Buku "Komunitas Tionghoa di Surabaya".

Aktivitas golongan Tionghoa di sejumlah tempat di Indonesia cenderung dikonotasikan negatif. Mereka disebut-sebut sekumpulan oportunis yang menginginkan kekayaan tanpa peduli masyarakat sekitarnya. Sebelum dicitrakan rezim Orde Baru sejak 1966, masyarakat Tionghoa di Surabaya, Jawa Timur, pernah mengalami perlakuan represif dari kekuasaan Sekutu yang didasarkan pada diskriminasi rasial.

Kala itu, warga Tionghoa dituduh melakukan pencurian di gudang makanan milik tentara Sekutu. Tuduhan tersebut membuat banyak warga Tionghoa ditawan. Orang-orang Tionghoa di Pasar Pabean dan Songoyu yang terdiri dari pedagang sampai buruh pasar dan pegawai kemudian bersatu untuk memprotes penawanan itu. Pemerkosaan terhadap perempuan Tionghoa, pancingan tentara Inggris kepada warga Tionghoa miskin untuk melakukan pencurian di gudang makanan, serta perlakuan rasialis pada pembagian kebutuhan pokok antara orang kulit putih dan Tionghoa membuat mereka marah dan melakukan aksi mogok pada 10-13 Januari 1946.

Aksi perlawanan ini membuat ekonomi Surabaya mendadak lumpuh. Akibatnya, kebutuhan logistik tentara Sekutu, komunitas Eropa dan masyarakat di Surabaya, terhambat. Baru ketika Mayor Jenderal Mansergh mengajukan permohonan maaf, kondisi ekonomi Surabaya pulih kembali.

Peristiwa pemogokan itu hanya sebagian kecil dari sikap represif dan diskriminatif yang pernah dialami warga Tionghoa di Surabaya. Dalam buku Komunitas Tionghoa di Surabaya (1910-1946) ini, kita juga diperkenalkan ihwal asal mula kedatangan imigran Tionghoa di Surabaya yang semula terbentuk sebagai aktivitas individu yang tak terorganisir.

Gelombang migrasi yang tak teratur ini membuat mereka bebas beraktivitas dengan memunculkan bahasa yang berlainan. Tiap imigran membawa muatan budaya walau tak semua budaya leluhur mereka diterapkan. Secara perlahan, bahasa asli mereka terdorong untuk hilang, yang ditambah dengan perkawinan silang yang melahirkan generasi peranakan.

Pendidikan Barat dengan bahasa Belanda atau Melayu juga menjadi faktor terkikisnya bahasa asli leluhur mereka di Surabaya. Dibandingkan imigran lain, seperti India atau Arab, imigran Tionghoa menempati jumlah terbesar di Surabaya.

***

Buku yang terbit pada 2010 ini semula adalah skripsi penulis, Andjarwati Noordjanah, di Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Gajah Mada dan pernah diterbitkan pada 2004 oleh penerbit Mesiass (Masyarakat Indonesia Sadar Sejarah) sebagai naskah bermutu program Yayasan Adikarya Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) dan Ford Foundation. Dalam buku ini, penulis juga mengupas eksistensi imigran Tionghoa yang erat dengan pergantian kekuasaan sehingga mengakibatkan munculnya kebijakan berbeda dari pemerintah terhadap masyarakat Tionghoa (halaman 81).

Tak hanya itu, di bab 4, penulis memaparkan tiga kebijakan penguasa terhadap warga Tionghoa mulai dari Belanda, Jepang, dan Indonesia. Di masa Jepang, terjadi dualisme sikap warga Tionghoa antara golongan peranakan yang berpendapat lebih mudah melawan gerakan fasisme Jepang di tanah Jawa dan golongan Tionghoa totok yang solider pada penderitaan saudaranya di Tiongkok tatkala dikuasai Jepang pada 1931.

Imamura, panglima Jepang di Indonesia saat itu, memanfaatkan warga Tionghoa, dalam perspektif Jepang, dengan jalan menghidupkan kembali budaya mereka. Kebijakan ini memperkuat identitas mereka, sekaligus menjauhkan golongan peranakan dari budaya setempat. Akibatnya terjadi perpecahan bagi gerakan perlawanan pada Jepang di Jawa dengan banyaknya orang Tionghoa yang bekerja sama dengan Jepang.

Kala itu, Imamura sudah menerapkan apa yang disebut politik devide et empera. Dasar argumentasinya adalah, jika kebudayaan leluhurnya dihidupkan kembali, niscaya perhatian warga Tionghoa dapat dimanfaatkan untuk membantu kedudukan Jepang di Indonesia.

Di buku ini juga dijelaskan bahwa peran masyarakat Tionghoa dalam mendirikan negara ini tidak kecil. Tatkala Jepang menduduki Surabaya, mereka melakukan perlawanan dengan memboikot perdagangan produksi Jepang yang disponsori Tjin Tjay Hwee (halaman 84). Di sini terlihat bahwa, walau dengan cara beda, kebijakan Indonesia yang pernah menghilangkan kecinaan, yang dianggap menyebabkan mereka merasa bukan orang Indonesia, memiliki dampak yang kurang lebih sama pada masa pendudukan Jepang, dengan terjadinya dualisme sikap warga Tionghoa yang anti dan pro republik.

***

Usai membaca buku setebal 151 halaman ini, terdapat sejumlah catatan yang dapat menjadi renungan. Pertama, perlakuan represif terhadap masyarakat minoritas Tionghoa dari penjajah yang kemudian mewaris pada Indonesia membuat kita makin paham bahwa sistem politik dari siapapun penguasa umumnya dilakukan dengan memecah belah kekerabatan antar etnis/bangsa yang punya peran penting di bidang ekonomi maupun hubungannya dengan kaum pribumi.

Kedua, selain dapat menjadi kekayaan historis dengan keunggulannya dalam menyajikan berbagai fakta yang terluputkan dalam sejarah, buku ini dapat dijadikan refleksi yang menyentuh, bukan saja pada komunitas Tionghoa, melainkan juga kepada pembaca bahwa hampir dalam tiap sejarah kekuasaan, pemerintah cenderung amnesia terhadap kesalahan masa lalu. Perilaku amnesia inilah yang membuat komunitas Tionghoa selalu berada dalam posisi terpinggirkan.

Di Timur Matahari. Foto: http://www.21cineplex.com.

Mazmur, bocah berumur sekitar tujuh tahunan itu terdiam kaku. Air matanya mulai menetes. Bibirnya gemetar ingin teriak. Tubuh ayahnya, Blasius, yang beberapa detik lalu mengajarkan suatu keberanian, ditembus busur panah. Kejadian itu persis di depan matanya. Untuk menyelamatkan diri dari pemanah, dia melompat ke sungai.

Pelepas busur panah itu adalah Joseph, warga kampung tetangga, yang sebelumnya dipukuli oleh Blasius karena memberikan uang palsu. Jenazah Blasius pun menjadi “kayu kering pada api” bagi masyarakat kampung tempatnya tinggal. Masyarakat yang murka menggelar rapat untuk menentukan apakah si pembunuh harus dibunuh atau dikenakan denda adat. Alex, adik Blasius, ingin sekali melakukan penyerangan balasan. Di ujung perundingan, diputuskan bahwa dendalah yang berlaku, yakni sebesar tiga miliyar rupiah.

Tapi warga kampung pelaku pembunuhan tak mampu membayar denda. Tak pelak keributan pun hampir terjadi. Untung saja ada pandeta Samuel yang mampu meredam amarah kedua belah pihak. Dengan pengalaman berceramah keliling kampung, suasana menjadi dingin – kendati dendam masih menyala antara kedua kampung yang berbatas sungai tersebut.

Tapi perdamaian ini kembali terusik karena tetua adat di kampung Mazmur, Jakob, terbunuh oleh terjangan panah. Bahkan, rumah-rumah di kampung Mazmur dibakar. Pelakunya masih sama dengan pihak yang membunuh Blasius.

“Mata ganti mata! Gigi ganti gigi!” tegas Alex yang kian murka.

Kejadian demi kejadian yang dialami oleh kampung Mazmur membuat batas sabar kian menyempit. Yang tersisa hanya amarah karena penyerangan demi penyerangan pihak lain laksana air yang tak terbendung. Anak panah pun mulai dilepaskan, dan satu demi satu di antara mereka segera rebah menyerah pada bumi.

Kisah pahit ini adalah secuplik dari banyak konflik di Papua yang divisualkan melalui film Di Timur Matahari. Film yang diproduksi oleh Alenia Pictures, Jakarta, ini dibesut oleh sutradara Ari Sihasale.

***

Di Timur Matahari ini menambah eksistensi Ari Sihasale dan Nia Zulkarnaen dalam film drama anak. Sebelumnya, di layar lebar, mereka telah mempersembahkan film Denias, Senandung di Atas Awan (2006); Liburan Seru (2008); King (2009); Tanah Air Beta (2010) dan Serdadu Kumbang (2011).

Akan tetapi, berbeda dengan film-fim sebelumnya, Di Timur Matahari memperlihatkan ketidakfokusan tentang apa yang mau dipersembahkan. Film yang diantaranya disponsori oleh Pertamina dan memiliki seorang penasihat berpangkat tentara ini menampilkan banyak konflik yang satu sama lain sebetulnya tak saling berhubungan.

Film yang mengambil lokasi di Tiom, ibukota Lanny Jaya, ini dimulai dari Ucok (Ringgo Agus Rahman), seorang pendatang yang menjadi bos, yang harus kena denda adat karena menabrak seorang anak kecil, Mazmur (Simson Sikoway). Ucok didenda sebesar 50 juta rupiah. Tapi karena tak punya uang sebesar itu, dia menawarkan 500 ribu rupiah, dan diterima oleh masyarakat.

Ucok pula, si pendatang, yang terasa berposisi sebagai “jembatan” bagi eksistensi polisi dalam mengamankan wilayah. Saat itu, ketika Ucok dan rekannya sedang bekerja, polisi datang dan meminta para pekerja untuk waspada karena baru ada penembakan di sekitar area kerja.

Jika poin film ini adalah pertikaian suku, atau perdamaian, eksistensi Ucok dan pernak perniknya ini terasa tak relevan. Bahkan, hingga akhir, dia kemudian hanya muncul sebagai salah satu bagian dari kerumunan menjelang akhir dalam banyak adegan.

Tapi, ini yang menjadi persoalan, apa sebetulnya yang mau ditawarkan kepada penonton? Jika dunia pendidikan Papua yang disasar, sama juga tak terhubung. Perjumpaan Ucok dengan pendidikan hanya diwujudkan oleh kedatangan anak-anak sekolah, Mazmur dan kawan-kawan yang tak mendapatkan guru, ke area kerja untuk meminta pekerjaan – yang ditolak oleh Ucok.

Demikian juga relasi antara persoalan pendidikan (kekurangan guru) dengan konflik antarsuku. Selain tak terhubung, satu sama lain tak saling menguatkan. Kalau pun posisi Ucok atau kekurangan guru itu dihapus, rasanya jalan cerita juga takkan terpengaruh.

Perspektif luar dalam melihat segala macam kekisruhan di Papua juga terlihat seperti tempelan. Perspektif ini hadir melalui “jembatan” bersosok Vina (Laura Basuki) yang bersuamikan orang Papua, Michael (Michael Jakarimilena), di Jakarta. Michael yang merupakan paman Mazmur pulang ke tanah Melanesia ini, beserta Vina, saat mendengar kabar Blasius, saudara kandungnya, terbunuh. Di Papua, Vina dipanggil sebagai ‘mama Vina’ oleh Mazmur dan kawan-kawan.

“Minyak goreng sepuluh liter 350 ribu, beras dua karung 1,8 juta. Gila! Gimana nggak pada minta merdeka,” ujar Vina yang tampak seperti ras Cina.

Kehidupan yang berbeda dengan kampungnya kadang kala membuat Vina menangis. Ia tak terbiasa dengan apa-apa yang ada di Papua. Akan tetapi, kabar mengenai harga yang melambung-lambung di Papua bukanlah hal baru. Apalagi, pernyataan-pernyataan Vina memberikan empati pada manusia hanya sebagai “binatang ekonomi”, bukan sebagai animal syimbolicum. Karena itu, perjumpaan Vina secara kultural dengan Papua, yang sudah banyak dieksplorasi orang lain, menjadi hambar dan tak memberikan apa-apa yang berarti.

Kampung Vina juga kerap menjadi alas sinisme pada Alex (Paul Korwa) terhadap Michael. Alex, yang bersaudara kandung dengan Michael dan Blasius, banyak menuding Michael yang mau mengubah adat – di antaranya karena menghalangi perang dan hendak mengkonversinya dengan hal lain. Hal ini, di antaranya, tampak pada suasana panas menjelang pertempuran dengan suku tetangga. Alex juga menuding Michael yang seenaknya saja pergi ke Jakarta, meninggalkan Papua, bahkan membiarkan ibu mereka dikubur di luar tanah Papua – yang kemudian diklarifikasi Michael.

Adegan demi adegan dalam film ini kemudian diakhiri dengan berkumpulnya para sosok di saat Alex terbunuh dalam perang dengan suku tetangga tersebut. Anak-anak kecil, Mazmur dan kawan-kawan meradang dalam tangis. Mereka adalah suatu komunitas yang masing-masing orangtuanya saling bertikai dalam posisi suku yang berbeda. Di saat yang sama, orangtua kawan Mazmur yang bertarung dengan suku Alex juga tewas.

Di sini, dokter perempuan berkulit coklat, Fatimah (Ririn Ekawati), berada dalam kebimbangan. Sebelum Alex pergi bertempur, sudah keluar ucapan dari dirinya bahwa dia takkan menolong siapapun korban pertempuran. Dokter itu memang sudah melarang perang balas dendam ini. Tapi anak-anak itu menangis sejadi-jadinya meminta dokter itu melakukan pertolongan.

Tak semua dibantu oleh sang dokter. Tapi pada yang hendak ditolong, semua sudah terlambat.

Menjelang akhir, dalam suasana duka yang mengharukan, Mazmur, yang masih kecil itu, tiba-tiba saja masuk arena pertempuran yang masih berlangsung. Ya, betul-betul di tengah, yang posisinya amat terbuka untuk salah sasaran dari kedua pihak bertikai. Tindakan Mazmur ini lantas diikuti oleh anak-anak yang lain. Di tengah itu, mereka bernyanyi. Nyanyian inilah yang kemudian menghentikan pertempuran. Bahkan, kedua pihak bertikai bergandengan tangan.

Penghentian konflik dengan nyanyian anak-anak kecil di saat, sekali lagi di saat, pertempuran tengah berlangsung macam jauh logika dari kenyataan. Dan di akhir, betul-betul akhir, muncul juga seorang anak kecil, yang entah siapa, mendadak memegang dan melambai-lambaikan bendera Indonesia, merah putih. Dan tamatah film itu.

Sekali lagi, di ujung, film ini juga memaksakan sebuah penutup. Terasa sekali semuanya mau diramu menjadi satu. Usai film, terngianglah pertanyaan tentang hal apakah yang barusan ditonton? Apakah ihwal pendidikan, kesehatan, perempuan, persahabatan anak, pendatang dan bumiputra, adat, atau perang adat? Film ini seperti alur sungai yang berjalan sendiri-sendiri dan tak menemukan muara. Ia seperti lukisan yang tak berbingkai.

Gedoran Depok: Revolusi Sosial di Tepi Jakarta, 1945 – 1955 (2011). Penulis: Wenri Wanhar. Penerbit: Telahsadar, Depok.

Lewis Mumford dalam The City in History menganggap sejarah asal mula kota penuh misteri. Masa lalu seolah terkubur bersama pertanyaan tanpa jawaban. Dan begitulah Depok hari ini. Deretan perumahan, kampus, dan sejumlah tempat hang out dengan berbagai fasilitas mengesankan kota ini lahir dalam keadaan langsung dewasa. Depok seakan minus masa kecil, masa di mana ia mulai dilahirkan.

Pembahasan melalui karya atas wilayah yang kini menjadi kotamadya di Jawa Barat ini bisa dihitung dengan jari. Akan tetapi, belum lama ini, di tengah keheningan sejarah dari wilayah yang kini jumlah penduduknya sekitar 1,7 juta jiwa, muncul sebuah karya besutan Wenri Wanhar berjudul Gedoran Depok; Revolusi Sosial di Tepi Jakarta 1945-1955. Sebagaimana judulnya, karya ini menggedor pengetahuan sejarah kita. Benak akan terhenyak sebab di dalamnya dipaparkan bahwa wilayah yang bersebelahan dengan ibu kota negara Indonesia, Jakarta, ini sempat menjadi semacam republik.

Republik Depok?
Siapa sangka kota di dalam Republik Indonesia itu ternyata awalnya ‘Republik’ Depok. Jangan bayangkan Depok pada masa itu seluas sekarang. Wilayahnya hanya sekitar 1.224 hektar. Teritori Depok ini merupakan tanah milik seorang kaya raya mantan pegawai VOC (Perserikatan Perusahaan Dagang Kerajaan Belanda di Hindia Timur). Ialah Cornelis Chastelein, tuan tanah berdarah Perancis-Belanda, sang empunya Depok. Sebagaimana dilansir koran di Jakarta, Kompas (22/12/11), bahwa dalam testamennya, Chastelein menginginkan tanahnya itu kelak menjadi semacam komunitas sejahtera, suatu “perhimpoenan masehi jang indah”.

Waktu berganti, dan setelah Chastelein menutup mata, Depok menggeliat. Tak sekadar menjadi komunitas, sebagaimana diinginkan sang pendiri, Depok bermetamorfosa menjadi negara. Akan tetapi, tentu saja, jangan bandingkan dengan kriteria negara pada era kekinian yang kian kompleks dengan berbagai lembaga dan kelengkapan. Pada 1871, seorang advokat bernama Mr. M.H. Klein membantu proses peletakan batu pertama berdirinya Pemerintahan Otonom Depok semacam ‘Desa Republik’.

Berikutnya, bentuk Depok lebih dipertegas dengan lahirnya Reglemen Van Het Land Depok (regulasi negara Depok) pada kisaran 1886. Setelah mengalami beberapa revisi, pada awal 1913, reglemen van het land Depok kembali direvisi dan ditandatangani oleh G. Jonathans selaku Presiden Depok dan M.F. Jonathans selaku sekretaris. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang struktur pemerintahan Depok, yakni Vergaderingen, Commissarissen, dan Bestuur, yang dipimpin oleh presiden dengan masa jabatan tiga tahun. Setelah itu dilakukan pemilihan umum untuk menentukan siapa presiden Depok berikutnya berdasarkan suara terbanyak. Untuk menjalankan tugasnya, presiden Depok dibantu oleh sekreteris, bendahara, dan beberapa petugas.

