Dari Akar Kami Tumbuh

Buku Dari Akar Kami Tumbuh merupakan catatan pengalaman dan pembelajaran selama 17 tahun Sanggar Anak Akar menjalankan model pendidikan alternatif di Jakarta. Dengan kata pengantar dari Prof. Melani Budianta dan pendahuluan oleh Seno Gumira Ajidarma, ia berisi surat-surat yang ditulis rektor Ibe Karyanto kepada anak-anak dan sahabat, tulisan-tulisan para alumni Sanggar, serta anak-anak yang kini masih belajar dan tinggal di Sekolah Otonom Sanggar Anak Akar, Kalimalang.

Bedah buku ini akan membahas model pendidikan alternatif dan relevansinya di tengah situasi pendidikan di Indonesia saat ini. Sebagai salah satu organisasi yang konsisten dalam mengembangkan model pendidikan yang menghargai hak-hak anak, Sanggar Anak Akar ingin mengajak Anda bertukar pikiran dan berbagi gagasan agar pendidikan yang menghargai hak-hak anak dapat terus dikembangkan di tingkat komunitas.

Oleh sebab itu, dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, kami mengundang saudara/i untuk datang pada:

Bincang Malam Minggu

Acara
- Diskusi Buku “Dari Akar Kami Tumbuh: praktik terbaik pendidikan alternatif” dan diskusi tentang situasi pendidikan di Indonesia
- Musik: Akar Grandsamble (strings and percussion)

Waktu
Sabtu, 4 Mei 2013, pukul 19:00 WIB – 21:00 WIB

Tempat
Kedai Lentera, Jl. Sawo Manila No. 10 Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Pembicara
Tengku Muhammad Dhani Iqbal (Lentera Timur), Jimmy Paat (Sekolah Tanpa Batas), Saneri (Sanggar Anak Akar)

Narahubung
Ken (0813.857.11047)
Nisa (0856.8877.612)

Berita tentang Kartini di koran Jepang, Asia Raya, pada 21 April 1943. Gambar-gambar: Institute for War, Holocaust and Genocide Studies.

Institut Peradaban Aceh meminta pemerintah pusat Indonesia untuk menghapus apa yang selama ini disebut Hari Kartini. Peringatan yang jatuh pada 21 April tersebut dianggap tidak saja melanggar asas keberagaman dalam kehidupan bernegara, tetapi juga sebagai upaya menghilangkan nilai-nilai perjuangan perempuan Aceh.

21 April 1879 adalah hari lahir dari seorang perempuan Jawa bernama Raden Ajeng Kartini. Dia merupakan putri dari istri pertama Bupati Jepara, Raden Mas Adipati Ario Sosroningrat. Dia sendiri memiliki sebelas saudara kandung, dimana dirinya merupakan anak kelima.

Dalam hidupnya, Kartini banyak menulis surat untuk teman-temannya di Belanda, seperti istri Menteri Kebudayaan Belanda JH Abendanon, Rosa Abendanon. Dalam surat-suratnya itu, dia mencurahkan isi hatinya mengenai penderitaan perempuan Jawa yang mengalami pengungkungan, dimana ada kondisi tak bebas bersekolah, harus dijodohkan, atau harus mau dipoligami. Dia ingin itu berubah.

Karena surat-surat atau pikiran-pikirannya tentang emansipasi atau kebangkitan perempuan itu, Presiden Sukarno menetapkan Kartini sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional Indonesia pada 2 Mei 1964 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 1964. Pada saat yang sama, tanggal kelahiran perempuan yang lahir di Jepara, Jawa Tengah, itu dijadikan hari besar yang diperingati setiap tahun sebagai Hari Kartini, tak hanya di Jawa tetapi di seluruh Indonesia.

Peran Jepang
Meski demikian, upaya Sukarno menjadikan Kartini sebagai monumen bukanlah yang pertama. Jepang sudah melakukannya di banyak tempat dan di banyak media miliknya atau yang berada dalam pengaruhnya. Dalam koran asuhan Jepang, Sinar Baroe, 21 April 1944, muncul sebuah artikel berjudul “Memperingati R.A Kartini” di Jakarta. Dan pada 19 April 1945, di koran yang sama, muncul berita berjudul “Sekitar Pengluasan Pengadjaran”.

“Kaum wanita harus dapat bergerak menjesuaikan diri disegala lapangan. Karena dgn pengluasan pengadjaran itu kaum wanita akan turut ikut mengetjap kemanfaatannja beliau terkenang kepada usaha R.A Kartini. Sebab R.A Kartini itu ialah malah seorang perintis djalan guna menempuh kemadjuan Indonesia. Kita kaum wanita harus berterima kasih kepada Dai Nippon.”

Sementara, di Borneo Shimboen (Bandjermasin), 23 April 1944, ada juga soal Kartini dengan judul “Malam Perajaan R.A Kartini”.

“Sebagaimana telah dikabarkan malam kemarin di Osaka Gekidjo di kota ini telah dilangsoengkan perajaan memperingati hari lahir R.A Kartini yang diselenggarakan oleh Misami Borneo Hoezinkai… Patut pula diterangkan di sini, bahwa antara penonton tampak djoega hadir Kapten Soeroeki, Yoneda Siseikan, pihak2 Balatentara dan toean2 Nippon lainnja.”

Tak hanya di Batavia atau di Banjarmasin, di Sumatera Timur pun dilakukan perayaan terhadap Kartini. Di koran Sumatra-Sinbun, 26 April 1943, terdapat sebuah berita berjudul “Peringatan Kelahiran R.A Kartini”.

“Dibeberapa tempat di Soematera Timoer telah dilangsoengkan kemaren peringatan hari kelahiran R.A Kartini seperti di Tandjoeng Poera, Pangkalan Brandan dan Pangkalan Soesoe dengan tjara yang bersemangat. Beberapa kaoem iboe pengoeroes Soematera Tokaigansyu Huzinkai dari Medan, beserta pembesar2 dari Bunka-Kaikoet menghadiri perdjoempaan jang menarik perhatian itoe.”

Sementara itu, Jepang tak ketinggalan menyelenggarakan peringatan Kartini di Aceh. Di koran Kita-Sumatora-Sinbun, 27 April 1944, muncul laporan berjudul “Hari Kartini di Koetaradja”. Pada acara tersebut, hadir sejumlah pembicara, di antaranya Teukoe Nja’ Arif, Entjik Ida Irawaty, dan Ko Sei Kjokoe.

“Perajaan memperingati hari lahir R.A Kartini ini adalah perajaan pertama kali diadakan diseloeroeh Atjeh.”

Meski digemakan oleh Jepang, kenyataan yang terjadi sebetulnya tidak selaras dengan mimpi Kartini sendiri tentang kesetaraan. Kartini merupakan istri keempat dari Bupati Rembang bernama K. R. M. Adipati Ario Singgih Djojo Adhiningrat. Dan dia meninggal di usia muda, 25 tahun.

Surat-surat Kartini kepada orang-orang Eropa sendiri dikumpulkan dan diterbitkan pada 1911 oleh JH. Abendanon dengan judul Door Duisternis tot Licht. Pada 1922, buku tersebut diterbitkan oleh penerbit Balai Pustaka dan diterjemahkan dalam bahasa Melayu dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang: Boeah Pikiran. Pada 1938, buku tersebut diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Melayu versi Armin Pane, seorang penyair, dengan judul yang sama. Selanjutnya, buku ini juga diterjemahkan ke dalam bahasa lain, seperti Jawa dan Sunda.

Akan tetapi, sebetulnya orang tak pernah mengetahui surat-surat asli dari Kartini. Yang ada adalah dokumen salinan yang diolah dan diterbitkan oleh JH Abendanon.

Kriteria dan Logika
Terlepas dari Kartini yang “dibesarkan” oleh Jepang, penyebutan Kartini sebagai ikon untuk Indonesia kontan membuat faksi atau etnis lain menjadi heran. Sebab, apa yang terjadi atau dialami pada lingkungan Kartini tak terjadi di tempat lain.

Salah satu berita tentang Kartini di koran Jepang, Sinar Baroe, 19 April 1945.

Jika hendak dilihat dalam kerangka pendidikan, maka Kartini sama sekali tidak tepat untuk dipilih sebagai ikon. Ada beberapa nama di Kepulauan Melayu yang jauh lebih tepat untuk soal pendidikan. Sebut saja Siti Aisyah We Tenri Olle (wafat 1919), Raja Tanete yang berkuasa selama 55 tahun, cucu kepada Siti Jauhar Manikan yang merupakan putri dari Inche Ali Abdullah Datu Pabean – orang keturunan Melayu Johor berdarah campuran Makassar/Bugis.

Salah satu kiprahnya dalam dunia intelektual adalah berkontribusi bersama ibundanya, Colliepujie Arung Pancana Toa Datu Tanete atau Ratna Kencana, dalam menerjemahkan epos La Galigo yang tersohor itu. Selain itu, We Tenri Olle juga sudah membuka sekolah untuk seluruh kalangan pada 1890-an. Pada sekolah itu, dia tak menggunakan diskriminasi. Siapapun bisa bersekolah tanpa syarat kelas sosial pun gender.

Sementara itu, ada sosok Engku Putri di Riau Lingga yang lahir pada sekitar 1774. Sama seperti Kartini, Engku Putri juga menjadi istri keempat, yakni dari Sultan Mahmud III, Sultan Riau Lingga, pada 1803. Akan tetapi, berbeda jauh dengan Kartini, perkawinan itu merupakan sebuah nikahul siasah atau tindakan politik untuk meredam konflik antara Melayu dan Bugis dalam perebutan kekuasaan dan jabatan Yang Dipertuan Muda Riau Lingga. Pada Engku Putri, memang mengalir darah Bugis yang lebih besar.

Dalam hidupnya, Engku Putri memikul tanggung jawab besar dengan menjadi Pemegang Regalia Kerajaan Riau Lingga. Regalia itu merupakan tanda atau panji kebesaran, dimana tidak sah seorang sultan jika penabalannya tak menggunakan regalia itu. Regalia itulah yang dia pertahankan sekuat-kuatnya dari mereka yang hendak menjadi sultan namun dipandanganya tak sah.

Kekuatan dan ketegaran hatinya dia buktikan dengan regalia itu. Dia mempertahankan marwah dan kedaulatan Kerajaan Riau Lingga meski hampir mengalami putus persaudaraan dengan abangnya, Raja Djafaar, Yang Dipertuan muda Riau Lingga VI (1805 – 1831). Sebab, baginya Raja Djafaar melakukan kesalahan, melanggar pantang, melanggar adat, dan menyepelekan pendapat Pemegang Regalia dalam mengangkat seorang sultan.

Sikap serupa juga dia alamatkan pada Inggris dan Belanda. Dia bertahan tidak memberikan regalia itu walaupun Inggris dan Belanda mencoba mengambilnya dengan segala cara untuk menguasai Riau Lingga (Belanda) di satu sisi dan Singapura, Johor, dan Pahang (Inggris) di sisi lain.

Regalia itu disebutkan terlepas setelah Engku Putri tak berdaya berada di bawah todongan senjata tentara Belanda. Saat regalia itu diambil paksa, dia berseru kepada pasukan Belanda bahwa regalia sakral itu telah kehilangan kesaktiannya begitu dirampas.

Dalam melawan kesewenang-wenangan, Engku Putri memang tak mengangkat senjata. Hanya saja, dengan ketegaran dan ketegasannya, dia sudah membuktikannya melalui berbagai tindakan. Walaupun kelak, ketika Inggris dan Belanda membuat kesepakatan melalui Traktat London pada 1824, pecahnya Riau Lingga menjadi kian tegas.

Hal serupa, dengan heroisme dan kosmologi masing-masing, juga dialami oleh tokoh-tokoh perempuan lain. Sebut Christina Marta Tiahahu (1800 – 1817), Cut Nyak Dhien (1848 – 1908), Cut Nyak Meutia (1870 – 1910), Nyai Ahmad Dahlan (1872 – 1946), atau Dewi Sartika.

Sementara itu, kritik juga datang berdasarkan logika waktu. Pada Kartini, juga tokoh-tokoh perempuan di atas, seluruhnya tak dapat disebut sebagai “perempuan Indonesia”. Sebabnya sederhana, Indonesia kala itu belum ada. Nama Indonesia baru muncul dalam diskursus antropologi pada 1850 yang merujuk pada pengertian geografis (Indian atau Melayu). Dan ketika itu, pengertian Indonesia (James Richardson Logan, 1819 – 1869, seorang Skotlandia) mencakup Sumatera takat Taiwan.

Hapuskan Hari Kartini
Ihwal kepantasan dan ketidakakuratan logika ini lantas membuat Institut Peradaban Aceh menyampaikan protesnya mengenai penetapan Hari Kartini untuk Indonesia. Dalam pernyataan persnya, Sabtu (20/4), Institut Peradaban Aceh meminta pemerintah pusat untuk menghapus atau mencabut Hari Kartini secara nasional karena melanggar prinsip keberagaman.

