Lentera Timur

“Sumatra, Peristiwa Selanjutnya”

TM. Dhani Iqbal — Thu, 17 May 2012 12:11:23 +0000

“Sumatra, Peristiwa Selanjutnya” dalam buku Brieven uit Sumatra, 1928 – 1949 (Surat-surat dari Sumatera, 1928 – 1949), terbit 1982, karya Dr. J. J. van de Velde.

Tulisan di bawah ini adalah bagian dari buku Brieven uit Sumatra, 1928 – 1949 (Surat-surat dari Sumatera, 1928 – 1949), terbit 1982, karya Dr. J. J. van de Velde. Dalam tulisan ini, Velde menuliskan kisah dari Amir mengenai apa yang terjadi di Sumatera, khususnya Sumatera Timur/Utara dan Aceh, dalam pertaliannya dengan Negara Republik Indonesia di Jawa Yogyakarta.

Amir yang dimaksud tak lain adalah dr. Mohammad Amir yang lahir di Talawi, Sawah Lunto, Sumatera Barat kini, pada 1900. Pada 1928, dia lulus dari sekolah Geneeskundige Hogeschool, Utrecht Universiteit, Belanda, dan memperoleh gelar Arts dan doctor in de medicijn. Selanjutnya ia menetap di Medan lalu Tanjungpura dan menjadi dokter pribadi Sultan Langkat.

Saat Jong Sumatranen Bond lahir pada 1917, yang didirikan oleh pelajar-pelajar dari Minangkabau, Batak, Aceh, Palembang, dan Sumatera Timur di Jawa, ia menjadi Sekretaris II, dengan ketua Tengku Mansoer (kelak menjadi Wali Negara Sumatera Timur), wakil ketua A. Munir Nasution, Sekretaris I Mohamad Anas, dan bendahara Marzoeki.

Pada perkembangannya, Jong Sumatranen Bond kemudian bertujuan untuk membentuk ‘nation Sumatera’. Tapi, gagasan kebangsaan ini mulai menajam kala organisasi diketuai oleh Amir, bendahara Bahder Djohan, dan bendahara Mohamad Hatta (kelak Wakil Presiden Negara Republik Indonesia/Yogyakarta, Wakil Presiden Republik Indonesia Serikat, dan Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat).

Dalam pilihan politiknya, Amir bergabung dengan Negara Republik Indonesia/Yogyakarta yang dibidani oleh Jepang melalui pembentukan Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang merupakan reinkarnasi dari organisasi yang dahulu juga dibentuk Jepang: Dokuritsu Junbi Cosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Melalui organisasi bentukan Jepang itu, Amir ditugaskan menjadi delegasi Sumatera bersama Teuku Mohamad Hassan dan Mr. A. Abas. Semula Amir dicalonkan menjadi Gubernur Sumatera, namun dia menolak. Akhirnya yang menduduki jabatan Gubernur Sumatera adalah Teuku Mohamad Hassan, dengan Amir sebagai wakilnya. Amir juga menjadi menteri negara pada Negara Republik Indonesia.

Pada Maret 1946, terjadi kekacauan besar-besaran di banyak negara kerajaan di Sumatera. Bangsawan, cerdik pandai, petinggi, dan rakyat dari kesultanan-kesultanan Islam di Sumatera Timur dibantai. Banyak negara kerajaan ini yang kemudian hilang berkalang tanah bersisa adat. Di Asahan, misalnya, pernah disebutkan korban mencapai 15 ribu jiwa. Dan Langkat, tempat dimana Amir bekerja, adalah yang paling parah.

Pendeta Juandaha Raya Purba Dasuha, dalam artikel berjudul “Revolusi Sosial Berdarah di Simalungun Tahun 1946”, menyebutkan siapa otak dibalik serangkaian pembantaian bengis yang luar biasa di Sumatera Timur. Mereka adalah “Markas Agung yang dilaksanakan Volksfront dengan pimpinan utama Sarwono Sastro Sutardjo, Zainal Baharuddin, M. Saleh Umar, Nathar Zainuddin, dan Abdul Xarim MS yang bekerja di balik layar. Laskar yang berperan dalam aksi ini adalah Pesindo, Napindo, Ken Ko Ku Tui Sin Tai (Barisan Harimau Liar), Barisan Merah (PKI), Hizbullah, dan didukung buruh Jawa dari perkebunan serta kaum tani.”

Akan tetapi, tidak begitu jelas mengenai keberpihakan dr. Amir. Di sejumlah literatur, disebutkan bahwa dia turut mengatur perjalanan Gubernur Sumatera, Teuku Mohamad Hassan, ke luar Sumatera Timur untuk memudahkan pemusnahaan negara-negara kerajaan. Tapi, di literatur lain, Amir disebutkan bahwa penyerangan itu justru membuat Amir hengkang dari Sumatera Timur ke banyak tempat, seperti Sabang, Gorontalo, Palu, Makassar, dan Belanda.

Tulisan Dr. J. J. van de Velde mengenai Amir kurun 1945-1946 ini dikirimkan oleh Tengku Mansoer Adil Mansoer di Belanda dalam bahasa Belanda dan diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu/Indonesia oleh Anna Kharisma dari Sastra Belanda Universitas Indonesia.

“Sumatra, Peristiwa Selanjutnya”
Dan dr. Amir bercerita lebih lanjut:

Perubahan menuju hubungan dengan orang-orang Inggris dimulai segera ketika Jendral Christison pada awal Desember (1945) datang ke Sumatra (Medan dan Padang) menghadiri sebuah pertemuan yang diselenggarakan oleh para pemimpin republik dan orang-orang Belanda yang berwenang. Jendral Christison melaporkan pembentukan kabinet Sjahrir. Di antara para pemimpin di Medan terlontar pertanyaan kenapa orang-orang Inggris diikutsertakan. Hassan menjawab bahwa pemerintah Sumatra sendiripun didukung oleh orang-orang Inggris dari belakang, tetapi dalam kebijakan politik kabinet Sjahrir mereka tidak memiliki bagian. Seminggu setelah itu diadakan transportasi perjalanan tiga orang. Hal itu untuk membiasakan para pemimpin di Sumatra dengan kabinet dan fungsinya masing-masing.

Pada waktu itu Amir pergi ke Medan sebagai gubernur. Karena Hassan membawanya pada saat Hassan berkunjung ke Aceh, tanah kelahirannya. Para pemimpin tersebut meminta empat buah tempat dan mendapatkannya. Setelah itu mereka pergi ke Jawa. Mereka kecuali Dr. Amir sendiri, Mr. Luat Siregar, Dr. Mohamad Djamil, presiden Komite Nasional Medan dan Padang, dan juga Djamaroedin Adi Nugroho, Komisaris Permasalahan-Laison te Fort de Kock. Tiga minggu mereka habiskan di sana. Ini adalah kontak pertama mereka dengan pemerintah republik yang sebenarnya. Dan terutama dengan Shahrir sebagai perdana menteri. Mereka bersama-sama merupakan bagian dari kabinet.

Kemudian pengalaman yang dirasakan adalah dalam hal banyaknya pandangan yang sangat instruktif. Apa yang mereka keluhkan adalah betapa Jawa mengambil alih perhatian pemerintah. Hal ini memberikan mereka begitu banyak peranan, ketika yang lain tidak benar-benar memenuhi syarat. Pada saat itu belum pernah ada satupun kantor untuk luar daerah yang didirikan. Dalam pandangan Sumatra, Batavia tidak lebih dari sebuah provinsi, seperti halnya provinsi yang lain.

Pertemuan dengan para anggota kabinet memberikan banyak kejutan. Pertama, orang-orang Sumatra menetapkan posisi politik mereka yang moderat. Bahkan, Sjahrir dan Amir Sjarifoedin menjadi orang-orang yang kuat di dalam kabinet. Anggota-anggota yang lain merupakan bagian dari orang-orang yang bagus, namun sebagai anggota pemerintahan mereka hanya menggantungi hal tersebut begitu saja.

Hal itu pastinya tidak seperti yang dipikirkan atau diharapkan oleh para pengunjung (tamu) dari Sumatra.

Perjalanan mereka tidak bermaksud untuk membangkitkan, setelah di Sumatra sendiri disuarakan penolakan. Orang-orang menyalahkan keempat orang tersebut yang telah pergi ke Jawa dengan menggunakan sebuah pesawat Inggris. Orang-orang yang berperang melawan inggris, maka mereka tidak menggunakan jasa musuh (jasa orang-orang Inggris).

Tapi ada juga alasan yang lebih dalam, yaitu alasan politik. Banyak orang mempercayakan dalam lajunya sendiri untuk Sumatra. Oleh karena itu menjadi sangat dibutuhkan, melalui sebuah konferensi pers, pernah dibuat dengan pasti sebuah keadaan yang baik, ketenangan dari ketidakpuasan.

Gambar ini berada dalam halaman “Sumatra, Peristiwa Selanjutnya” dalam buku Brieven uit Sumatra, 1928 – 1949 (1982) (Surat-surat dari Sumatera, 1928 – 1949) karya Dr. J. J. van de Velde.

Para perwakilan dari Sumatra memiliki kesempatan bersama Soekarno untuk menemani dia di perjalanan pada bulan Desember ke Jawa dan Jawa Timur. Ini adalah tur besar pertama presiden dan selusin wartawan asing juga ikut serta. Tujuan dari tur itu, selain kontak dengan empat pemerintahan sendiri di negara berdaulat, pangreh praja (BB) Komite Nasional dan masyarakat umum, terutama untuk membangun koordinasi antara pemerintah, tentara (TRI) dan para pasukan tentara (Laskar Rakyat). Bahkan TRI menaati namun hanya sebatas perintah dari pemerintah. Sukarno sangat senang dengan hasil konferensi tersebut. Namun semua pembicaraan tidak bisa mencegah bahwa situasi tetap genting. Mr. Amir kembali dengan kesan tidak baik dari disiplin di Jawa. Kembali dalam perjalanan, dengan Soekarno dan Sjahrir, mengirimkan orang-orang ke dunia luar. Harus ada orang yang mendapatkan kontak dengan dunia luar. Namun pemikiran tersebut bertemu dengan pertimbangan, dibutuhkan kerjasama dengan orang-orang Belanda dan Inggris untuk mendapatkan kontak dengan dunia luar, dan karena alasan itu orang-orang tidak lagi bertanya-tanya.