Selain secara administratif merupakan daerah otonom bercorak republik, secara geografis Depok dapat dimasukkan dalam kategori negara kota. Dalam teori politik klasik, negara kota atau polis selalu merujuk pada Athena di Yunani. Sebagaimana Depok yang diharapkan Chastelein menjadi tempat sejahtera dan tenteram, demikian pula Pericles, petinggi Athena, mengharapkan nasib Athena yang beradab. Namun apa mau dikata, sejarah berkata lain. Ketenangan Athena diobrak-abrik tentara Sparta. Jika keruntuhan Athena ditandai oleh perang Peloponnesia, maka runtuhnya kedaulatan Depok sebagai city state ditandai oleh Gedoran.

Gedoran Depok bukan sekadar penjarahan sebagaimana arti kesekian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Peristiwa ini tak lahir di ruang kosong. Selayaknya bangsa Athena yang diserang bangsa Sparta, demikian pula yang terjadi di Depok. ‘Bangsa Depok’ yang juga kerap disebut ‘Kaoem Depok Dalam’ digedor oleh laskar rakyat. Peristiwa yang meletus pada 1949 ini bermula dari sikap ‘Bangsa Depok’ yang terkesan tidak mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Hal tersebut diakui oleh putera dari Johanes Matheis Jonathans, presiden Depok terakhir, sebagaimana direkam Wenri Wanhar dalam Gedoran Depok. “1945 belum merdeka! Peristiwanya dadakan. Tiba-tiba Jepang menyerah setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom. Jadi pemerintahan di sini kosong…” demikian papar Cornelis Josef Jonathans yang akrab disapa Opa Yoti.

Agaknya sikap politik ini satu dari sekian pemicu yang memercik benturan. Sebab, faktor lain juga mempertontonkan ketimpangan dan perbedaan mencolok seperti halnya gaya hidup dan identitas budaya orang Depok pada masa itu yang cenderung beraroma Belanda. Dalam cara pandang alam revolusi, fenomena perbedaan identitas ini melahirkan gesekan horizontal sebab laskar rakyat akan melihat ‘Orang Depok Dalam’ sebagai the others yang identik dengan pihak yang sedang mereka perangi, Belanda.

Kaoem Depok atau Bangsa Depok
Siapa sebenarnya orang Depok? Banyak pendapat mengenai identitas ataupun penamaan orang Depok. Ada yang menyebut ‘Kaoem Depok’, ‘Orang Depok Dalam’, atau ‘Belanda Depok’. Istilah yang terakhir ini kurang disenangi. Dalam perspektif antropologi, pengamat Depok Graafland menyebut mereka sebagai Mixtum Compositum. Keragaman suku yang membentuk komposisi masyarakat Depok membuatnya terlihat sebagai komposisi campuran.

Tapi, dari mana berbagai suku itu datang? Sebagaimana tertulis dalam Het Testamen Van Cornelis Chastelein, bahwa asal mula suku yang beragam itu berawal dari niatan Chastelein membangun tanahnya yang luas sehingga ia membutuhkan banyak budak. Ratusan budak ia datangkan dari berbagai daerah seperti Bali, Makassar, Betawi, Benggala, Timor, dan sebagainya. Setelah wafat, Chastelein dalam wasiatnya memerdekakan para budak dan keturunan mereka dengan sarat mengikuti ajaran Chastelein dan menggunakan marga di belakang nama mereka. Satu dari dua belas marga boleh mereka pilih: Loen, Jonathans, Soedira, Bacas, Leander, Zadokh, Samuel, Tholense, Jakob, Iskah, Laurens, dan Joseph.

Selain itu, keragaman juga ditambah dengan masuknya wanita berdarah Melayu atau kembang desa, serta tak jarang terjadi pernikahan campur dengan wanita berdarah Tiong Hoa atau Eropa. Alhasil, keragaman etnik dan ras demikian berwarna di Depok. Jika di Jawa dikenal “kebudayaan Indis” di kalangan priayi, maka di Depok kebudayaan separuh Eropa separuh pribumi itu dipraktikkan di kalangan keturunan mantan budak. Tengoklah nama presiden Depok yang menandatangani Reglemen. Di belakang namanya yang tertulis dengan inisial ‘G,’ ia menggandengkan marga Jonathans, satu dari dua belas marga khas Depok. Itu menandakan bahwa G. Jonathans, sang Presiden, merupakan keturunan mantan budak Chastelein. Fakta ini sekaligus merontokkan tesis Aristoteles yang mengatakan bahwa bekas budak tidak bisa menjadi aristokrat.

Dalam keseharian, selain bergaya hidup Eropa, orang Depok terbilang hidup dalam kemewahan. Mereka memiliki saluran irigasi yang baik, sawah dengan panen berlimpah, ternak, dan rumah gedong. Ini jauh berbeda dengan warga kampung di sekitar Depok yang hidup dalam serba kesulitan sebagai rakyat terjajah dalam era revolusi. Sedikit banyak, realitas ekonomi yang timpang tersebut melengkapi sarat pecahnya Gedoran.

Perbedaan ini diperuncing dengan perbedaan budaya dan sikap politik yang menolak kemerdekaan Indonesia 1945. Alhasil, dalam bahasa sederhana dan dalam perspektif wilayah lain, ‘Kaoem Depok’ pada masa itu diidentifikasi sebagai bagian dari kolonial, sebagai bangsa yang memerintah, pro Belanda, dan kontra revolusioner. Sehingga, dalam pandangan laskar rakyat, mereka harus diperangi dan direbut. Depok kemudian mengakui kedaulatan Indonesia pada 1949 dan sovereiniteit overdracht (penyerahan kedaulatan) secara administratif selesai sekitar 1952 dengan pengaturan pembagian tanah eigendom.

Buku "Meraba Indonesia" (2011) karya Ahmad Yunus. Foto: www.serambi.co.id.

Buku “Meraba Indonesia” karya Ahmad Yunus ini membuat kepala saya sakit. Salah satunya karena foto anak perempuan di Pulau Sebatik, Kalimantan Timur. Ia berseragam putih biru, khas anak Sekolah Menengah Pertama. Di atas sakunya tertempel bendera merah putih.

Seketika rontok pemahaman-pemahaman kita mengenai apa itu pendidikan, apa itu sekolah. Filosofi pendidikan tak menemui muaranya pada seragam yang ditempeli bendera itu. Ia lebih memberi tanda akan pembentukan suatu barisan ketimbang mengedepankan suatu sistem pikiran yang membebaskan.

Jika pun dikatakan bendera di seragam sekolah itu untuk menumbuhkan kecintaan kepada negara Indonesia, atau penguat identitas negara, maka pertanyaannya adalah, kenapa di sekolah-sekolah lain, di tempat lain, hal serupa tak diberlakukan? Karena Sebatik adalah perbatasankah? Lalu kenapa dengan perbatasan?

“Mungkin ingin menampilkan identitas bahwa mereka bagian dari Indonesia. Namun tak ada bukti nyata antara nasionalisme Indonesia dengan kehidupan di Sebatik. Kehidupan di Sebatik masih tetap seperti etalase yang muram dan miskin,” tulis Yunus (halaman 185).

Terlalu banyak pertanyaan dari satu foto anak remaja putri itu. Dan itu bukan hal terakhir yang disajikan penulis secara menggemaskan.

Di Selat Malaka, misalnya, dalam perjalanan dari Dumai (Riau) menuju Batam (Kepulauan Riau), kapal pengangkut sayur dan buah yang ia naiki dicegat sebanyak empat kali. Dan akhirnya ia paham kenapa kawasan itu disebut rawan. Pun siapa sebetulnya yang disebut sebagai bajak laut (halaman 95-98).

Cegatan pertama dilakukan oleh marinir angkatan laut Indonesia. Pada tentara-tentara itu, awak kapal sayur memberikan setoran sebanyak empat lembar uang lima puluh ribu rupiah. Cegatan kedua masih datang dari angkatan laut Indonesia. Kapten kapal lalu memberikan 150 ribu rupiah. Yang ketiga adalah polisi laut Indonesia, ketika kapal sayurnya dekat dengan pelabuhan Singapura. Setorannya sebesar dua ratus ribu rupiah. Dan cegatan yang keempat juga dari polisi laut Indonesia. Di sini setorannya 150 ribu rupiah.

Kapal sayur itu mengalami semua ‘cegatan kotor’ justru ketika mata-mata memandang kapal-kapal besar mengantri memasuki perairan Malaysia dan Singapura.

“Ketika di atas kapal sayur,” tulis Yunus (halaman 98), “saya melihat begitu padatnya jalur di wilayah internasional. Banyak kapal berukuran raksasa mengangkut kontainer. Sementara di wilayah laut Indonesia hanya diisi lalu lintas kapal sayur dan kapal jet transportasi laut.”

Kisah-kisah tak baik semacam ini, yang bertebaran di hampir tiap halaman, merupakan catatan penulis dalam perjalanannya mengelilingi bumi Indonesia yang disebut “Zamrud Khatulistiwa”. Tapi Yunus tak sendiri. Dengan dua buah sepeda motor, ia menjalani petualangan ini dengan Farid Gaban. Keduanya adalah wartawan dari Pulau Jawa. Yunus seorang Sunda dan Farid seorang Jawa, dengan rentang generasi yang berbeda.

Selama hampir setahun, 2009-2010, keduanya memotret, dengan kata dan gambar, tentang wajah fisik di sejumlah tempat di Indonesia. Entah itu kemiskinan, kesulitan hidup, kehancuran infrastruktur di seluruh lini, pendidikan, lingkungan, atau terpojoknya masyarakat (adat). Dan penulis nampak geram dengan itu semua. Dalam tulisannya, penulis bagai seorang nasionalis yang membawa sekian harapan dan gagasan keindonesiaan dari Pulau Jawa namun berselisih dengan apa yang terpandang dan terasakan. Ia laksana sedang menguji nasionalisme Indonesia. Dan dengan serius ia melemah.

“… nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme khayalan. Dan khayalan bisa saja kabur dan kemudian menghilang dengan khayalan lain. Seperti sayup-sayup dan kemudian senyap ditelan angin dari tepi Samudera Pasifik yang bergemuruh,” tulis Yunus (halaman 276).

Persoalan Meraba Indonesia
Judul buku “Meraba Indonesia” yang terbit pada 2011 ini nampak begitu gagah. Ia menyiratkan sebuah pembacaan ulang atas keindonesiaan. Apalagi, penulis seperti terinspirasi pada Alfred Russel Wallace yang menulis buku “The Malay Archipelago” dan Che Guevara yang berkeliling Amerika Latin dengan sepeda motor.

Akan tetapi, nuansa intelektual pada judul itu agak teranulir dengan adanya subjudul “Ekspedisi “Gila” Keliling Nusantara.” Judul yang sudah memikat itu, dalam perspektif saya, roboh dengan subjudul yang amat bercitarasa ‘remaja’ itu.

Jika Wallace yang mengeliling kepulauan yang kini disebut Indonesia itu menghasilkan gagasan, pun Che Guevara, nampak bahwa penulis tak mengarah ke sana. Ibarat tamu, penulis seperti sekedar melihat rumah-rumah yang ia lewati. Ia tak masuk ke dalam dan menulis berbasis perspektif empu rumah. Dan karenanya, tulisan kecil di depan sampul bukunya, yakni “Mengenal lebih dekat, lebih rekat…” menjadi tak mewujud.

Yang menarik, pada saat yang sama, penulis tak banyak menceritakan ihwal Jawa dan bagian-bagiannya. Dan itu yang menjadi pertanyaan mula-mula, pada siapakah buku ini ditujukan? Pada orang Jakartakah?

Penggunaan istilah ‘nusantara’ yang digunakan berganti-ganti dengan nama ‘Indonesia’ juga cukup mengherankan buat saya. Seolah keduanya adalah identik dan dapat saling menggantikan. Tapi agaknya ini wajar. Referensi penulis adalah buku Alfred Russel Wallace yang diterjemahkan oleh dua penerbit di Jawa sebagai “Kepulauan Nusantara”.

Penulis rupanya tak tergelitik untuk mencari tahu, kenapa dua penerbit di Jawa itu mengganti judul “The Malay Archipelago” menjadi “Kepulauan Nusantara”? Padahal, dalam buku aslinya, tak sebiji pun tertulis istilah ‘nusantara’. Menjadi pertanyaan buat kita semua, apakah “The Malay Archipelago” tak memiliki padanan dalam bahasa Indonesia? Apakah Melayu identik dengan nusantara? Atau ada politik bahasa di sana, yang dimakan bulat-bulat oleh penulis, betapapun ia sudah ke lapangan dan punya kesempatan untuk menguji istilah ‘nusantara’?

Akan tetapi, tak hanya penerbit Jawa yang mengganti buku Wallace. Penerbit di Belanda pun sama. “The Malay Archipelago” diganti menjadi “Insulinde: het land van den orang-oetan en den paradijsvogel”. Belanda tetap seperti dahulu, menganggap orang-orang kulit coklat ini adalah insulinde, the islands of the Indies, orang-orang Indian.

Nama ‘Indonesia’ pun terasa tak maksimal dielaborasi oleh penulis. Meski menyebut George Samuel Windsor Earl dan James Richardson Logan dengan argumentasi etnografi dan geografi masing-masing, penulis alpa pada pengertian Indonesia itu sendiri. Penulis tak mengatakan bahwa nama ‘Indonesia’ merupakan pemendekan dari ‘Indian Archipelago‘yang ditambah ‘nesia’ dari usulan Earl, yang teringat pada “Polinesia”, yang berasal dari bahasa Yunani.

Nampaknya, penulis memang tak membaca dari sumber asli mengenai nama ‘Indonesia’. Ia keliru ketika menyebut 1847 sebagai tahun penerbitan “Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia” yang berisi perdebatan nama “Indonesia”. Padahal, yang benar adalah 1850, yakni edisi keempat dari jurnal itu. 1847 adalah tahun jurnal itu diterbitkan pertama kali. Sebagai jurnal, ia terbit per tahun.

Persoalan lain yang terbentang di buku ini adalah penggunaan istilah pulau ‘terluar’ pada kawasan-kawasan perbatasan Indonesia. ‘Terluar’, tentu saja, mengindikasikan suatu ruang yang ada di luar, terdekat dari luar, bukan di dalam. Sebetulnya, penggunaan istilah ‘pulau terluar’ sudah diganti banyak orang dengan ‘pulau terdepan’.

Terkadang, gaya berpikir penulis untuk menunjukkan ruang juga terlihat ganjil. Selain berulang-ulang menyebut ‘pulau terluar Indonesia’, ia juga kerap menyebut nama mata angin terlebih dahulu baru nama ruang. Ia, misalnya, mengatakan ‘selatan Sulawesi’ pada Selayar dan Takabonerate. Istilah ‘selatan Sulawesi’ tentu mengindikasikan Selayar dan Takabonerate bukanlah Sulawesi. Ini serupa ketika orang salah kaprah menyebut Timur Indonesia, dari yang semestinya Indonesia Timur.

Melewatkan Masyarakat
Yunus dan Farid memulai perjalanannya dari Jakarta untuk kemudian memasuki Sumatera dari Lampung dan seterusnya hingga Aceh. Di kawasan-kawasan itu, penulis menceritakan ihwal perjumpaannya dengan penduduk-penduduk setempat. Tapi banyak yang betul-betul hanya laporan pandangan mata belaka dan kejadian-kejadian ‘suka duka berpetualang’.

Membaca lembar demi lembar buku ini, sebetulnya tak semua kawasan dikunjungi oleh penulis. Banyak yang dilewatkan begitu saja. Namun, untuk persoalan cakupan pembahasan, penulis sebetulnya sudah mengakui akan keterbatasan yang ia miliki. Menurutnya, waktunya terlalu sebentar untuk dapat menjelajahi Indonesia yang, seperti ditulisnya, luasnya sebanding dengan luas Eropa dari ujung Barat sampai Asia Tengah. Untuk hal ini, memang ada anekdot bahwa siapapun yang ingin menjelajahi Indonesia, yang dimulai dari usia 25 tahun, maka di pulau terakhir ia sudah meninggal di sekitar usia 80 tahun.

Akan tetapi, sebetulnya keterbatasan waktu yang penulis miliki bisa disiasati dengan menciptakan kategori. Tanpa itu, pembaca akan bertanya kenapa daerah tertentu dibahas secara detail dan yang lain tidak; termasuk tujuan pendetailan pada suatu masyarakat tertentu. Tanpa kategori, pembaca tak dapat meraba arah dari buku ini selain menyaksikan kisah sensasional backpacker bermotor.

Penulis, dengan sepeda motornya, terus bergerak dari Lampung, Bengkulu, dan Enggano tanpa menuliskan siapa dan bagaimana karakteristik penduduk di kawasan-kawasan tersebut. Bahkan, alih-alih berpihak pada perspektif penduduk setempat, penulis justru memihak pada cara pandang asing kala mengatakan Enggano ‘ditemukan Portugis’. Diksi ‘ditemukan’ tentu bukan perspektif penduduk.

Akan tetapi, berbeda dengan kawasan-kawasan sebelumnya, penulis bercerita banyak hal mengenai masyarakat Mentawai, Sumatera Barat. Tak hanya manusianya, tetapi juga secara kultural. Entah apa pertimbangan yang membuat penulis merasa Mentawai lebih menarik ketimbang yang lain.

Selain ketiadaan kategori, buku ini juga tidak selamanya berpihak pada perspektif masyarakat. Saat memasuki Bukittinggi, misalnya, pola pengisahannya berubah. Jika di Mentawai penulis bercerita mengenai masyarakat, kini ia bercerita ihwal elit Indonesia. Penulis terkagum-kagum dengan Hatta, Tan Malaka, Sjarir, Natsir, dan seterusnya, dengan segala artefak yang ada, termasuk kantor Pemerintahan Darurat Republik Indonesia.