“Indonesia adalah negara multikultur yang tidak bisa disatukan hanya dengan satu ikon seperti Kartini. Apalagi Kartini juga bukan satu-satunya pejuang perempuan di Indonesia,” sebut Ketua Institut Peradaban Aceh, Haekal Afifa.

Pada saat yang sama, penetapan Kartini sebagai ikon Indonesia juga dianggap dapat membuat masyarakat lupa akan identitas Aceh.

“Kami melihat dijadikannya Kartini sebagai ikon di Indonesia, khususnya di Aceh, sebagai upaya dalam menghilangkan nilai-nilai perjuangan wanita Aceh yang lebih tangguh dari Kartini. Hal ini harus dipahami agar tidak terjadi konflik budaya yang lebih besar di Indonesia,” tegas Haekal.

Bagi Haekal, Kartini tidak bisa dipaksakan untuk dirayakan dalam skala nasional atau seluruh Indonesia. Apa yang dialami dan dilakukan Kartini dan lingkungannya adalah sebuah kekhususan dan sama sekali tidak bersifat universal atau representatif.

Oleh sebab itu, pada saat yang sama Haekal juga meminta kepada Pemerintah Aceh untuk merumuskan Hari Perempuan Aceh. Tujuannya agar ingatan tentang sejarah Aceh yang panjang tidak menjadi pupus akibat terjangan pihak-pihak yang meluaskan pengaruhnya.

Diskusi buku “Penjual Kenangan di Kedai Lentera.

Buku Penjual Kenangan akan didiskusikan pada:

Hari/Tanggal: Minggu, 14 April 2013
Pukul: 15.00 WIB – 17.00 WIB
Lokasi: Kedai Lentera, Jl. Sawo Manila No. 10, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Pembicara:
Widyawati Oktavia
penulis buku Penjual Kenangan

Windy Ariestanty
Pemimpin Redaksi GagasMedia, Koordinator Bukune, penulis Life Traveler, The Journeys

Sunu Wasono
Kritikus sastra, pengajar di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat

“mari duduk-sini, kita bicarakan kenangan, rindu, dan harapan yang menyisa”

“Jangan terlalu lama menimbang hati, ikuti arah angin, kau akan sampai di sini.
Ada suguhan lagu rindu, juga kudapan, teh hangat, dengan sesendok harapan dan senyuman.”

Tengku Ryo Riezqan.

Wahai Anakku

Wahai anakku…
Engkau adalah hadiah terindah yang pernah dianugerahkan kepadaku
Menjadi semangat dalam setiap langkahku

Wahai anakku…
Sinar permata yang tak pernah padam dalam hati dan jiwaku
Karena terkadang aku dalam kegelapan yang menyesatkan
Kau tunjukan aku jalan pulang karena rindu bukan dendam

Anakku…
Aku tahu engkau belum paham apapun yang aku perjuangkan
Tapi jika tiba saatnya nanti kau akan jua memahami

Tiada kebahagian jika hilang tempat pulang
Tiada kebanggaan jika pupus ingatan akan asal kita
Seperti daun mati yang terombang ambing di lautan tiada arah dan tujuan

Jangan engkau biarkan teluk belanga dan peci hitam itu hanya menjadi santapan rayap
Ambilah baju kurung dan kerudung itu menjadi dirimu
Jangan malu berkata engkau Melayu, wahai anakku

Zaman memang tak selamanya indah
Dahulu bunga tanjung dan melur semerbak harum tercium kemanapun kita pergi
Sekarang hanya bau dera dan tipu daya
Kitapun tak bisa bersenda gurau lagi di tanah kita sendiri

Lihatlah bunga-bunga itu layu dan hampir mati
Dan binatang-binatang menggerogoti akarnya tiada puas
Langitpun telah lupa mengembalikan air yang telah dihisapnya turun menjadi hujan
Agar bunga-bunga itu kembali bersemi

Biarlah kerinduanmu menjadi doa untukku
Di saat aku mendaki gunung dan menembus gua-gua gela
Disaat aku mencari kaki langit dan menyelami samudera

Kubawa kerinduanmu sebagai hadiah kepada langit dan bumi
Agar ia mau menurunkan setetes hujan dan menumbuhkan biji-biji pohon itu
Hingga kau bisa berlari-lari di padang hijau dan subur
Dan tulangmu tak akan patah jika kau terjerembab jatuh

Kuceritakan tangismu itu kepada laut dan samudera
Hingga ikan-ikan akan kembali datang menghiburmu
Dan awanpun akan menari saat melihat senyum dan tawamu terbit
Seperti matahari di ufuk timur

Kuminta kepada angin untuk bertiup ke arahmu
Hingga kau bisa menghirup hawa segar
Dan kau bisa menaikkan layang-layangmu itu setinggi-tingginya
Serta burung-burung dara lekas membawa berita ke hadapanmu

Jika saat itu datang, wahai anakku…
Sambutlah dengan suka cita dan menarilah dengan zapin dan joget
Karena begitulah kami dan orang-orang sebelum kamu menyambut kegembiraan
Tidurlah dalam senandung dan pantun karena begitulah kami dibuaikan dulu ke peraduan

Jika saat itu datang wahai anakku…
Syukuri dan jagalah semua karunia itu dengan jiwa dan ragamu
Berjanjilah kepada Tuhan bahwa semua itu tak kau biarkan lagi
Terampas darimu dan orang orang sesudahmu nanti

Untuk semua itu, wahai putera puteriku…
Aku berjuang dengan ikhlas jiwa dan raga
Darah dan air mata tiada kukira dan tiada kan kusesal
Karena ingin kunikmati saat engkau bertepuk dada di atas tanahmu dan berkata
“Inilah tanah Melayu dan aku Melayu”

Masjid Sultan Ahmadsyah di Tanjung Balai. Di depan bangunan masjid terdapat sebuah kuburan massal. Foto-foto: Wan Ulfa Nur Zuhra.

Tanah itu tak luas. Ukurannya hanya sekitar 2 x 3 meter. Kondisinya tampak tak terurus. Rumput tumbuh sembarang. Lokasinya berada di halaman depan Masjid Raya Tuan Ahmadsyah, Tanjung Balai, sekitar empat meter dari bangunan masjid. Tak banyak orang yang tahu bahwa tanah tersebut adalah sebuah kuburan massal.

Sebanyak 73 nama terpahat di nisan tersebut. Mereka adalah korban dari penyerbuan dan pembantaian yang terjadi di Asahan, Sumatera Utara, tepat pada 67 tahun silam, yakni Maret 1946. Jasad-jasad yang ada di kuburan ini pada mulanya ditemukan dalam bentuk tulang belulang yang  terserak di Sungai Lendir. Sungai Lendir adalah sebuah kampung di Asahan, yang untuk mencapainya harus menggunakan perahu atau boat.

Pemilik jasad dari tulang belulang itu adalah para petinggi negara Kesultanan Melayu Asahan beserta cerdik pandai dan masyarakat umum. Di nisan itu pun tercantum dua orang Mandailing yang masing-masing bermarga Siregar dan Nasution.

***

3 Maret 1946, azan subuh belum lagi berkumandang di Tanjung Balai, Asahan. Ketika itu, Tengku Muhammad Yasir menyambut kedatangan ayahnya yang baru tiba dari istana. Ayahnya baru pulang berjaga-jaga karena terdengar kabar akan ada penyerangan.

Rumah keluarga Yasir tak jauh dari Istana Asahan. Kedua lokasi tersebut sama-sama berada dalam lingkaran Kota Raja Indra Sakti, yang di tengahnya terhampar lapangan hijau.

Ketika itu, Yasir, yang berusia 15 tahun, membukakan pintu untuk ayahnya. Dia lalu menatap ke arah lapangan hijau di depan rumahnya. Ada sekelompok orang merayap ke arah istana. Yasir melihat pakaian mereka biasa saja. Tapi, mereka membawa senjata api juga senjata tajam.

“Ontu, tengok itu, Ntu!” ujar Yasir pada sang ayah sambil menunjuk ke arah lapangan. Melihat apa yang terjadi, mereka kemudian masuk ke rumah.

Pukul enam pagi itu, istana diserang sekelompok orang dari berbagai laskar. Mereka disebut-sebut berasal dari Nasional Pelopor Indonesia (Napindo), Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), Ku Tui Sin Tai (Barisan Harimau Liar), Barisan Merah/Partai Komunis Indonesia, Hizbullah, dan buruh-buruh Jawa dari perkebunan serta kaum tani. Seluruh keluarga dan kerabat kesultanan Melayu Islam serta orang-orang yang bekerja untuk istana ditangkap. Harta benda mereka dirampas. Sultan Sjaiboen Abdoel Djalil Rachmatsjah, Sultan Asahan waktu itu, melarikan diri dari belakang istana. Dia berlari menuju markas Jepang.

Para penyerbu itu sendiri umumnya merupakan organisasi-organisasi atau laskar-laskar yang tidak berpaut ke tanah Sumatera Timur atau Sumatera sendiri, dan merupakan bentukan Jepang untuk Perang Dunia II, untuk turut melawan orang kulit putih dan mereka yang berkawan dengan orang putih.

Satu jam kemudian, sejumlah orang datang ke rumah Yasir. Dia dan ayahnya dibawa. Tapi Yasir kesulitan berjalan karena tapak kakinya sedang sakit dan diperban. Melihat kaki Yasir yang sakit dan mengeluarkan bau tak sedap, dia tak jadi dibawa.

“Ah, tak usahlah kau ikut!” teriak salah seorang yang membawa mereka.

Yasir pun berjalan perlahan. Hanya saja, dia tak kembali ke rumahnya, tapi ke rumah Tengku Haniah, kakak sepupunya. Rupanya, di rumah itu pun tak ada lagi lelaki. Semua sudah dibawa sekelompok orang yang melakukan penyerangan. Dan tak lama datang lagi sekelompok orang untuk membawa mereka.

Tengku Haniah yang saat itu hamil tujuh bulan awalnya menolak untuk dibawa dengan alasan kehamilannya. Tapi sekelompok orang itu tak peduli. Mereka tetap dibawa ke rumah tahanan. Harta benda mereka juga di rampas. Pakaian pun tak sempat mereka bawa. Kali ini Yasir dibawa.

Rumah tahanan itu berupa rumah biasa saja. Di dalamnya terjejal ratusan orang. Sempit dan sesak. Anak-anak dan perempuan dimasukkan dalam satu rumah yang sama, termasuk Haniah beserta ibu dan kedua kakaknya. Perhiasan yang melekat di tubuh seluruh tahanan dilucuti. Habis, tak tersisa. Sementara Yasir di rumah tahanan khusus lelaki. Anak-anak menangis ketakutan.

Sehari-hari, mereka diberi beras dan ikan asin untuk dimakan. Beras dan ikan itu harus dimasak sendiri.

Dalam tahanan, Haniah tak henti-henti memikirkan nasib keluarganya yang diculik. Sebab, sampai waktu itu, tak ada kabar berita. Suaminya yang kala itu sedang berada di Medan untuk membeli obat juga tak terdengar kabarnya.

Dua bulan kemudian, Haniah melahirkan anak pertamanya di rumah tahanan. Dia tak didampingi suami, tak ditunggu keluarga besar, juga tanpa rasa bahagia layaknya seorang perempuan yang baru saja menjadi ibu. Kelahiran anaknya dibantu oleh seorang suster yang dipanggil oleh para penculik.

Sehari setelah melahirkan, Haniah langsung melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti biasanya. Tak ada yang bisa diharap untuk membantunya. Semua orang sibuk dengan keperluannya masing-masing. Hampir empat bulan mereka hidup dalam tahanan, hingga akhirnya dibebaskan dengan syarat harus ada yang menjamin.

Salah seorang yang sangat diingat Yasir dalam penyerangan itu bernama Djamaluddin Tambunan. Dia adalah guru Yasir di sekolah. Yasir melihat gurunya itu ada di antara orang-orang yang melakukan penyerangan. Kelak, Djamaluddin dijadikan pahlawan nasional Indonesia dan dimakamkan di makam pahlawan di Medan.

***

Nisan yang berisi 73 nama korban di kuburan massal di Tanjung Balai.

Di Tanjung Pasir, tak jauh dari Tanjung Balai, ada sebuah negara Melayu berbentuk kesultanan Islam bernama Koealoe (Kualuh). Malam itu, 3 Maret 1946, sebagian besar penghuni Istana Koealoe sedang terlelap. Tiba-tiba terdengar suara pintu digedor-gedor dari luar. Seorang gadis 15 tahun, cucu dari Sultan Koealoe bernama Tengku Rahimah, tersentak ketika mendengar suara keributan di istana.