Orang-orang Sumatra sangat tidak puas dengan apa yang mereka amati di Jawa. Mereka memperhatikan dengan seksama bahwa orang-orang di Jawa sudah tidak suka dengan mereka. Mengapa mereka tidak berperang dengan orang-orang Belanda dan Inggris, seperti yang terjadi di Jawa? Orang-orang telah menantikan hal ini dari mereka dan tidak mengerti mengapa hal itu tidak terjadi.

Sjarifoedin sendiri mengirim enam puluh orang ke Sumatra. Tidak ada orang yang menanyakan tentang utusan ini ke Medan. Medan tidak ingin tahu tentang ‘Surabaya’ yang terletak di sebuah pulau. Tapi apa yang telah disebutkan oleh siaran sebelumnya sama sekali tidak benar-benar seperti yang sesungguhnya. Keenam puluh orang tersebut memiliki sebuah metodologi revolusi yang harus diajarkan, menurut Sjarifoedin. Mereka sama sekali tidak memiliki instruksi untuk sampai melakukan pemprovokasian/penghasutan. Tetapi mereka tetap melakukannya tanpa instruksi, karena mereka adalah agitator yang sengit. Medan sendiri merupakan salah satu yang sejauh ini berhasil dalam menghindari bentrokan di daerah sekutu. Tentu saja terkadang pernah terjadi bentrokan. Namun hal tersebut tidak lebih dari sebuah insiden, kejahatan perorangan, seperti melemparkan sebuah granat atau sesuatu yang seperti itu. Perlawanan sistematis tetap gagal. Keberuntungan kami adalah para pemuda bersenjata, kata Dr. Amir.

Saat itu di Pidie, Aceh, pada awal Januari 1946, neraka tercipta. Di seluruh negeri terjadi perlawanan teror liar terhadap pemerintah mereka sendiri. Ada lebih dari seratus, dan hanya sedikit yang selamat dari pembantaian. Kerusuhan itu terjadi, karena ada keluarga hulubalang yang dibunuh.

Fanatisme agama, yang menjadi karakter yang tidak normal di Aceh, berada di balik gerakan tersebut. Terutama adalah Poesa (Persatoean Oelama Seloeroeh Atjeh), kelompok agama, di mana kaum intelektualnya tidak mendapatkan peran, yang akhirnya dengan cara ini memberontak. Posisi dari pemerintahannya sendiri selama tahun-tahun pendudukan sudah sulit. Orang Jepang tidak pernah mengakui hak-hak mereka. Telah ditunjukkan pada mereka bahwa Jepanglah pejabatnya, dan tidak ada korelasi antara hulubalang dan wilayahnya, dan hal itu bisa membuat mereka, seperti yang lainnya, dipindahkan.

Orang Jepang tidak terlalu memahami situasi di Aceh. Mereka datang dari Malaka, yang mana sebagai contoh mereka tidak perlu berurusan dengan kaum intelektual. Mereka sedikit menarik diri dari keseluruhan penduduk Sumatra Utara, namun berurusan dengan mereka dalam waktu yang sangat singkat, termasuk pemerintahannya.

Orang-orang Aceh sendiri pun telah menyiapkan rencana ketika Jepang mendekat, sebuah peran yang tidak biasa. Segera mereka bisa memiliki delegasi yang mereka kirim ke Pinang untuk menanyakan orang-orang Jepang yang ada di sana untuk datang. Itu bukanlah kontak yang pertama. Karena dulu sudah ada hubungan yang terjadi antara Aceh dan Jepang. Hal ini terjadi di bawah pimpinan kapten Jepang, Masubusi. Pemimpin dan mata-mata telah siap melayani musuh. Aceh telah lama menjadi sebuah kekacauan, seperti yang bisa diharapkan orang-orang. Pada tahun 1946 meluaplah kekacauan Aceh.

Saat itu Aceh tidak lagi pro-Jepang. Setelah kapitulasi Jepang terjadi pertempuran berdarah antara revolusioner Aceh dan pasukan Jepang. Juga dimana-mana bermunculan kejadian yang sama. Sebuah pembantaian besar yang dikarenakan Jepang mengambil alih Tebing Tinggi dari orang-orang Indonesia. Di Tapanuli dan Minangkabau kadang-kadang terjadi pembunuhan tentara Jepang oleh rakyat.

Sekarang mari kita kembali ke pantai timur Sumatra, dengan para sultan dan rajanya. Warna lembut ini mengakui saat bendera republik diangkat pada bulan Oktober. Hanya sultan dari Serdang yang segera turut serta. Ia selalu memperlihatkan dirinya berteman dengan Jepang, dan ia juga menikmati kepercayaan mereka, sementara mereka memangkas kekuasaan Belanda.

Sedangkan terjadi keprihatinan saat pengangkatan bendera republik: Deli ragu-ragu pada awalnya, dan Langkat dan Asahan menolak.

Juga ada pemerintah lokal yang sangat jelas bermain di dua sisi. Mereka menolak ambil bagian untuk mengantisipasi pendaratan Sekutu. Tetapi di sisi lain mereka membantu finansial republik secara rahasia.

Hassan berdiri tidak pasti dengan semua ini. Ia sendiri merupakan anak dari pemerintah lokal. Tapi akhirnya muncullah kemudian sultan besar; sebuah konferensi persatuan sultan dengan Hassan dan Amir didirikan. Dengan demikian para sultan menyatakan bahwa dirinya sendiri yang akan mengatur sistem, yang mana daerah mereka, dalam hubungan perserikatan federatif, tetap akan independen di bawah komisaris tinggi, sebagai bagian dari provinsi Sumatra.

Bagi kelompok ekstrimis diskusi ini membangkitkan kemarahan yang pahit. Mereka melawan Amir dalam cara yang luar biasa, sebuah teguran sengit yang mereka buat. Menurut mereka semua jelas para sultan harus dihapuskan.

Pada akhir Febuari (1946) Dr. Amir masih mengunjungi Sultan Asahan dan Raja-Raja Siantar.

Tidak ada indikasi ketika pemberontakan segera terjadi terhadap pemerintahan lokal sendiri. Tanda pertama dari apa yang terjadi adalah sejumlah makian bagi Sultan Siak dari luar istananya sendiri. Dia telah menyatakan dirinya siap untuk bertindak. Kerusuhan di selatan pantai timur meletus pada bulan Maret. Orang-orang menangkap pemerintah lokal dan mereka diinternir dengan keluarga mereka. Para pria dipisahkan dari wanita. Bagi para pemimpin republik di Medan, sangat sulit untuk mendapatkan informasi mengenai hal itu. Dari orang-orang Jepang, mereka mendengar bahwa pemerintah lokal Bila Koealoe dan Kotapinang beserta anak-anak mereka telah dibunuh.

Sultan Asahan juga mendengar kabar mengenai kerusuhan tersebut. Kemudian ia mencari perlindungan di garnisun Jepang di Tanjung Balai, yang dia kemudian melakukan ekstradisi ke TRI Pematang Siantar.

Lima Dekade Es Krim Domino

Arman Dhani — Wed, 16 May 2012 09:43:25 +0000

Es Krim Domino. Foto: Arman Dhani.

Torus Tri Sanghana adalah kakek berbadan tegap dengan sorot mata tajam. Dia sedang menikmati beberapa coklat hitam dengan teh hangat saat beberapa pelanggan datang di kedai miliknya. Pria bernama asli Tee San Hiong ini merupakan pemilik kedai Es Krim Domino. Sebuah kedai makanan yang memfokuskan diri dalam panganan eskrim. Kedai ini sendiri sudah ada sejak 57 tahun lalu.

“Warung ini mama saya yang bikin. Saya hanya meneruskan saja,” kata Torus, begitu dia disapa, sambil menyesap segelas teh pahit.

Jember, Jawa Timur, sepanjang hari itu diterpa hujan sedari pagi. Namun menjelang malam hujan melimpah berganti rintik yang lelah. Torus duduk sendirian sambil menjaga kedai es krim Domino. Meski sudah berusia 90 tahun kakek ini tak mau diam dan membebani anak-anaknya. Setiap hari dia masih mengolah susu untuk dibuat es krim. Dia bercanda, bahwa meski usianya sudah menginjak sembilan puluh tahun, tapi jiwanya masih dua puluh tahun.

Kedai yang dibangun oleh Un Hwa Nio ini awalnya dibangun di toko Robinson yang kini menjadi toko karpet. Seiring berjalannya waktu, Torus memutuskan untuk memindahkan kedai miliknya di dekat warung soto Dahlok.

“Selain jual es krim, mama juga bikin roti untuk Belanda dulu. Kini yang warisi adik saya (Tee San Tiong) di toko dekat Robinson itu,” jelas Torus.

Tee San Tiong atau Santoso Tirtawidjaja merupakan adik kandung Torus. Di usianya yang menginjak 75 tahun, dia masih turun tangan dalam pembuatan roti secara tradisional.

“Kami masih jaga kualitas dari dulu. Tidak pakai pengawet buatan dan tak pakai bahan kimia,” jelas Santoso.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Torus dalam pembuatan eskrim sehingga memiliki reputasi yang sangat terjaga.

Untuk membuat adonan es krim, dia mengolah susu telur dengan kualitas terjamin. Susu yang dipilih harus susu yang benar-benar segar dan baru diperas hari itu. Susu memang menjadi bahan utama es krim yang akan mempengaruhi kualitas rasa. Dan bagi Torus, lebih baik kedainya tutup dan tak membuat es krim kalau susu segar tak ada. Dia tak mau ambil resiko atas turunnya kualitas.

Konsistensi Torus ini membuahkan hasil yang membanggakan. Pada 1990, warung es krim Domino mendapatkan penghargaan dari Wali Kota Jember saat itu, R. AM Goenawan, sebagai restoran terbersih tahun itu. Juga mendapatkan penghargaan sebagai restoran dengan sanitasi yang memuaskan.

“Kalau warung kita kotor, pelanggan akan kabur. Kalau bersih dan nyaman, pelanggan pasti puas,” jelas Torus.