Meski sosok-sosok itu memang pantas dikagumi, tetapi penulis sama sekali tak menceritakan ihwal penduduk dan kultur Minang. Karena amat terkagum-kagum dengan Hatta dan kawan-kawannya itu, ia silap dari konstelasi politik-kultural antara Minangkabau dengan Riau dan Jambi kala berada di Provinsi Sumatera Tengah, yang bertalian dengan praktik pecah belah oleh pemerintah pusat.

Bahkan, perang antara Sumatera (juga Sulawesi) dengan Jakarta tak diulas sama sekali. Padahal, Bukittinggi adalah motor dari perlawanan itu, yang sebetulnya sedari dulu sudah sering melawan pemerintah pusat. Penulis sama sekali tak menceritakan dampak dari perang itu, yang berakhir dengan kekalahan Sumatera, seperti adanya penggantian nama secara besar-besaran oleh penduduk Minang menjadi nama-nama Jawa atau nama lainnya.

Gara-gara terbelalak dengan Tan Malaka, barangkali, tak sedikitpun diulas tentang goyangnya identitas Minang akibat pemerintahan militer di masa lampau. Terlalu asyik pada tokoh-tokoh yang pernah bermain di Jakarta membuat penulis tak mengelaborasi kenapa kawasan yang melawan ini kemudian justru menjadi lumbung Golkar di masa Orde Baru. Atau bagaimana salah satu kerbau di tambo Minang itu berubah-ubah identitasnya.

Ketiadaan kategori membuat pembaca juga tak mengerti mengapa ia melewatkan Sumatera Utara/Timur. Bisa jadi, penulis abai atau tak tahu bahwa kawasan itu adalah salah satu tempat terjadinya revolusi sosial yang paling berdarah, yang menghantam negara-negara lama. Jika orang kulit coklat tertarik pada revolusi Perancis, maka mengherankan jika ada yang tak mengetahui revolusi sosial di Sumatera Timur – meski kedua revolusi itu berbeda pada pelaku.

Di sana jugalah terjadi penyerbuan yang dilakukan laskar-laskar republik beserta ekstremis komunis yang dibantu buruh-buruh perkebunan asal luar Sumatera yang menyerang penduduk asli dan pendatang seperti China. Bahkan, di Belanda, sebagaimana diceritakan oleh Tengku Mansoer Adil Mansoer di LenteraTimur.com (2/5), ada foto yang terkenal di seluruh dunia yang membandingkan serangan laskar-laskar dan ekstremis itu dengan kekejaman Nazi di Berger-Belsen. Bagaimana kemudian mereka bisa ‘menyesuaikan’ diri dengan Indonesia, terlewatkan oleh penulis.

Yang juga mengherankan adalah ketika penulis menyebutkan negerinya Raja Ali Haji sebagai Kesultanan Melayu. Mungkin penulis lupa bertanya siapa penduduk dan peradaban di kawasan yang ia kunjungi. Sebab, tak ada yang namanya Kesultanan Melayu tanpa nama negeri. Yang dimaksud penulis di kawasan itu tentu saja Kesultanan Melayu Riau Lingga.

Seperti sebelumnya, penulis juga mengabaikan kehidupan masyarakat di Kalimantan. Ada yang tak terbaca dari apa yang sekedar terlihat. Tak dielaborasi siapa dan bagaimana penduduk Pontianak (Kalimantan Barat), Banjar (Kalimantan Selatan), Balikpapan dan Samarinda (Kalimantan Timur), atau dinamika masyarakat Dayak secara politis dan kultural, baik di internal maupun dalam perjumpaannya dengan entitas keindonesiaan.

Pun, ihwal bahasa Melayu yang disinyalir berasal dari kawasan Sambas di Kalimantan Barat luput dari perhatian. Juga bagaimana penduduk Pontianak, misalnya, memandang keindonesiaan setelah negeri lama mereka dibantai secara amat sadis oleh Jepang, yang dikenal dengan istilah Tragedi Mandor, dimana Jepang sendiri merupakan kawan baik dari Republik Indonesia. Jepang yang fasis, yang disebut oleh sekutunya sebagai saudara tua, adalah yang membentuk Badan penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Junbi Cosakai).

Tak terbahaskan pula mengenai bagaimana sebetulnya narasi perbatasan di Kalimantan Barat, juga Kalimantan Timur, dari perspektif masyarakat. Bagaimana sebetulnya wilayah-wilayah yang bersifat regional bahkan global selama ratusan tahun itu kemudian mengalami keambrukan. Bahkan, tak juga diceritakan mengenai adanya eksodus warga negara Indonesia ke Malaysia di Kalimantan Barat, khususnya Entikong di Kalimantan Barat atau Nunukan di Kalimantan Timur.

Demikian juga di Sulawesi. Penulis menyusuri kawasan demi kawasan dengan mengabaikan kisah dan karakteristik masyarakat masing-masing. Memang, Bugis (Sulawesi Selatan) banyak diceritakan, utamanya soal kapal legendaris yang masih hidup dan terpelihara itu, Pinisi. Akan tetapi, sebagaimana di Sumatera dan Kalimantan, tak ada bahasan (perjumpaan) karakter kultural Bugis dengan Makassar dalam kekinian, termasuk Toraja.

Penulis terus melaju ke Takabonerate (Sulawesi Selatan), Buton (Sulawesi Tenggara), Banggai (Sulawesi Tengah), Gorontalo, dan Miangas (Sulawesi Utara) dengan konsekuensi ketidakdekatan, ketidarekatan, dan ketidakutuhan penggambaran mengenai Indonesia. Penulis, selain nampak memandang dari luar hingga sulit mengelakkan diri dari tafsir ‘biasa-biasanya’ suatu entitas, juga tak menjangkau bagaimana entitas-entitas yang disebut lokal atau bagian Indonesia itu melakukan transformasi sosial dan memodernkan dirinya dengan caranya sendiri.

Meski demikian, ada yang menarik ketika penulis tersenyum menanggapi pertanyaan seorang kakek di Banggai, Sulawesi Tengah. Kakek itu bertanya, apakah betul Presiden Amerika Serikat Barack Obama datang ke Indonesia. Seketika, senyum penulis menghadirkan kenyataan bahwa Indonesia terbangun secara berlapis-lapis, bukan merata. Ada lapis atas, yang dihuni penulis di Jawa, dan lapis bawah, yang dihuni sang kakek di Banggai. Senyum penulis menyiratkan dirinya lebih tahu ketimbang sang kakek. Dan kosmologi sang kakek yang ‘berada di bawah’ membutuhkan jawaban dari yang ‘paling dekat dengan Obama’.

Akan tetapi, berbeda dengan Kalimantan atau Sumatera, penulis selintas menangkap kompleksitas perbatasan di Miangas, Sulawesi Utara. Ia membidik kesulitan yang didera Miangas dari perspektif isu terorisme yang dianggap masuk dari Filipina – meski sebelum itu kompleksitas Miangas sebagai regional bahkan global sudah menyurut ketika tiba-tiba terposisikan sebagai kawasan pinggiran karena berdirinya Indonesia sebagai negara lanjutan dari Belanda di kepulauan itu.

“Isu ini membuat lumpuh perdagangan antara warga Miangas dan Filipina. Sejak 2004 hingga sekarang perdagangan mati. Pedagang Filipina tidak lagi membeli hasil tangkapan nelayan Miangas; orang Miangas kesulitan mendapatkan barang kelontongan. Sebenarnya, kedua pihak mengalami kerugian,” tulis Yunus (halaman 272).

Usai dari Sulawesi, tanpa menyinggahi Poso di Sulawesi Tengah yang memiliki banyak sekali patung-patung megalitikum yang mencengangkan, penulis bergerak ke Maluku Utara. Dan, lagi-lagi, ia seakan mengabaikan kawasan beridentitas penting. Ia hanya mampir di negeri para raja itu, yang masyarakatnya memiliki karakteristik kuat dengan dinamika antara masyarakat kerajaan/adat dengan pemerintahan ‘baru’. Ia, seperti pada Mentawai, lebih memilih menjelajah ke Banda (Maluku), Papua, Papua Barat, serta Flores (Nusa Tenggara Timur), dan menceritakan masing-masingnya lebih banyak ketimbang yang lain. Fokus penulis pada kawasan-kawasan tersebut menghasilkan wacana yang relatif lebih utuh dan informatif.

Tragedi
Indonesia adalah negeri yang penuh tragedi. Sebagaimana biasa penulis kala menuliskan tentang Indonesia selalu menyelipkan kejadian 1965, betapapun kejadian itu hanya terjadi di separuh Pulau Jawa, juga Bali, begitu pula penulis dalam buku ini.

Tragedi kemanusiaan pada 1965 itu muncul juga di buku ini, tidak di Pulau Jawa, tetapi di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Pada 14 November 1965, penulis menceritakan bahwa ada serangan dari militer Indonesia terkait isu komunisme terhadap penduduk asli.

“Tentara mengumpulkan 10 anak muda sebagai algojo. Tentara memberikan petunjuk memotong kepala dengan parang, cara mengikat, dan mengikuti kode-kode penyerbuan. Mereka akan menjadi korban yang sama jika para calon korban berhasil melepaskan diri. Tentara akan mengambil lima orang korban tambahan sebagai penggantinya,” tulis Yunus (halaman 337).

Akan tetapi, kekejian itu tak diulas utuh. Penulis tak menceritakan tentara itu berasal darimana. Apakah itu tentara dari Nusa Tenggara Timur sendiri atau kiriman dari Jawa, sebagaimana pernah terjadi pada Sumatera, Kalimantan, atau Sulawesi pada periode 1940-an akhir atau 1950-an.

Sebagaimana ketiadaan kategori yang membingungkan, penyajian kisah terkait kejadian 1965 juga mengundang pertanyaan. Apa mekanisme yang digunakan penulis dalam menyeleksi peristiwa? Mengapa laskar-laskar yang melakukan penyerbuan di banyak tempat, yang sebetulnya mengingatkan kita pada upaya ekspansi Jerman pada Eropa dahulu, tak tertulis? Mengapa kejadian-kejadian lain di periode 1940-an akhir dan 1950-an tak ‘diindonesiakan’ sebagaimana kejadian 1965? Mengapa proyek transmigrasi yang dianggap menjadi pemicu konflik horizontal di banyak kawasan tak terulas?

Saking menautkan diri dengan apa yang diyakini sebagai sentral Indonesia kini, sebagaimana terbaca pada bagian Sumatera Barat, Papua, atau Banda, yang dalam dugaan saya menjadi paradigma penulis dalam menentukan kawasan yang dikunjungi, menjelang akhir bukunya penulis bahkan menyebutkan bahwa setelah Sukarno, presiden kedua Indonesia adalah Sjafrudin Prawiranegara, dan yang ketiga adalah Suharto (halaman 340). Periode kabinet darurat Sjafrudin adalah 22 Desember 1948 takat 13 Juli 1949.

Pendapat penulis tentu saja mengherankan. Di masa itu, Negara Republik Indonesia adalah salah satu negara yang ada di Indonesia. Jika benar Sjafrudin presiden kedua Indonesia, lantas bagaimana penulis menempatkan Negara Indonesia Timur (1946), Negara Sumatera Timur (1947), Negara Madura (1948), Negara Pasundan (1948), Negara Sumatera Selatan (1948), Negara Jawa Timur (1948), dan sebelas daerah otonom lain dalam keindonesiaan?

Di bagian lain buku ini, penulis menyebutkan ihwal Eduard Douwes Dekker, seorang Belanda yang lebih dikenal dengan nama Multatuli (halaman 245). Eduard Douwes Dekker menuliskan novel yang berisi kritik pedas terhadap pemerintah Belanda atas negeri jajahan. Sejurus, saya memandang sosok Eduard Douwes Dekker mewujud pada penulis. Penulis datang dari Pulau Jawa, pulau yang diutamakan dalam proyek keindonesiaan sepanjang masa, yang menjadi subjek dari objek abstrak bernama ‘luar Jawa’, dan kemudian menuliskan kritik keras melalui bukunya ini kepada, sebagaimana pertanyaan kepada siapa buku ini ditujukan, Jakarta.

Meski demikian, buku ini cukup menarik untuk dibaca. Penulis telah mencoba menyuarakan mereka yang tak tersuarakan. Sebab, pada kenyataannya, memang tak banyak orang yang dapat membayangkan betapa luasnya Indonesia, sekaligus kehancuran yang sudah atau sedang dialaminya. Tak banyak orang mengetahui bahwa di banyak tempat keadaan tetap tak berubah sejak zaman pemerintahan Sukarno hingga pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono kini.

Pada saat yang sama, Ahmad Yunus telah mengantarkan kita pada pertanyaan tajam ihwal mengapa negara ini ada. Juga pertanyaan apakah alasan adanya negara ini hanya ada di belakang, di masa lalu, dan tidak di masa depan.

Amir Hamzah (lukisan pena Dede E. Supria). Gambar: Buku "Amir Hamzah Pangeran dari Seberang".

“Raja telah jatuh, rakyat berkuasa! Raja telah jatuh, rakyat berkuasa!”

“Rakyat menjadi hakim! Hidup rakyat! Musnahkan kaum bangsawan!”

4 Maret 1946, seruan-seruan itu terdengar riuh di Istana Binjai. Kala itu, sekelompok pemuda menyeruak masuk ke halaman istana. Mereka menuntut agar bendera kerajaan yang bersanding dengan bendera merah putih, diturunkan. Lagu “Darah Rakyat” berkumandang. Suara para pemuda itu membahana. Senja koyak.

Tengku Amir Hamzah, Bupati Binjai dari Indonesia yang juga menantu Sultan Langkat sekaligus petinggi negara Langkat, membiarkan barisan “wakil rakyat” merusak ruangan istana kerajaan. Meski terjadi kerusakan, hari itu tidak ada penganiayaan.

Sehari sebelumnya, kerusuhan memang sudah meledak di Langkat. Sejak hari itulah, banyak bangsawan yang ditangkap. Satu per satu dari mereka yang bergelar tengku menghilang. Amir Hamzah pun pada akhirnya dijemput oleh sekelompok pemuda pada 7 Maret 1946, meski versi lain menyebutkan tanggal 4.

“Tinggallah buah hati Entu (ayah). Baik-baiklah dan jangan nakal!” begitu ucap Amir kepada Si Kuyung kala laskar pemuda menjemputnya.

Sedari kecil, Tahura, anak Amir Hamzah satu-satunya ini, memang menerima panggilan ‘Kuyung’ (sulung) dari sang ayah. Amir pun mengecup kening Tahura sebelum masuk ke dalam mobil yang bergerak cepat menuju markas Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo).

Sejak saat itu, Tengku Amir Hamzah tak pernah kembali.

***

Kilasan kisah di atas terungkap dalam buku Amir Hamzah, Pangeran dari Seberang karya Nh. Dini. Berbekal ketakzimannya pada sosok Amir, Nh. Dini, yang juga seorang penulis sastra terkenal, menjadi perintis penelitian panjang akan penulisan biografi Amir Hamzah.

Pada 1972, kisah hidup Amir Hamzah yang disusun Nh, Dini ini dipublikasikan dalam bentuk kisah bersambung di majalah Femina. Rangkaian fakta ini kemudian baru dibukukan pada 1981.

Tak ada cara lain yang lebih tepat untuk merayakan 100 tahun kelahiran seseorang penyair besar, yang jatuh pada 2011, selain merayakannya dengan buku. Karena itu, tiga puluh tahun berjarak waktu dari penerbitan perdananya, biografi setebal 180 halaman ini diterbitkan kembali pada 2011 untuk memperingati satu abad kelahiran Amir Hamzah.

Jika penulisan biografi yang kini membanjiri toko buku kerap ditulis berdasar pesanan sang tokoh sendiri, maka biografi Amir Hamzah ini menawarkan sesuatu yang berbeda. Banyak biografi di masa kini yang miskin riset. Sebaliknya, Nh. Dini menjelajahi setiap jengkal kehidupan Amir Hamzah dengan berupaya mengakses sebanyak mungkin informasi.

Pengumpulan data demi data oleh Nh. Dini akhirnya memang berbuah karya yang berhasil memotret kisah hidup sang pangeran dari berbagai sudut. Semua data wawancara diramu dengan kemampuan daya papar dan daya ungkap Nh. Dini yang matang. Metafora, analogi, dan diksi yang menjalin fakta-fakta dipadu dalam satu masa lampau yang dramatik. Tak hanya halaman-halaman teks, buku ini pun diperkaya dengan jepretan foto masa silam.

Nh. Dini juga tak segan mengungkap hal-hal paling pribadi dari kehidupan Amir Hamzah yang membuat buku ini menjadi menarik untuk dibaca. Larik-larik sajak karya Amir Hamzah juga turut disisipkan guna kian mengakrabkan sosok bangsawan Melayu asal kawasan Sumatera Timur ini pada pembacanya.

Wajah tampan Tengku Amir Hamzah yang nampak gagah dalam pakaian adat Kesultanan Langkat nampak di sampul depan buku ini. Foto itu diambil pada hari pernikahannya dengan ‘Uyah’, panggilan kesayangan Amir Hamzah untuk istrinya, Tengku Kamaliah. Di samping foto itu, tercetak pula satu sajak Amir Hamzah yang berasal dari kumpulan puisinya, Nyanyi Sunyi.

“Sunyi itu duka
Sunyi itu kudus
Sunyi itu lupa
Sunyi itu lampus”

Masih tentang sajak yang sama, dalam pengantar buku ini, PT. Gaya Favorit Press sebagai penerbit menyatakan bahwa, “Sajak Amir Hamzah tersebut adalah salah satu luapan perasaannya ketika hubungannya dengan kekasih tercinta harus putus di tengah jalan, karena penyair asal Langkat ini dijodohkan dengan putri pamannya.”

Permainan simbol yang terbuka dan multitafsir memang menjadi sifat sebuah karya sastra, utamanya puisi. Namun, interpretasi umum seperti apa yang diungkapkan penerbit di atas, yang kerap menyempitkan pemaknaan sajak-sajak Amir Hamzah hanya pada persoalan putus cinta ini, menjadi titik kritik saya.

Jika Seno Gumira Ajidarma pada halaman belakang buku ini juga menyatakan bahwa sajak-sajak Amir adalah sajak-sajak patah hati, saya justru menemukan sosok Amir yang tak mudah kalah dalam duka patah hatinya. Kegundahan Amir dalam sajak-sajaknya semestinya tak melulu dapat diartikan sebagai ekspresi patah hatinya pada Ilik Sundari. Amir bukan orang cengeng. Meski ekspresi kesedihan serupa itu adalah manusiawi dan umum saja terjadi, namun, pembacaan saya akan sosok Amir Hamzah dalam buku ini membawa saya pada kesimpulan bahwa Amir Hamzah jelaslah bukan sekadar orang yang “umum”.