“Mana Tengku Besar? Mana Tengku Besar?” teriak orang-orang yang datang dengan senjata tajam. Mereka yang datang ke istana malam itu disebutkan terdiri dari macam-macam golongan. Rahimah mengenali mereka sebagai penduduk asli Koealoe, tapi kebanyakan orang-orang imigran Jawa yang bekerja di perkebunan.

Tengku Besar adalah gelar bagi Tengku Mansoer Sjah, ayah Rahimah yang merupakan putra dari Sultan Koealoe. Kebetulan, malam itu Tengku Mansoer Sjah tidak tidur di istana, tapi di rumah istri keduanya. Ibu Rahimah, istri pertama Mansoer Sjah, meninggal dunia saat Rahimah masih kecil.

“Tuanku mana? Mana Tuanku?”

Tuanku adalah panggilan bagi Tengku Al Hadji Moehammad Sjah, atok Rahimah, Sultan Koealoe saat itu. Malam itu, istana diobrak-abrik. Tuanku mereka bawa ke kuburan Cina, tak jauh dari istana. Tengku Besar juga dijemput dari rumah istrinya dan dibawa ke tempat yang sama.

Tengku Darman Sjah, adik Tengku Besar, malam itu sedang berada di kuburan istrinya yang baru saja meninggal dunia. Dia tak henti membacakan ayat-ayat Al-Quran. Malam itu, dia pun ikut dibawa. Di kuburan Cina itu mereka disiksa. Lalu ditinggalkan.

Pagi harinya, seorang nelayan yang lewat melihat tubuh mereka terkapar tapi masih bernyawa. Dengan bantuan masyarakat, dibawalah ketiga keluarga kesultanan tadi ke istana untuk kemudian dirawat. Tapi, sekitar pukul 11 siang, datang lagi sekelompok orang yang ingin membawa sultan dan kedua putranya. Mereka orang yang berbeda dari yang datang di malam sebelumnya.

“Rakyat menginginkan Tuanku dan kedua putranya dibawa ke rumah sakit,” kata salah seorang dari mereka.

“Usahlah, biar kami saja yang urus,” kata istri Sultan.

Tapi sekelompok orang yang datang itu memaksa. Dan keluarganya di istana tak bisa berbuat apa-apa. Mereka pun dibawa entah ke mana dan tak pernah pulang. Rahimah dan keluarganya yang lain juga ditawan selama lebih dari satu bulan. Mereka dibawa ke sana kemari, dari Rantau Prapat hingga Siantar.

***

Tengku Mad Drail, suami Tengku Haniah, sedang berada di Medan. Dia berusaha membeli obat bagi istrinya yang tengah mengandung tujuh bulan. Satu waktu, Mad Drail berjumpa dengan dr. Tengku Mansoer. Mansoer adalah keluarga Kesultanan Asahan yang menjadi dokter di Medan. Kelak, Mansoer menjadi Wali Negara/Presiden Negara Sumatera Timur.

“Mad, kau jangan pulang ke Tanjung Balai, revolusi sedang berjalan,” begitu kata Mansoer kepada Mad Drail.

“Cemanalah (macam mana-red), Tok, istri awak sedang hamil,” jawab Mad Drail yang kemudian memutuskan untuk tetap kembali ke Tanjung Balai.

Dari Medan, Mad Drail naik kereta api. Sampai di Kisaran, ketika keretanya berhenti di stasiun, sekelompok orang masuk ke gerbong dan membawanya. Sejak saat itu, keberadaan dan nasib Mad Drail tak pernah diketahui lagi.

Kisah dr. Mansoer dan Mad Drail ini diceritakan ulang oleh Yasir, sebagaimana yang pernah diceritakan dr. Mansoer kepadanya.

Kelak, ketika sudah menjadi Wali Negara/Presiden Negara Sumatera Timur, dr. Tengku Mansoer adalah orang menolak pemindahan kerangka korban-korban pembantaian di Sungai Lendir. Ketika keadaan sudah relatif stabil dalam Negara Sumatera Timur (1947 – 1950), memang ada pembicaraan untuk memindahkan kerangka korban pembantaian yang terserak itu. Akan tetapi, Mansoer berargumen bahwa dirinya tak mau ada dendam di antara keluarga korban yang dapat mengakibatkan kerusuhan lagi di Sumatera Timur.

Meski demikian, pada 2003, jasad-jasad yang terserak itu jadi juga dikumpulkan dan dimakamkan di depan Masjid Raya Tuan Ahmadsyah. Masyarakat dan keluarga korban turut membantu, termasuk Yasir dan Tengku Alex, anak dari Sultan Sjaiboen.

***

Penyerangan dengan cara penculikan, penahanan, pembunuhan, dan perampokan yang menimpa Yasir dan Haniah di Tanjung Balai, pun Rahimah di Koealoe, juga dialami di Langkat, Karo, Simalungun, Bilah, dan Kota Pinang. Deli dan Serdang tak mengalami penyerangan. Keluarga, kerabat, dan petinggi kesultanan-kesultanan Melayu Islam ini dibunuh, harta benda mereka dirampas sampai habis.

“Di Langkat, kedua putri Sultan Mahmoed diperkosa di depan ayahnya,” kata Tengku Zulkifli.

Tengku Zulkifli adalah anak Pangeran Langkat bernama Tengku Kamil. Pada Maret 1946, usia Zulkifli masih empat tahun. Kisah pemerkosaan itu jadi cerita turun temurun di keluarganya.

Zulkifli juga ikut menyaksikan pembongkaran kuburan korban pembantaian di Kebun Lada pada 1948. Di Kebun Lada itulah jenazah Tengku Amir Hamzah ditemukan, lalu dipindahkan ke Mesjid Azizi, Tanjung Pura. Tengku Amir Hamzah ketika itu adalah Pangeran Langkat Hilir, kemudian menjadi Bendahara Paduka Raja, lalu Pangeran Langkat Hulu, lantas Ketua Pengadilan Kerapatan Kesultanan Langkat. Pada saat yang sama dan di tanah yang sama, Amir Hamzah juga menjadi Asisten Residen (Bupati) Langkat dari Republik Indonesia Yogyakarta.

Di Simalungun, pembunuhan dan perampasan harta juga terjadi. Dalam tulisannya berjudul “Revolusi Sosial Berdarah di Simalungun Tahun 1946”, Pendeta Juandaha Raya Purba Dasuha menuliskan kisah pembantaian itu. Dia membantah sebutan ‘Raja-raja menindas rakyat’ yang selama ini disebut-sebut sebagai dasar pembenar dilakukannya pembantaian.

“Saya lalu menanyakan tentang kebenaran “raja-raja menindas rakyat” yang diutarakan oleh Batara Sangti tersebut kepada Tuan Kamen Purba Dasuha putera raja Panei terakhir dan Tuan Djariaman Damanik Raja Muda Sidamanik terakhir. Dengan nada diplomatis, Tuan Kamen balik bertanya kepada penulis, “Apakah kaum pendatang tidak pantas untuk menghormati dan tunduk kepada aturan pemerintah yang berlaku di Panei?” Dengan menunjuk persawahan yang luas di sekitar Pamatang Panei sampai ke Sabah Dua, Tuan Kamen berkata, “Kalau ayah saya menindas pendatang dari Tapanuli ini, tidak mungkin mereka dapat memiliki persawahan dan pemukiman yang luas di Panei ini. Justru kami sebagai ahliwaris raja Panei yang akhirnya kebagian lahan warisan yang paling sedikit dibanding kaum pendatang.” Sementara itu Tuan Djariaman Damanik juga berkata senada dengan Tuan Kamen Purba Dasuha, dia mengatakan bahwa jika Tuan Sidamanik menindas para pendatang dari Tapanuli tidak akan mungkin penduduk Tapanuli yang pindah ke Sidamanik melampaui jumlah penduduk asli Simalungun dan menguasai tanah yang lebih luas dari keturunan Tuan Sidamanik,” tulis Juandaha.

Juandaha juga mengutip hasil penelitian Tengku Luckman Sinar yang membuktikan bahwa tindakan segerombolan orang republiken itu, atau yang mengaku demikian, merupakan proyek rahasia dari Markas Agung pimpinan komunis Sarwono, Zaina Baharuddin, dan Saleh Umar, serta eksekutor lapangan A E Saragihras dari Barisan Harimau Liar (Ku Tui Sin Tai) di Simalungun.

“Dalam pemeriksaan oleh pihak berwajib mereka mengaku bahwa tindakan itu digerakkan atas perintah Sarwono, Saleh Umar dan Yacob Siregar sebagai gembongnya untuk menghapuskan kerajaan di Sumatera Timur yang dituduh penghalang pada kemerdekaan. Eksekusi dilaksanakan mulai pukul 00.00 WIB tanggal 3-4 Maret 1946 tepat pada saat Gubernur Sumatera tidak berada di Medan, sebab pada hari itu Gubernur sudah “sengaja” diatur Markas Agung untuk kunjungan ke Sumatera Selatan. Kehadiran Gubernur Teuku Mohammad Hasan di Medan dianggap akan menggagalkan rencana Markas Agung tersebut,” tulis Juandaha.

Pada September 1947, Tengkoe Mochtar Aziz, saudara muda dari Sultan Langkat, menyampaikan pidatonya di Pusat Radio Resmi Indonesia. Dia bercerita tentang apa yang dialaminya selama di tahanan di Tanah Karo. Isi pidatonya kemudian dimuat di harian Pandji Ra’jat pada 2 September 1947. Adapun koran ini, sebagaimana koran-koran terbitan lama, dikumpulkan oleh lembaga bernama Institute for War, Holocaust and Genocide Studies di Belanda.

“Di sini, bukan maksud saya hendak membuat propaganda, melainkan menerangkan apa yang sebenarnya terjadi. Supaya seluruh rakyat di kepulauan Indonesia dapat mengetahui dan menimbangnya dengan sebaiknya,” begitu Mochtar Aziz membuka pidatonya.

Pada bagian awal pidatonya, Mochtar Aziz menjelaskan betapa kesultanan-kesultanan di Sumatera Timur pada dasarnya bersedia bekerja sama dengan republik di Yogyakarta. Dan pada Februari 1946, sebelum pembantaian dilakukan, raja-raja dan Komite Nasional Pusat Sumatera Timur mengadakan pertemuan di Kota Medan. Pertemuan yang dihadiri seluruh pembesar republik memutuskan untuk membentuk daerah Sumatera Timur dengan demokrasi. Mereka menargetkan bahwa pada Mei 1946 pemerintahan yang baru itu sudah bisa berjalan. Akan tetapi, masa-masa itu Kesultanan Langkat dan yang lainnya macam sedang dalam kondisi hamil tua. Dan peristiwa berdarah pada Maret 1946 itu membuat apa yang pernah mereka bicarakan dan putuskan tak pernah terjadi.

“Saya pertama kali diambil dari rumah saya dengan janji akan diperiksa sebentar di markas, walaupun waktu itu jam 2 malam, saya lalu (ikut-red) juga karena saya percaya saya tidak akan dapat kesusahan oleh karena saya adalah anggota dari komite nasional. Sayang, perikemanusiaan tidak ada lagi. Saya sampai di markas, terus di bawa ke satu tempat, 40 kilometer dari tempat saya, dengan tidak sempat hendak memberi kabar pada istri dan anak saya ke mana saya dibawa. Dari sana, saya dibawa ke Berastagi. Waktu itu, pada istri dan keluarga saya yang tinggal, dikatakan saya telah dibunuh. Inilah yang kami tanggungkan selama 17 bulan, dengan tidak tahu pada siapa kami mengadukan hal yang kami deritai,” cerita Mochtar dalam pidatonya.

Mochtar Aziz kemudian melanjutkan ceritanya selama di tahanan.

“Selama di tahanan, tidak sedikit penghinaan diberikan pada kami. Kami orang tahanan diberi gelar kambing, dari itu, kami tak bisa bergaul dengan manusia biasa. Buat makan, kami dilainkan. Buat mandi seminggu sekali, mesti dengan hewan,” sambung Mochtar.

Mayjen TNI (Purn) Barkah Tirtadidjaja dalam memoarnya berjudul Mutiara Hati yang ditulis Adji Subela dan tebit pada 2008 menceritakan kisah pembantaian ini dalam bab ke tujuh berjudul Mutiara di Tengah Kelam. Kelam yang dimaksudkannya adalah penyerangan dan pembantaian itu sendiri. Dan dia sendiri tak menganggap itu revolusi, melainkan sebuah kerusuhan. Barkah adalah suami dari putri Sultan Langkat bernama Tengku Nurzehan.

“Kisah menyeramkan itu ironisnya terjadi dengan mengatasnamakan demi republik. Ketika Gubernur Sumatera Mr. T. M. Hasan mengadakan kunjungan kerja ke daerah Selatan, tiba-tiba segerombolan pemuda yang dimotori Volksfront membokong dengan melancarkan aksi kerusuhan,” begitu cerita Barkah sebagaimana tertulis dalam memoar itu. Volksfront adalah front rakyat yang dimotori oleh Partai Komunis Indonesia.