Kualitas dan kenikmatan es krim Domino tak berarti membuat warung ini menjadi ekslusif dan mahal. Malahan, untuk ukuran sebuah warung yang legendaris dan bertahan lebih dari lima abad, es krim Domino terbilang sangat murah – meski tidak murahan. Harga es krim yang dijual oleh Torus berkisar antara empat ribu rupiah sampai lima belas ribu rupiah. Harga ini membuat es krimnya dapat dinikmati oleh siapa saja.

Banyak keluarga di Jember memiliki kenangan dengan es krim Domino. Rentang waktu buka es krim Domino memang sudah melewati banyak generasi. Salah satunya adalah Fatatati Nurdiana, gadis kelahiran Jember yang menjadi desainer di Jakarta.

“Es krim Domino ini punya kenangan personal dengan keluarga saya, dengan almarhum ayah saya. Rasanya dari dulu sampai sekarang tetap enak,” kata Fatatati.

Berkembangnya zaman telah membuat es krim domino melakukan perubahan dan modifikasi dalam proses rasa dan kreatif. Telah dibuat macam-macam rasa es krim baru dan bentuk es krim baru, seperti es krim bentuk cake dan campuran dengan buah.

“Ada masukan dari anak dan mantu. Saya kira itu baik jadinya saya kembangkan sesuai zaman,” kata Torus.

Di Jember ada perusahaan perkebunan negara yang mengembangkan cokelat. Dari situ Torus mendapatkan bahan baku utama cokelat. Dan salah satu es krim favorit di Es Krim Domino adalah es krim cokelat batang. Rasa es krim yang dihasilkan benar-bebar orisinil dan sehat. Dia mengaku tak mau pakai bahan buatan kimia. Baginya, semua harus asli, baik itu cokelat atau stroberi.

Hari itu pemilik es krim Domino mengenang masa lalu. Mengenang bagaimana warung itu menjadi idola para remaja untuk menghabiskan waktu bercengkrama.

“Sekarang anak saya juga bikin cabang di dekat Matahari (Pasar Tanjung). Saya ingin Domino tetap ada,” kata Torus pelan.

Tertangkap sebuah ragu yang tertahan di sana. Sebuah kekawatiran jika eskrim legendaris yang banyak di kenal di mana-mana ini akan hilang ditelan zaman.

Bara Borneo untuk Jakarta

Christopel Paino — Mon, 14 May 2012 12:27:43 +0000

Pulau Borneo/Kalimantan. Gambar: Google Map.

Tak perlu ditanya lagi seperti apa wilayah Borneo/Kalimantan yang memiliki sumber daya alam yang melimpah ruah itu. Pertambangan emas, batu bara, gas alam, hasil hutan, perkebunan, hingga kilang minyak, semua ada. Namun, seperti wilayah lain di Indonesia, hasil kekayaan alam itu tak dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat di sana.

Antrian kendaraan bermotor untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sudah menjadi pemandangan yang umum. Masyarakat kesusahan karena minyak sering kali langka. Menjadi amat ironis karena Kalimantan justru wilayah penghasil energi. Kondisi yang sudah lama terjadi ini membuat pimpinan-pimpinan Kalimantan berang.

Belakangan, empat gubernur se-Kalimantan mengeluarkan ancaman kepada pemerintah Indonesia. Keempat gubernur itu, yakni Rudy Ariffin (Kalimantan Selatan), Agustin Teras Narang (Kalimantan Tengah), Awang Faroek Ishak (Kalimantan Timur), dan Christiady Sanjaya (Wakil Gubernur Kalimantan Barat), meminta penambahan kuota bahan bakar minyak di Kalimantan. Jatah yang sudah diberikan pemerintah Indonesia di Jakarta itu tak lagi mencukupi, dimana kuota bahan bakar minyak 2012 berkurang dibandingkan 2011.

Jika permintaan ini tidak diindahkan sampai batas waktu yang ditentukan, yakni 31 Mei 2012, maka Kalimantan akan melakukan embargo pengiriman hasil produksi batu bara ke Pulau Jawa, dan luar negeri.

Gubernur Kalimantan Selatan, Rudi Ariffin, seperti dilansir media di Jakarta, Metrotvnews.com, Senin (7/5), mengungkapkan bahwa mereka yang tergabung dalam Forum Gubernur se Kalimantan telah menyurati Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan juga Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat terkait kuota bahan bakar minyak di Kalimantan. Dalam klausul surat tersebut disepakati bahwa jika penambahan kouta tidak dikabulkan, Kalimantan yang selama ini merupakan penghasil tambang terbesar di Indonesia akan melakukan morotarium atau penghentian sementara produksi pertambangan.

“Sikap ini diambil mengingat pemerintah (pemerintah Indonesia) selama ini kurang adil terkait pembangunan di Kalimantan. Antrean panjang bahan bakar minyak sudah berlangsung lama dan bertambah parah. Belum lagi masalah krisis energi listrik serta minimnya pembangunan infrastruktur dan ekonomi di Kalimantan,” kata Rudy Ariffin dalam media yang sama.

Akan tetapi, Merah Johansyah Ismail, aktivis Jaring Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur menilai lain. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh empat gubernur se Kalimantan itu seharusnya lebih dalam lagi, dan tidak hanya sekedar menggertak. Sebab, ancaman kepada pemerintah Indonesia itu hanya dalam konteks kuota bahan bakar minyak. Kelangkaan itu niscaya terjadi karena kuota milik rakyat telah dipakai oleh industri pertambangan yang memang membutuhkan energi lebih banyak.

”Gubernur harus lebih berani lagi. Dalam konteks perusakan lingkungan, mereka harus lebih berani menutup tambang. Sebab ongkos kerusakan lingkungan lebih besar lagi,” kata Merah.

Kalimantan, kata Merah, memiliki problem yang sangat kompleks. Tidak sekedar pengurangan bahan bakar minyak, tetapi juga masalah pertambangan batu bara, minyak dan gas bumi, dan sosial kebudayaan. Apalagi, di seluruh Kalimantan, sebanyak 2500-an izin usaha pertambangan batu bara sudah dikantongi. Dan di Kalimantan Timur sendiri, izin usaha pertambangan batu bara sebanyak 1271.

Merah menambahkan bahwa akan lebih bagus lagi jika para gubernur tersebut sama-sama melakukan uji materi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 Tentang Minyak dan Gas. Sebab, undang-undang migas itu telah melemahkan perlindungan konstitusi terhadap hak-hak warga.

Sainul Hermawan, dosen di Universitas Lambung Mangkurat, sebagaimana di tulis di media Banjarmasin, Banjarmasin Pos (Banjarmasin.tribunnews.com), mengatakan bahwa Indonesia menempati posisi tujuh besar dunia dalam hal penghasil batu bara. Pada 2010, ada 325 juta ton yang dihasilkan Indonesia, dimana 220 juta ton di antaranya diberikan oleh Kalimantan. Dari angka tersebut, sebanyak 60 juta ton digunakan di Jawa dan Sumatera.

Oleh karena itu, seperti halnya Merah, Sainul pun berharap bahwa tindakan ancaman yang dilakukan para pimpinan Kalimantan tidak sebatas meminta kuota bahan bakar minyak.

“Gertak itu perlu disusul dengan gertak lebih revolusioner, perlu memproklamasikan kemerdekaan untuk bebas dari cengkraman BBM, beralih pada pendayagunaan batu bara yang utama dan pertama-tama untuk kemakmuran Pulau Kalimantan sebelum sumber energi penting itu dikirim kemana-mana,” kata Sainul di media yang sama.

Jejak Ancaman
Sejarawan dari Sumatera Barat, Profesor Gusti Asnan, mengatakan bahwa ancaman yang dilakukan oleh para pimpinan Kalimantan itu mengingatkan kembali hubungan antara daerah dan negara pada periode 1950-an. Ketika itu, yang melakukan ancaman dan perlawanan adalah Sulawesi dan Sumatera, sementara Kalimantan relatif “damai”.

”Sekarang, Kalimantan berani melakukan ancaman. Karena sebagai pemimpin daerah, mereka (empat gubernur) memang tidak ada pilihan lain selain harus melawan,” kata Gusti Asnan, yang juga sejarawan dari Universitas Andalas, Padang, kepada LenteraTimur.com.

Menurut Gusti, beban yang dirasakan oleh para gubernur se-Kalimantan itu memang terlalu berat. Wilayah yang kaya akan sumber daya alam ini nyatanya tidak memakmurkan masyarakatnya. Pun dengan infrastrukturnya yang tak terbangun. Jika hendak dibandingkan, Pulau Sumatera saat ini masih lebih bagus ketimbang Kalimantan.

”Ketidakadilan inilah yang membuat fenomena ancam-mengancam itu terjadi,” kata Gusti Asnan.

Sementara itu, Saleh Hanan, aktivis dari Buton, Sulawesi Tenggara, mengatakan bahwa Indonesia sebetulnya terbangun dari ancaman dan kekerasan. Hal ini tampak dari pengistimewaan sejumlah daerah yang dasarnya adalah kekerasan atau ancaman.

Jika seluruh wilayah menginginkan keadilan dan kesetaraan pembangunan seperti yang terjadi di Jawa, maka fenomena ancam-mengancam ini akan berujung pada kekerasan. Siapa yang paling keras, kata Saleh Hanan, maka ia akan diberi status istimewa. Sedangkan daerah yang lugu dan tak punya tradisi kekerasan, dibiarkan begitu saja.

“Aceh mengamuk, diberikan keistimewaan. Papua membara dikasih kekhususan… Daerah yang paling bergolak, dia istimewa,” kata Saleh Hanan pada forum “Menyoal Identitas Kebudayaan Indonesia”, di Jakarta, pada 2010 lalu.

Apa yang terjadi di Yogyakarta juga dapat dibaca melalui perspektif Saleh Hanan. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia tidak berani menentukan sikap tegasnya terkait status keistimewaan Yogyakarta akibat ancaman demi ancaman melalui aksi demontrasi dan pernyataan-pernyataan yang berujung pada pemisahan diri dari negara.

Jika ditarik pada sejarah, ancaman kepada pemerintah Indonesia memang bukanlah hal baru. Howard Dick, pakar ekonomi dan sejarah Indonesia dari University of Melbourne, Australia, mengatakan bahwa pemicu utama bangkitnya perlawanan Sumatera dan Sulawesi pada 1950-an hingga awal 1960-an adalah persoalan ekonomi.