Nh. Dini bersama Tahura (berkerudung) di makam Tengku Amir Hamzah. Foto: Buku "Amir Hamzah, Pangeran dari Seberang".

Di antara cinta pribadi dan kepentingan keluarga, adalah sudah menjadi marwah (kehormatan) para bangsawan Melayu sepertinya untuk lebih mementingkan yang kedua. Kehormatan adalah segalanya. Dengan fakta-fakta yang dirangkai secara naratif oleh Nh. Dini, saya semakin mendapati bahwa bangunan karakter kebangsawanan Amir Hamzah terlalu kokoh untuk dapat selalu terlarut dalam romantisme pribadinya.

Memang banyak sekali “gelombang dua berimbang” dalam hidup penyair ini. Banyak sekali suara-suara dua kutub dalam hatinya, yang kerap menjadi tema dasar dari karya-karya lirisnya. Namun, itu tak melulu soal cinta. Ada pula soal pergulatan politik yang tentunya turut menyita ruang pikir tokoh pergerakan ini.

Dalam tulisan terdahulu, saya menyebut Amir Hamzah sebagai “Sang Pangeran Yang Selalu Berada di Tengah”. Namun, setelah membaca buku ini, saya menjadi yakin bahwa Ku Busu (panggilan Amir Hamzah di keluarga) bukanlah peragu. Meski hidup kerap mengantarnya pada sekian banyak persimpangan, dengan sifat seorang bangsawan, ia selalu tahu bagaimana semestinya berposisi dan mengambil sikap.

Nh. Dini memang menuliskan kisah cinta Amir Hamzah yang belum pernah diungkap sebelumnya. Kisah kasih tak sampai antara sang pujangga bangsawan Melayu dan Ilik Sundari, sang dara asal Solo, terpapar lebar. Namun, pada buku yang terbagi dalam tiga belas bab ini, hanya ada dua bab yang secara eksplisit memaparkan kisah-kasih Amir Hamzah dengan Ilik Sundari, yakni pada bab “Masa Indah di AMS” dan “Cinta ‘Terlarang’ Amir dan Ilik Sundari”. Artinya, sudut pandang hubungan cinta romantik ini memang hanya menjadi satu dari sekian banyak sisi yang ingin dihamparkan oleh Nh. Dini.

Buku ini cukup berhasil menampilkan sosok Amir Hamzah selayaknya sebuah prisma kaca yang memiliki sekian banyak dimensi. Kesemua dimensi itu memantulkan cahaya kenangan yang dapat disublim menjadi perenungan bagi siapa pun yang membacanya. Dengan kekuatan deskripsi dan eksplorasi Nh. Dini yang nampak konsisten dari baris-baris pertama buku ini hingga kisah berujung, alur reflektif itu pun menjadi mudah untuk diikuti.

Kejelian paparan Nh. Dini diawali saat menggambarkan Langkat sebagai kesultanan yang tak hanya kaya sumber daya alam, namun juga memiliki harkat budaya.

”Semua ukiran di rumah Melayu berfungsi sebagai hiasan, sekaligus menjadi alat pengalir udara,” demikian gaya Nh. Dini menyatakan detail deskripsi.

Nh. Dini pun tak lupa mengenalkan beragam adat istiadat Melayu seperti tradisi melayah (menutup wajah perempuan hingga hanya tampak kedua matanya saja), makan sirih sekapur, nampan nipah, adat persaudaraan dalam kesatuan rumah Melayu, adat pernikahan, hingga tradisi penamaan anak.

Selain itu, ada pula disinggung beberapa sastra Melayu seperti Syair Bidasari, Dewa Mendu, Hikayat Hang Tuah, takat Hikayat Amir Hamzah yang kala itu masih dibaca dengan huruf Arab gundul; ketika ‘kambing’ dan ‘kembang’ ditulis dengan cara yang sama.

Ketika Nh. Dini memulai kisah Amir Hamzah yang kala itu ingin meninggalkan tanah airnya untuk bersekolah ke luar negeri, Jawa, dimana pada saat yang sama yang lain bersekolah ke negeri-negeri lain, ia kemudian memberi penekanan pada sebuah fakta sederhana, namun sering dilupakan akhir-akhir ini.

“Tanah air pada zaman itu adalah Langkat, adalah pulau Sumatera. Masing-masing daerah belum mempunyai kepentingan bersama. Pada masa itu, orang masih menamakan diri bangsa Batak, bangsa Minangkabau, bangsa Melayu, atau pun bangsa Jawa,” tutur Nh,. Dini yang tampak menyadari betul bahwa wajah keindonesiaan barulah ada sejak 1945.

Nh. Dini pun mengisahkan bahwa setibanya di Jawa, Amir langsung dapat menghirup udara yang lain sama sekali. Semua serba baru, serba misterius, namun sekaligus ramah dan menanti dipaparkan untuk dikenal. Segalanya ia lihat, alami, dan tanggapi, lalu ia cerna baik-baik. Amir pun menabung pengalaman hingga membentuknya sebagai pemuda yang kritis. Ditambah, lingkungan akademis di sekitarnya pun bernapaskan kehendak yang sama. Selanjutnya, Nh. Dini pun membawa pembaca untuk larut dalam romantika pergerakan Amir Hamzah.

Amir memasuki Jawa pada masa ketika kata ‘pemuda’ bersinonim dengan ‘pergerakan’. Di sana, ia turut meniupkan nafas perubahan.Di pulau itulah ia menjadi saksi akan nasib bangsa Jawa yang terjajah. Mata hatinya lebih jelas melihat kekurangan-kekurangan yang seharusnya bisa diubah. Kepekaan hati menyebabkan ia bersifat sosial tanpa perlu mempelajari lebih dulu apa itu sosialisme.

Amir pun kian mendewasa ketika nama Indonesia semakin marak digunakan untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Sejarah nama Indonesia yang ‘dibuat’ oleh J.R. Logan di Indian Archipelago, lalu disusul oleh A. Bastian yang mempertanyakan nama Indonesia atau pulau-pulau di Kepulauan Melayu, dan para guru besar dari Leiden seperti R.A. Kern, Snouck Hurgronje, dan Van Vollenhoven, turut terungkap selintas dalam buku ini. Perkataan ‘Indonesia’ yang semula hanya dikenal dalam kepustakaan etnologi kala itu digambarkan mulai naik sebagai sebentuk identitas kebangsaan.

Amir kemudian turut giat mempropagandakan konsep persatuan, sebuah cita-cita Indonesia Raya yang dianggap mampu mengatasi persoalan kolonialisme yang menimpa Jawa Raya. Ia begitu bersemangat membela nasib bangsa terjajah. Dia menggugat ketidaksamarataan yang disebabkan kurangnya penyebaran pendidikan rakyat.

Bersama kawan-kawannya, Amir menjadi motor penggerak penyatuan pemuda-pemuda Sulawesi, Maluku, Jawa, dan Sumatera di Solo. Ialah yang turut menganjurkan kawan-kawannya untuk menyadari bahwa pada dasarnya mereka mempunyai satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Pada aspek bahasa, kiprah Amir pun teramat nyata. Ia mengaktifkan dan menegakkan kembali kepercayaan orang terhadap nilai serta keindahan bahasa Melayu melalui produktivitasnya yang tinggi di bidang sastra.

Pergerakan Amir di Pulau Jawa yang begitu aktif ternyata memancing kekhawatiran pamannya, Sultan Langkat. Dengan lemah lembut, Sultan berusaha mengingatkan Amir bahwa banyak kerajaan kecil yang lebih sukar untuk menyanggah kemauan Belanda. Pada banyak hal, bahkan terlalu banyak, kerajaan Langkat masih sangat tergantung kepada admnistrasi Belanda.

Tanpa perlu sultan bersusah payah meminta Amir untuk mengambil sikap tertentu, Amir langsung memahami apa maksud ucapan itu. Sebagai seorang pangeran kerajaan yang membawa marwah bangsa di dadanya, Amir pun mengucapkan tradisi adat yang lazim pada Sultan, “Sembah patik sembahkan, titah patik junjung.”

Sikap Amir yang kemudian mundur teratur dari pergerakan di Jawa pada 1937 hingga akhirnya  berujung pada kepatuhannya akan titah sang paman untuk menikah dan kembali ke Langkat pun dilakoni dengan kerelaan. Demi ucap janjinya pada kesultanan, ia telan segala kesedihan akibat perpisahannya dengan cita dan cintanya di negeri Jawa.

Catatan Nh. Dini pun menggambarkan peran baru Amir Hamzah sebagai sebaik-baiknya imam bagi keluarganya. Melalui wawancara Nh. Dini dengan Tahura, tergambar betul sosok Amir Hamzah sebagai ayah dan suami yang bertanggung jawab, melindungi, dan penuh kasih sayang sekaligus pula tegas.

“Kalau hari petang
Langit terang
Aku terkenang
Binjei Langkat Hulu
Lahir di situ”

Demikian dendang buaian sang ayah yang masih teringat jelas oleh Tahura. Tahura juga kerap mendengar dongeng hikayat-hikayat Melayu dikisahkan oleh ayahnya, semisal Hang Tuah, Putera Indra Bangsawan. Sementara, sang ibu lebih memilih cerita rakyat seperti Batu Belah atau Puteri Hijau.

“Kita harus berkelakukan lemah lembut kepada siapa pun,” begitu selalu pesan Amir pada Tahura.

Amir juga mengajarkan Tahura untuk selalu bersikap sederhana dalam segala hal. Semua harus sesuai dengan porsinya. Tahura tidak diperbolehkan menyisakan makanan dalam piringnya dan tidak diperbolehkan pula meminta tambah.

Tahura pun mengenang bagaimana sang ayah pernah menyuruhnya makan es krim dengan ikan sepat goreng sebagai sendoknya. Ia juga selalu ingat bahwa ayahnya selalu mengajarkan ia mandi dengan berdoa.

Pasca-Kelahiran Indonesia
Ketika proklamasi bangsa Indonesia berkumandang, Amir Hamzah, seperti kebanyakan rakyat Sumatera maupun pulau-pulau lainnya, belum mengetahui bahwa Negara Indonesia sudah berdiri. Ketika di Pulau Jawa terjadi kekacauan pada masa-masa peralihan pemerintahan, kehidupan di Langkat hampir tidak berbeda dari hari-hari lain. Sibuknya kepindahan Jepang  yang meninggalkan kota juga luput dari perhatian penduduk.

Sejumlah masyarakat di negeri Langkat. Foto: www.tengkuamirhamzah.com.

Oleh satu dan lain sebab yang tak diketahui atau memang dirahasiakan, gubernur Indonesia yang berwenang membawahi daerah Langkat baru mengumumkan pendirian Indonesia setelah dua bulan pasca-proklamasi. Dua bulan setelah proklamasi, baru Amir  diberitahu adanya surat keputusan Gubernur Negara Republik Indonesia Nomor 5 yang telah menunjuknya sebagai asisten residen atau bupati yang bertanggung jawab atas daerah Langkat dan berkedudukan di Binjai.

Penunjukkan dirinya sebagai bupati membuat Amir berpijak di dua kaki. Di satu sisi, sejak pulang ke Langkat dari negeri Jawa, ia sudah mengemban sejumlah jabatan negara. Ia menjadi Raja Muda atau Pangeran dengan wilayah tugas Langkat Hilir, lalu memimpin Teluk Haru di Pangkalan Brandan, dan kemudian sebagai bendahara Paduka Raja di Binjai. Saat Jepang datang, ia menjadi Ketua Pengadilan Kerapatan Kerajaan Langkat. Di sisi lain, dari Indonesia, ia menjadi Bupati Langkat. Semua jabatan itu memiliki objek wilayah yang sama.

Di masa itu, Amir berusaha memulai pembangunan pertanian, kerajinan rakyat, dan pemberantasan buta huruf. Nh Dini menceritakan bahwa Amir Hamzah begitu bergirah mengerjakan itu semua.

Kehadiran Belanda yang turut bersama sekutu melalui Palang Merah kemudian menimbulkan banyak kekacauan di Jawa. November menjadi bulan penuh api. Hubungan Indonesia-Belanda-Inggris pun kian buruk ketika Belanda mendaratkan Angkatan Laut Kerajaannya di Tanjung Priok dan menguasai Batavia.

Belawan (Medan, Sumatera Utara kini) juga menjadi pintu terbuka bagi Angkatan Laut Sekutu. Kehadiran tentara sekutu pasca 29 September 1945 di bawah pimpinan Jenderal Christison di Medan membuat Langkat mulai bergolak. Golongan demi golongan bertumbuhan mengukuhi pendapat dan idealisme masing-masing. Titik ini menjadi pangkal tolak ketajaman indra politik beberapa orang.

Jika dahulu Amir Hamzah melakukan pergerakan untuk memandang serentak pada konsep persatuan, kini pertimbangan demi kepentingan golongan dan partai mulai merebak. Rakyat Langkat, utamanya buruh-buruh, yang kebanyakan berasal dari India, Jawa, dan China, yang kebanyakan buta politik, pun mulai dipanas-panasi. Mereka digiring untuk menggugat pemerintahan di kota maupun di pedalaman. Konon, yang paling kuat dan terpandai dalam menggalang penduduk semacam itu adalah pihak yang disebut ‘golongan kiri’ yang berpusat di Jawa.

“Tuhan menjadikan manusia tidak semuanya sama. Sebagai contoh, ialah pepohonan di muka bumi ini, ada yang rendah ada yang tinggi, walaupun usianya sama. Kalaulah semua orang mau disamakan di dunia ini, berlawananlah dengan kodrat Tuhan,” ujar Amir selaku bupati pada suatu rapat yang diadakan di Kebon Lada.

Akan tetapi, pernyataan Amir ini menimbulkan interpretasi sendiri di banyak pihak. Konon, inilah yang membuat dirinya dimasukkan ke dalam “daftar hitam” kelompok pemuda kala itu. Muncul kasak kusuk bahwa Amir pernah turut makan-makan di kapal dengan sekutu.

“Bagaimana pula dia duduk makan bersama musuh… Di waktu dia terpaksa menyuguhi makan seorang pejabat atau perwira musuh, dia selalu menyuruh masak bangkai-bangkai ayam! Katanya, sayang menyembelih ayam sehat untuk dihidangkan kepada musuh. Ah, tidak akan dia sudi datang ke kapal, lalu duduk makan bersama mereka,” bantah Kamaliah.

Menghadapi segala serangan fitnah, Amir tak pernah sekali pun nampak gentar menghadapi nasib buruk yang mengintainya.

“Hanya satu permintaan kanda kepada dinda, Uyah. Apapun yang terjadi dengan kakanda, janganlah adinda kelak mendendam kepada orang-orang tertentu. Karena semua kejadian adalah takdir Tuhan. Jaga dan asuhlah anak kita sebaik-baiknya,” demikian pesan Amir kepada sang istri.

Dalam tarikan lokal (Langkat) dengan supralokal (Indonesia), buku ini menunjukkan bahwa Amir Hamzah secara ajeg berpijak pada Langkat dengan kesadaran dan keberanian penuh. Amir tak pernah membantah sekali pun sumpah setianya pada raja untuk berpihak pada Langkat.

Kesetiaan Amir ini berujung pada suatu subuh di perladangan Kuala Begumit. Peradilan Rimba, demikian istilah orang-orang yang melakukan penghukuman itu, menjatuhkan hukuman pancung pada kemenakan Sultan Langkat itu. Tuduhannya: bersifat feodal dan tunduk pada Sultan.

“Tuan-Tuan janganlah bertanya-tanya lagi, karena saya sedang bersiap-siap akan menghadap Tuhan,” begitulah penyair masyhur ini menuturkan kalimat terakhirnya.

20 Maret 1946, parang algojo Yang Wijaya, orang yang pernah mengabdikan diri di Istana Langkat, pun jatuh ke kuduk Sang Tengku. Dan jasad Amir pun ditumpuk dengan jenazah ke-26 tengku lainnya.

Buku "Amir Hamzah Pangeran dari Seberang" karya Nh. Dini yang diterbitkan kembali pada 2011.

Kedatangan ajal yang secepat itu membuat Amir tidak dapat melihat bagaimana negara yang dicita-citakannya dahulu kemudian bertumbuh menjadi Republik Indonesia Serikat untuk kemudian berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia juga tak melihat bahwa kemudian ada daerah yang diistimewakan dan ada yang tidak. Hanya 35 tahun Amir Hamzah menjalani hidupnya. Namun, 35 tahun itu ternyata cukup untuk menggaungkan gema juang yang bertalu dalam setiap hati yang mengenangnya.

Cara Nh. Dini mengisahkan Amir Hamzah sebagai tokoh kunci pada sejarah kelahiran Indonesia ini membuat saya mengamini pendapat Ayu Utami, bahwa membaca buku ini bagai menonton sebuah film. Biografi ini sungguhlah dapat menjadi media penutur sejarah tanding.

Namun, pengungkapan fakta sejarah baru mengenai Revolusi Sosial di Maret 1946 hingga saat ini memang masih tampak sumir. Nh. Dini pun menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia hingga pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga kini tidak mau mengakui sebutan nama ‘revolusi sosial’ yang telah merebut nyawa Amir Hamzah kala itu.

Tak pernah digelar peradilan akan peristiwa berdarah itu. Kemenakan Amir hingga kini pun tidak pernah mau menyebutkan nama siapa para pemuda yang sesungguhnya terlibat dalam kematian Amir.

“Barangkali karena memang dia tidak mengetahui. Ataukah karena para pemuda tersebut kemudian menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, sehingga pembongkaran cerita akan menyebabkan mereka tergugat?” demikian tanya Nh. Dini dalam buku ini.

Buku ini adalah pelecut upaya menyigi jawaban atas apa yang masih tak terungkap dalam sejarah bangunan fondasi Indonesia yang kelam. Sejarah ketika keluarga kerajaan menjadi sasaran laskar-laskar yang terprovokasi ideologi antarkelas. Inilah wajah ketika akar-akar tercerabut secara paksa. Suatu kala ketika makna noblesse oblige tak lagi menjadi harapan.

