagi pemerintah Indonesia mengharapkan proyeknya untuk menyambungkan Jawa dan Sumatera, Riau di Sumatera justru punya mimpi lain. Riau menginginkan adanya jembatan yang menghubungkan Sumatera di Indonesia, dari Riau, dengan Semenanjung di Malaysia, dari Malaka. Selain memang memiliki kultural yang sama, pendanaan juga sudah disiapkan untuk kesejahteraan kedua pulau.

Menurut Gubernur Riau, Rusli Zainal, Malaysia telah mempersiapkan dana sekitar US$ 12,75 miliar. Jembatan tersebut akan memiliki usia 120 tahun. Selama 100 tahun, pengelolaan jembatan ditangani Malaysia karena selaku penyandang dana. Adapun sisa dua puluh tahun, di saat jembatan mulai rapuh ditelan usia, baru diberikan ke Indonesia.

Dalam hitungan Malaysia, modal pembangunan Jembatan Selat Malaka diperkirakan sudah kembali dalam tempo lima puluh tahun. Sebab, setiap kendaraan sekaligus penumpang yang melintas di jembatan tersebut memang diharuskan untuk membayar.

Akan tetapi, niat rakyat Riau terhalangi oleh keinginan Pemerintah Indonesia yang lebih fokus merealisasikan pembangunan jembatan Selat Sunda. Proyek kesatuan atau unitarisme lebih didahulukan ketimbang proyek kesejahteraan yang menjadi salah satu tujuan bernegara.

“Sambung dulu Sumatera dengan Jawa. Pokoknya diperkuat dulu NKRI, baru kita mikir untuk menyambung Sumatera ke Malaysia. Kalau dibangun dulu yang ke Malaka, nanti Sumateranya tertarik ke atas (Malaysia). Karena Sumatera itu kan lebih dekat ke Malaysia dibanding ke Jawa,” kata Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, di media atjehpost.com, usai menghadiri workshop ”Industri Hilir Kelapa Sawit” di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau, Selasa (10/4), lalu.

Selain jembatan yang menghubungkan Banten (Pulau Jawa) hingga Lampung (Sumatera), Indonesia juga berencana membuat jalan tol yang menghubungkan Lampung hingga Aceh. Jadi, jembatan itu akan langsung menembus seluruh Sumatera melalui jalan tol.

”Di Kementerian PU (Pekerjaan Umum-red) sedang disiapkan rute jalan high way tersebut. Setiap provinsi yang dilewati high way tersebut diminta untuk ikut bertanggungjawab melakukan pembebasan lahan. Dana pembebasannya pasti kita siapkan,” tambah Hatta dari sumber yang sama.

Penolakan Indonesia terhadap keinginan rakyat Sumatera/Riau berhubungan dengan Semenanjung disebut oleh Shafwan Nizar, aktivis pendidikan di Riau, sebagai bentuk ketakutan yang tak rasional.

”Dengan adanya jembatan Malaka tersebut, harusnya pemerintah Indonesia bisa melihat keuntungan yang lebih besar ke depan bagi masyarakat Sumatera, khususnya Riau. Tapi keuntungan tersebut malah dianggap sebagai ancaman bagi nasionalisme bernama Indonesia,” ungkap Shafwan.

Menurut Shafwan, jika pembangunan jembatan Selat Malaka terwujud dalam sepuluh tahun, maka dalam waktu dua puluh hingga tiga puluh tahun berikutnya Sumatera akan tumbuh sebagai kekuatan ekonomi baru.

”Secara tidak langsung ini akan mengurangi ketergantungan Sumatera terhadap Jawa. Otomatis hegemoni mereka dikhawatirkan berkurang, apalagi jika dikait-kaitkan dengan faktor sejarah,” jelas Shafwan.

[MEDIA not found]Perjalanan LenteraTimur.com melintasi jalur darat Sumatera pada 2012. Video: LenteraTimur.com.

Sumatera sendiri bukan satu-satunya pulau yang hendak disambungkan dengan Jawa yang terkenal dengan transmigrannya (di Sumatera Timur, investor Belanda dan penduduk dari negara-negara lama menyebut mereka sebagai Java Immigranten Bureau pada 1912, bersama dengan tenaga kerja dari Cina dan India. Lihat Medan dan Para Kuli yang Datang dari Jauh). Pada 2002 silam, Indonesia pernah berencana membangun jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Bali di Selat Bali, yakni antara Jawa Timur, dari Ketapang (Banyuwangi), dengan Bali, dari Gilimanuk.

Akan tetapi, ketika itu Bali berhasil menolak keras rencana Indonesia tersebut. Melalui Gubernur Bali ketika itu, Dewa Made Beratha, Bali menyatakan ketidaksetujuannya atas pembangunan jembatan Jawa-Bali tersebut.

”Tidak ada jembatan saja Pulau Dewata sudah begitu sarat dengan berbagai permasalahan, terutama dalam hal kependudukan, apalagi setelah dibangun jembatan,” tegas Dewa Made Beratha seperti dilansir media Gatra.com, edisi 26 Desember 2002.