“Pemberontakan PRRI-Permesta (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia-Perjuangan Rakyat Semesta) pada awal 1958 menempatkan perdagangan dalam pijakan suasana perang. Para pemimpin militer lokal berusaha mempertahankan ekspor sebagai perdagangan barter, baik untuk menghasilkan devisa maupun untuk membawa masuk persenjataan dan perlengkapan,” tulis Howard dalam buku Antara Daerah dan Negara (2011).

Terkait dengan konstelasi daerah dan pusat, Kalimantan juga merasakannya pada periode 1950-an. Gerry Van Klinken, peneliti senior di Koninklijk Instituut voor Taal,-Land-en Volkenkunde, Leiden, Belanda, mengungkapkan bahwa ada perbedaan cara pandang dengan Jakarta/Indonesia kala provinsi Kalimantan Tengah dibentuk.

Menurut Gerry, dalam buku Antara Daerah dan Negara (2011), media Jakarta menggambarkan pembentukan provinsi Kalimantan Tengah itu sebagai hasil proses menghimpun berbagai bagian bangsa menjadi satu bangsa. Namun, bagi orang-orang yang telah berjuang bagi terbentuknya provinsi itu, dengan rasa puas, diam-diam melukiskannya sebagai pemberontakan melawan Jakarta, atas nama identitasnya sendiri yang terpisah di tengah lingkungan bangsa.

“Orang Jakarta memandang orang-orang primitif mempersembahkan kesetiaan kepada suatu keseluruhan yang lebih besar, sedangkan orang setempat melihatnya sebagai pernyataan identitas setempat yang tak dapat disingkirkan lagi,” tulis Gerry kala membahas kedatangan Soekarno pada 17 Juli 1957 di pedalaman Dayak di Kuala Kapuas yang disambut oleh prajurit-prajurit Dayak.

Dan perlawanan Kalimantan masih terasa hingga kini, meski dalam skala yang dituding “tidak mendalam”. Sebelum munculnya ancaman embargo pengiriman hasil produksi batu bara, proyek Jakarta/Indonesia untuk membangun kereta api pengangkut batu bara yang menghubungkan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur pada 2011 juga pernah ditolak. Dengan alasan merusak kawasan hutan lindung yang selama ini menjadi penyangga penghalau banjir, Teras Narang beserta wakilnya, H. Achmad Diran, siap mundur jika proyek tersebut tetap dilaksanakan.

Perlawanan Kalimantan ini pada dasarnya akan menuai dilema bagi Indonesia. Jika ultimatum Kalimantan terkait pasokan bahan bakar minyak dipenuhi, maka apa yang dikatakan oleh Saleh Hanan adalah benar, bahwa hanya mereka yang berlaku keraslah yang akan mendapatkan haknya. Dan hal tersebut sudah diduga oleh Gusti Asnan.

“Sebenarnya ancam mengancam ini diajarkan sendiri oleh pemerintah yang ada di Jakarta,” ujar Gusti Asnan.

Sajak-Sajak Ishak Sambayang

Ishak Sambayang — Fri, 11 May 2012 10:36:01 +0000

Ishak Sambayang

ayah kepada tebu

Udara menusuk istriku: udara sungai cokelat terjelih dari akar tebu, akar para ibu.

Ibu yang tak perlu tahu arus politik atau alasan mengapa harus terbujuk menjual tanah kepada pabrik-pabrik. Di kejauhan pipit lupa padi belajar menanak batu tanpa harus tahu entah pohon atau api yang terbentang serupa jeladri jumpalitan kian kesini. Air berukuran satu kali satu inchi mampat menjadi anak yang bernyanyi.Tapi istri, tidak pernah berhenti menggali lubang di dada. Dada. Dada tanpa pendingin udara dan perlengkapan mandi juga televisi yang berjanji akan kembali -setelah pesan-pesan-berikut ini: masih saja menjadi celah paling berbunyi kecambah paling api. Istri adalah bola-bola minyak pukul tujuh pagi adalah buruh tani memijak tanah sendiri adalah puisi di kantin yang sepi adalah rejeki sebelum matari. Dan ketika anak bertanya ke mana ibu pergi, aku diam. Lalu diam. Ibu pergi. Sebelum sempat kunikahi.

18/11/2011

hampir ibu

beat 3:

jam dinding yang telat tiga puluh menit meneriaki sekolah untuk tidak tidur lagi sebab jam tujuh pagi sudah telat tiga puluh mengajak menit untuk pergi ke muridmurid. pasir dalam sepatu anakanak itu tidak pernah seperti pantai yang bersemangat. hanya menjadi jam dinding yang telat tiga puluh menit. di bangku sekolah mereka duduk berpasangan. berpasangan. sampai ke belakang sekolah jika malam. kawin. lewat hape jam dinding menerima pesan dari bidan. bidanbidanan. jam tiga telat tiga puluh menit. sejak itu, bulan tak kunjung berkunjung kepadaku,

lalu malam pun mengajakmu pindah ke garba.

terjungkal.

hampir jadi ibu.

beat 1:

aku membetulkan menit yang ketinggalan di sebuah jembatan kayu, tempat kau dan aku suka melintasinya setiap pulang sekolah tiga puluh menit lebih telat di banding jam dinding. sebelum jalanan dirubung hujan begini, kau dan aku memang telah lama jengah bersekolah. kalau cuma buku, guru dan cium yang tertulis di batangbatang jari, tidak cukup membawamu menyeberang nusa. menjadi pabrik. kau dan aku hanya mencintai sekolah karena sekolah adalah satusatunya tempat dimana ada ibu guru yang tidak pernah alpa dari absen bapak guru.

bukan kau, bukan aku.

beat 2:

sebelum kawin. anakanak serupa danau, menguapkan bau ke dapur di pagi hari. anakanak bukan kelamin. anakanak seperti sekolah. seperti jam dinding telat tiga puluh menit. anakanak adalah pasir dalam sepatu yang bersemangat menusuk kaki. anakanak adalah bangku sekolah yang duduk berpasangan di sudut belakang, merobek dara. anakanak cuma tersimpan dalam rumah sakit yang sekarang kusimpan di lubang sepuluh kali duapuluh senti.

anakanak adalah kau.

karena telat tiga puluh menit di waktu lampau, sehabis sekolah,

aku lupa membetulkanmu tepat di bawah sebuah jembatan kayu,

tempat aku ingin sekali melahirkanmu.

22/02/12

kantata kucing tua

mari menghitung batuan angkasa

ananda sayang.

disana ada juga wajahmu, otoluwa di kiri, tutupito di kanan, ujungnya ada ta:da:ta, malu’o menyusul dari belakang, di posisi terakhir ada penyakit hinggaphinggapan di kutil tiga biji batu nyala bersebut toto’ia. kamar sempit mengukir wajah desa jadi kotakkotak hitamputih yang bukan kucing seperti kita, ladang jagung bertukar rupa. mesin mengiau. mesin mengiau, tuntas segala sarang ular, puyuh, kelabang. tunggang langgang. nusa lalang tempat berhinggap harapan jadi percikpercik arang. sampai kapanpun kita akan menunggu, itu tidaklah mudah. mari bernyanyi lagu petani,

sungaiku hijau terhampar panas-sawah tertikam tebu-

ternakku mati-

kami tegak menari-

riang gembira kian kemari-

sampai usai kantuk menghantam bendungan di kelopak mata kita. kelopak lambung merindu tulang kotak sampah. kotak sampah.

abrakadabra,

jadilah kita ruh dibuang ke tubuh dekil asam arang berkepul dari utara. dari utara muncul panenpanen gula yang baunya tak semanis dalam dongengdongeng televisi, ananda sayang.

setidaknya benar, hidup dimulai dari hitunghitungan, yang jika lengah, kita lelap dalam dengkur yang khas atau melipatlipat jari menghitung sedari mula. pagi yang belum tiba. belum tiba saatnya tirai membocorkan dena di balik jendela. jendela adalah ruang perupa, meranyau sepanjang adegan drama persebadanan makhluk liar mirip manusia. seperti bukan kucing kau bertanya, kapan sarapan akan tiba. yang tidak lain hanyalah remah yang lupa nemu kotaknya, makan malam yang kita tunda.

biar melompong, lampau saja jilatmu ke puting yang ‘lapan. menemu darah, bertemu nanah, nikmat tanah.

lalu,

mari igaukan batuan angkasa.

di langit gelap menyala bunyi ngiau manusia yang

tibatiba meniru kita tapi menipu lewat doa.

aku pun menciummu. cium yang purna. purba. sebelum lembah dan

ladang tersemai benih paita.

kita pun lalu tersesat. berjebai mengais manis di truk pengangkut tebu yang entah nikmat atau petaka, kita lena

lalu menyebutnya cinta.

20/11/2011

menjadisepertitebulagi

paguyaman adalah foto keluarga yang kucel

ramarama yang lagu juga kelambu, teman sebelum tidur. rerimbun semak yang menimbun kepala para petani.

kemana ternak pergi, di situ gembala mengasah telapak kaki.

berjajarlah gununggunung seperti gigi perawan.

lalu terbitlah bianglala tepat di mata ayah juga bocahbocah.

paguyaman juga ikan teri pelengkap santap malam.

ataukapuk yang hampir tertelan sepasang pengantin.

juga celana baru dirajut ibuibu baru di pesanggerahan daun rumbia. pergi sekolah.

sorak sorai bergembira

bergembirasemua,

sudahbebasnegerikita...

murid-murid tadah ceramahlagi asyik melukis kelinci di tubuh awan.

lalu malam.

paguyaman, kepala botak pak guru.

makan siang jam lima sore. sapi betina nakal

mencuri perhatian pejantan kampung sebelah. es krim duapuluhlima rupiah,

film impor bajakan yang dimakan saban malam. kulepaskan celana menuju angkasa,

lalu tubuhku menjadi kepiting menyulam buih sungai.

adalah setangkup pesanpesan ibu merapikan rambut,

kemeja juga dasi. langitlangit bilah bambu. nyenyak. dalam sekali.

paguyamansepertipestanikah.

mataairadalahgadis, bebatuanadalahperjaka.

lengkapdenganriasan di pagihari. bidankampungmelengkapikelahiran

beriringupacaraupacara. kemudianibu. menangismengingattelenovelamexico

terlewatpercuma. ataumalahtakzimmelihatsuamitakfasihadzan.

paguyaman, kampungliliput.

menyiapkanpersediaanmakanankesebuahlumbungbernamakotaksuara.

kalausudahfajar, madudibawaparatetangga. diselipkankelubangpintu. ibumembukanya. Mengepullahruparupa aroma di dapur, pagiharinya.

paguyaman, sungaimatisawahmati.

danpuisi. menjadisepertitebulagi.