Ketokohan Amir Hamzah ini memang mengikat ingat saya pada frase bahasa Perancis, ‘noblesse oblige’. Dalam pemaknaan etimologisnya, frase itu menyuratkan arti bahwa status sosial yang tinggi akan selalu diiringi oleh kewajiban dengan konsekuensi risiko yang tak kalah tinggi. Sejarah telah mencatat, untuk seorang Tengku Amir Hamzah, bangsawan Melayu dari negeri Langkat, konsekuensi itu harus dibayar dengan nyawanya sendiri. Ia difitnah dan dibunuh hanya karena ia adalah seorang Tengku. Dan ia memilih mati karena itu, betapapun ia punya pilihan untuk pergi ke tempat lain seperti Binjai atau Jepang.

Tengku Amir Hamzah, yang menyadari posisinya sebagai bangsawan, telah sekuat-kuatnya berupaya mengabdikan kekuasaannya untuk berpihak pada yang tak berdaya. Ia meresapi, bahwa dengan berkedudukan lebih tinggi, maka tak ada kewajiban lain selain mengabdi pada nadi negeri. Dalam manifestasinya, Amir pun tampil dengan pilihan-pilihan hidup yang berani, bahkan keji, terhadap dirinya sendiri.

Lesatan zaman kekinian pun kemudian seakan mengajak memutar. Dalam sistem yang dahulu menumbangkan apa yang disebut feodalisme, pola kekuasaan sentralisme Indonesia kini justru semakin seru mendenguskan kembali hasrat-hasrat feodalisme. Jabatan-jabatan elitis kini menjadi rebutan. Bapak pejabat, anak pejabat, lingkarannya pun mendapat rezeki berlimpah. Bahkan, pernikahan pangeran Inggris, Pangeran William dan Kate Middleton pada 29 April 2011, yang jelas-jelas termuat dalam definisi feodalisme, oleh televisi-televisi Jakarta yang bersiaran nasional justru turut dirayakan dengan melakukan siaran langsung seharian dan juga pada hari-hari berikutnya. Ada program khusus yang bahkan dibuat hanya untuk memelototi detail busana sang pengantin.

Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia, Mukhlis PaEni, pernah mengatakan bahwa ada kekecewaan yang teramat besar di negara Indonesia kini. Jika dahulu feodalisme dikecam, wajah Indonesia kini justru menampilkan wajah tersebut.

“Setelah menjadi satu negara, mereka menjadi kecewa, kecewa menjadi supernasionalis, kecewa menjadi seorang yang menyerahkan mentah-mentah identitas lokalnya itu kepada negara ini. Apa yang membuat mereka kecewa? Ternyata feodalisme, kebangsawanan, kebarat-baratan, bukan pada gelar, bukan pada harta, tetapi pada perangai orang per orang. Begitu dia (orang lain) menjadi pejabat di negara republik ini, dia lebih feodal,” tukas PaEni sebagaimana tertulis di LenteraTimur.com (6/6).

Cekokan kisah yang menyimpan propaganda tertentu atas nafsu kekuasaan secara diam-diam kerap menjebak kita pada lubang yang sama. Kegelisahan Amir Hamzah akan segala bentuk ketidakadilan di masa lalu ternyata kini masih kita rasakan jua. Di tengah bisingnya kabar-kabar ketidakadilan yang menjadi santapan setiap hari, pembacaan kembali atas sosoknya dalam biografi ini kiranya dapat menjadi semacam “Buah Rindu” akan “Nyanyi Sunyi” sang pangeran, Tuanku Tengku Amir Hamzah.

Minun menghibur adiknya, Amek, yang baru kehilangan Smodeng, kuda kesayangannya. Foto-foto: www.serdadukumbangthemovie.com

“Pendidikan macam apa yang kalian cita-citakan? Saya tidak bangga kalau cucu saya cerdas di kepala tapi tidak cerdas di dalam hati.”

Pernyataan itu keluar dari mulut Haji Maesa dalam salah satu adegan di film Serdadu Kumbang (2011) saat memprotes kekerasan yang dilakukan guru-guru di sekolah cucunya. Maesa, yang diperankan oleh seniman Putu Wijaya, adalah seorang sesepuh desa. Ia akrab dipanggil Papin, yang tak lain sapaan khas untuk orang tua di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

Dialog-dialog yang terbangun dalam film besutan Alenia Pictures ini memang kental dengan nilai-nilai yang tersirat. Dan itulah yang saya kira menjadi ruh penghidup dan penggerak kisah yang ditiupkan dari Tana Samawa (Tanah Sumbawa) ini. Nilai dari keseharian yang bersahaja ditampilkan di antara bentang panorama darat dan laut yang amat memikat.

Nilai-nilai yang dihidupkan oleh peran-peran yang apik ini pun berkelindan dengan kegagahan kaki-kaki kecil yang kuat berlari kencang bak kuda-kuda yang berpacu di padang rumput Sumbawa. Pun dengan kepekaan serta semangat para bocah dalam membantu sesama yang sedang berkesusahan.

Film ini dapat menjadi penyejuk mata dan batin bagi siapapun yang melihat. Hanya saja, terlalu kasarnya PT. Newmont Nusa Tenggara, sponsor tunggal film ini, masuk ke dalam karakter cerita tak pelak menjadi catatan tersendiri.

***

Serdadu Kumbang menjadi bukti konsistensi Ari Sihasale dan Nia Zulkarnaen sebagai sutradara dan produser yang setia memproduksi film bertema anak-anak di Indonesia. Sebut saja film Denias, Senandung di Atas Awan (2006); Liburan Seru (2008); King (2009); dan Tanah Air Beta (2010).

Dari semua judul dengan tema yang khas itu, selalu nampak ada penghargaan atas lokalitas yang ditunjukkan oleh Ari dan Nia dalam bangunan cerita. Jika banyak pihak pembuat film di Jakarta yang ketika menampilkan kisah suatu kawasan selalu memasukkan sosok orang Jakarta sebagai “sinterklas” bagi masyarakat yang bersangkutan, sebagaimana dahulu kulit putih memperlakukan kulit coklat dalam kajian-kajian poskolonialisme, maka Ari dan Nia berbeda.

Serdadu Kumbang yang mulai ditayangkan pada 16 Juni 2011 ini mengangkat kisah dari Desa Mantar, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Selain Mantar sebagai lokasi utama, cerita juga sedikit-sedikit bergerak ke daerah Poto Tano, Maluk, Townsite, dan Taliwang di Sumbawa Barat, serta Pulau Bungin dan Pacuan Kuda Krato di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa.

Mantar yang berjarak delapan kilometer dari pusat Kota Sumbawa dan berada pada ketinggian delapan ratus meter di atas permukaan laut merupakan salah satu obyek wisata di Kabupaten Sumbawa Barat. Teknik pengambilan gambar long shoot dalam Serdadu Kumbang, meski tak seoptimal tampilan pada sinematografi film-film Alenia sebelumnya, cukup berhasil menyapu keindahan panorama hamparan sawah di sebelah timur bukit Mantar dan birunya laut selat Alas-Sumbawa di sebelah barat.

Tak hanya menjadikan Mantar sebagai latar lokasi yang indah, Ari dan Nia juga nampak jeli menjejakkan seluruh jalan cerita pada lokalitas Mantar. Selain lima anak asli Sumbawa yang dilibatkan dalam film ini, yakni Kencor, Jafar, Beda, Ima, dan Lan, detail garapan Serdadu Kumbang nampak lahir dari hasil riset yang tak hanya ‘selewat jalan’.

Nyanyian syahdu Papin tentang dongeng Gunung Tambora, dialek khas plus selipan kosa kata Sumbawa lengkap dengan lagu-lagunya, tradisi pacuan kuda, cerita rakyat tentang asal-usul kumbang dan kupu-kupu, pun permainan tradisional memburu kumbang, tersemat begitu cermat dalam film ini.

Permainan berburu kumbang, lalu memotong bisanya dengan kuku kemudian mengikat si kumbang dengan benang untuk diterbangkan, adalah kegemaran khas anak Sumbawa yang masih dimainkan hingga kini. Terkadang, kumbang tersebut terbang dengan membawa sepotong pesan. Kumbang pulalah yang kemudian dijadikan judul film ini sebagai metafora kehidupan anak-anak Sumbawa.

Kehadiran satu tokoh anak albino dalam film ini pun agaknya bukan sebuah kebetulan. Hal ini senada pada “Legenda Albino” yang pernah saya dengar di  Tanah Sumbawa. Sebagian masyarakat Sumbawa percaya bahwa “si bule” memang bukan orang Sumbawa asli, melainkan keturunan Portugis. Mereka meyakini bahwa kaum Portugis pernah terdampar di bukit Mantar, yang dibuktikan dengan perahu-perahunya yang terdampar di sebelah barat desa, di sebuah tebing menuju laut.

Detail-detail ini sekali lagi menjadi bukti kejelian Ari dan Nia dalam menjejakkan kisah Serdadu Kumbang pada realitas kebudayaan Sumbawa di Desa Mantar. Inilah desa yang terhampar di leher bukit, dimana sinyal telefon genggam hanya ada di pucuk-pucuk tinggi pepohonan.

***

Kisah Serdadu Kumbang berpusat pada tokoh Amek (Yudi Miftahudin), bocah kelas enam Sekolah Dasar yang bersahabat karib dengan Umbe (Aji Santosa) dan Acan (Fachri Azhari). Selain dua sahabatnya, Amek juga memiliki seekor kuda kesayangan yang diberi nama Smodeng.

Ketiga lelaki kecil ini kerap belajar mengaji pada Papin, seorang kakek yang penyayang. Papin mengajari nilai-nilai agama dan moral kepada anak-anak itu dengan cara yang halus dan bijaksana. Papin pula yang melihat bakat Amek yang mahir mengendalikan kuda, takat ia selalu menang dalam lomba pacuan kuda yang sering dilaksanakan di kampungnya.

Tiga sahabat dari Desa Mantar: Amek, Ombe, dan Acan. Mereka sedang mengintip rok ibu guru.

Amek adalah bocah yang terlahir dengan celah di bibirnya. Ia hidup di tengah kemiskinan kolektif yang dirasakan bersama penduduk Desa Mantar. Dengan kondisi sangat sederhana di sebuah rumah panggung, Amek hidup bersama sang Inak (ibu) bernama Siti (Titi Sjuman) dan kakaknya, Minun (Monica Sayangbati). Sejak ditinggal sang ayah, Zakaria (Asrul Dahlan), yang sudah tiga lebaran tak pulang karena mengadu nasib sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, Inak menghidupi keluarganya dengan berjualan minuman di kolong rumah mereka.

Di antara kawan-kawannya, hanya Amek yang tak berani menyebutkan cita-cita ketika ditanya oleh gurunya di sekolah. Amek pun hanya terdiam ketika anak-anak Mantar lainnya menggantungkan aneka botol berisi harapan mereka ke dahan Pohon Cita-Cita yang terletak persis di bibir tebing dan menghadap ke laut lepas. Diamnya Amek bukan tanpa alasan. Amek sadar akan bibirnya yang sumbing, yang membuat dirinya lebih memilih diam karena takut diejek.

Amek adalah salah satu dari sekian banyak murid Sekolah Dasar Negeri 08 Mantar yang tak lulus Ujian Nasional tahun lalu. Sejumlah faktor menjadi latar belakang ketidaklulusan Amek; entah fasilitas pendidikan yang kurang, gaya pendidikan sekolah yang terlampau keras, atau faktor psikologis Amek yang rindu pada sang ayah. Meski demikian, Inak, Minun, dan Ibu Guru Imbok (Ririn Ekawati) terus menerus memompa semangat belajar Amek.

Sebaliknya, Minun duduk di bangku tiga Sekolah Menengah Pertama dan selalu juara kelas. Minun sering menjuarai lomba matematika se-Kabupaten Sumbawa Barat. Sederet piala dan sertifikat berjejer di dinding rumah mereka. Minun adalah ikon sekolah, kebanggaan keluarga, bahkan masyarakat di Desa Mantar.

Di sekolah Amek, para guru berambisi penuh untuk dapat meluluskan seluruh siswanya di tahun ini. Selagi Ibu Imbok dan Pak Openg (Leroy Osmani) menerapkan kelembutan, ada Pak Alim (Lukman Sardi) yang selalu menempa murid dengan disiplin kaku dan keras. Kekerasan ini didukung oleh kepala sekolah, Pak Jabuk (Dorman Borisman).

Lain guru, lain pula siswa. Para siswa justru menempuh cara yang tidak wajar agar bisa lulus ujian. Mereka lebih memilih menggantungkan harapan ke Pohon Cita-Cita.

Amek yang malas belajar lebih sering berkhayal untuk mengikuti jejak Najwa Shihab untuk menjadi seorang pembawa acara berita. Najwa Shihab adalah pembawa berita di stasiun televisi Jakarta namun bersiaran nasional. Amek gemar menonton berita di televisi yang akhirnya membuat ia menjadi satu-satunya pemberi kabar dari dunia luar bagi warga kampungnya.

“Apa rungan negeri kita?” begitu kerap tetangga-tetangga bertanya pada Amek. ‘Rungan’ adalah bahasa Sumbawa untuk ‘kabar’.

Amek pun lantas berdiri di depan jendela, berpura-pura membacakan berita dengan suara lantang.

“…Bertahun-tahun demo, semua atas nama rakyat. Bahkan anak SD pun disuruh demo membakar buku pelajaran demi demokrasi, pemirsa.”

“Pemirsa, potong sana potong sini. Itu namanya biaya koordinasi.”

Demikianlah gaya Amek membaca berita dari balik bingkai jendela kayu di rumahnya. Kalimat-kalimat yang diucapkan hanya berdasar pada ingatan akan berita yang ditontonnya dari televisi yang bergambar buram.

Di sekolah, Amek sering dihukum oleh Pak Alim yang gemar mengajar ala militer. Tindakan Pak Alim sering diprotes Ibu Guru Imbok yang lebih suka mengajar dengan penuh kesabaran dan lemah lembut.

“Saya mau sekolah. Tapi selalu dihukum,” demikian jawaban Amek kepada Ibu Imbok ketika ditemukan sedang membolos dari sekolah.

Dalam satu adegan, Amek secara spontan mengacungkan jarinya, mengaku sebagai penyebab robohnya kursi yang diduduki oleh Pak Alim. Sebelumnya, Pak Alim mengancam tidak akan memperbolehkan seluruh siswa ikut ujian jika tidak ada yang mengaku sebagai penyebab ambruknya kursi. Padahal, guru itu mungkin lupa, kursi sekolah itu memang sudah terlalu reyot untuk menopang berat badannya.

“Saya tidak menukar kursi Pak Alim,” jawab Amek setelah dihukum habis-habisan.

“Lalu mengapa kamu mengacungkan jari?” tanya Ibu Imbok.

“Teman-teman mau ikut ulangan, Bu.”

Konflik berkembang kala Amek dan kawan-kawan mengintip rok Ibu Rukiah (Melly Zamri). Hukuman Pak Alim dan Pak Jabuk terhadap murid-murid lagi-lagi dianggap oleh Ibu Imbok terlalu keras. Untuk mempertegas sikap antikekerasannya, Ibu Imbok akhirnya mengundurkan diri dan mulai mengajar murid-murid di kolong rumah panggung bersama dengan para manula yang buta huruf.

Kisah bergeser ketika Zakaria pulang dari Malaysia. Dengan berkalung emas dan memikul tape recorder, ia disambut bak pahlawan pulang kandang. Malam-malam di Desa Mantar pun riuh dengan ceritanya yang disampaikan dengan salah satu dialek yang ada di Malaysia – yang juga menjadi dialek banyak kawasan di Indonesia.

“Dulu, guru-guru Malaysia belajar ke Indonesia. Sekarang, orang Indonesia belajar ke Malaysia untuk jadi babu… Susah dicari pengemis di Malaysia… Kesenian, tari pendet, reog, semuanya laku di Malaysia,” demikian dongengnya.

Singkat cerita, penampilan mentereng Zakaria ternyata hanya sesumbar belaka. Ketika uang mulai menipis, Zakaria pun menjual jam tangannya yang ia beli di Malaysia. Namun, apa daya, akibat tuna aksara, Zakaria malah dituduh sebagai penipu karena menjual jam tangan palsu. Smodeng, kuda kesayangan Amek, pun diambil paksa sebagai tebusan. Padahal, kala itu Amek sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba joki cilik di Sumbawa. Amek pun berteriak kuat-kuat seraya berlari mengejar Smodeng yang telah ditarik dengan sepeda motor. Namun apa daya, Smodeng tak dapat dikejar.

Kala Amek tenggelam dalam kesedihan, kasih sayang Minun menghapus segala duka Amek dengan kalimat-kalimat lembutnya.

“Kak Minun akan tebus Smodeng pakai tabungan. Smodeng keluarga kita, Mek,” tutur Minun menghibur Amek yang sedang berduka di dermaga.

Kakak beradik itu pun kemudian berpelukan dengan latar laut biru yang luas. Kehangatan kakak beradik ini nampak begitu alami.

Plot pun memuncak ketika hasil Ujian Nasional diumumkan. Minun yang penuh dengan prestasi gemilang dan cemerlang, harus menelan pil pahit bersama ke-26 kawannya yang tak lulus ujian. Minun pun putus asa dan ingin melepas kembali harapan yang telah ia gantungkan di Pohon Cita-Cita. Di sinilah kemudian takdir hadir dengan wajahnya yang getir.  Minun terjatuh dari pohon cita-cita. Nyawanya terenggut di usia yang terlalu muda.

Meskipun film berakhir dengan keceriaan, justru pada puncak inilah Serdadu Kumbang menyengat tajam.

Fenomena Ujian Nasional yang membingkai keseluruhan kisah film ini memang menjadi tragedi yang nyata dan menakutkan bagi para anak dan orang tua di Indonesia.

Ekspresi ketakutan ini direkam secara satir dalam Serdadu Kumbang.

“Kau tak lihat ini muka sudah biru? Sudah dua minggu saya tak buang air besar. Takut anak saya tak lulus,” tukas salah satu orang tua dalam satu adegan menjelang Ujian Nasional.

Serdadu Kumbang pun menampilkan berbagai macam cara yang ditempuh oleh para orang tua agar sang anak lulus ujian, termasuk menjual kambing agar dapat pergi ke dukun.