Pada memoar itu juga tercantum kutipan dari Tengku Amaliah, istri Tengku Amir Hamzah, yang menceritakan kisah ketika suaminya diculik. Kutipan itu diambil dari buku hariannya.

Suatu pagi di Bulan Maret 1946. Serombongan Barisan Pemuda berbaris sambil bernyanyi-nyanyi lewat di depan Istana Binjai. Sore, beberapa orang datang ke istana mengambil Amir dengan alasan ‘dipinjam’ sebentar. Nanti akan dibawa kembali….

Sebelum meninggalkan istana, Amir ia sempat mencium kening putri satu-satunya, Tengku Tahura (Kuyong) yang kala itu berusia tujuh tahun.

***

Asahan kini menjadi kabupaten dengan ibu kota di Kisaran. Adapun Tanjung Balai sudah memisahkan diri dari Asahan dan menjadi kotamadya. Sebagai kabupaten, Asahan berada di dalam Provinsi Sumatera Utara, Republik Indonesia. Istana kesultanan Asahan pun sudah tak lagi berjejak. Sultan dan keturunannya kini menjadi kepala adat yang tak memiliki konsekuensi politik. Bahkan, tanah tempat istana itu dulu berdiri kini berubah jadi jajaran rumah toko. Lapangan hijau di sekitar istana pun kini sudah dikelilingi pagar dengan sebuah tribun besar di salah satu sisinya. Lapangan Sultan Abdul Aziz, namanya.

Pada saat yang sama, hari ini Masyarakat Tanjung Balai agak kesusahan untuk bisa menikmati pendidikan tinggi. Tak ada universitas atau sekolah tinggi di kota ini. Jika ingin kuliah, tempat paling dekat yang mereka bisa tuju adalah Medan, Siantar, atau Kisaran. Sebagian besar pekerjaan mereka adalah nelayan dan pedagang.

Tengku Alex kini menjadi Nazir di Mesjid Raya Tuan Ahmadsyah. Dia menyayangkan Tanjung Balai kini yang tak begitu berkembang.

“Padahal kami punya pelabuhan yang bisa menghubungkan kami dengan perdagangan internasional,” kata Alex.

Sementara Yasir meyakini hingga kini bahwa ada yang menghasut rakyat Asahan dan negeri-negeri lain di Sumatera Timur.

“Sebelum revolusi, ada semacam fatwa yang beredar di masyarakat waktu itu, katanya darah raja itu halal,”ujar Yasir.

Dalam sejarah Republik Indonesia, peristiwa Maret 1946 yang menimpa kesultanan-kesultanan di Sumatera Timur disebut sebagai ‘revolusi sosial’. Dan pada narasi macam itu, Yasir tak paham. Meski istilah ‘revolusi sosial’ sudah dia dengar sejak dahulu hingga kini, namun dia tetap tak tahu apa sebenarnya revolusi sosial itu. Menurutnya, keinginan untuk menghapuskan negara kerajaan tak murni datang dari rakyat sendiri, tapi dari hasil propaganda di Yogyakarta.

“Ini murni pembunuhan dan perampokan besar-besaran,” tambah Yasir.

Haniah yang ditemui di rumahnya juga punya kegusaran serupa.

“Kalau memang ingin menghapus kerajaan, kenapa Kesultanan Jogja itu masih ada sampai sekarang?… Apapunlah alasan mereka, pembunuhan dan perampokan itu kan tetap kejahatan?” ujar Haniah.

Tengku Haniah kini berusia 85 tahun. Kenangan getir yang dialaminya masih terngiang jelas. Dia kini menetap di Jalan Pattimura, Medan. Matanya berkaca-kaca ketika menceritakan betapa dirinya bertahun-tahun mencari keluarganya yang hilang, juga suaminya yang tak kunjung pulang.

Untuk bisa bertahan hidup, setelah kehilangan seluruh harta bendanya, Haniah pernah bekerja melinting rokok hingga membuat bunga dari plastik.

“Siapa lagi yang bisa diharap? Bekerja sendirilah,” kata Haniah.

Tengku Muhammad Yasir yang setahun lebih muda dari Haniah kini juga menetap di Medan, di Jalan Sisingamangaraja. Tragedi Maret 1946 masih diingatnya dengan baik. Dengan gigi yang nyaris habis, dia masih lancar bercerita. Begitu juga dengan Tengku Rahimah, yang kini masih setia mendampingi Yasir. Takdir kemudian memang mempertemukan mereka berdua. Yasir dan Rahimah menikah pada 1950.

Hingga hari ini, tak ada pengusutan sekaligus mendapatkan siapa penanggungjawab dari pembantaian massal di Sumatera Timur. Mereka yang menjadi korban pun tak semuanya terdata.

Dan apa yang menimpa Sumatera Timur ini juga terjadi di banyak negeri. Sebut saja Bandung dan Surakarta di Pulau Jawa atau Bali. Dan, sebagaimana Sumatera Timur, kekacauan demi kekacauan dan penyerangan demi penyerangan yang juga terjadi pada Maret 1946, atau bulan lain pada 1946, bahkan tak tercatat dalam buku-buku pelajaran di sekolah-sekolah. Tak ada pengusutan, tak ada pengungkapan, tak ada penanggungjawab, tak ada pelajaran yang bisa dipetik, tak ada ingatan, tak ada manfaat yang terasa. Yang ada hanya kematian dan kehancuran.

Pemukiman penduduk di Duri Selatan berada di pesisir sungai. Jika di banyak tempat sungai menjadi halaman depan rumah, di sini sungai menjadi halaman belakang. Foto-foto: LenteraTimur.com/Fajar Riadi.

Di kanan kiri jalan sempit itu rumah-rumah sepetak berderet-deret. Setiap petak luasnya kira-kira dua meter persegi. Di jalanan, ibu-ibu tampak memasak, menjahit, dan sekerumun lelaki bermain kartu. Sementara, di ujung jalan yang sama, rumah-rumah itu kosong melompong dan tak beratap lagi. Yang ada tinggal puing-puing bangunan bercampur abu. Tembok dan kayu terlihat hangus.

7 Februari 2013 lalu, saat sore menjelang magrib, rumah yang berderet-deret di Rukun Tetangga (RT) 10 Rukun Warga (RW) 05, Kelurahan Duri Selatan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, ludes terbakar. Sekurang-kurangnya dua puluh petak rumah habis dan nyaris tak bersisa. Tak kurang dari seratus orang pun kehilangan tempat tinggal.

“Apinya cepet banget nyambernya, kagak pakai bilang-bilang,” ujar Agus, 44 tahun, berkelakar.

Agus adalah salah seorang warga yang rumahnya ikut terbakar. Saat itu, bersama rekan-rekan prianya, dia tampak memimpin pembenahan rumah-rumah yang terlalap api. Mereka sibuk menggergaji kayu, memasang tiang, dan memasang atap asbes.

“Sementara Pak RT (Rukun Tetangga-red) enggak tugas dulu, koordinasi warga saya ambil alih,” ujarnya. Lalu dia berbisik, “Pak RT trauma, enggak bisa diajak ngomong dulu. Sudah tiga kali rumahnya ikut terbakar.”

Agus mengaku orang asli Duri Selatan. Sejak kecil dia telah melihat setidaknya empat kali kebakaran yang menghabiskan puluhan rumah di lingkungannya.

“Cuma kalau rumah sendiri baru dua kali kebakar,” terang Agus.

Sunar, tetangga Agus, adalah pria asal Semarang, Jawa Tengah. Sejak 1972, dia merantau ke Jakarta dan mengontrak rumah di Duri Selatan. Rumahnya sempit seperti kebanyakan rumah petak milik tetangga-tetangganya. Sama seperti Agus, rumahnya pun pernah terbakar dua kali. Akan tetapi, peristiwa kebakaran yang terakhir tak sampai menyambar rumahnya.

“Tapi ya tetap ikut bantu-bantu di mari. Namanya juga tetanggaan (bertetangga),” kata Sunar.

“Kalau di sini semua kompak. Ada yang kena musibah pasti dibantu. Mau dia asli sini mau yang bukan, kompak. Kalau entar ada kebakaran lagi memang siapa mau bantu kalau bukan tetangga sendiri?” Agus menyahut.

Di Tambora, kebakaran serupa bukan terjadi sekali dua, tapi amat sering.

“Ibarat arisanlah kalau di Tambora. Minggu ini kebakaran di kelurahan A, nanti beberapa minggu lagi kejadian di kelurahan B,” ucap Kardi, salah seorang staf penghubung pada Suku Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jakarta Barat.

Pada kebakaran terakhir di Duri Selatan, kantor Kardi sampai menurunkan lima belas armada. Ini jumlah yang cukup besar untuk sebuah kebakaran.

“Sebenarnya dibilang besar juga enggak kalau cepat-cepat dipadamkan. Cuma itu, kan pemukimannya padat. Mobil enggak bisa masuk, air mampet. Makanya, begitu api padam, yang kebakar sudah banyak,” kata Kurdi.

Pada 2012, menurut data yang dihimpun oleh Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, jumlah bencana kebakaran di Jakarta adalah sebanyak 1.008 kasus. Jumlah ini meningkat dari tahun 2011 yang berjumlah 963 kasus. Sebagian besar kasus kebakaran di Jakarta disebut-sebut disebabkan oleh sambungan arus pendek. Dan dari semua kasus tersebut, Kecamatan Tambora menyumbang jumlah kasus kebakaran tertinggi di antara kecamatan-kecamatan lainnya.

“Sedikit saja ada kasus, misalnya kompor meledak, orang-orang damkar (pemadam kebakaran-red) sudah bingung. Turun banyak armada,” ujar Camat Tambora, Isnawa Adji, 40 tahun.

Isnawa mengakui Tambora masuk dalam daftar merah soal kebakaran. Baginya, penduduk di wilayahnya kerap tidak tertib dalam mempergunakan listrik. Sering kali dia menginspeksi dan sering kali pula dia menemukan banyak pelanggaran penggunaan listrik, termasuk pencurian listrik.

“Sudah sejak 2008 inspeksi dilakukan. Banyak temuan kecurangan. Tapi sampai sekarang kalau mau dicek lagi pasti juga masih banyak,” keluh Isnawa.

Akan tetapi, Agus menerangkan hal berbeda. Menurutnya, kasus pencurian listrik memang ada di lingkungannya. Dan dia sebagai warga susah untuk mencegah hal tersebut. Tapi, dia mengatakan bahwa persoalannya bukan hanya ada atau tidaknya kecurangan. Persoalan yang lebih substansial adalah harus ada aturan supaya pemukiman yang sudah sepadat ini tidak ditambah dengan pendatang baru. Apalagi, dia tak yakin pemerintah mampu menyediakan rumah-rumah yang nyaman untuk dijadikan hunian.

“Saya lihat setiap kali ada kebakaran bantuannya makanan, mi instan. Tapi sampai kapan kebakaran diselesaikan pakai cara-cara begituan? Nanti juga kebakaran lagi, kok!”

Peta dan Data Umum Kelurahan Kalianyar.

Terpadat Di Asia Tenggara
Selain Kelurahan Duri Selatan, ada kelurahan lain yang bernama Kalianyar. Keduanya merupakan bagian dari sebelas kelurahan yang ada di Kecamatan Tambora. Bedanya, Kalianyar jauh lebih padat dan sesak.

Jalanan di Kelurahan Kalianyar tak pernah sepi. Meskipun jalannya sempit dan sebagian becek, orang-orang nyaris tak berhenti berlalu lalang. Ramai orang berjalan kaki, bermotor (motorcycle), dan mengendarai mobil. Jika berpapasan, karena sempitnya jalan, sesekali pengemudi motor dan mobil mesti berhenti untuk mempersilakan salah satunya bergerak duluan.

Di kanan kiri jalan, nampak deretan rumah yang berhimpit-himpit di dalam gang-gang gelap yang sebagian nyaris tak tersentuh cahaya matahari. Di sekitarnya parit-parit sempit mampet airnya.

Situasi dan kondisinya yang sesak membuat Kalianyar disebut-sebut sebagai kelurahan terpadat, bukan hanya di Jakarta, tetapi di Asia Tenggara.

“Data itu menurut penelitian salah satu lembaga PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa-red). Kalau enggak salah (penelitian dilakukan) tahun 2000-an,” tutur Isnawa. “Jadi kalau kelurahan, terpadat di Kalianyar, satu kawasan paling padat di Asia Tenggara, ya Kecamatan Tambora ini.”

Tambora Jakarta Bermula
Nama Tambora yang melekat pada wilayah ini bukan datang begitu saja. Dia merupakan nama yang berasal dari sebuah gunung di Pulau Sumbawa.

“Sebenarnya saya kurang tahu detail kisahnya. Tapi bahwa nama Tambora asalnya dari nama Gunung Tambora yang di Sumbawa sana memang benar. Dari yang saya dengar, memang orang-orang dari Bima yang kasih nama kampung ini,” ujar Isnawa.