03/12/2011

penuh miyang

penggalan malam njelma tiang gantungan

tali temali ini teranyam dari liur-runyam. liur-runyam

setelah ditebas habis olehku, bibirmu memutus nadi

ladang bawang lampau busuk di lukisan

terkait kail masuk corong langit, terperosok ke udara

petani beternak cangkul menempa lembu

nggembalakan dapur mencegah makan masuk

pabrik supaya anak jadi ribut

oleh miyang penuh dusun

penggalan malam njelma tiang gantungan

tali temali ini teranyam dari luar runyam. liur-runyam

setelah ditebas habis olehku, bibirmu masih memutus

nadi

sudah saatnya ngangkat sauh lari sejauhjauh labuh

biar para istri masih bisa berdongeng di awal petang dengan semangkuk teh hangat menunggu suamisuami berbahu legam yang pulang membawa pinggang luka di pucuk malam. ladangladang tebu ngirim arang ke bintikbintik awan hujan tibatiba sebelum matari mundur ke sembilan-lapan. mundur ke sembilan-lapan. sembilan-lapan.

ladang bawang lampau busuk di lukisan

kaitmengait mendongak ke corong langit, menadah lembar seratusribuan menambal sawah yang terbelah empat tahun kemarau memupuknya dengan butirbutir gula siap ekspor

dusun ini

petani menempa cangkul ke batu, melatih lembu menggembala air, mencegah anak meranyau lapar. pabrik masuk. dusun jadi ribut. penuh miyang.

penggalan malam njelma tiang gantungan

dari balik kelambu jari jemari merupa runyam. liur-runyam

setelah ditebas habis olehku, bibirmu mengelus

nadi

para istri tak lagi bisa berdongeng di awal petang sebab suamisuami legam ditandu pulang membawa pinggang luka di pucuk malam. tidak patut kami dituduh berlakulajak oleh sebab kami tak mau terasing di rumah sendiri. ladangladang tebu ngirim arang ke bintikbintik awan. tibatiba hujan menjadi asin waktu matari mundur ke sembilan-lapan. mundur ke sembilan-lapan. sembilan-lapan.

pabrik masuk. dusun jadi ribut

ladang bawang lampau busuk di lukisan

penuh miyang

07/10/2011

tapi

aku punya uang, punya sawah tadah hujan. tidak punya ayah.

temanku. tidak punya uang, cuma punya ladang jagung, punya ayah.

pagi. jagung mencumbu ayahnya. menanam. temanku pantang senang,

ingin sarapan pake motor bersama pacar kelilingkeliling ladang.

bau tebu menimpa desa kami, mewabah ke segala penjuru.

jagung terkurung, ladang berkabung.

tebu.

ayah setubuh tebu.

temanku senang bukan kepalang.

aku punya uang,

tidak suka tebu, tidak punya ayah.

suatu kali temanku mulai punya uang,

suka tebu, seperti punya ayah.

di suatu sarapan bersama pacarnya, temanku penuh motor menjadi miyang, kelilingkeliling uang.

ladang menjadi arang, gunung menjadi ladang,

seperti jagung ayahnya pantang senang dan hanya diam saja dalam nampan.

aku tidak tahu uang, mencintai sawah karena hujan, ingin seperti ayah.

temanku menikahi uang, menjadi miyang dan sudah bisa menaiki pacar kelilingkeliling tebu.

ayahnya mulai basi di ladang, berceceran di gunung. ingin kubeli ayahnya.

tapi….

16/02/2012

Organisasi Advokat dan Federalisme Indonesia

Anshari Dimyati — Wed, 09 May 2012 07:47:11 +0000

Anshari Dimyati.

Riuh-rendah suara pengunjung terdengar dari sebuah ruangan kala agenda penabalan keabsahan organisasi advokat di Mahkamah Agung Indonesia dilakukan pada 24 Juni 2010 lalu. Islah nyaris tercapai antara kubu yang berseteru, yakni Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Tetapi perdebatan memanas. Upaya penyelesaian konfik, yang sudah berulang kali dilakukan, tak jua selesai.

Alih-alih mencapai kata sepakat, Mahkamah Agung justru dituding berpihak pada salah satu organisasi, yakni Peradi. Tak heran, KAI pun berang. Mahkamah Agung dinilai bersikap tak patut dengan hanya mengakui Peradi sebagai organisasi yang diakui. Mahkamah Agung hanya berwenang melantik berdasarkan undang-undang. Tak boleh ia berpihak atau mencampuri urusan rumah tangga organisasi advokat. Sebab organisasi profesi ini berdiri sama tinggi dan sejajar.

Mahkamah Agung mengeluarkan surat keputusan yang isinya menginstruksikan kepala-kepala Pengadilan Tinggi di daerah-daerah agar tak melantik calon advokat yang tak berasal dari Peradi. Calon advokat di luar Peradi jelas mengeluh. Ini jelas bukan salah calon advokat yang ikut dalam organisasi di luar Peradi. Konflik organisasi ini hanya dalam tataran elite senior advokat yang duduk di pengurus organisasi.

Tindakan ini membuat para calon advokat yang berasal dari KAI dan organisasi lain tak dapat dilantik sebagai advokat. Ada kerugian materil dan imateril pasca pengakuan kedaulatan salah satu pihak yang berseteru itu. Sudah banyak biaya yang mereka keluarkan untuk pendidikan profesi tersebut, seperti uang untuk ujian dan segala macam. Pendidikan yang mereka tempuh pun runtuh seketika. Tak ada harapan bagi calon advokat karena Mahkamah Agung hanya mengakui organisasi yang di seberang itu. Dengan demikian, sangatlah jelas tak ada demokrasi di negara ini.

Sebenarnya, akar konflik ini bermula dari tumbuh kembangnya wadah kelembagaan organisasi advokat. Sejak dulu, memang tak kunjung ketemu ihwal konsep kelembagaan seperti apa yang dapat mewadahi profesi advokat dengan sebaik-baiknya. Yang terjadi adalah kemelut atas perbedaan kepentingan-kepentingan ‘politis’ untuk menguasai basis besar wadah profesi para pembela itu.

Fakta yang dapat dilihat adalah bahwa organisasi advokat sejak lama tidak tunggal, melainkan beragam (plural). Namun, penggabungan organisasi advokat untuk menjadi wadah tunggal dipaksakan oleh pemerintah. Bentuk tunggal itu dicetuskan pertama kali oleh Menteri Kehakiman, Ali Said, pada akhir 1970-an. Protes keras kemudian disuarakan oleh Ketua Umum Pesatuan Advokat Indonesia (Peradin). Peradin, merupakan sebuah organisasi advokat yang pertama kali berdiri di negara ini, di Jakarta, yakni pada 1963/1964.

Banyak advokat menolak penggabungan dalam wadah tunggal kala itu. Sebab, hal tersebut didasarkan pada perintah dari atas (pemerintah) (top down), bukan kehendak dari bawah (bottom up). Padahal, semua tindakan dalam organisasi advokat sepatutnya datang dari bawah berdasarkan aspirasi seluruh advokat melalui kongres atau musyawarah, yang dilakukan secara demokratis oleh faksi-faksi yang ada.

Pada 1985, terbentuklah organisasi advokat selain Peradin. Namanya Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin). Untuk mencegah organisasi advokat wadah tunggal seperti yang diinginkan pemerintah, kemudian muncul pula organisasi-organisasi advokat lainnya. Ikadin terpecah menjadi Asosiasi Advokat Indonesia (AAI). Berlanjut dengan pecahnya AAI, lalu muncul pula Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), lalu pecah lagi dengan munculnya Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI), dan seterusnya, sampai menjadi delapan organisasi advokat. Konsep wadah tunggal organisasi advokat gagal pada waktu itu.

Melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, berdirilah Peradi sebagai wadah tunggal organisasi advokat pada 2005. Pemerintah kembali mengintervensi organisasi advokat (pasal 28 ayat 1 dan pasal 32 ayat 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat). Delapan organisasi advokat yang telah ada pun dileburkan ke dalam satu organisasi.

Tapi, melebur tak berarti tunggal. Multitafsir atas undang-undang tersebut menuai protes keras banyak kalangan, dan membuat legitimasi Peradi pun goyah. Keberadaan Peradi dianulir karena tak melalui kongres (tidak demokratis) sesuai dengan amanat undang-undang. Dari konsolidasi yang dilakukan para advokat, kemudian dilakukanlah kongres. Dan terciptalah KAI untuk menandingi Peradi yang telah menyatakan dirinya sebagai wadah tunggal.

Hingga hari ini, terdapat beberapa organisasi yang menyatakan dirinya sebagai organisasi yang paling sah. Peradi, KAI, Peradin, Ikadin, dan beberapa lainnya. Namun, otoritas ada pada pemerintah, si pemberi legitimasi. Walau arah angin legitimasi itu ada pada Peradi, tapi tak dapat dibenarkan keberadaannya. Sebab, konflik internal advokat belumlah usai.

Konflik-konfik yang terjadi ini terkadang menjadi bahan tertawaan. Ada anekdot yang mengatakan bahwa “selesaikan masalahmu dulu, kemudian selesaikan masalah orang lain”. Bagaimana advokat dapat menyelesaikan kepentingan hukum masyarakat/klien, sedangkan untuk mengatur rumah tangga sendiri, yang berantakan itu, tak kunjung usai.

Negara dan Advokat: antara narasi tunggal dan pluralitas
“Diskriminasi nasionalisme merupakan keyakinan bahwa bangsa (sebuah wilayah komunitas) merupakan satu-satunya tujuan yang layak untuk dicita-citakan. Penegasan yang kerap memicu keyakinan bahwa ia menuntut loyalitas yang tak bisa dipertanyakan, apalagi dikompromikan,” demikian tulis Steven Grosby dalam bukunya Nationalism (2009).