“Mau jadi bintang sinetron dan lulus ujian,” demikian jawab si anak ketika sang dukun menanyakan keinginannya.

Serdadu Kumbang jelas bukan film yang menyajikan mimpi muluk. Justru, bangunan cerita yang naskahnya ditulis oleh Jeremias Nyangoen ini mengalirkan konflik demi konflik secara bertubi-tubi. Penonton seakan dihadapkan pada semacam potongan-potongan yang ternyata dibingkai dalam satu persoalan nyata: pendidikan nasional.

Serdadu Kumbang, film produksi Alenia Pictures yang mengangkat kehidupan anak-anak Tanah Sumbawa.

Serdadu Kumbang memberi sengatan akan satu dari sekian banyak aspek yang mesti memikul embel-embel “nasional”. Ketika pengetahuan diuji dalam kacamata yang sama untuk anak-anak Indonesia di ujung barat hingga ujung timur, yang panjangnya kira-kira setara dari Inggris hingga Irak, sistem pendidikan nasional seakan mengabaikan nasib anak-anak yang tinggal di pedesaan, atau anak-anak dengan latar belakang yang terlalu beragam.

Persoalan dalam Serdadu Kumbang ini mengingatkan saya pada apa yang pernah dicetuskan oleh Fadhal Alhamid, salah seorang petinggi Dewan Adat Papua. Dengan gusar, ia menyatakan bahwa apa yang diajarkan di sekolah-sekolah kini kerap merupakan sesuatu yang asing.

“(Dulu) kalau ajar membaca… ‘ini api, api menyala, babi lari’. Sesuatu yang mengakar dalam realita. Sekarang, ‘ini Pak Madi, Pak Madi ke sawah’. Siapa Pak Madi? Sawah mana? Orang Papua tidak kenal sawah. Orang Papua kenal hutan sagu,” tukas Fadhal pada pertengahan 2010 di Jakarta.

Standarisasi pendidikan nasional pun menjadi terlalu keji bagi murid-murid di titik-titik yang jauh dari Jakarta, sebuah kawasan yang menghisap sumber daya alam dan sumber daya manusia di seluruh Indonesia. Bagaimana seorang anak di suatu kota yang tak memiliki jalur kereta api, misalnya, dapat menjawab soal-soal kereta api yang hanya ada di kota-kota besar?

“Bagaimana anak SMP di Cikini menjawab soal yang sama dengan anak di pedalaman Papua yang guru keseniannya (juga) mengajar fisika, guru agama mengajar matematika? … Bahkan di Merauke itu ada sekolah yang pohon pisang itu tumbuh di dalam kelas,” demikian tambah Fadhal.

Segala satir dalam Serdadu Kumbang memang bukan tak mungkin betul-betul terjadi pada kehidupan nyata. Satir yang mengantar pada tragedi pahit yang terwujud pada tangisan Amek yang mesti kehilangan kakak tersayang dan juga bentakan Zakaria kepada kepala sekolah.

“Pendidikan macam apa yang menghukum murid-murid seperti ini? Negara macam apa?” raung Zakaria.

Dan sengatan itu pun terasa begitu tajam saat sang kepala sekolah hanya dapat menjawab lemas.

“Ini sudah menjadi ketentuan nasional.”

Orang Bajo: Suku Pengembara Laut - Pengalaman Seorang Antropolog.

Buku Orang Bajo: Suku Pengembara Laut adalah kisah jujur mengenai perjumpaan dan dialog antara manusia dari dua kebudayaan yang berbeda. Ia merupakan perjumpaan antara seorang antropolog Perancis dengan Suku Bajo yang tinggal di Pulau Nain di utara Manado, Sulawesi Utara, dan Torosiaje di Gorontalo.

Sekalipun menggunakan gaya penceritaan yang personal (aku, sudut pandang orang pertama), berbagai catatan mengenai cara hidup dan deskripsi tempat tinggal orang Bajo jauh dari kesan dramatis dan malah menghilangkan pertanyaan klasik mengenai subyek dan obyek dari benak kita. Si “aku” yang datang jauh-jauh dari Perancis bukanlah aku-yang-mengamati tapi aku-di-dalam kalian atau aku-yang-ada-karena kalian.

Sejak halaman pertama, kita diajak masuk ke dalam perenungan semacam itu. Gaya penceritaan dalam catatan pengalaman François-Robert Zacot ini berhasil mengajak pembacanya menangkap tujuan etnografi, yakni perluasan pengertian tentang “kemungkinan-kemungkinan yang ada pada manusia (human possibilities) melalui studi tentang bentuk-bentuk kehidupan lain”.

Menurut pengakuan Zacot, gaya penceritaan “aku” yang mencampurkan catatan pengalaman pribadi penulis dan deskripsi etnografis dipilih karena masyarakat Bajo baru dapat diteliti dari segi etnografis jika masuk ke dalam masyarakat Bajo. Selain itu, berbagai macam kesulitan selama penulis berada di dalam masyarakat Bajo bukanlah residu penelitian tapi justru bahan yang memperkaya informasi mengenai asas-asas kehidupan masyarakat Bajo (halaman 10).

Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa dalam buku ini kita kerap menjumpai catatan-catatan yang tergolong “ajaib”. Sebut saja catatan mengenai pengalaman Zacot mengenakan sarung dan diintip anak-anak Bajo (halaman 37), sikap bungkam dan berbelit-belit orang Bajo ketika ditanya mengenai sejarah mereka (halaman 303), kejengkelan atas sikap orang Bajo yang suka meminta barang apapun yang ada di rumah Zacot (halaman 288) atau julukan-julukan yang diberikan Zacot kepada beberapa individu.

Beberapa kali saya terpaksa menutup buku karena tertawa keras-keras. Tapi, dalam waktu yang sama, juga merenungkan berbagai proses penyesuaian diri yang juga pernah saya alami selama ini, terutama pengalaman terkini saya di Papua. Menjadi tidak jelas kemudian, siapa yang saya tertawakan; Zacot atau saya sendiri.

Semua deskripsi “ajaib” itu ditulis bukan tanpa alasan atau sebagai hiasan semata. Mengenakan sarung dan diintip anak-anak adalah bagian dari proses penyesuaian fisiologis yang dijalani Zacot. Hidup di dalam masyarakat bahari Bajo berarti harus membuang jauh-jauh ruang privat.

Masyarakat Bajo tinggal di dalam rumah yang didirikan di atas laut dan sebagian kecil di dalam leppa (perahu kecil) (halaman 128). Selain kehilangan ruang privat karena rumahnya selalu didatangi orang-orang Bajo, ia sampai ikut mengalami sendiri dampak dari kurangnya interaksi dengan daratan: kakinya lemah karena kurang bergerak dan merasa asing saat menginjak daratan.

Ungkapan kejengkelan Zacot pada sikap bungkam dan berbelit-belit orang Bajo merupakan warna manusiawi yang dibubuhkannya dalam pembahasan mengenai cara pandang orang Bajo terhadap dunia. Sejarah orang Bajo diwarnai perpisahan yang menyakitkan dengan daerah asal mereka. Butuh waktu lama sebelum akhirnya ia berhasil mendapatkan cerita rakyat Bajo yang memberi petunjuk atas misteri asal-usul orang Bajo (halaman 215). Selain sikap bungkam, salah satu petunjuk menarik mengenai asal-usul dan sikap orang Bajo memandang dunia adalah pantangan orang Bajo untuk menyebutkan “timur” dalam arah mata angin (halaman 382, 392).

***

Tidak lama setelah selesai membaca buku versi Indonesia terbitan 2008 ini, saya melihat tayangan mengenai orang Bajo di sebuah acara di stasiun televisi. Sang pembawa acara (yang biasanya mewakili karakter anak muda Jakarta masa kini), menjelaskan cara hidup orang Bajo sambil tertatih-tatih melewati jalanan kayu di kampung orang Bajo. Dengan penuh rasa takjub, pembawa acara dan kamerawan acara itu menyoroti kebiasaan perempuan-perempuan Bajo yang mengenakan bedak tebal di wajah mereka. Seperti acara televisi lain, liputan atas orang Bajo itu singkat saja dan berkali-kali disela tayangan iklan.

Ada ajakan untuk mengenal berbagai macam budaya di Indonesia melalui tayangan tersebut. Tapi bentuk perkenalan macam apa yang sebenarnya hendak dianjurkan bagi para pemirsa televisi? Jangan-jangan, kita sedang meniru sikap orang Eropa yang terheran-heran dan tertawa melihat orang dan gaya hidup Jawa atau Batak pada pameran-pameran kolonial yang kerap diadakan pada akhir abad 19 di Eropa.

Selama beberapa abad, masyarakat Bajo berkembang sebagai masyarakat yang menumpukan nasib dan daya hidup mereka pada cara hidup maritim. Zacot melakukan penelitian tepat pada saat cara hidup maritim mereka berada di dalam ambang perubahan; ketika rezim Orde Baru sedang mengkonsolidasikan kekuatan mereka. Semua perbedaan masyarakat harus disingkirkan demi kepentingan keutuhan bangsa dan pembangunan nasional.

Bentuk-bentuk pemerintahan adat dan lokal yang tidak bisa mengakomodasi kepentingan pusat untuk sentralisme harus minggir. Maka, demikianlah Zacot terheran-heran melihat alat pengeras suara yang mengumandangkan berbagai macam instruksi untuk masyarakat Bajo di Torosiaje. Cara hidup maritim masyarakat Bajo pun dipandang sebagai bentuk tindak subversif karena menolak untuk hidup menetap di darat.

Di buku setebal 482 halaman ini, Zacot mengingatkan para pembaca akan kenyataan dan masalah jati diri yang kini dihadapi masyarakat Bajo (halaman 13). Paksaan untuk hidup di darat, desakan agama atas adat istiadat orang Bajo, dan serbuan media massa yang mengekspos gaya hidup mereka, membuat masyarakat Bajo seolah menyaksikan dan merelakan jati diri mereka hilang secara perlahan-lahan. Sementara, di sisi lain Indonesia, di sebuah kamar atau ruang makan, kita menikmati tayangan di televisi mengenai orang Bajo.

Orang Bajo bukan satu-satunya masyarakat di Indonesia yang sedang mengalami pengikisan jati diri. 30 tahun pemerintahan yang sentralistik dan mengutamakan deru industri telah membuat orang Bajo, orang Dayak Kadori di Kalimantan, Orang Rimba di Jambi-Riau, orang Amungme, Kamoro, serta tujuh suku lainnya di Mimika, Papua, terpaksa meninggalkan masa lalu dan menanggalkan jati diri mereka dengan amat menyakitkan.

Saya jadi sedih membaca ajakan Zacot yang ia tulis di halaman kata pengantar. Karena, jangankan berpikir untuk memandang semua masyarakat di Indonesia sebagai warisan berharga sejarah dan kemanusiaan Indonesia, memandang mereka “yang lain” tanpa prasangka saja kita masih kesusahan.

Fiqih Perlindungan Konsumen - Risalah Jihad Konsumen.

Kasus Prita Mulyasari dengan Rumah Sakit Omni Internasional, Tangerang, Banten, masih mengendap dalam pikiran tiap-tiap kita. Kasus ini sepertinya menjadi salah satu potret konsumen yang akhirnya membuka wawasan kita akan hak sebagai konsumen. Kasus Prita mungkin adalah satu dari sederetan kasus yang terpublikasikan, mencuat ke media massa dan kemudian menjadi kasus besar.

Publik pun masih hangat-hangatnya menekuri bagaimana tarik ulur kasus susu formula yang menurut hasil penelitian Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat, terdeteksi bakteri enterobacter sakazaki yang belum jua diumumkan ke masyarakat. Ini beresiko, dan konsumen harus ekstra hati-hati dalam mengkonsumsi susu buat bayinya. Padahal, konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang benar dari sebuah produk (right to information) dan hak terlindungi dari sebuah produk (right to safety).

Ya, seiring meningkatnya era globalisasi ekonomi saat ini, konsumen sebagai pengguna barang atau jasa sering menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Tak jarang, pelaku usaha melakukan promosi, penjualan, atau penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Rendahnya tingkat kesadaran dan pendidikan hukum menambah lemahnya posisi konsumen. Pemerintah sendiri sudah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Selama ini, sudah cukup banyak buku-buku yang mengulas tentang perlindungan konsumen yang digayutkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu. Sebaliknya, kajian yang coba mengelaborasi perlindungan konsumen dalam perspektif keagamaan tampak masih sangat langka. Nah, Soffa Ihsan, sang penulis, yang berlatarbelakang pendidikan pesantren dan pascasarjana hukum ini berupaya menggali khazanah keilmuan keislaman lewat hukum Islam (fikih) untuk dijadikan sebagai “landasan teori” dalam merumuskan  perlindungan konsumen.

Ajaran Islam sebagai bagian dari “khazanah keagamaan dan spiritual” dalam kemajemukan bangsa Indonesia, punya daya paradigmatis untuk mengelaborasi konsep-konsep berikut tata hukum terkait perlindungan konsumen. Sebagai negara yang tengah memacu pembangunannya, Indonesia memerlukan pengayaan dan penguatan dalam soal perlindungan konsumen dari perspektif keagamaan.

Di buku setebal 220 halaman dan diterbitkan oleh Pustaka Cendikiamuda, Jakarta, ini, Soffa mengubek-ubek konsep perlindungan konsumen yang terpapar dalam kajian para ulama fikih, baik klasik maupun kontemporer. Kitab-kitab fikih sedari lama sudah membahas perihal konsumen (musytary) dalam lalu lintas perniagaan (buyu’). Konsep-konsep fikih seperti seluk beluk akad, asas kebebasan berkontrak, hal-hal yang merusak (fasakh), keadaan suka sama suka (‘an taradhin minkum), kebolehan pembatalan akad, jual beli gharar, ghubn, dan hak khiyar (hak pilih konsumen) adalah seperangkat konsep yang dibidik guna merumuskan perlindungan konsumen.

Hasilnya, Soffa fasih membuktikan bahwa konsep-konsep perlindungan konsumen dalam fikih memiliki tingkat otentisitas yang teruji secara akademis-ilmiah. Misalnya saja, soal hak pilih konsumen jika ada cacat barang (default) yang terdapat dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak pilih konsumen ini kemudian melahirkan product liability yang merupakan pendasaran legalitas terhadap hak pilih konsumen. Dalam fikih, ini disebut dengan hak khiyar yang masuk kategori khiyar al-‘aib, yaitu hak pilih konsumen untuk meneruskan atau membatalkan dalam transaksi jika cacat barang terjadi (halaman 197).

Hak khiyar ini dirumuskan oleh ulama fikih juga sebagai rambu-rambu untuk melindungi konsumen dari jenis-jenis produk yang menyesatkan atau membahayakan konsumen. Dalam fikih, ditegaskan bahwa sebuah produk harus terjamin secara kualitas maupun aspek moralitasnya. Fikih merumuskannya dengan istilah ghubn (penipuan) dan gharar (kesesatan informasi), dua hal yang menyangkut aspek moralitas yang harus dijaga oleh pelaku usaha dalam menawarkan produknya.

Ya, dunia usaha yang sehat menjadi dambaan publik. Lewat fikih konsumen, harapan itu kian menguat.  Simak komentar KH Said Aqiel Siradj dalam kata pengantar buku ini, “Islam sebagai agama tamaddun dan tsaqafah, agama peradaban dan pengetahuan, tentu sangat mendorong terjadinya peradaban bisnis yang akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat.”

Buku Amir Hamzah Sebagai Manusia dan Penyair.

“…sendu yang kaurasa, di pagi kami telah membuka cahaya.”
(Petikan sajak Asrul Sani, “Sebagai Kenangan kepada Amir Hamzah, Penyair yang Terbunuh”)

Mengapa seorang penyair harus terbunuh? Meski dalam sajak-sajaknya Amir Hamzah kerap menyiratkan soal ajal, namun ajal yang dipenggal oleh tangan sesama, tentu tak pernah menjadi cita-citanya.

Bunga rampai esai berjudul Amir Hamzah Sebagai Manusia dan Penyair akan mengantar kita pada penjelasan mengapa nyawa mesti direbut paksa dari seorang pujangga besar, Tengku Amir Hamzah. Dalam buku ini, Achdiat K. Mihardja, Asrul Sani, Ajip Rosidi, Goenawan Mohamad, Abdul Hadi W.M., dan H.B. Jassin menyigi kembali kesan dan kenangan mereka tentang sosok Amir Hamzah yang menjadi korban revolusi sosial di Sumatera Timur pada masa awal berdirinya Indonesia.

Buku setebal 152 halaman yang disunting oleh Abrar Yusra dan diterbitkan oleh Yayasan Dokumentasi Sastra HB. Jassin (1996) ini membantu menguak kisah di balik wafatnya Amir Hamzah; peletak dasar kesusastraan Indonesia modern yang juga turut memperjuangkan gerakan persatuan untuk memerdekakan Indonesia. Meminjam kalimat A.Teeuw, seperti ditulis oleh Goenawan Mohamad dalam buku ini, tergambar kematian Amir Hamzah sebagai “lambang sedih tentang betapa tak bisa dipertemukannya masa lampau Melayu dengan masa depan Indonesia.”

Dengan membenamkan diri pada tiap halaman buku ini, akan terjawab tanya; wajah zaman sekeji apakah yang sesungguhnya mesti dibayar dengan ribuan nyawa, termasuk nyawa seorang Amir Hamzah?

Tengku Busu Pangeran Melayu
Amir Hamzah bukanlah sekadar “bujang Melayu” atau “Anak Langkat musafir lata” sebagaimana yang ia sebut dengan rendah hati untuk mengidentifikasikan diri dalam sajak-sajaknya. Ia seorang aristokrat Kesultanan Langkat, sebuah kesultanan di pesisir timur Sumatera. Ia anak dari Tengku Pangeran Muhammad Adil dan Tengku Mahjiwa.

Pada awal abad 20, di lingkungan yang sekarang bernama Indonesia, terdapat lebih dari 250 kerajaan. 25 di antaranya terletak di Sumatera Timur, seperti Kesultanan Deli, Langkat, Serdang, Asahan, dan kerajaan kecil seperti Bilah, Panay, atau Kualuh. Langkat adalah kesultanan terkaya dengan hasil perkebunan tembakau dan tambang minyak bumi di Pangkalan Berandan. Sultan Machmud, Sultan Langkat yang memerintah kala itu, adalah paman dari Amir Hamzah.