Nama Tambora pertama kali memang diberikan oleh orang-orang dari Kesultanan Bima yang datang pada abad ke 17. Kisahnya dimulai saat terjadi perang di Pulau Jawa pada 1676 sampai 1679, yakni antara Trunojoyo melawan Amangkurat I dari Mataram. Saat itu, Mataram dibantu oleh Perserikatan Perusahaan Kerajaan Belanda untuk India Timur (VOC).

Ketika itu, Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten melibatkan negaranya dalam peperangan tersebut dengan membantu Trunojoyo. Deni Prasetyo, dalam bukunya Mengenal Kerajaan-Kerajaan Nusantara (2009), menuliskan bahwa Sultan Ageng Tirtayasa merasa berkepentingan untuk turut menggempur Mataram. Alasannya, Sultan Cirebon Panembahan Girilaya, sekutu Banten, meninggal sewaktu kunjungan ke Kartasura (wilayah Mataram). Bahkan, kedua putra Sultan Cirebon, Pangeran Martawijaya dan Pangeran Kartawijaya, ditawan oleh Amangkurat I. Pada saat memerangi Mataram inilah Sultan Ageng Tirtayasa meminta bantuan kepada Kesultanan Bima.

Setelah Banten memintakan bantuan, Sultan Bima Abdul Khair Sirajuddin lantas mengirimkan pasukan ke Pulau Jawa. M. Hilir Ismail, dalam bukunya Peran Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara (2004), menuliskan bahwa pasukan Bima tersebut dipimpin oleh putra sultan sendiri, yakni Nuruddin Abubakar Ali Syah.

Pada saat terlibat dalam perang di Jawa tersebut, Nuruddin dan sekitar 19 anggota pasukannya tertawan oleh pasukan VOC. Mereka dibawa ke Batavia. Di sana, menurut Dr. Jacobus Noorduyn melalui artikel Makassar And The Islamization Of Bima, pasukan Bima tidak ditawan di sel, tetapi dibiarkan terlantar.

Tindakan Belanda ini faktanya memberikan kesempatan kepada Nuruddin dan pasukannya untuk membangun pemukiman di sebuah wilayah di Batavia. Selain membangun pemukiman, mereka juga melakukan pernikahan-pernikahan dengan penduduk setempat. Tak berapa lama pemukiman itu pun berkembang. Dan oleh orang-orang Kesultanan Bima ini, wilayah itu disebut Tambora, sesuai dengan nama gunung yang menjadi kebanggaan mereka di negara asalnya.

Meski demikian, Nuruddin sendiri tidak menetap di Tambora Batavia. Dia memutuskan pulang ke Bima. Di negaranya, dia kemudian ditabalkan menjadi Sultan Bima pada Dzulhijjah 1093 Hijriah atau 1682 Masehi. Tapi usia pemerintahannya tak lama. Dia jatuh sakit dan kemudian mangkat pada 13 Ramadhan 1099 Hijriah atau 22 Juli 1687 Masehi. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman Tolobali, Bima.

Tambora Kemudian
Pemukiman yang dibangun oleh orang-orang Bima ini kemudian berkembang pesat. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, abad berganti abad, orang-orang dari berbagai negeri kemudian turut berdatangan dan bermukim di sini. Karena arus migrasi yang cukup kencang, tingkat kepadatan jumlah penduduk Tambora menjadi sangat tinggi.

Dari data yang diambil pada Januari 2012, jumlah penduduk di Kecamatan Tambora mencapai 277.606 jiwa. Jumlah manusia ini menempati wilayah seluas 540,11 hektar. Sedangkan kelurahan terpadat adalah Kalianyar, yang menurut survei kelurahan setempat pada Desember 2012, jumlah penduduknya sebanyak 29.055 jiwa. Jumlah penduduk ini berjejal di dalam wilayah yang memiliki luas 31,8 hektar.

Menurut buku Tambora Dalam Angka, jumlah penduduk musiman di kecamatan ini sangat banyak. Antara 40 persen sampai 60 persen. Mereka merupakan pendatang yang datang sewaktu-waktu atas kemauan sendiri dan mencari peruntungan dengan menjadi pekerja-pekerja di sektor informal.

Banyak sebab yang membuat Tambora menjadi wilayah yang dijejali manusia. Akses transportasi yang mudah, letaknya yang berdekatan dengan pusat-pusat perekonomian, dan wilayah yang biaya hidupnya relatif murah di Jakarta. Namun, salah satu faktor yang sangat berpengaruh adalah tumbuh dan berkembangnya industri konfeksi yang tersebar di hampir seluruh kelurahan di Kecamatan Tambora.

Isnawa bercerita bahwa industri konfeksi mula-mula muncul di Tambora pada 1970-an.

“Ketika itu banyak perantau dari Pontianak dan Singkawang, Kalimantan Barat, datang ke Jakarta dan tinggal di wilayah Tambora. Merekalah yang memulai usaha konfeksi. Sejak saat itu, industrinya terus tumbuh dan terkonsentrasi di sini,” ujar Isnawa.

Usaha konfeksi marak di hampir seluruh Kecamatan Tambora.

Di antara kesemrawutan yang nampak di Kelurahan Kalianyar, Muara Angke, dan Tambora, industri-industri konfeksi rumah tangga memang menyebar di mana-mana. Hanya dengan sepintas lalu, akan terlihat pintu-pintu yang terbuka, yang di dalamnya orang-orang tengah sibuk menjahit, menggulung benang, atau sekadar memotong pakaian.

“Hampir semua kelurahan jadi sentra konfeksi. Mungkin Cuma Roa Malaka (salah satu kelurahan di Kecamatan Tambora-red) yang sepi usaha konfeksi,” tutur Isnawa.

Isnawa mengaku tidak memiliki data resmi berapa jumlah usaha konfeksi rumah tangga yang ada di Tambora ini. Yang jelas, saat ini setiap tahun permintaan konfeksi selalu naik dan usaha serupa juga bertambah banyak dan beragam. Ada yang menyediakan pakaian dalam jumlah besar, namun ada pula yang cuma menyediakan kain-kain untuk serbet atau taplak.

“Coba lihat di rumah-rumah yang punya konfeksi. Nanti akan banyak pengumuman lowongan jadi tukang jahit, tukang bordir. Macam-macam,” terang Isnawa.

Secara faktual, usaha ini memang mendatangkan jumlah pekerja yang luar biasa banyak. Mereka datang dari berbagai daerah.

“Kalau cuma butuh kerja, apalagi orangnya bisa menjahit, ibaratnya kemarin datang, hari ini bisa mulai kerja,” tutur Pangestu Aji, 30 tahun, Sekretaris Kelurahan Kalianyar.

Madjid, misalnya. Perempuan 64 tahun ini telah tinggal di Kalianyar sejak 1960-an. Bersama almarhum suaminya, dia yang datang dari Tasikmalaya, Jawa Barat, memang berniat mengadu nasib di ibu kota Indonesia. Mula-mula dia berdagang makanan. Karena merasa peruntungan tak memihak kepadanya, dia beralih usaha ke konfeksi.

“Waktu itu tahun 70-an awal. Almarhum suami yang mula-mula usul. Ganti saja! Jangan dagang lagi! Jahit! Sudah. Mulai jahit. Sampai sekarang ini,” tutur Madjid.

Setiap hari Madjid bekerja memotong kain-kain yang akan dioper kepada pekerja di tempat lain untuk dijadikan bahan pembuat lap, keset, atau kaos. Tapi semua itu tergantung bahan yang dia ambil. Jika kainnya murah, dia menjadikannya lap. Kalau mahal, dia jadikan kaos, seperti kostum untuk bermain sepakbola.

Madjid menggunakan rumahnya, tepatnya di lantai bawah, untuk mengelola usaha. Saat itu, ada tiga remaja pria yang tengah menyortir kain. Ketiganya adalah saudara Madjid yang baru tiba dari Tasikmalaya. Madjid mengaku pekerjaan ini cukup memberi keuntungan buatnya.

“Ya syukur-syukur tiap hari ada kerjaan. Kalau untung mah, lihat sendirilah. Pokoknya cukup aja. Yang penting tuh anak-anak, keluarga, dapat kerja,” kata Madjid.

Pangestu mengakui bahwa usaha konfeksi memang telah memainkan peran perekonomian paling penting di kelurahannya. Selain menyumbang pendapatan besar bagi penduduk, industri ini juga membawa nama daerahnya sebagai pemasok pakaian untuk kebutuhan pasar-pasar tekstil skala grosir di Jakarta, seperti Tanah Abang, Mangga Dua, atau Jatinegara.

“Tapi masalah yang timbul juga enggak sedikit. Kan sebenarnya di sini bukan tempat untuk industri, tapi untuk pemukiman,” ujar Pangestu.

Menurut aturan tata ruang di Jakarta Barat, Tambora memang wilayah yang peruntukannya hunian, bukan industri. Mereka yang berbondong-bondong mendirikan usaha konfeksi sebenarnya tengah menjalankan bisnis tak resmi. Pengusaha yang mendirikan bisnis konfeksi datang ke kelurahan-kelurahan, menyewa rumah, lantas membuka usaha. Karena peruntukannya bukan bisnis, pasti ada penolakan kalau meminta izin resmi.

Isnawa sendiri memang tak kuasa menegakkan aturan terkait peruntukan tata ruang di kecamatannya. Dia kena dilema. Sebab, bagaimanapun, industri konfeksi telah menghidupi ribuan masyarakat Tambora. Mereka tinggal di sini karena ada hubungan saling menguntungkan dengan pengusaha-pengusaha besar di bidang tekstil.

“Memang susah. Mereka cari makan dengan kerja-kerja seperti itu. Tidak ada yang salah. Memangnya di Jakarta mau cari kerja apa lagi,” ujar Isnawa mengulum senyum.

Hanya saja, Isnawa mengakui bahwa pertumbuhan industri konfeksi rumahan ini menjadi tak terkendali. Banyak persoalan menjadi muncul. Wilayahnya kian sesak, lalu lintas kendaraan makin tak tertib, kualitas lingkungan tempat tinggal rendah, dan hampir di semua kelurahan menjadi wilayah yang rawan kebakaran.

Hotel Rwanda.

“Hotel Rwanda” adalah sebuah film berdasarkan kisah nyata yang terjadi di Kigali, Rwanda. Film yang lahir pada 2004 ini mengisahkan perseteruan antara dua faksi etnis, yakni antara Hutu dan Tutsi. Dari berbagai sumber, disebut-sebut bahwa konflik sipil tersebut membuat sekitar satu jiwa jiwa tewas.

Film ini menautkan dirinya dari sosok Paul Rusesabagina (Don Cheadle). Paul adalah seorang Hutu yang menjadi manajer di Hotels des Mille Collines – hotel yang sangat terkenal dalam konflik tersebut. Meski seorang Hutu, Paul berbeda dengan bangsanya. Dia memiliki banyak sahabat dan kerabat dari Hutu. Bahkan, istrinya, Tatiana, juga seorang Tutsi.

Saat konflik pecah dan berlarut-larut, Paul menampilkan diri sebagai seorang yang cerdik. Dia kerap bersiasat untuk menyelamatkan lingkungannya yang banyak berasal dari Tutsi dari kejaran Hutu. Sebab, Hutu yang bersenjata berniat menghabisi seluruh Tutsi.

Awal mula konflik ini adalah kecemburuan Hutu atas kehidupan yang terjadi di Rwanda. Selama dalam koloni Belgia, mereka yang mendapatkan posisi dan eksistensi adalah Tutsi. Belgia menempatkan Tutsi sebagai superior dengan memberinya kewenangan kekuasaan, sembari tak mengindahkan batas-batas perbedaan yang ada.

Saat dekolonisasi mulai bergema di Eropa, Belgia memberikan kekuasaan kepada Hutu. Sikap ini membuat Tutsi terkejut. Dan negara pun kemudian dikuasai oleh Hutu. Situasi ini pelan-pelan membuat Tutsi tersingkir dari Rwanda. Mereka pergi ke negara-negara tetangga. Pada 1990, dibentuklah Rwanda Patriotic Front (RPF), sebuah pasukan atau laskar bersenjata dari Tutsi yang bertujuan merebut kekuasaan dari Hutu yang selalu mendominasi Rwanda.

Pasukan Tutsi kemudian menyerang Rwanda dan mendesak pemerintah yang berkuasa untuk mengakomodir bangsanya dalam pemerintahan. Pada 1993, Presiden Rwanda yang berasal dari faksi Hutu, Juvenal Habyarimana, bersikap lunak. Dia ingin memberikan posisi kepada Tutsi, demi meraih perdamaian, karena bagaimanapun mereka bagian dari Rwanda. Rwanda Patriotic Front. Namun, faksi Hutu menolak kebijakan presiden.