Ketika keyakinan mengenai sebuah komunitas seperti tersebut di atas menjadi lebih utama, ia dapat mengancam kebebasan individu, dan tentu komunitas lainnya. Aksioma nasionalisme semacam itu pula yang kerap kali memandang faksi-faksi lain (dalam kehidupan sosial) sebagai lawan yang tak dapat dikompromikan. Ia menanamkan kebencian terhadap apa yang dipersepsikan pihak lain.

Di sisi lain, manusia adalah jenis makhluk yang mempertahankan simbol atau identitasnya. Sedangkan identitas yang dimiliki manusia itu bermacam ragam atau bersifat plural. Di Indonesia, negara memaklumatkan secara metaforis (simbolik) atas pengakuan terhadap pluralisme. Namun, pengakuan terhadap hak yang sama, kesederajatan, berserikatnya para komunitas, menjadi diskursus persoalan yang belum terpecahkan. Keadilan kolektif yang bersifat abstrak, jelas berbeda dengan keadilan antar golongan atau kelompok.

Persoalan itu pula yang tengah (selalu) dihadapi negara, hari ini. Kedewasaan politik negara menjadi barometer atas tegaknya identitas-identitas bangsa di dalamnya. Pemaksaan kehendak oleh negara untuk membuat satu entitas, dalam bentuk negara Kesatuan, merusak perbedaan-perbedaan yang telah ada sejak dulu. Tentu, Indonesia terjebak pada definisi bangsa dan negara. Yang sebelumnya beragam (plural), dipaksa menjadi seragam (tunggal).

Pengkultusan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara telah menerabas batas wilayah perbedaan komunitas. Ini tercantum pada pasal 1 ayat (1) dan pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945. Heterogenitas budaya dan pandangan hidup sosial serta merta diubah menjadi homogen. Akar persoalan tiap-tiap kasus di ‘negeri’ ini bermula dari sistem negara. Yang sepatutnya demokrasi, secara absurd, menjadi nomokrasi (kesatuan hukum).

Sikap hipokrit pemerintah menuai persoalan yang tak terselesaikan hingga hari ini. Mulai dari kasus hak ulayat masyarakat adat dan sertifikasi tanah oleh negara, faksi Islam yang mendorong agar dibuatnya regulasi syariah di wilayahnya, hasil pajak negara yang tak dinikmati rakyat secara kongkrit, dana perimbangan antara pusat dan daerah yang bagi hasilnya ditentukan bukan oleh pemilik tanah, sentralisasi dan desentralisasi, hingga keadilan kolektif yang bersifat abstrak.

Persoalan semacam itu pun dialami oleh profesi advokat. Ia menjadi korban atas buramnya sistem negara, buramnya bentuk negara, dan buramnya pandangan negara dalam mempersepsikan sebuah organisasi. Beribu-ribu kandidat advokat tak mendapatkan haknya untuk dilantik secara resmi sebagai advokat. Hal itu disebabkan “conflict of interest” organisasi-organisasi advokat, yang masing-masing mengklaim dirinya sebagai organisasi yang paling sah di mata hukum/undang-undang.

Banyak pihak mengatakan bahwa organisasi advokat patut berwadah tunggal. Namun, data tak sesuai dengan fakta. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat tak secara tegas mengatur bahwa organisasi profesi hukum tersebut harus berwujud tunggal.

Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa “Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri, yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.”

Persepsi politis kalangan elit advokat menafsirkan pasal itu bahwa organisasi advokat “harus wadah tunggal”. Ketika ditilik ulang, tak satupun pasal/ayat menyebutkan harus berwadah tunggal. Jelas paradoks, karena tak diatur secara spesifik pengaturan wujud atau bentuk dari organisasi itu.

Fakta bahwa organisasi advokat itu plural, tak dapat ditepis. Sama halnya dengan entitas sosial masyarakat. Namun, pemerintah seakan tuli, bahwa akar persoalan ada pada sistem negara. Kalau bentuk negara tak dipaksakan tunggal, tak terseret pula dogma ketunggalan itu dalam ranah organisasi profesi. Itu fatal. Namun, untuk pemahaman atas kesederajatan dan hak berserikat faksi-faksi yang ada, tak diakomodir oleh negara.

Sepatutnya prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) tak hanya hiasan kata mengikat dalam konstitusi. Ia ada karena berangkat dari kesamaan hak, sederajat, dan berdiri sama tinggi. Pun dengan organisasi. Setiap individu/kolektif, berhak untuk berserikat dan berkumpul, dan itu dijamin oleh konstitusi (pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945).

Jelas, tak cukup alasan pemerintah untuk menunggalkan sebuah lembaga/organisasi. Legitimasi persatuan organisasi itu muncul dari kesepakatan pihak-pihak di dalamnya (faksi-faksi advokat), bukan pihak ketiga (pemerintah). Dari itulah akan terukur independensi sebuah organisasi. Dan tak dapat dinafikan, bahwa negara itu pula sebuah organisasi.

Profesi Advokat, tak kunjung berdaulat
Secara terminologis, pengertian advokat didefinisikan sebagai orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan.

Dalam undang-undang, advokat merupakan profesi yang memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dapat disimpulkan, bahwa advokat adalah merupakan profesi yang memberi jasa hukum kepada masyarakat atau kliennya, baik secara litigasi maupun nonlitigasi dengan mendapatkan atau tidak mendapatkan honorarium/fee.

Sebutan untuk advokat bermacam ragam. Penasehat hukum, konsultan hukum, pengacara, kuasa hukum, menjadi varian sebutan orang yang memberi jasa bantuan hukum tersebut. Dalam bahasa Inggris, advokat disebut trial lawyer. Secara spesifik di Amerika dikenal sebagai attorney at law, atau di Inggris dikenal sebagai barrister. Peran yang diberikan oleh penasehat hukum di Amerika dikenal sebagai counsellor at law, atau di Inggris dikenal sebagai solicitor.

Selain itu, terdapat juga istilah-istilah hukum dalam bahasa Inggris yang melakukan pekerjaan bersifat nonlitigasi (di luar pengadilan), seperti: corporate lawyer, legal officer, legal councel, legal advisor, legal assistance.

Saat menjalankan tugas dan fungsinya, advokat berperan sebagai pendamping, pembela hak-hak hukum, pemberi advice hukum, pemberi bantuan hukum, dan menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya. Dalam memberikan jasa hukum, seorang advokat dapat melakukannya secara prodeo/pro bono publico (proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma/gratis – untuk masyarakat miskin), pun atas dasar mendapatkan honorarium/fee dari klien.

Bagi advokat, free profession (kebebasan profesi) cukup penting. Tak sekedar demi profesi advokat itu sendiri, melainkan juga guna mewujudkan kepentingan yang lebih luas, yakni, terciptanya lembaga peradilan yang bebas (independent judiciary) yang merupakan prasyarat dalam menegakkan rule of law dan melaksanakan nilai-nilai demokrasi.

Advokat dapat menjadi mediator bagi pihak yang bersengketa tentang suatu perkara. Ia juga menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak-hak asasi manusia, dan memberi pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri. Jelas, profesi advokat sarat akan idealisme, yang menjadikan ia sebagai profesi mulia (officium nobile).

Namun, gelar yang disandang sebagai profesi terhormat/mulia itu kontras dengan pandangan masyarakat. Sebagian orang menganggap bahwa advokat adalah orang yang memutarbalikkan fakta; pekerjaan yang tak memiliki hati nurani; selalu membela orang yang salah; mendapatkan kesenangan di atas penderitaan orang lain; dan mendapatkan uang dengan menukar kebenaran dengan kebatilan.

Idealisme berbanding terbalik dengan kenyataan di permukaan. Barangkali hal itu merupakan sebagian dari kasus yang ditemukan. Namun, menjadi penting ketika ditilik kembali pemaknaan keberadaan advokat dalam dunia peradilan. Ia tak diciptakan sebagai agen komersialisasi hukum dalam memberi jasa hukum, pun tak diciptakan sebagai profesi ‘sampah’ dalam moralitas. Ia tercipta sebagai pembela hak-hak hukum bagi setiap orang yang mencari keadilan untuk menegakkan kebenaran.

Di Indonesia, profesi advokat tak kunjung berdaulat. Melulu intervensi dilakukan pemerintah kepada profesi ini. Pun dengan pengaturan mengenai apa dan siapa dirinya. Tak terlepas pula campur tangan pemerintah terhadap pengelolaan kelembagaan/organisasi advokat.

Banyak pihak salah kaprah menyebut advokat sebagai penegak hukum. Sebab, penegak hukum (law enforcement officials) hanyalah polisi dan jaksa, hakim adalah sebagai penegak keadilan. Sedangkan advokat adalah pembela, yang keberadaannya independen dan mandiri.

Secara historis, legitimasi organisasi penegak hukum diberikan pemerintah untuk hakim, jaksa, polisi, dan advokat dengan maksud untuk membentuk lembaga mereka masing-masing, dalam sebuah wadah tunggal. Pemerintah militer Orde Baru, pada 1970-an, membuat konsep catur wangsa. Konsep itulah yang menyeret profesi advokat sebagai penegak hukum. Kemudian hari, palebelan ini diabsahkan pada Undang-Undang Advokat (pasal 5 ayat 1).

Sedangkan di sisi lain, dalam pengertian teori sistem peradilan pidana terpadu (intergrated criminal justice system), advokat sebagai profesi hukum berseberangan keberadaannya dengan penegak hukum, seperti jaksa dan polisi. Secara teoretis, advokat tidak dikenal sebagai penegak hukum. Ia diartikan sebagai legal councel/lawyer, attorney, atau advocate. Hal ini dipertegas pula oleh Instrumen Internasional (Commentary pasal 1 United Nations Code of Conduct for Law Enforcement Officials).