Dewa Made Beratha mengatakan bahwa arus migrasi yang besar telah menjadikan pulau kecil itu sarat dengan beban. Bersamaan dengan saratnya beban di bidang kependudukan, telah pula memunculkan sejumlah problema sosial, seperti kemiskinan, tindak kriminal, dan bahkan pengerusakan lingkungan. Pun dampak dari membludaknya pendatang atau transmigran adalah hilangnya hak politik, hak ekonomi, dan hak kebudayaan dari pribumi.

”Ini belum ada jembatan. Bagaimana kalau sudah ada, tentu lebih banyak lagi, sehubungan dengan arus lalu lintas yang begitu lancar,” kata Made ketika itu.

Sementara itu, pembangunan jembatan penghubung Sumatera-Jawa sekaligus jalan tol Lampung hingga Aceh di Sumatera menuai kegeraman dari Kalimantan/Borneo dan Sulawesi. Jika jalan Trans Sumatera yang sudah mulus itu hendak ditambah jalan tol, maka tidak demikian halnya dengan Kalimantan.

”Pemerintah Indonesia sangat naif. Infrastruktur jalan di Kalimantan sangat parah. Untuk menghubungkan Pontianak ke Palangkaraya saja kami harus mampir dulu ke Jakarta. Pun dengan wilayah-wilayah lainnya. Jalur darat di Kalimantan sungguh sangat memprihatinkan,” protes Anshari Dimyati, salah seorang warga Pontianak, Kalimantan Barat, yang juga peneliti Sultan Hamid II.

Padahal, lanjut Anshari, Kalimantan disebut-sebut sebagai ladang sumber daya alam di Indonesia. Jangan tanya soal kebun sawit, minyak, emas, atau batu bara, semuanya melimpah ruah. Pun dengan hasil hutan seperti rotan dan kayu yang dibawa keluar dari Kalimantan.

”Masyarakat di Kalimantan telah dibodohi dan dibiarkan dalam belenggu kemiskinan,” tegas Anshari. ”Sekarang pemerintah malah lebih memprioritaskan pembangunan jembatan di Selat Sunda dan jalan tol Lampung-Aceh. Sungguh sangat absurd dan menyakitkan.”

Jalan Trans Kalimantan di Kalimantan Timur. Foto (2008): LenteraTimur.com/TM. Dhani Iqbal.

Setali tiga uang dengan Anshari, Phill M. Sulu, salah seorang tokoh masyarakat di Minahasa, Sulawesi Utara, yang juga penulis novel Permesta, mengatakan bahwa proyek Indonesia untuk membangun jembatan Selat Sunda dan jalan tol Lampung-Aceh  ini hanya akan melukai hati rakyat di wilayah Indonesia Timur. Indonesia Timur memang sudah lama merasa dianaktirikan di dalam Indonesia. Proyek pembangunan tak sekencang di Jawa yang ada di Indonesia Barat.

”Pembangunan jembatan dan jalan tol itu bukan memperkuat NKRI, tapi sebaliknya berpotensi terhadap keretakan negara, antara barat dan timur,” ungkap Phill.

Proyek ini, kata Phill, hanya kian mempertegas tindakan pemerintah pusat yang sangat diskriminatif terhadap daerah-daerah di Indonesia Timur. Kalau demikian, pemerintah pusat sendirilah yang memupuk timbulnya separatisme dan disintegrasi negara.

”Jangan disalahkan kalau rakyat Papua hingga kini tetap berniat merdeka. Jangan lupa pula timbulnya Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta-red) 54 tahun lalu akibat menuntut keadilan pemerataan pembangunan,” tegas Phill.

Jika alasan membangun jembatan antara Jawa dengan Sumatera adalah untuk memperkuat kesatuan atau unitarisme Indonesia, maka secara konsistensi logika, jembatan serupa juga harus dilakukan untuk seluruh pulau. Sumatera dengan Jawa, Sumatera dengan Kalimantan, Jawa dengan Kalimantan, Jawa dengan Sulawesi, Jawa dengan Bali, Bali dengan Nusa Tenggara, Kalimantan dengan Bali, Kalimantan dengan Nusa Tenggara, Kalimantan dengan Sulawesi, Sulawesi dengan Kepulauan Maluku, Sulawesi dengan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku dengan Papua, dan seterusnya.

Oleh karena itu Phil menambahkan bahwa strategi memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan jalan membangun jalur darat dari Sabang (Aceh) sampai Merauke (Papua) adalah ide yang konyol. Sebab negara ini merupakan negara maritim yang pembangunannya seharusnya berwawasan kepulauan, bukan kontinental. Kondisi geografisnya tidak dapat direkayasa menjadi satu daratan dengan membangun jembatan.

Ketika Jembatan Menjadi Pemisah, 5.0 out of 5 based on 1 rating
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)

Short URL: http://www.lenteratimur.com/?p=5741

Posted by on Apr 18 2012. Filed under Featured, Kasatmata. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Comments with Facebook

Or Usual Comment

Radio Lentera Timur

Winamp Windows Media Player iTunes VLC BlackBerry Real One Android iPhone

Naskah Terkait

  • Tidak Ada Naskah Terkait

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License. Lentera Timur.

Switch to our mobile site