Pada 6 April 1994, presiden tewas. Pesawat yang ditumpanginya ditembak. Polemik pun muncul mengenai faksi mana yang bertindak sebagai pelaku. Tapi siapapun pelakunya, kematian ini membuka kesempatan bagi Hutu untuk melancarkan pembantaian besar-besaran kepada Tutsi. Hal ini dipermudah karena saat Hutu berkuasa, kartu identitas mereka yang berasal dari Tutsi memang ditandai dengan nama etnisnya.

Jalan-jalan mulai diblokir, rumah-rumah penduduk mulai diperiksa. Mereka mencari Tutsi dan membunuh mereka jika ditemukan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa pun akhirnya mulai melibatkan diri. Akan tetapi, perlindungan dari pasukan yang terdiri dari orang-orang putih Eropa ini tak selamanya mulus. Ada kalanya mereka tak menyelamatkan seluruh Tutsy yang berlindung di hotel tempat Paul bekerja.

Di sinilah Paul memainkan perannya yang penting. Sebagai seorang Hutu, dia dapat berkomunikasi dengan sesame bangsanya, demi menjaga keselamatan orang-orang Tutsy yang berada di hotelnya. Dia memainkan peran di antara kekuatan-kekuatan yang ada, seperti pemerintahan militer Hutu dan pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Untuk itu, dengan takzim LenteraTimur.com mengundang rekan-rekan untuk turut hadir menyaksikan dan membincangkan narasi film ini pada:

Hari/Tanggal: Jumat/22 Januari 2013
Pukul: 15.00 WIB – selesai
Tempat: Kedai Lentera, Jl. Sawo Manila No. 10, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Usai diskusi, akan diadakan semacam tukar-cerita-ringan yang bertaut pada film “Hotel Rwanda” dan multikulturalisme dengan dipandu oleh Wenri Wanhar, penulis buku Gedoran Depok.

Semoga berkenan.

Tabik

A.P. Edi Atmaja.

Kulihat Saimin melakukan apa yang biasa dia lakukan. Dengan memegang pena-tanpa-tutup di tangan, dengan mulut terkatup dan gigi bergemeletuk, dia mencoret-coret kertas-kertas itu. Kertas-kertas yang bertebaran di jalanan. Kertas-kertas yang beterbangan tertiup angin, berlarian ke sana ke mari. Saimin kenalanku itu buru-buru mencomot selembar kertas dengan tangannya yang kurus, lantas mencoret-coretnya. Melakukan apa yang biasa dia lakukan.

Kertas-kertas itu tak sebersih yang kau kira. Kertas-kertas itu bekas pakai mahasiswa yang kampusnya berada di seberang jalan. Mahasiswa yang rezekinya berlebih, sehingga tak merasa berdosa membuang kertas-kertas di sembarang tempat dia suka. Sebagaimana barang-barangnya yang lain, yang apakala tak dia suka, dengan mudah dia campakkan begitu saja.

Kadang sobatku Saimin sering sewot sendiri melihat mahasiswa yang kelakuannya seperti orang tak pernah kena air bah. Alpa bahwa kertas-kertas bisa menggalang persatuan, berjamaah menyumpal aliran air, lantas mencelakakan manusia. Sobatku itu pun jengkel menerima kenyataan, mahasiswa yang kelakuannya laiknya orang tak pernah kena air bah itu begonya minta ampun, tak mengerti kalau selembar kertas diperoleh dari pembabatan berhektar hutan.

Walakin, berdasarkan hasil penelitian yang dihelat mahasiswa, mahasiswa yang kelakuannya mirip orang tak pernah kena air bah itu ternyata jumlahnya kian menanjak dari masa ke masa. Saimin terlalu capek jika harus sewot dengan mahasiswa-mahasiswa yang semakin banyak itu. Maka yang kini dilakukannya cuma memungut kertas-kertas yang dicampakkan orang sembarangan, kemudian menulisinya, mencoret-coretnya, melakukan apa yang biasa dia lakukan.

***

Kujumpai Saimin lagi berjongkok, tampak sedang bergelut dengan kertas bekas bungkus makanan yang digoreng.

“Apa yang kau tulis, Min?” tanyaku.

“Maklumat revolusi,” kata dia, ogah menoleh barang sedikit pun padaku.

“Buat siapa maklumat itu?”

“Buat dekan, dosen, mahasiswa. Siapa saja yang pernah bersentuhan dengan kertas ini.”

“Kertas yang kau tulis itu? Kamu yakin mereka pasti pernah menyentuhnya?”

“Oh, tentu saja aku yakin. Hakkul yakin malah. Kertas ini kan datangnya bisa dari mana saja ta, dari siapa saja? Aku pengin menyiapkan maklumat juga buat warga, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Gubernur, Pak Kapolsek, Pak Kapolres, Pak Kapolda, Pak Dandim, Pak Bupati, Pak Walikota, Pak Menteri, dan Pak Presiden. Pokoknya, semua pihak yang pernah berutang-budi pada kertas bakal aku beri maklumat tanpa kecuali.”

“Begitukah? Memang apa isinya?”

“Peringatan supaya mereka jangan macam-macam sama kertas. Jangan sepelekan kertas. Kalau tak mau kertas-kertas melumat jabatan mereka, status mentereng yang kini mereka sandang.”

***

Aku pernah beranjangsana ke rumah Saimin suatu kali. Ayah-ibunya dulu tetangga sebelah rumahku. Mereka sekeluarga pindah ke kota K lantaran sang ayah mendapat mutasi. Rumah Saimin terletak di kampung elite K. Sejauh mata memandang, rumah-rumah megah melulu yang kelihatan. Kuketuk pagar rumah yang, buset, benar-benar tinggi itu, sembari berdoa, semoga di baliknya tak jadi tempat persembunyian anjing galak.

Ayah dan ibu Saimin menerimaku dengan keramahan yang sama sekali tak berubah semasa mereka bertetangga denganku. Mereka berbincang padaku, bertanya kabar keluargaku, keadaan kampung, dan profesiku di K, kemudian menawariku supaya sesekali menginap. Aku sampaikan salam dari ayah-ibuku di kampung dan berterima kasih atas tawaran mereka itu, yang sangat tak wajar—alih-alih langka—di kota sebesar K.

Penasaran, aku menanyakan kabar rekan jailku kala sama-sama mengaji di langgar dulu, Saimin, yang tak muncul-muncul juga dari tadi. Mendadak gurat kesedihan berkelebat di raut muka mereka.

Anak semata wayang mereka itu hilang entah ke mana, tak pernah memberi kabar dan berita. Sudah sejak lama, menurut keterangan ayah-ibu Saimin, anak mereka jarang pulang ke rumah. Pulang pun sering cuma buat singgah sebentar, habis itu pergi lagi. Mirip kalong. Usut punya usut, Saimin adalah aktivis pers mahasiswa yang terbilang radikal. Sekarang, sudah 187 hari sejak dia dinyatakan hilang oleh polisi. Ayah-ibunya mulai lupa bagaimana cara mencemaskan bujang mereka itu.

Beberapa minggu kemudian, aku mendapat kabar dari ayah-ibu Saimin, Saimin telah ditemukan. Aku pun segera berkunjung kembali ke sana, tak sabar hendak bersua dengan teman masa kecilku itu. Namun, kali ini pun gurat kesedihan ayah-ibu Saiminlah yang pertama kali kusaksikan. Saimin, putra tunggal mereka itu, keturunan mereka satu-satunya, telah sinting otaknya. Saimin ditemukan di kolong jembatan, dalam keadaan acak-acakan, sebagaimana orang gila pada umumnya. Cobaan apatah yang lebih berat dari ini, bagi orangtua yang sebentar lagi mesti melewati masa senja itu?

***

Saimin, pelupuk matanya gelap dan berat lantaran jarang dipakai buat tidur, berteriak-teriak. Sebagai penganut marxisme garis-keras, dia merasa perlu berbuat demikian biar omongannya didengar dan tak bisa dibantah lagi. Apalagi, di sini, jabatannya cukup tinggi, sehingga tiada alasan bagi para bawahan dan/atau mereka yang jabatannya cuma pantas dipakai sebagai ganjalan pintu, tak menyepakati apa yang dia katakan.

Dan, di markas satu lembaga pers mahasiswa yang sempit seumpama sarang tikus itu, mereka sedang berdebat seru soal apakah liputan investigasi itu perlu diadakan atau tidak. Saimin, karena berpendapat bahwa liputan itu mempunyai nilai revolusi yang mantap, dengan segenap kemampuan oratorisnya memprovokasi semua orang yang hadir.

“Pers harus berani. Ini baru tahap permulaan, Kawan. Kalau perlu, pejabat rektorat target kita selanjutnya,” katanya berapi-api.

Dari sekitar belasan yang hadir, cuma Tono yang dengan gigih terus menyanggah.

“Tapi, Bung, kita mesti paham risiko apa yang bakal kita terima kalau liputan ini kita eksekusi. Apa teman-teman di sini siap menanggung risiko terberat. Drop-out, misalnya?”

Mengacuhkan bisik-bisik sebagai reaksi atas pernyataan Tono, Saimin buru-buru menangkis.

“Saudara Tono ini rupanya pengecut. Kalau mau cari aman, lebih baik jangan ikut pers, Bung.”

Tono memutuskan keluar dari organisasi yang dia ikuti sejak lama itu—bahkan lebih lama ketimbang Saimin. Liputan itu sendiri jalan terus dengan komando langsung Saimin.

***

Kucoba temui pria itu sekali lagi sebelum aku berangkat. Aku naik jabatan dan perusahaanku memutasiku ke kota lain. Sebelum meninggalkan K, aku ingin sekadar mengucapkan salam perpisahan kepada sobatku Saimin, meski aku yakin pasti dia tak bakal bisa mengenaliku sebagai teman masa kecilnya, yang dulu sering berkejar-kejaran dengan Pak Yai karena kami berkaraokean memakai mikrofon langgar di malam buta.

Kutemukan dia, sekali lagi, sedang berkutat dengan kertas-kertas di hadapannya. Lusuh seperti biasa, rambutnya acak-acakan, cambangnya serabutan ke mana-mana. Kali ini dia bersandal yang, tentu saja, dekilnya bukan main.

Di balik bola matanya yang mengilat-kilat seumpama mata bajak laut yang mendeteksi keberadaan harta karun—kegairahan setiap kali dia tenggelam dalam kertas-kertas—bisa kuterawang kegetiran hidup. Betapa nasib telah mempermainkannya sedemikian rupa. Nasib yang lebih berkuasa ketimbang manusia dan segala daya-upayanya.

Liputan yang dia lakukan beserta beberapa kawannya sempat membuat kehebohan besar di kampus. Tulisan itu betul-betul bikin geram pihak yang bersangkutan. Beberapa kali dia mesti berurusan dengan polisi karena kampusnya ternyata tak sedemokratis yang disangka-sangka. Digebuk preman suruhan pun sudah berkali-kali dia rasakan. Namun, dia tak jua kapok dan terus melawan, menyiapkan serangan-serangan balasan kepada pihak yang punya kuasa besar di kampus itu.

Perlawanan demi perlawanan tak henti darinya rupanya tak diimbangi dengan keteguhan dalam membina kekompakan tim. Rekan-rekannya sesama jurnalis kampus satu demi satu menyerah lantaran tak tahan menghadapi tekanan yang begitu rupa, yang datang nyaris dari seluruh elemen kampus. Ketika akhirnya dia memutuskan hendak menyerah, pemecatan kuliahlah yang dia terima dengan bonus cercaan di segenap penjuru sebab sikap angkuhnya tak disukai banyak orang. Dia telah jadi pejuang yang terempas dari ambisinya yang menggebu. Dia gagal. Dia pun jadi gila, dan menggelandang tanpa tahu ke mana mesti menuju, hingga ditemukan ayah-ibunya.

Tak tahan terkungkung di tembok sempit bernama rumah, sobatku Saimin menggelandang kembali. Kali ini dengan pengawasan orangtuanya. Tempat favoritnya adalah trotoar kampus tempat dia dan mahasiswa-mahasiswa lain menghabiskan waktu di sela kuliah—dulu, dulu sekali. Di situ, dia bebas menulis tanpa perlu kehabisan kertas, karena di situ kertas-kertas berserakan di mana-mana, dicampakkan begitu saja oleh empunya, mahasiswa yang kelakuannya seperti orang tak pernah kena air bah.

***

Saimin. Aku bisa melihat penolakan demi penolakan yang telah diterimanya melalui guratan-guratan mata-pena yang dicoret-coretkannya ke kertas-kertas. Guratan-guratan yang menandakan, meski kewarasan telah loncat dari raganya, spirit Marx masih bercokol kuat di alam bawah-sadarnya.

Aku tinggalkan dia, biarkan dia terus bercakap dengan kertas-kertas. Dia masih tenggelam dalam maklumat revolusinya. Dia masih terus menggenggam secarik kertas. Kertas berwujud buletin, dengan judul kepala “Ilusi Pemilihan Dekan”.