Terhadap status profesi advokat, kedaulatan sebagai profesi yang bebas dalam menentukan arah dan ruang gerak menjadi terkungkung dengan adanya campur tangan negara. Pun begitu dengan multitafsir status keberadaan organisasi advokat. Pemaksaan terhadap advokat untuk menjadi anggota dari organisasi advokat (wadah tunggal) yang dipaksakan pemerintah, merupakan pelanggaran hak konstitusional advokat yang tergabung dalam organisasi lainnya untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Undang-Undang Advokat sebetulnya telah mengatur soal eksistensi advokat sebagai profesi yang bebas dan mandiri. Ia punya kewenangan untuk melakukan self governing, mengatur dan mengurus dirinya sendiri, tak dicampuri oleh pemerintah maupun keterlibatan lembaga negara lainnya.

Namun, kebebasan dan kemandirian advokat itu seakan menjadi tak berarti ketika ada keberpihakan Mahkamah Agung terhadap salah satu pihak dalam konflik internal advokat. Kedaulatan advokat dan organisasinya menjadi tak berdaya karena sebuah intervensi.

Negara sepatutnya memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh warga negaranya yang berprofesi sebagai advokat, tentu tanpa melihat dari mana asal organisasinya. Sepatutnya pula, setiap orang yang berprofesi sebagai advokat bebas beracara di pengadilan, bebas mendapatkan sertifikasi dari faksi-faksi organisasi advokat yang ada, bebas memilih organisasi, dan bebas menentukan pilihan haknya sebagai advokat. Ini tak dapat dibatasi oleh negara.

Perlindungan terhadap perlakuan yang sama, yang seharusnya didapatkan advokat Indonesia tanpa melihat asal organisasinya, tercantum jelas dalam Pasal 9 IBA (International Bar Association) Standard for the Independence of the Legal Profession. Di situ dipertegas bahwa otoritas pemerintah atau pengadilan tak diperbolehkan menolak hak seorang advokat untuk berpraktek di pengadilan dalam suatu yurisdiksi atas nama kliennya.

Fakta berbanding terbalik. Ribuan advokat yang bukan berasal dari Peradi tak dapat berpraktek karena tak memperoleh pengakuan dari pengadilan. Hal ini merupakan sikap diskriminatif yang secara nyata telah melanggar hak konstitusional dan hak asasi manusia para advokat untuk mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum.

Campur tangan Mahkamah Agung sebagai lembaga negara begitu jauh ke dalam, yang sebetulnya tak punya kewenangan untuk menafsirkan undang-undang, yang absurd itu. Kemudian, kewenangan tersebut diterabas dengan menafsirkan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat, bahwa makna “satu-satunya” merupakan single bar association.

Federalisme, sebagai sebuah solusi atas konflik organisasi
Advokat senior, Frans Hendra Winarta, ikut gerah melihat kemelut organisasi advokat itu. Dia menerangkan bahwa akar persoalan ada pada bentuk organisasi (pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Advokat) yang bersifat multitafsir. Sebaliknya, dengan dibentuknya sistem federasi sebagai sebuah solusi, akan meredam konflik internal. Sedangkan konsep wadah tunggal sudah gagal, dan tak perlu lagi dipaksakan.

“Dibentuk saja secara federasi, semua urusan diserahkan pada masing-masing organisasi. Tapi perlu dibentuk dewan sertifikasi untuk menghindari komersialisasi saat proses pelatihan dan ujian advokat,” ujar Frans di Jakarta.

Advokat senior yang juga governing board Komisi Hukum Nasional (KHN) itu pun menegaskan bahwa pasal 28 ayat (1) dapat ditafsirkan sebagai wadah tunggal (single bar association) atau bisa juga sebagai federasi (federation of bar association). Ketidakjelasan soal rumusan “satu-satunya wadah profesi” menjadi isu yang wajib dikaji ulang kembali secara materiil di Mahkamah Konstitusi.

Di dunia, dikenal tiga bentuk organisasi advokat. Pertama, Single Bar Association, yakni hanya ada satu organisasi advokat dalam suatu yurisdiksi (wilayah hukum dalam suatu negara). Kedua, Multi Bar Association, yakni terdapat beberapa organisasi advokat yang masing-masing tegak berdiri sendiri. Dan ketiga, Federation of Bar Associaton, yakni organisasi-organisasi advokat yang ada bergabung/bersatu dalam federasi di tingkat nasional. Dalam hal ini, sifat keanggotaannya adalah ganda, pada tingkat lokal dan nasional.

Ketiga bentuk organisasi advokat itu selayaknya sama dengan bentuk sebuah negara yang mewadahinya. Namun, menjadi penting untuk dikoreksi kembali, apakah bentuk negara dalam wilayahnya sudah tepat, atau hasil kepentingan politik sebagian pihak yang merugikan wilayah-wilayah komunitas di dalam negaranya.

Dalam konsep kenegaraan, bentuk negara menjadi pendasaran berjalannya sistem untuk menjalankan tujuan-tujuan dari bangsa/wilayah komunitas. Bentuk negara menyatakan struktur organisasi sebagai suatu keseluruhan, yang meliputi semua unsurnya atau negara dalam wujudnya sebagai suatu organisasi.

Indonesia pernah menjalankan dua konsep/bentuk negara pada saat transisi pasca berdaulat. Pertama adalah bentuk negara federasi (lihat Konsititusi Republik Indonesia Serikat) dan bentuk negara kesatuan atau unitaris.

Negara kesatuan (eenheidsstaat/unitaris) adalah negara yang bersusun tunggal, di mana ada satu pemerintahan yang memegang kekuasaan untuk menjalankan semua urusan wilayah-wilayah. Bersusun tunggal berarti bahwa dalam negara hanya ada satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, satu undang- undang dasar, dan satu lembaga legislatif.

Sedangkan negara federasi (bondstaat/federal/persatuan/serikat) adalah satu negara besar yang berfungsi sebagai pemerintahan keseluruhan dengan satu konstitusi federal, yang di dalamnya terdapat sejumlah negara bagian yang masing-masing memiliki konstitusinya sendiri-sendiri. Konstitusi federal mengatur batas-batas kewenangan keseluruhan (federal), sedangkan sisanya dianggap sebagai milik komunitas (negara bagian).

Sistem negara Indonesia hari ini adalah unitaris/kesatuan, dan inilah yang menyeret organisasi advokat untuk harus berwujud tunggal. Heterogenitas atas faksi-faksi yang ada dalam tubuh organisasi advokat dinafikan karena bentuk negara yang jelas salah. Bentuk negara kesatuan, yang sentral dan tunggal, sepatutnya hanya berada pada wilayah komunitas kecil dan homogen. Ia tak dapat berdiri objektif ketika dihadapkan pada macam-macam corak yang beragam. Bahkan, pada kondisi yang beragam, ia dapat ditafsirkan sedang melakukan penjajahan.

Konsep negara federal pernah diterapkan di Indonesia, kala bersatunya negara-negara atau komunitas-komunitas yang telah ada di Kepulauan Melayu ini. Namun, singkat waktu, karena arogansi politik dan militer sebagian pihak (unitaris), konsep negara itu pun diganti.

Di sisi lain, keberagaman faksi-faksi yang ada di Indonesia sebetulnya menjadi modal dasar untuk membenarkan sistem federal sebagai sebuah konsep organisasi. Federalisme akan mempertegas kedaulatan kelompok-kelompok yang ada, yang berada pada sebuah wadah besar. Hak-hak berserikat juga akan terakomodir dengan baik ketika kedaulatan faksi-faksi itu pun diakui.

Konsep federal sangat penting untuk organisasi profesi advokat di Indonesia. Ia barangkali merupakan pilihan terbaik, dan patut dipertimbangkan untuk kita coba dalam menerapkan sistem tersebut. Hal serupa juga selayaknya diamini oleh negara.

TM. Dhani Iqbal — Sun, 06 May 2012 13:43:51 +0000

Irshad Manji sesaat sebelum keluar dari kompleks Salihara, Jakarta. Foto: Ahmad Fauzan Sazli.

Suara-suara marah terdengar lantang di depan gerbang Salihara. Jumlahnya puluhan orang, terdiri dari Forum Betawi Rembug (FBR), Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi), dan Front Pembela Islam (FPI). Saat itu, Jumat (4/5) malam, di dalam gedung sedang ada diskusi dengan pembicara Irshad Manji, seorang feminis asal Kanada. Massa yang marah meminta diskusi tersebut dihentikan dan pembicara diusir.

Kedatangan para pemrotes membuat diskusi berhenti. Peserta diskusi pun berpencar, sebagian berkerumun di tempat lain. Pada sejumlah peserta yang keluar dan berdiri di pelataran, polisi meminta agar mereka masuk kembali ke dalam atau akan diantarkan ke luar. Di pelataran yang sama, sejumlah wartawan pun diminta oleh polisi agar dapat menjaga diri.

Nuansa ketegangan mendadak tercipta di lokasi itu. Seiring waktu, jumlah pemrotes terus bertambah. Informasi pun sempat simpang siur.

“Banyak bule di dalam. Ada homo dan lesbian mau dikawinin,” kata salah seorang pemrotes.

Kabar yang sampai pada pemrotes memang berbeda dengan kenyataan di dalam gedung. Di dalam, yang terjadi adalah diskusi mengenai buku Allah, Liberty and Love yang ditulis oleh Irshad Manji. Irshad Manji sendiri adalah sosok kontroversial karena dia tak ragu menyatakan diri sebagai lesbian. Akan tetapi, konteks pada diskusi bukunya malam itu adalah mengenai pemikirannya tentang Islam.

Hanya saja, pemrotes tetap tidak mau tahu. Sosok lesbian yang melekat pada pembicara lebih dijadikan alasan untuk melakukan protes ketimbang yang lain.

“Saya orang kampung sini asli, Pasar Minggu. Saya gak mau kampung saya dikotorin. Karena pengotoran ini menyebabkan murkanya Allah. Kita gak mau. Ini pembawa sial bagi kampung kami. Orang yang berzina saja Allah sudah laknat, apalagi perempuan dengan perempuan, laki dengan laki,” ujar Novel, warga Pasar Minggu yang juga Sekretaris Front Pembela Islam DKI Jakarta.

Tapi, kampung Pasar Minggu, Jakarta, yang dimaksud Novel ternyata dimaknai oleh peserta diskusi sebagai sebuah ruang bebas.