Terlahir 28 Februari 1911 di Tanjungpura, Langkat, Sumatera Timur, Amir Hamzah dikenal dengan panggilan “Tengku Bungsu” atau “Ku Busu”. Meskipun lahir dari keluarga bangsawan, Amir Hamzah lebih memposisikan diri sebagai orang biasa. Tengku, gelar kebangsawanan tersebut, tak pernah digunakannya. Dia menulis namanya sendiri dengan “Amir Hamzah” saja. Dalam pergaulan hingga dewasa, ia juga tak pernah menunjukkan status kebangsawanannya.

Dalam buku ini, Abdul Hadi W.M. juga menyatakan sikap egaliter Amir sebagaimana berikut.

“Penulis Jawa Kuno memandang diri mereka sebagai Mpu yang memiliki kekuatan spiritual berkat yoga dan tapa bratanya, sehingga disanjung dan disegani masyarakatnya, dan mendapat pujian dari raja-raja dan kaum bangsawan. Penulis modern memandang dirinya sebagai Ahasveros yang dikutuk dan disumpahi Eros (dewa cinta) dan akhirnya menjadi pengembara yang terasing dari Tuhan dan manusia lain. Penulis-penulis Melayu memandang diri mereka sebagai faqir, dagang, atau anak hulubalang (yang tak takut pada tombak Jawa, kata Hamzah Fansuri). Amir Hamzah menyebut diri sebagai ‘musafir lata’, yang artinya kurang lebih sama dengan anak dagang.”

Prinsip kesetaraan yang selalu digenggam Amir memang dikenang banyak orang, termasuk sahabatnya Achdiat K. Mihardja. Ia ingat sekali kalimat Amir berikut ini.

“Saya tidak suka makan-makan di restoran. Saya lebih suka di warung nasi biasa saja di tepi jalan. Di sana lebih enak, dan tidak kaku. Kita bisa makan sambil mendengarkan percakapan dan senda gurau Pak Kromo dan Mbok Cipto yang sederhana itu,” ucap Amir pada Achdiat saat bersepeda dari Solo ke Borobudur. Malam harinya, Amir pun tak mau menginap di pesanggrahan atau di rumah lurah.

“Biarlah kita menginap di rumah petani saja,” ucap Amir.

Nama “Hamzah” yang dimiliki Amir diambil dari nama sang kakek dari pihak ayah, Tengku Hamzah, yang tak lain adalah saudara kandung Tengku Abdul Aziz Abdul Jalil Rakhmatsjah, raja Langkat yang berkuasa pada periode1893-1927. Sementara, nama Amir Hamzah secara keseluruhan dirujukkan sang ayah pada karya sastra Melayu klasik, Hikayat Amir Hamzah; sebuah hikayat tentang kepahlawanan paman Nabi Muhammad.

Amir kecil tumbuh dalam keluarga kerajaan yang amat mencintai sastra Melayu. Ayahnya, yang pada masa itu mempunyai kedudukan sebagai bendahara di Kesultanan Langkat, adalah seorang terpelajar yang memiliki minat tinggi pada budaya baca. Di rumahnya, sang ayah mengelola perpustakaan dan sering mengadakan diskusi. Seringkali ayahnya membaca hikayat-hikayat Melayu lama, macam Hikayat Amir Hamzah, Bustanus-salatun, dan Qususul Anbia.

Pada 1918 Amir masuk sekolah dasar berbahasa Belanda, “Langkatsche School” (kemudian dikenal sebagai Hollandsch-Inlandsche School, HIS). Sekolah yang mempunyai tujuh tingkatan kelas ini didirikan oleh Sultan Langkat, Tengku Abdul Azis, pada 1900, dengan mendatangkan guru-guru dari negeri Belanda. Sore harinya, Amir belajar mengaji di Maktab Putih; sebuah rumah besar bekas istana Sultan Musa, di belakang Masjid Azizi, Langkat.

Amir adalah anak manis kesayangan semua orang. Baik di sekolah maupun di tempat mengaji, ia menjadi murid yang terpandai dan kerap dijadikan teladan.

“Bila kami anak-anak yang nakal ini bertengkar dan bertumbuk, maka Amirlah yang selalu menjadi juru damainya,” kisah Saidy Hoesni, teman Amir semasa kecil.

Pada usia sekitar 15 tahun, Amir sudah tampak sangat tertarik pada sastra dan bahasa Melayu, betapapun sejak sekolah dasar sampai sekolah tinggi dia belajar di sekolah Belanda. Ia menulis dalam bahasa Melayu dengan amat baik. Apalagi, lingkungan Tanjungpura, yang penduduknya kebanyakan berasal dari Siak, Kedah, Selangor, dan Pattani, sangat mendukung perkembangan sastra Melayu.

Pada Agustus 1925, Amir melanjutkan sekolahnya ke MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, setingkat Sekolah Menengah Pertama) di Medan pada tingkatan “Voorklas” (kelas pendahuluan). Setelah tahun kedua, Amir meminta dipindahkan ke Jakarta dan meneruskan kelas 2 di Christely ke MULO “Manjangan” hingga tamat pada 1929.

Amir meninggalkan lingkungan yang membesarkannya dalam ketaatan Islami dan beralih menjadi murid partikulir golongan Kristen di sekolahnya. Setelah tamat dari MULO di Jakarta, Amir melanjutkan sekolahnya ke AMS (Algemeene Middlebare School, setingkat Sekolah Menengah Atas) di Solo pada 1929-1932. Ia kembali merantau untuk bersekolah dan melewati tahun-tahun pembentukan kepribadiannya di tempat yang jauh dari tradisi Melayu.

Sejak mengambil jurusan Sastra Timur di Solo, Amir mulai menulis sajak. Di sini perkembangan kepenyairan Amir makin terbentuk. Amir menyerap semua pendidikannya tanpa kehilangan akar Melayunya. Di tengah pengarang-pengarang sebelum dan sezamannya yang berorientasi ke Barat, adalah Amir Hamzah yang memberikan wawasan ketimuran pada sastra Melayu-Indonesia dengan mengenalkan sastra Persia, India, Tiongkok, Jepang, dan Turki melalui terjemahan-terjemahannya.

Di Solo, terbentuk hubungan pribadi yang dekat antara Amir Hamzah, Armijn Pane, dan Achdiat K. Mihardja, sesama siswa AMS Solo. Meski lebih sering menyendiri, Amir dikenal sebagai kawan yang riang, sederhana, dan juga berdisiplin. Gaya berpakaiannya sangat konservatif.

“Tiga tahun lamanya papan tulis di muka kelas melihat Amir di dalam jas tutup dan pantalo runcingnya yang terlalu tinggi itu,” kenang Achdiat K. Mihardja.

Namun demikian, Amir sempat dengan gemilang memerankan tokoh Syamsul Bahri dalam cerita Siti Nurbaya karya Marah Rusli yang disusun oleh Armijn Pane untuk dipanggungkan.

Minat kesusasteraan dan obsesi kepenyairan Amir yang sudah bertunas dalam nuansa tradisional Melayu mendapatkan dinamika dan orientasi yang luas selama di Solo. Sajak-sajak pertamanya terhimpun dalam Buah  Rindu. Ajip Rosidi memandang Buah Rindu sebagai latihan Amir untuk kemudian menulis Nyanyi Sunyi.

Ajip Rosidi mencatat bahwa dalam karyanya, Amir banyak menggunakan kata-kata lama, yang diambilnya dari bahasa Melayu dan Kawi serta bahasa-bahasa lain, seperti Jawa dan Sunda. Kata-kata itu digunakan demi persamaan bunyi atau juga berfungsi sebagai perlambang. Achdiat mengungkapkan, pengaruh bukan-Melayu yang tidak sedikit dalam sajak Amir merupakan eksperimen-eksperimen penting yang paralel dengan semangat pembaruan bahasa.

Chairil Anwar pun mengenang sajak Amir dengan pendapat yang tak jauh berbeda dengan Achdiat.

“… susunan kata-kata Amir bisa dikatakan destruktif terhadap bahasa lama, tetapi suatu sinar cemerlang untuk gerakan bahasa baru.”

Akar Melayu Amir yang kokoh dimanfaatkannya sebagai penunjang. Apa yang ditulis Amir melulu adalah apa “yang sesuai dengan getaran sukmanya”. Amir tak pernah sibuk memihak pada masa lalu maupun pada modernitas.

Jika Sutan Takdir Alisjahbana dengan mudah memberikan kata putus pada apa yang disebutnya “masa yang silam” dalam suatu pematah-arangan, Amir tak bisa. Ia menganggap sejarah mestilah kontinuitias.

Di sisi lain, Goenawan Mohamad menyebut bahwa ada bentuk kesetiaan baru yang tumbuh di dalam sajak Amir, yang bernama nasionalisme, dan ini bukan penjelmaan pikiran abad yang silam.

Di masa itu, memang belum banyak pemuda terpelajar yang menyair dalam bahasa Indonesia. Kalaupun ada, biasanya dalam bahasa Belanda. Masa itu, bahasa Indonesia yang berdasarkan bahasa Melayu baru saja dijadikan “bahasa persatuan”. Alhasil, banyak yang mempertanyakan mengapa Amir menulis sajak dalam bahasa Indonesia. Untuk itu, Amir hanya menjawab,

“Habis dalam bahasa apa aku harus berlagu?”

Betapapun bahasa Melayu menjadi lingua franca bagi kawasan Asia-Pasifik, bahasa Indonesia memang barang baru bagi kebanyakan kaum terpelajar di tanah Jawa. Tetapi bagi Amir Hamzah, bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu itu justru merupakan bahasa ibunya sendiri.

Dalam sepucuk suratnya pada Armijn Pane, November 1932, Amir menunjukkan kecintaannya terhadap bahasa Melayu.

“Engkau kudengar telah menjadi Guru sekarang, apa yang kauajarkan? Bahasa Melayu tentu, baik-baik Pane, jangan kau lipu-lipukan bahasa yang semolek itu.”

Dorongan lain yang memicu Amir menulis sajak dalam bahasa Indonesia tentulah rasa nasionalisme atau kesadaran kebangsaan, yang hawanya menghangat di kota Solo, sumber dinamika politik modern yang memicu pergerakan kebangsaan menuju Indonesia merdeka.

Secara psiko-politis, Solo dewasa itu bukan kota yang “tenang-tenang saja”. Di Solo, pada 1912, lahir partai politik pertama, Sarikat Islam, dan juga gerakan komunis H. Misbach. Sampai meninggalnya Sultan Jawa Paku Buwono X, Solo amat membara dalam pergerakan kebangsaan. Di kota ini pula terkemuka gerakan kelompok “aristokrat revolusioner”.

Tengku Amir Hamzah (duduk, kedua dari kiri) bersama kawan-kawan Perguruan Tinggi Ilmu Hukum di Batavia, Juni 1934. Foto www.tengkuamirhamzah.com

Semangat persatuan pada masa itu sangat meluap-luap. Semangat provinsionalisme sudah tak laku lagi. Meski bukan bersifat utusan atau perwakilan, mereka yang ada di tanah Jawa dan berasal usul dari negara masing-masing, menghimpun diri dalam apa yang disebut Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Selebes, Pemuda Indonesia, Sekar Rukun, untuk kemudian dilebur dalam satu fusi Indonesia Muda.

Amir, yang kala itu menjabat sebagai ketua cabang Solo, membuka sendiri kongres peleburan menjadi Indonesia Muda itu. Ketika perkumpulan tersebut menerbitkan majalah Garuda Merapi, Amir pun menjadi redakturnya. Dalam pergaulan di Solo, Amir betul-betul dikenal sebagai nasionalis sejati.

Demi melanjutkan kuliahnya,  Amir kembali hijrah ke Jakarta. Di sini ia belajar di sekolah tinggi hukum (Recht Hoge School, RHS). Di sela kegiatan kuliah, ia mengajar di sekolah Perguruan Rakyat di Jakarta, sebuah lembaga pendidikan dibawah sekolah Taman Siswa yang kian memantapkan semangat nasionalisme Amir.

Di samping itu, bersama Sutan Takdir Alisjahbana dan Armijn Pane, Amir Hamzah menerbitkan majalah Pujangga Baru (1933), yang kelak menandai babak baru sejarah sastra Melayu-Indonesia. Majalah ini kemudian menjadi wadah perjuangan para tokoh pergerakan kemerdekaan; sebuah lubang bernafas baru untuk gerakan politik Indonesia yang saat itu terus dipersempit.

Tokoh-tokoh senior seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Sutan Syahrir dan lainnya kala itu telah diringkus dan diasingkan oleh pemerintah Belanda. Politieke Inlichtingen Dienst (PID), Polisi Rahasia Belanda, semakin ketat mengintai gerakan pemuda. Saat itu, Amir menjabat Sekretaris Indonesia Muda Pusat.

Setiap minggu, para pemuda pergerakan dipanggil dan diinterogasi oleh PID, termasuk Amir. Ia dianggap sebagai salah satu pemuda “berbahaya”. Tanpa diketahui Amir, pemerintah Belanda di Jakarta segera mengirim kawat rahasia pada Gubernur “Oostkust van Sumatera” yaitu B.C.C.M.M. Van Suchtelen, meminta Sultan Langkat memanggil Amir untuk pulang ke Langkat karena tindakan-tindakannya di Jakarta membahayakan stabilitas keamanan Belanda.

Pada saat bersamaan, Amir kala itu sedang mengalami kesulitan keuangan. Kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Ia harus membiayai sendiri kuliahnya, sedangkan pendapatan sebagai guru di Perguruan Rakyat tidaklah memadai. Sementara, kiriman dari Langkat datang tak lagi teratur. Surat kakak-kakaknya yang ia terima hanya berisi ejekan, mencibir si bungsu yang dalam pekerjaan dan tulisan-tulisannya sepertinya sedang berambisi untuk menjadi seorang pemimpin besar.

Tiba-tiba, tanpa Amir ketahui sebabnya, mendadak datang kiriman uang dari Langkat untuk ongkos pulang secukupnya. Seperti sudah mendapat firasat sebelumnya, Amir segera menelegram kekasihnya. Kekasih Amir adalah Ilik Sundari, orang Solo pemeran Siti Nurbaya yang menjadi lawan mainnya sewaktu mementaskan teater di Solo. Selama menjalin kasih dengan Amir, Ilik sempat diperingatkan ayahnya untuk tidak menjadi pungguk merindukan bulan mengingat Amir adalah Pangeran Melayu.

Ketika Amir mesti kembali ke Langkat, Ilik saat itu sedang menempuh studi di Lembang. Dalam telegram, Amir memberitahu bahwa ia akan pulang dan tak dapat berlibur dengan Ilik ke Majalengka.

Sekembali ke Jakarta, wajahnya Amir tak lagi ceria. Sultan Langkat, pamannya yang kemudian membiayai kuliah Amir, sudah berpesan untuk memusatkan diri pada kuliah, mengurangi aktivitas sebagai kaum pergerakan, dan jangan suka main wanita karena dapat merusak citra istana Langkat. Sejak itu, Amir pun membatasi pergaulannya.

Pada 1935, Amir diminta mendadak kembali pulang ke Langkat. Ia diminta untuk menikah dengan putri sulung Sultan Langkat, Tengku Putri Kamaliah. Hati Amir remuk membayangkan harus meninggalkan Ilik. Perahu hidup Amir yang selama itu melancar dengan bebasnya, seolah tak bertujuan, kini harus memilih arah pulang.

Dengan gundah Amir berkereta ke Lembang untuk menjemput Ilik guna berlibur untuk terakhirkali ke Majalengka. Setelah itu, mereka berdua ke Solo karena Amir ingin berpamitan dengan keluarga Ilik. Di Solo, keluarga Ilik menggelar selamatan kecil-kecilan semata-mata untuk menyatakan restu mereka atas pernikahan Amir di Langkat.

Di Langkat, pesta pernikahan Amir pun digelar meriah selama tujuh hari tujuh malam. Amir mendapat gelar Tengku Pangeran Indra Putera. Dari pernikahannya, Amir memperoleh seorang anak bernama Tengku Tahura Alautiah.

Sejak itu, kreativitas Amir meredup. Konsentrasinya menulis diserap oleh pekerjaannya sebagai petinggi kerajaan bidang ekonomi, yang dahulu sempat diejeknya sendiri sebagai “tukang sukat beras”. Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945), Amir merangkap tugas sebagai Ketua Pengadilan Kerapatan Kerajaan Langkat.

Istana Kesultanan Langkat di Tanjungpura yang kelak dirusak dan hancur. Foto: www.massahar-tiga.blogspot.com

Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kalah tanpa syarat kepada Eropa. Perang Dunia II berakhir. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta langsung berkumandang ke seluruh dunia namun tak sampai hingga pelosok negeri di Indonesia.

Gubernur Pertama dari Republik Indonesia yaitu Mr. Teuku M. Hassan, mengangkat Amir sebagai Wakil Pemerintah Republik Indonesia untuk daerah Langkat dengan berkedudukan di Binjai, melalui surat ketetapan Gubernur Nomor 5 Tanggal 29 Oktober 1945.

Pengangkatan ini berdasarkan pada pertimbangan perjuangan Amir semasa muda hingga revolusi kemerdekaan. Dalam kedudukan sebagai Wakil Pemerintah Republik Indonesia, Amir sempat melantik Batalyon TKR (Tentara Keamanan Rakyat) pertama, Divisi Gajah di Binjai. Pada pelantikan itu Amir memberikan pidato yang membangkitkan semangat juang dan rasa keadilan.

Pada 30 November 1945, Sultan Langkat menerima ultimatum dari kelompok Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) yang menuntut pengakuan kesultanan atas Republik, menghapuskan semua hubungan dengan Inggris dan Netherlands-Indies Civil Administration (NICA), dan penyerahan dua per tiga dari seluruh senjata kepada Pesindo.

Sultan Langkat pun pada 4 Desember 1945 menyatakan dukungan dan sumbangan sejumlah 10 ribu gulden pada perjuangan Republik. Pada waktu yang sama, bendera merah putih telah dikibarkan pula oleh Sultan Serdang dan Sultan Asahan. Hanya Sultan Deli yang masih menginginkan suatu hubungan langsung dengan Belanda di bawah seorang komisaris tinggi, dan menempatkan raja-raja Melayu di luar setiap bentuk negara Indonesia.