Mangkang, 20092011

Bali masih menginginkan otonomi khusus. Gambar: LenteraTimur.com/Antoni.

“Coba saja ke Bali, Anda bisa lihat para pekerja kasar di hotel atau tempat-tempat wisata, mereka sebagian besar orang Bali sendiri. Pemilik hotelnya kebanyakan orang dari luar pulau kami.”

Kalimat itu meluncur dari mulut I Wayan Sudirta di hadapan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan beberapa akademisi yang menjadi narasumber. Kala itu, Senin (11/2), sedang terjadi Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dari Tim Kerja Kajian Otonomi Khusus di Indonesia. Bali menuntut otonomi khusus, dan I Wayan Sudirta menjadi ketua tim kerjanya.

Dalam forum tersebut I Wayan Sudirta mengungkapkan kekesalannya. Sejak 2005, usulan otonomi khusus Bali sudah disampaikan dan masuk ke dalam Program Legislasi Nasional di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Ketika itu, Bali yang berjuang ini berada di bawah pimpinan Gubernur Dewa Made Berata.

“Tapi sampai saat ini tidak jelas. Masih belum ada pembahasan yang lebih kongkret,” tukas I Wayan Sudirta.

Guru Besar Universitas Udayana, Bali, I Wayan Suparta, yang menjadi salah satu narasumber, mengatakan bahwa ide otonomi khusus Bali sudah muncul sejak 2001, yakni tak lama setelah Jenderal Suharto tumbang sebagai presiden. Ketika itu, Pemerintah Provinsi Bali beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali mengajukannya kepada Dewan Perwakilan Daerah. Gayung bersambut. Usulan itu pun kemudian masuk Program Legislasi Nasional 2005 – 2009.

Pada 2006, masih menurut I Wayan Suparta, sejumlah media massa di Bali telah melakukan survei kepada seluruh masyarakat yang berdomisili Bali. Survei tersebut ditujukan untuk menyerap aspirasi masyarakat Bali terkait permintaan otonomi khusus. Hasilnya, 80 persen masyarakat menyatakan setuju dilaksanakannya otonomi khusus.

Survei serupa diulangi lagi pada 2007. Dan hasilnya tak jauh beda. Masyarakat Bali menginginkan adanya otonomi khusus.

Berkembangnya tuntutan otonomi khusus tidak terlepas dari kelemahan otonomi daerah yang selama ini berjalan di dalam negara yang berbentuk unitarisme. Ketidakjelasan pembagian wewenang antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota membuat tarik menarik kewenangan.

Sebagai contoh, Bali sebagai pulau utama dalam berwisata memberikan tak kurang dari Rp. 45 trilyun untuk devisa Indonesia pada 2011 (Beritabali.com, 13 September 2012). Namun, apa yang diperoleh Bali sendiri menjadi nyaris tidak tampak.

“Bagian terbanyak tetap diambil oleh pemerintah pusat,” tegas I Wayan Sudirta.

Jika dicermati, kata I Wayan Sudirta, masyarakat Bali tidak mendapatkan peningkatan kesejahteraan berarti, sekalipun negerinya menjadi tempat kunjungan wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Bahkan, karena kian terdesak oleh kedatangan pendatang dan kekuatan modal, sebagian masyarakat Bali justru ikut merantau, bertransmigrasi ke pulau-pulau lain.

Dan ketika masyarakat Bali keluar dari tanahnya, terjadilah konflik-konflik antara Bali dengan bumiputera.

“Baru-baru ini, kurang dari empat bulan, dua kejadian di lokasi transmigrasi berakibat jatuhnya korban dan di antaranya orang Bali,” tutur I Wayan Sudirta.

Bagi I Wayan Sudirta, kejadian-kejadian semacam itu, konflik Bali dengan penduduk tempatan, tidak akan terjadi jika warga Bali bisa hidup layak di kampungnya sendiri.

Keindahan alam Bali sebagai ikon pariwisata Indonesia juga ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, datangnya investor memang memberi pemasukan. Hal ini membuat pembangunan sarana dan prasarana penunjang pariwisata menjadi marak. Namun, di sisi lain, keadaan tersebut membawa pengaruh, baik secara langsung maupun tak langsung, terkait derajat penghargaan kepada masyarakat Bali yang sudah seurat senadi dengan Hindu.

Ketidakmengertian dari para investor akan unsur suci dari tanah-tanah Bali, pun adanya proyek-proyek dari Indonesia/Jakarta, serta terdesaknya bumiputera Bali secara ekonomi, telah menyebabkan pemindahtanganan serta alih fungsi tanah di Bali. Dalam jangka panjang, kata I Wayan Sudirta, keadaan ini berbahaya buat Bali. Bali akan kehilangan akarnya, laksana pohon yang tumbang karena ketiadaan akar. Bali akan menjadi sebuah lokasi wisata yang kehilangan nyawa kebudayaannya.

Perbedaan Status
I Wayan Sudirta membandingkan negerinya dengan negeri-negeri yang diistimewakan, seperti Aceh, Papua, dan Yogyakarta. Baginya, Bali dengan segala kekhasannya tak kurang istimewa atau tak kurang bersifat khusus dari negeri-negeri tersebut. Basis sosio-kultural Bali diyakini menjadi bekal berharga untuk mengajukan otonomi khusus.

Seperti ketiga negeri tersebut, Bali juga memiliki berbagai macam keunikan. Sebut saja sistem pemerintahan lokal atau Desa Pakraman, sistem organisasi subak, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang tak termaktub dalam sistem perundang-undangan perbankan, sistem religi yang menganut falsafah Tri Hita Karana, sampai Hari Raya Nyepi.

“Kalau tidak menjadi daerah otonomi khusus, maka lambat laun ciri khas tersebut bisa punah karena undang-undang nasional justru tidak memberikan ruang gerak terhadap keunikan-keunikan semacam itu,” ujar I Wayan Sudirta.

Dalam bentuk negara kesatuan atau unitarisme yang dianut Indonesia pasca Republik Indonesia Serikat yang berbentuk federal, seluruh wilayah memang dipandang sebagai seragam dan bersusun tunggal dari atas ke bawah. Dan seperti negara-negara berbentuk kesatuan lain, ada yang disebut desentralisasi asimetris (assymetric decentralization). Desentralisasi asimetris, yang umum disebut otonomi khusus, merupakan pola perhubungan khusus antara pusat dan suatu daerah. Disebut khusus karena suatu daerah mendapatkan wewenang atau kekuasaan yang berbeda dengan daerah lain, yang dianggap sebagai solusi penyelesaian permasalahan hubungan antara pusat negara dan daerah yang bersangkutan.

Dalam hal pembagian keuangan, misalnya, maka yang diberikan kepada Indonesia dari Aceh dan Papua akan berbeda dengan daerah lainnya. Jika daerah lain mendapat 15,5 persen dan pusat mengambil 84,5 persen dalam hal pembagian hasil minyak bumi (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, pasal 14), maka Aceh dan Papua di sini mendapat 70 persen, dan pusat mengambil 30 persen. Demikian pula Yogyakarta yang mendapatkan uang dari Indonesia dalam apa yang disebut dana keistimewaan, meski hal tersebut membuat utang Indonesia membengkak.

Selain itu, yang disebut otonomi khusus juga berarti otonomi di tingkat satu atau provinsi. Sedangkan daerah-daerah lain memiliki otonomi di tingkat dua atau kabupaten/kota.

Berdasarkan contoh-contoh daerah yang berstatus istimewa atau khusus, Bali sendiri belum menyimpulkan akan seperti apa bentuk otonomi khususnya.

Kerancuan Sistem
Guru Besar Administrasi Publik Universitas Gadjah, Yogyakarta, Mada Miftah Toha, yang juga menjadi narasumber dalam rapat dengar pendapat, mengurai kesulitan dalam merumuskan suatu sistem otonomi khusus. Salah satu sebabnya adalah kerancuan susunan pemerintahan yang menempatkan provinsi sebagai daerah otonom, sebagaimana kabupaten/kota. Padahal, wilayah provinsi juga meliputi kabupaten/kota, yang pada saat bersamaan juga merupakan wakil pemerintah pusat di daerah.

Miftah merujukkan contoh kerancuan itu saat terjadi gejolak di masyarakat akibat isu kenaikan harga bahan bakar minyak pada Maret tahun 2012 silam. Saat itu, beberapa pemimpin kota/kabupaten turut berdemonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak. Menteri Dalam Negeri merespon tindakan tersebut dengan teguran, bahkan ancaman pemecatan.

“Ini kan contoh yang aneh dan membuat rancu. Jika memang yang dimaksud daerah otonom adalah provinsi, mengapa pimpinan kabupaten kota ditegur atau diancam dipecat? Bukankah nyatanya pimpinan kabupaten kota sebenarnya bukan wakil pemerintah, namun wakilnya partai yang ada di daerah?” tutur Mada.

Selain itu, setiap kali ada tuntutan otonomi khusus, ia cenderung akan diikuti oleh kecurigaan-kecurigaan.

“Dalam negara kesatuan atau unitary system, otonomi akan diartikan oleh pihak-pihak tertentu sebagai kemandirian yang justru bisa mengarah kepada gerakan sentrifugal,” tutur Miftah. “Tapi kalau tidak ada otonomi khusus, jadinya, ya, seperti sekarang ini. Namanya saja otonomi daerah, tapi hampir semuanya diatur pemerintah pusat.”

Landasan Otonomi Khusus
Sementara itu, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Padang, Saldi Isra, mengatakan harus ada ketentuan terlebih dahulu mengenai kriteria-kriteria pemberian kewenangan sendiri dalam penerapan otonomi khusus. Baginya, alasan obyektif untuk menjadikan Bali diberi status otonomi khusus harus jelas.

Saldi mencontohkan bahwa bisa saja dibuat sikap politik bersama mengenai kriteria-kriteria tersebut. Jika dibuat sepuluh kriteria, maka minimal lima dari sepuluh kriteria tersebut dapat dipenuhi suatu daerah sehingga dapat diberikan kekhususan. Tapi, kriteria-kriteria macam itu belum ada.

“Kalau bicara soal ciri khas, setiap daerah memiliki kekhususan sendiri-sendiri. Banyak nanti daerah yang menginginkan. Saya orang yang termasuk tidak perlu adanya otonomi khusus di Bali. Namun, apabila Bali menginginkannya, lebih baik dimasukan dalam undang-undang pembentukan otonomi Provinsi Bali. Jadi, apa-apa saja yang khusus di Bali dimasukan saja ke dalam undang-undang tersebut,” tutur Saldi yang juga bertindak sebagai narasumber.

Senada dengan Saldi, narasumber lain, dosen Hukum Tata Negara Universitas Atma Jaya, Jakarta, Hestu Cipto Handoyo, mengatakan bahwa memang ada persoalan dalam konstitusi terkait pengaturan penentuan status otonomi khusus. Akan tetapi, untuk Bali, dia berpendapat bahwa otonomi khusus sebenarnya suatu keniscayaan. Bali dia pandang memiliki segala macam ciri khas sosial budaya.

“Otonomi khusus adalah keniscayaan di dalam desentralisasi. Karena sebetulnya setiap penyatuan akan bentuk keanekaragaman akan mengakibatkan ketidakadilan,” ujar Hestu.

Hestu menyebutkan bahwa diskursus tentang pemberlakuan otonomi khusus untuk suatu daerah harusnya menjadi dinamika untuk menjawab pertanyaan: siapakah yang seharusnya memprakarsai desentralisasi? Daerah atau pemerintah pusat?

“Jadi saya gambarkan kasus untuk Bali ini menjadi peluang. Sembari mendiskusikan otonomi untuk Bali ini, kita juga memikirkan kriteria-kriteria yang barangkali bisa masuk ke dalam konstitusi,” ucapnya.

Sekalipun masih susah dan butuh perjuangan oleh orang-orang Bali sendiri untuk mencapainya, Saldi mengatakan kasus ini bisa menjadi peluang untuk mendiskusikan soal-soal tata negara.

“Meskipun sebenarnya kalau ditelaah lagi, soal khusus atau istimewanya suatu daerah, ini akan muncul banyak dan memang sudah ada sejak sebelum republik ini ada,” ujar Saldi.

I Wayan Sudirta pun menyadari bahwa perjuangan memperoleh status otonomi khusus ini tidaklah mudah. Jika pun nanti mendapatkan status otonomi khusus, pasti akan mendapat sorotan dari daerah-daerah lain.

“Kami pun tidak ingin jika otonomi khusus merugikan daerah lain. Tapi kalau tidak boleh mendapatkan lebih, ya jangan terus-terusan dikurangi,” ketus I Wayan Sudirta.

Suasana ketika 800 nelayan Perlis datang ke Dusun I Kuala Gebang, Langkat. Foto: Dokumentasi Wan Ulfa Nur Zuhra.