“Ini masyarakat Jakarta yang datang dari berbagai macam latarbelakang. Kita tidak melihat itunya (peserta diskusi yang datang dari komunitas gay dan lesbian-red). Mau agama, mau seksual, mau apa… kita tidak melihat itu. Ini plural banget.” ujar salah seorang peserta diskusi.

Sementara itu, pemilik Salihara, Goenawan Mohamad, mengatakan bahwa pihaknya tidak tahu jika ada penduduk asli atau warga yang menolak adanya diskusi buku tersebut.

“Sebelumnya belum pernah ada pemberitahuan bahwa warga berkeberatan. Baru setelah polisi datang, kami baru tahu ada warga yang menolak,” ujar Goenawan yang juga penyair dari Batang, Jawa Tengah.

Secara administrasi, gedung Salihara masuk dalam wilayah administrasi Rukun Tetangga RT 14 Kelurahan Pasar Minggu. Hanya saja, Ketua RT 14, Jayadi, mengaku tidak pernah diberitahukan jika Komunitas Salihara akan menggelar pertunjukan, diskusi, atau kegiatan berkesenian. Salihara, menurut Jayadi, justru selalu memberitahukan agenda kegiatannya kepada Ketua RT 11 yang sebetulnya tidak mewilayahi gedung tersebut.

“Kecuali awal-awal pembangunan gedung Salihara, kami diberitahukan. Setelah itu gak ada lagi. Mungkin karena saya gak masuk dalam organisasi semacam Forkabi,” ungkap Jayadi yang mengaku asli Betawi.

Bahkan Jayadi pun tak tahu menahu perihal pembubaran diskusi dan peluncuran buku di gedung Salihara. Dia baru tahu kejadian tersebut pada siang harinya, Sabtu (5/5). Sebab, dia sudah terbiasa dengan aktivitas di Salihara yang membuat jalanan menjadi macet.

“Saya kira keramaian semalam hanya kegiatan seperti biasa yang terjadi di Salihara. Eh, gak tahunya ada peristiwa penyerangan. Padahal ini wilayah saya,” ujar Jayadi.

Pembubaran diskusi yang sebetulnya dilakukan oleh polisi atas desakan pemrotes ini tak pelak membuat peserta bingung.

“Orang yang ingin belajar, mengetahui hal-hal baru, kemudian kita ingin sharing (berbagi-red) pengalaman, tapi kemudian dari polisi bilang bahwa ada sekelompok warga yang tidak terima, kemudian mereka menuntut agar ini dibubarkan, itu memperlihatkan bahwa polisi tidak melihat apa keinginan-keinginan kami. Bahkan mereka menyuruh kami pulang dengan paksa tadi,” ujar salah seorang peserta diskusi.

Menurut peserta diskusi, Polisi Pasar Minggu sempat masuk begitu saja ke ruang diskusi ketika acara tengah berlangsung. Polisi itu berdiri dan memberitahukan bahwa organisasi-organisasi Islam, masyarakat, tidak menerima diskusi ini dilakukan.

“Dan kita dibubarkan. Jadi yang meminta dibubarkan memang kapolsek (Kepala Kepolisian Sektor Pasar Minggu-red) itu. Kalau tiba-tiba dibubarkan, kan kita gimana gitu… Kita sangat kecewa dengan kapolsek itu,” kata seorang peserta diskusi.

Penduduk asli
Goenawan Mohamad mengatakan bahwa kejadian ini membuat pihaknya kehilangan hak. Hak yang dimaksud adalah hak untuk berbicara, hak untuk mendengarkan orang, dan hak untuk berkumpul. Kalaupun alasannya karena orang asing, menurutnya itu tidak relevan.

“Kami kan (sebelumnya) bikin acara dengan Anwar Ibrahim (dari Malaysia-red), dengan Adonis dari Syuriah, dengan Aminah Wadud (dari Amerika Serikat-red)… dengan siapa lagi ya… Banyak. Tidak pernah terjadi (pelarangan-red). Di sini sering sekali ada pertemuan. Peluncuran buku sudah biasa. Katanya orang asing tidak boleh… Anwar Ibrahim orang asing,” kata Goenawan membandingkan.

Akan tetapi, hak yang dimaksud oleh Goenawan itu, pada konteks ini, berpunggungan dengan perspektif pemrotes yang berasal dari Betawi.

“Yang pasti kami mau bersih kampung kami ini dari hal sedemikian itu,” ujar Novel.

Etnis Betawi adalah penduduk asli, tuan rumah yang menjadi minoritas di negerinya sendiri. Saat ini, dari berbagai sumber, disebutkan bahwa jumlah etnis Betawi di Jakarta adalah sekitar dua persen. Selebihnya adalah orang dari berbagai bangsa atau etnis di Kepulauan Melayu yang datang akibat pemusatan anggaran, politik, dan kebudayaan yang dilakukan Indonesia di Jakarta.

Terkait dengan konstelasi penduduk asli dan pendatang, Profesor Mardjono Reksodiputro, Sekretaris Komisi Hukum Nasional, pernah mengatakan kepada LenteraTimur.com bahwa Indonesia sebetulnya tidak bisa disandingkan dengan Amerika. Ia lebih tepat jika dibayangkan dengan Eropa.

“Indonesia tidak bisa diandaikan dengan Amerika Serikat, melting polt (tempat percampuran-red). Tapi Indonesia semestinya diandaikan dengan Eropa. Itu multikulturalisme,” ujar Mardjono, Jumat (27/4), di Jakarta.

Penduduk Indonesia memang bukan pendatang yang kemudian mendiami wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Indonesia terbangun dari berbagai macam negara, umumnya berbentuk kerajaan, atau komunitas dari beragam latarbelakang yang sudah lebih dahulu ada ketimbang negara. Karena itu, pluralisme saja memang tidak cukup. Indonesia juga membutuhkan multikulturalisme.

Dalam konteks ini, keinginan orang Betawi, jika benar aksi Jumat malam itu mewakili Betawi di Pasar Minggu, berbenturan dengan hak warga negara untuk berkumpul dan berpendapat. Akan tetapi, dengan hadirnya kekerasan berupa pemaksaan, bahkan membuat keselamatan orang terancam, telah menunjukkan bahwa negara gagal dalam mengkomunikasikan antara keinginan orang asli dan pendatang.

TM. Dhani Iqbal/Christopel Paino/Arif Budiman

“Mentjintai Negara Soematera Timoer!” (Majalah Pengawal, 1949)

Tengku Mansoer Adil Mansoer — Sun, 06 May 2012 13:31:10 +0000

Majalah Pengawal adalah media dari Barisan Pengawal Negara Sumatera Timur. Ia mula-mula diterbitkan pada 1948 di Kantor Besar Barisan Pengawal. Namun pada 1949, redaksi majalah ini dipindahkan ke Djabatan Penerangan Negara Soematera Timoer. Lokasinya tetap di Medan, yakni di Poesat Pasar P 84.

Majalah yang terbit setengah bulanan (atau dua mingguan) ini diterbitkan oleh Djabatan Propaganda dan Penerangan Barisan Pengawal Negara Sumatera Timur. Di sini akan ditampilkan tiga edisi, yakni Edisi 3 Januari 1949, 18 Januari 1949, dan 5 Februari 1949. Selanjutnya akan ditampilkan secara berseri sejumlah Majalah Pengawal lainnya.

Judul yang dipakai dalam tulisan ini berasal dari salah satu judul di dalam Edisi 3 Januari 1949. Adapun judul-judul lain dalam edisi tersebut adalah “Langkah Baroe” dari Wali Negara/Presiden Tengku Mansoer, “9 orang Vaandrig Barisan Pengawal”, “Peraturan Pembajaran (Pendapatan) Baroe”, “Surat dari Buitenpost: Selamat Tahoen Baroe 1949”, puisi dari Tebing Tinggi berjudul “Ombak”, semacam surat pembaca, “Tjermin Hidoep”, dan rubrik sport “Adoe Tindjoe”.

admin — Sun, 06 May 2012 11:00:28 +0000

Kumpulan cerpen "Lelaki Pencari Langit" karya Soeprijadi Tomodihardjo.

Dengan hormat mengundang kehadiran kawan-kawan pada diskusi dan launching buku kumpulan cerita pendek “Lelaki Pencari Langit” karya Soeprijadi Tomodihardjo, bersama Martin Aleida (sastrawan) dan Sutikno WS (penyair).

Diskusi yang dimoderatori oleh Ken Miryam Vivekananda Fadlil ini akan dilangsungkan pada Jumat, 4 Mei 2012, pukul 15.00 WIB s/d 18.00 WIB, di Kedai Lentera Jl. Sawo Manila No. 10 Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan (dekat Universitas Nasional).

Kami tunggu dengan jabat erat dan kopi dahsyat.

5 Mei 2012, Jakarta – “Bincang Semarang” (Diskusi novel Ann Arnellis “Now and Then”)

admin — Sun, 06 May 2012 10:00:38 +0000

Bagaimana sebuah prosa dapat layangkan kenang akan Semarang? Sesiapa ingin meneroka jawabnya, sila bertandang ke “Bincang Semarang”.

Jumpa kita di Sabtu, 5 Mei 2012, pukul 15.00 WIB s/d 18.00 WIB, di Kedai Lentera, Jalan Sawo Manila No. 10, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan (sejurus dengan gerbang Universitas Nasional).

Sebutlah ini main bersama di Sabtu senja. Sambil lesehan santai, baku bincang tentang novel anyar Ann Arnellis,”Now and Then”, bersama @KeluaRumah dan @Lenteratimurcom, lepaskan tawa kala menyimak stand up comedy, nyanyi gembira, dan makan makanan khas Semarang dari @Food4Hope dan #KedaiLentera.

Mari datang, kita kenang Semarang dengan hati senang.

15.25 – 15.30 Pembukaan
15.30 – 16.00 Bincang Semarang, bahas santai buku Now and Then dengan Arnellis, Atre @KeluaRumah, Indri Juwono, dan Ken Miryam Vivekananda Fadlil @Lenteratimurcom
16.00 – 16.15 Dendang senja
16.15 – 16.30 Stand up comedy ala Ndigun
16.30 – 16.45 Tembang sore
16.45 – 17.00 Doorprize dan penutup
17.00 – 18.00 Menikmati makanan Semarangan dari @food4hope & Kedai Lentera