Pagi itu, Senin (21/1), 50 perahu motor bergerak dari Perlis menuju Kuala Gebang. Masing-masing perahu motor berisikan enam sampai delapan orang. Suparman, salah seorang nelayan berusia 25 tahun, turut di dalamnya.

Perlis dan Kuala Gebang sama-sama berada di Langkat, Sumatera Utara. Yang pertama berada di Kecamatan Brandan Barat, yang terakhir di Kecamatan Gebang. Kuala Gebang sendiri merupakan nama baru untuk Kuala Serapuh. Keduanya adalah wilayah tradisional Melayu yang juga dihuni oleh macam-macam puak, termasuk Tionghoa di Kuala Gebang.

Saat Suparman dan kawan-kawan dari Perlis tiba di Kuala Gebang, tepatnya di Dusun I, suasana sedang sepi. Sebagian besar warganya sedang ada hajatan di Tanjung Pura. Di saat itulah warga Perlis ini mencari kapal pukat gerandong. Satu demi satu kapal mereka ambil, dibawa agak ke tengah laut, kemudian dibakar. Tak kurang dari dua buah kapal pukat gerandong kena bakar.

Kapal itu milik seorang pengusaha bernama Syailendra Damanik. Orang-orang menyebutnya Haji Len. Dia warga Belawan, Medan. Saat itu, beberapa warga yang kebanyakan berasal dari Tionghoa hanya menonton saja.

Tapi, begitu kapal ketiga hendak diambil, muncul perlawanan. Dengan kapal yang jauh lebih besar, perahu-perahu motor Perlis dikejar dan ditabrak. Dua kena. Perlawanan di pesisir laut ini membuat perahu yang ditumpangi Suparman terbalik, dan terus ditabrak.

Jika satu perahu motor berisikan maksimal delapan orang, maka dengan 50 perahu motor berarti ada 400 orang yang dibuat tunggang langgang. Dan sampai saat ini, belum diketahui siapa yang menabrak perahu-perahu motor itu.

Yang jelas, kejadian ini membuat Suparman kehilangan nyawanya. Sementara Saparuddin, pemuda 28 tahun yang seperahu dengan Suparman, hilang. Adapun Syamsul, 32 tahun, dalam keadaan kritis. Satu perahu nelayan hingga kini belum ditemukan. Sedangkan 23 nelayan ditangkap polisi.

Selang empat takat lima jam dari kejadian itu, sekitar 800-an nelayan Brandan Barat, Sei Lapan, dan Tanjung Pura datang ke Dusun I Kuala Gebang lewat jalur darat. Mereka membawa senjata tajam. Di sana mereka menuntut penjelasan atas keberadaan pukat gerandong yang masih saja beroperasi, termasuk menuntut supaya 23 orang rekan mereka yang ditangkap dilepaskan. Selain itu, mereka juga mempertanyakan siapa yang menabrak perahu rekan mereka.

Karena tak juga mendapat penjelasan, nelayan-nelayan mengambil tindakan. Mereka membawa tujuh kapal pukat gerandong ke laut. Dua dibakar, sisanya disandera.

Banyaknya jumlah nelayan yang datang ini membuat warga Dusun I tak ada yang melawan. Siang menjelang sore itu, polisi sudah ada, tapi mereka hanya berdiri.

Keesokan harinya, Selasa, 800-an nelayan tadi bergerak menuju Markas Kepolisian Resor Langkat di Jalan Proklamasi, Stabat. Mereka naik truk, beberapa naik kereta (motorcycle). Di sana mereka menggelar aksi, menuntut pembebasan 23 rekannya. Gerimis tak goyahkan tekad mereka.

Di markas polisi itu, tepatnya di Aula Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, perundingan pun digelar. Hadir Wakil Kepala Polisi Resor Langkat Sofwan Khayat; Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Langkat, Ali Mukti Siregar; Camat Babalan, Faisal Matondang; Camat Sei Lepan, Wagino; Camat Brandan Barat, Akhyar; Camat Secanggang, Ibnu Hajar; Direktorat Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Komisaris Polisi Revol; dan seorang perwakilan nelayan bernama Bukhari. Kepala Polisi Resor Langkat sendiri tak hadir karena bermalam di Gebang pascapembakaran kapal.

Selama perundingan ini, nelayan tetap melakukan aksi di depan markas polisi. Saat itu, tiba-tiba saja sebongkah es mengenai kepala salah seorang demonstran. Entah dari mana, entah siapa yang melempar.

“Aduh, aku dilempar!” teriak seorang demonstran.

Suasana mulai tegang. Kericuhan pun tak terhindarkan. Nelayan-nelayan Langkat melempari polisi dengan batu dan kayu. Kaca pos polisi pecah terkena lemparan batu.

Tak lama, terdengar suara tembakan dari polisi yang dilepaskan ke udara. Tak hanya sekali, tapi berkali-kali. Hanya saja, suara itu bukannya membuat situasi mereda, nelayan-nelayan Langkat justru semakin terlihat berang.

Bentrokan ini mengaburkan tuntutan aksi nelayan. Alih-alih membebaskan 23 rekan mereka yang ditangkap, 55 nelayan Langkat ditahan karena kejadian ini. Sementara itu, lima polisi terluka kena senjata tajam.

Sejumlah polisi Langkat berjaga-jaga di Kuala Gebang. Foto: Wan Ulfa Nur Zuhra.

Seluruh nelayan yang ditangkap kemudian diperiksa polisi. Satu dari 23 nelayan yang ditangkap di Kuala Gebang dan 39 dari 55 nelayan yang ditangkap di markas polisi, dibebaskan. Sehingga, keseluruhan nelayan yang ditangkap berjumlah 38 orang, yang kemudian dibawa ke Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Kuala Gebang Dijaga
Di hari yang sama, ketegangan juga muncul di tempat lain. Penduduk Dusun I Kuala Gebang mengungsi ke rumah sanak saudara di Brandan dan Tanjung Pura. Mereka takut. Saat itu, muncul kabar bahwa akan ada serangan susulan ke wilayah mereka. Dusun mendadak sepi. Kedai-kedai tak buka.

“Mau beli rokok saja, susah,” ujar seorang polisi dari Brigade Mobil (Brimob) dari Binjai yang bertugas menjaga dusun itu.

Arus pengungsian ini baru usai pada Sabtu (26/1). Satu per satu masyarakat mulai kembali ke rumah. Sabtu itu, polisi, termasuk Brimob, terlihat lebih banyak dibandingkan warga.

“Banyak warga yang belum pulang, saya pun kemarin mengungsi,” kata seorang perempuan Tionghoa paruh baya, ketika saya membeli minuman di kedai miliknya.

Dusun I Kuala Gebang itu tak begitu luas, tak sampai satu kilometer persegi. Sabtu sore itu, ketika saya tiba di sana, ke manapun mata memandang, saya bisa melihat polisi atau Brimob. Ada yang sedang mengecat pembatas jalan, memotong rumput, berjalan-jalan, atau sekadar berdiri.

Untuk menuju Dusun I Kuala Gebang sendiri bukan pekara mudah. Beberapa kali saya diperingatkan untuk tak ke sana.

“Jangan ke sana, Kak, di sana kan lagi rusuh,” kata seorang pelayan rumah makan di Stabat.

“Usahlah kalian ke sana, jauh. Di sana pun macam tempat tak berhukum, tak ada yang tahu kalau kalian di apa-apakan,” ujar seorang rekan wartawan di Stabat.

Jika ditarik garis lurus, sebenarnya Kuala Gebang itu tak begitu jauh dari Tanjung Pura. Hanya saja, karena jalan yang dilewati adalah tanah berbatu, bukan aspal, laju kereta hanya dapat berkecepatan 20-40 kilometer perjam. Rumah di kiri-kanan jalan juga terbilang sangat jarang. Kebun sawit lebih mendominasi. Bahkan, saat mendekati laut, saya melihat hutan bakau yang sudah berganti kebun sawit. Dan memang, jika ada yang berniat jahat, sulit untuk melarikan diri atau minta pertolongan. Sepanjang perjalanan, saya memang jarang bertemu orang.

Kondisi dan suasana menuju Kuala Gebang. Foto: Wan Ulfa Nur Zuhra.

Di hari itu, sebelum memasuki Kuala Gebang, pemeriksaan masih dilakukan oleh sejumlah polisi. Mereka meminta identitas orang-orang yang mau masuk. Pemeriksaan dilakukan sejak Rabu (23/1), sebagai bentuk antisipasi atas penyerangan susulan dari nelayan Langkat.

Pembakaran Bukan Tanpa Alasan
Pembakaran kapal milik seorang pengusaha oleh para nelayan bukannya tanpa alasan. Mereka resah dengan penggunaan pukat gerandong yang dilakukan oleh pengusaha di Kuala Gebang. Penggunaan pukat ini membuat ikan-ikan teri dan anak teri pun habis. Sejak adanya pengusaha yang menggunakan pukat jenis ini, hasil tangkapan nelayan turun drastis.

Kapal-kapal milik pengusaha yang menggunakan pukat gerandong ini dioperasikan oleh warga Kuala Gebang. Penghasilan mereka, yang hanya menjadi anak buah kapal saja, cukup besar, sekitar Rp. 100 ribu per hari. Oleh warga, hal ini dianggap cukup baik untuk membantu perekonomian mereka.

Pada 26 Juni 2012 lalu, nelayan-nelayan tradisional, yang sangat dirugikan dengan adanya penggunaan pukat gerandong, sudah pernah menggelar aksi di depan Kantor Bupati Langkat. Saat itu, aturan dan kesepakatan sudah dibuat. Tapi aturan tinggal aturan. Di lapangan, pukat gerandong milik pengusaha masih saja beroperasi di perairan Langkat, dan tak ada tindakan tegas dari pihak berwenang.

Padahal, seperti dilansir dari medanbagus.com, pada 5 Juni 2012 lalu, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat, Ali Mukti Siregar, pernah mengatakan bahwa penggunaan pukat gerandong dan trawl adalah terlarang.

“Sesuai Kepres (Keputusan Presiden-red) No: 39/1990, dan Permen (Peraturan Menteri-red) No:2/Men/2011 tentang jalur penangkapan ikan penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, jenis pukat trawl dan gerandong dilarang menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan-NKRI 571 (Selat Malaka) karena dalam wilayah perairan Kabupaten Langkat,” kata Ali kepada wartawan.

Menurut Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Iqbal, ada sekitar 20 kapal pukat gerandong yang beroperasi di kawasan nelayan tradisional di Langkat. Kapal-kapal itu dimiliki oleh macam-macam puak; ada yang milik pengusaha Mandailing, ada juga milik pengusaha Tionghoa.

Dalam perundingan pada Selasa, 22 Januari, duduk perkara mulai terarah pada penanggungjawab yang membiarkan pukat gerandong tetap beroperasi.

Bukhari, perwakilan nelayan, menegaskan bahwa berbedanya aturan dengan fakta di lapangan disebabkan oleh aparat penegak aturan itu sendiri. Dia menyebutkan Kepala Satuan Polisi (Sat Pol) Air Kepolisian Resor Langkat, Ajun Komisaris Polisi Widodo, kurang aktif dan tak peduli dengan aspirasi para nelayan.

“Sudah ada larangan terhadap pukat gerandong dan sejenisnya, namun tetap saja pukat yang meresahkan para nelayan tradisional itu beroperasi. Jadi, ya tetap saja Sat Pol Air tidak bisa menjamin pukat gerandong agar tidak beroperasi,” ujar Bukhari.

Pernyataan Bukhari itu diamini Nazaruddin Boy, orang yang dipercayakan polisi Langkat dalam membantu mengawasi aktivitas pukat gerandong.

“Sudah sering saya laporkan tentang aktivitas pukat gerandong itu kepada Pak Widodo, tapi tidak pernah ada responnya,” kata Nazaruddin.

Iqbal, sebagai ketua KNTI, juga menyayangkan pembiaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian atas penggunaan pukat gerandong oleh beberapa pengusaha.

“Jika dihitung-hitung, sudah 40 kali nelayan-nelayan ini melaporkan penggunaan pukat gerandong ini, tapi tak ada tindakan dari pihak kepolisian,” kata Iqbal.

Setelah melalui advokasi, Rabu (30/1), sembilan hari pascapembakaran, 22 nelayan yang ditahan saat pembakaran kapal, dibebaskan. Namun, 16 nelayan yang ditangkap saat bentrokan masih ditahan di Kepolisian Langkat. Sebelumnya, pada Jumat (25/1), kesepakatan untuk tidak menggunakan pukat gerandong pun, lagi-lagi, sudah ditandatangani oleh warga Dusun I Kuala Gebang.

Namun, hingga kini, Saparuddin yang hilang, belum ditemukan. Siapa yang menabrak perahu mereka pun belum dapat dipastikan identitasnya. Penyebab medis kematian Suparman juga tak diketahui, dan tak akan pernah diketahui, sebab keluarganya menolak autopsi.