Dengan terpilihnya Sutan Syahrir menjadi ketua Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) lalu Perdana Menteri, mulai timbul pertanyaan mengenai bentuk republik. Apakah yang terbaik adalah Komite Nasional Indonesia (KNI) ataukah kerajaan, ataukah suatu bentuk kombinasi dari keduanya, yang akan menjadi bentuk pokok pemerintahan di kota-kota.

Melihat harmonisnya hubungan Republik dengan Kesultanan Yogyakarta, sebagai Ketua KNI Sumatera Timur, Luat Siregar membulatkan sikap agar raja-raja kala itu menerima semangat demokrasi atau menyingkir. Ia meminta Sultan Langkat memprakarsai dan menjadi tuan rumah suatu konferensi kerajaan yang akan membahas masalah ini di Tanjung Pura.

Pada 3 Februari 1946, dilakukanlah pertemuan dengan sultan-sultan tersebut. Dalam banyak pernyataan pemimpin itu, senantiasa ditekankan mengenai pengakuan dan kedudukan otonomi para raja itu sebagaimana pengakuan Soekarno kepada Sultan Solo dan Sultan Yogya di tanah Jawa.

Sementara itu, para pemuda kian tak sabar dengan keraguan sultan-sultan untuk mendukung Republik. Terbersit berita bahwa kesultanan tertentu telah memperkuat diri dengan senjata sekutu. Di tengah berita yang simpang siur, pemuda menuntut segera ditukarnya daulat raja dengan daulat rakyat. Akibat pengaruh perkembangan politik di Jawa, yaitu terbentuknya koalisi Persatuan Perjuangan pimpinan Tan Malaka, maka gerakan lapisan pemuda menjadi lebih radikal. Suasana revolusi sosial mulai dihembuskan oleh laskar pemuda.

Suasana ini tak ayal menimbulkan diskredit kepada para bangsawan di daerah yang dituduh sebagai “kaki tangan NICA”.

Tatkala Gubernur Sumatera Timur, Mr. Moehammad Hasan baru saja melakukan perjalanan keliling ke seluruh Sumatera untuk melakukan konsolidasi, revolusi sosial meletus di Sumatera Timur. Tekanan ditujukan kepada orang-orang yang dituduh feodal. Para pelakunya meluas, mencakup seluruh mereka yang pro Republik, tak pandang aliran politik, baik “kiri” maupun “kanan”.

Revolusi sosial ini dimulai pada 3 Maret 1946 malam di Brastagi, dengan menangkap 17 Raja Urung dan Sibayak serta mengasingkan mereka ke Aceh Tengah. Raja Panay beserta keluarganya juga ditangkap dan dijarah hartanya. Raja Raya dibunuh di jembatan besar. Raja Purba dan Raja Silimakuta dilindungi TKR, tapi rumah dan anggota keluarganya tak luput dari hajaran massa. Seluruh keluarga dan harta benda Kerajaan Asahan dihabisi, meskipun rajanya lolos dan akhirnya berlindung pada sebuah pos tentara Jepang.

Lima kerajaan kecil Labuan Batu tak ketinggalan dihabisi. Sultan Kualuh hilang. Tengku Hasnan, Tengku Long, serta seluruh keluarganya dipenggal kepalanya. Di sisi lain, Istana Sultan Deli sempat dilindungi oleh pasukan Sekutu. Sultan Serang dan petinggi lain hanya ditahan di istananya di Perbaungan dalam keadaan baik.

Sementara itu, Sultan Langkat tidak meminta perlindungan Sekutu maupun Jepang karena mengandalkan jaminan dari dr. M. Amir, Wakil Gubernur Sumatera Utara. Alhasil, pasukan Pesindo pun menangkapi sejumlah tak kurang dari 21 orang istana, termasuk Tengku Amir Hamzah.

Amir diciduk oleh Laskar Pesindo pada 7 Maret 1946 dengan mobil pick up. Berbaju kemeja putih lengan panjang, ia sempatkan melambaikan tangannya pada orang-orang yang ingin menyalaminya di jalan. Bersama tahanan lain, Amir dikumpulkan di Jalan Bonjol, Binjai, lalu dikirim ke perladangan Kuala Begumit untuk menjalani hukuman.

Anehnya, beberapa orang pemuda ternyata sempat mendatangi Tengku Kamaliah, istri Amir, untuk memintakan apa-apa yang kiranya perlu dikirimkan kepada Amir di tahanan. Tengku Kamaliah pun mengirimkan sehelai kain sarung, sepasang teluk belanga putih, Al-qur’an kecil, dan nasi goreng di antara serantang makanan.

Di Kuala Begumit, pakaian Amir dilucuti, diganti dengan celana goni. Para tahanan diperintahkan menggali lubang; lubang kuburan mereka sendiri.

Satu demi satu para tahanan ditutup rapat matanya. Tangan diikat kuat ke belakang.

Sang algojo ternyata tak lain adalah Mandor Iyang Wijaya, pelatih kesenian dan silat kuntau di Istana Langkat, yang juga merupakan kesayangan Amir. Sebelum melakukan eksekusi, ia mengabulkan permintaan terakhir Amir. Amir hanya meminta dua hal. Pertama, ia meminta tutup matanya dibuka karena ingin menghadapi ajalnya dengan mata terbuka. Kedua, Amir meminta waktu untuk salat sebelum hukuman dijatuhkan. Kedua permintaan Amir ini dikabulkan.

Usai salat, Sang Pujangga pun menerima ajalnya. Ia pergi menghadap sang Khalik dalam usia 35 tahun. Kepalanya putus.

Kisah ini lalu terungkap dalam pemeriksaan kepolisian dan persidangan atas dua tersangka kasus anggota polisi yang ikut terbunuh kala itu, Phillips Simanjuntak. Sementara, hilang atau terbunuhnya Amir Hamzah sendiri tidak pernah diperkarakan atau disidangkan dalam pengadilan.

Amir Syarifuddin langsung dikirim ke Medan untuk secepatnya mempelajari laporan dan mengatasi keadaan mendesak agar tidak menimbulkan citra buruk terhadap eksistensi Indonesia secara nasional. Pimpinan TKR, A. Tahir, mengambilalih pemerintahan untuk mengatasi suasana. Namun, ratusan “Tengku” telah terlanjur tinggal nama di Sumatera Timur.

Pada November 1949, penggalian kuburan massal di Kuala Begumit dilakukan. Satu di antara beberapa lobang yang digali, selain berisi kerangka manusia, ditemukan sebentuk cincin emas bermata nilam, warna bunga kecubung, dan seuntai jimat dari benda timah milik Amir. Dalam pemeriksaan di pengadilan, Mandor Iyang Wijaya, juga mengaku telah melakukan pemancungan atas leher puluhan manusia di Kuala Begumit, termasuk di antaranya pujangga Amir Hamzah.

Dari Medan, kerangka Amir pun dibawa ke Tanjungpura, disemayamkan di rumah rendah Rantau Panjang dan dikebumikan selayaknya menurut agama Islam di samping Masjid Azizi, Tanjungpura, Langkat, dekat makam ibu bapaknya.

Sebuah dokumen Belanda memperkirakan bahwa revolusi sosial ’46 ini menelan korban pembunuhan sebanyak 1200 orang di Asahan. Belum lagi terhitung di daerah lainnya.

Mengenai hal ini, Anthony Reid menyebutkan secara lebih khusus bahwa perencanaan kudeta ini dilakukan suatu kelompok radikal di dalam tubuh Persatuan Perjuangan yang mencakup pimpinan Pesindo, Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Tengku Tahura, anak tunggal Amir Hamzah, mengatakan bahwa dirinya sudah biasa melihat para pemuda Pesindo bergerak seraya meneriakkan yel-yel perjuangan yang bernada anti kerajaan di depan istana.

Berdasarkan cerita ibunya, pada suatu hari Sultan Langkat memanggil Amir. Sekembali dari pertemuan itu, wajah Amir amat tegang dan gelisah. Ia diam sama sekali. Amir pun bercerita pada istrinya bahwa di mata Sultan, Amir dianggap cenderung bersikap sebagai bupati Indonesia ketimbang sebagai Pangeran Langkat. Sultan Langkat menuduh para pemuda pejuang, yang adalah teman-teman Amir, punya rencana membunuh dirinya. Amir tak percaya begitu saja tuduhan Sultan, dan minta waktu untuk menyelidikinya dahulu.

Belum sempat melaporkan hasil penyelidikannya, di bawah tekanan Sultan Langkat, Amir Hamzah, sebagai penguasa Binjai, dipaksa membubuhkan tandatangan untuk menangkap Achmad Chiari, kawannya yang dituding akan membunuh Sultan. Padahal, Amir baru saja mendapat informasi dari Achmad Chiari bahwa informan Sultan yang menyebut bahwa Sultan akan dibunuh perlu diragukan sikap politiknya. Praktik adu domba telah terjadi.

Amir pun bersiasat. Setelah menandatangani surat itu, Amir memberitahu kepada para pemuda, teman-temannya, agar segera melarikan diri setelah ditangkap. Karena Amir, teman-temannya dapat terselamatkan. Namun sayangnya, setelah itu, Amir dipandang oleh para pejuang Republik sebagai tokoh feodal yang berbahaya. Pandangan inilah yang kemudian merenggut nyawanya kemudian.

Tengku Amir Hamzah. Gambar: sampul buku Amir Hamzah Sebagai Manusia dan Penyair.

Sehari sebelum penculikan Amir, Tengku Noyah, kakak perempuan Tengku Amir Hamzah, diberitahu oleh seorang laskar pemuda bahwa Amir akan ditangkap. Segera setelah berita diterimanya, Tengku Noyah mendatangi Amir untuk memberitahukan informasi itu.

Namun alih-alih panik, Amir menjawab tenang.

“Lari dari Binjai patik pantang. Patik adalah keturunan Panglima, kalah di gelanggang sudah biasa. Dari dahulu patik merasa tiada bersalah kepada siapa. Jadi salah besar dan tidak handalan, kalau patik melarikan diri ke kamp NICA di Medan. Sejak Sumpah Pemuda, patik ingin merdeka.”

Sang Pujangga memang tidak pernah dapat memihak. Zaman yang dihadapi seorang Amir Hamzah adalah zaman pertemuan dari berbagai pengaruh.

Goenawan Mohamad melihat tragedi Amir sebagai polemik kebudayaan yang bergolak di dalam batin seorang Amir Hamzah. Amir menjadi saksi dari suatu zaman transisi yang konflik-konfliknya tidak berada di luar dirinya, tetapi di dalam diri.

Amir memang seperti ditakdirkan sebagai tempat bertemunya simpul berbagai pertentangan. Ia adalah sosok yang menghadapi konflik hampir sepanjang hayatnya, baik konflik batin, konflik budaya, maupun konflik politik, sesuai dengan larik sajak yang pernah ditulisnya,

“Hancur badanku, lahir badanku, dari gelombang dua berimbang, akulah buih dicampakkan tepuk, akulah tisik rampatan mega, suara sunyi di rimba raya— Akulah gema tiada berupa.”

Sejak ia merantau ke Jakarta pada 1928, Amir seakan terombang-ambing antara tanah kelahiran yang ia cintai dan daerah baru yang penuh harapan. Dia berada di antara rasa sakit meninggalkan kampung halamannya dan rasa gembira menginjakkan kaki di tanah baru.

Ia selalu berada di tengah; antara tradisi dan modernisasi, Timur dan Barat, adat dan kebebasan individu, feodalisme dan demokrasi, masa lampau dan masa depan, Melayu dan Indonesia. Dan, Amir selalu berupaya merawat kesinambungan antara keduanya, sebagaimana dalam sajaknya, “Hatiku bertjabang dua”.

Nama Tengku Amir Hamzah kini telah dilihat tidak hanya dalam prestasi kepenyairannya, akan tetapi sebagai lambang kemelayuan, kepahlawanan, juga keislaman. Anthony H. Johns, menyebut Amir Hamzah dalam satu tarikan nafas, yaitu sebagai “Pangeran Melayu, Penyair Indonesia”.

Amir Hamzah pun tak dapat hanya dilihat sebagai anggota dari suatu kelompok atau angkatan. Ia seolah-olah tumbuh dan menonjol karena dirinya sendiri, tak terkait dengan suatu kelompok atau kecenderungan apapun.

Ia yang dijuluki Raja Penyair Pujangga Baru sudah mewariskan sekitar 160 karya berupa lima puluh sajak asli, 77 sajak terjemahan, 18 prosa liris asli, satu prosa liris terjemahan, tiga belas prosa asli, dan satu prosa terjemahan. Karya-karyanya yang terkenal terkumpul dalam antologi Buah Rindu (1941) dan Nyanyi Sunyi (1937). Selain itu, ia menerbitkan pula sekumpulan sajak terjemahan dari negeri tetangga, seperti Jepang, India, Arab, Persia, dan lain-lain dalam antologi Setanggi Timur (1939) dan terjemahan Bhagawat Gita yang dipetik dari Mahabarata.

Atas karyanya yang gemilang, A. Teeuw menyebutnya sebagai, “the only pre-war poet in Indonesia whose works reaches international level and is of lasting literary interest” (satu-satunya penyair sebelum masa perang di Indonesia yang karya-karyanya berkelas internasional dan abadi).

Atas usulan masyarakat, karena telah mengembangkan kebudayaan, khususnya kesusastraan, Tengku Amir Hamzah akhirnya ditabalkan menjadi Pahlawan Nasional sejak 10 November 1975 berdasarkan Surat Keputusan Presiden No.106/TK Tahun 1975. Dunia mengakui, bahwa seluruh pengorbanan dan prestasi yang telah dicapai takkan bisa turut terpancung bersama jasadnya. Semua penghargaan ini seakan mengamini bahwa hanya dengan tragedi kita tahu apa atau siapa yang seharusnya kita hargai.

Kematian Tengku Amir Hamzah adalah ironi sebuah revolusi yang tak pernah dapat diramalkan jangkauannya. Di satu pihak, ia adalah wakil yang harus melindungi Sultan dan kebesaran kerajaan, tapi di pihak lain ia adalah bupati Indonesia yang seharusnya bergabung dengan massa untuk memimpin revolusi. Inilah fakta sejarah, betapa kejamnya sebuah revolusi yang tak pernah mengenal siapa lawan dan siapa kawan.

Peristiwa kematiannya menjadi semacam dosa yang harus dipertanggungjawabkan bangsa ini. Tapi, siapa pula yang dapat dipandang bertanggungjawab atas suatu revolusi yang bergerak macam bola api?

Darah Garuda. Foto-foto: www.merahputihthefilm.com.

“Kalian tidak akan bisa bertahan satu minggu tanpa kami,” ujar  Major Van Gaartner. “Muslim, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Java, Bali, Batak, China…. Kalian akan saling membunuh.”

“Setelah kami membunuh kalian,” jawab Dayan.

Dialog antara seorang komandan pasukan Belanda dengan pejuang kemerdekaan asal Bali yang tengah tertangkap itu muncul dalam film “Darah Garuda”. Film yang diluncurkan pada September 2010 tersebut merupakan bagian kedua dari trilogi Merah Putih, sebuah epos perang revolusi kemerdekaan Indonesia.

Film berlatar 1947 yang disokong oleh Hasyim Djojohadikusumo, putera seorang tokoh perlawanan dari Pemerintah Republik Rakyat Indonesia (PRRI) di Sumatera-Sulawesi, memang mengejutkan. Percakapan Van Gaartner, diperankan Rudy Wowor, dengan Dayan, dilakoni Teuku Rifnu Wikana, adalah salah satu contoh bahwa film ini hendak memberikan semacam sengatan kesadaran terhadap khalayak perihal bagaimana berdirinya sebuah negara bernama Indonesia.

Ya, Indonesia memang dibangun oleh negeri-negeri yang sudah terlebih dahulu ada. Negeri-negeri tersebut, jauh sebelum kedatangan orang-orang Eropa, sudah memiliki peradaban atau sistem nilai. Hanya saja, sebelum kedatangan Eropa, tidak ada konsep persatuan diantara negeri-negeri tersebut. Dan, entahlah, apakah Belanda sudah mengetahui watak ketidakharmonisan di antara negeri-negeri tersebut ketika Van Gaartner mengucapkan “kalian akan saling membunuh”?

Para gerilyawan pro Indonesia ditangkap gerilyawan Islam di Jawa Barat.

Jawaban Dayan “Setelah kami membunuh kalian,” juga tak kalah menariknya. Apakah itu maksudnya memberikan pembenaran terhadap apa yang dilihat oleh Belanda? Yang jelas, hingga saat ini, Indonesia memang masih didera oleh sekian banyak konflik terkait identitas, baik secara terang-terangan dan brutal, seperti yang terjadi di Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, atau yang mengendap di dalam batin dan siap meledak, seperti Jawa, Sunda, Batak, Papua, Aceh, Buton, atau Riau.

Dalam kondisi tidak ada konsep persatuan di antara negeri-negeri tersebut, membangun imajinasi tentang Indonesia tentu bukan perkara mudah. Empat tokoh di film ini, yakni Thomas (Donny Alamsyah, Manado, Kristen), Amir (Lukman Sardi, Jawa, Islam), Marius (Darius Sinatrya, Batavia), dan Dayan (Teuku Rifnu Wikana, Bali, Hindu), adalah simbol dari keberagaman tersebut. Mereka, yang di daerahnya masing-masing mengalami penyiksaan oleh kulit putih, disatukan untuk satu kepentingan: mengusir Belanda. Slogannya adalah to become free, they become one.

Para tokoh ini, yang selamat dari pembantaian Belanda pada film terdahulu, Merah Putih, kemudian diberi tugas yang amat penting oleh salah seorang komandan dalam pasukan Jenderal Sudirman. Perintahnya tak main-main: menyusup ke garis belakang musuh di daerah Jawa Barat untuk menghancurkan proyek pembangunan bandara Belanda; menghancurkan ambisi penyerangan mematikan Jenderal Van Mook dari Belanda.

Kyai, pimpinan gerilyawan Islam, sempat bimbang untuk menentukan nasib gerilyawan pro Indonesia yang ia tangkap.

Dalam perjalanan di Jawa Barat, keempatnya bertemu dan ditangkap oleh gerilyawan Islam. Meski juga sedang melawan Belanda, mereka tampak alergi dengan apa yang disebut Indonesia. Selain persoalan perbedaan etnik tadi, adegan ini seakan mencatat bahwa imajinasi tentang Indonesia berada di antara bayang-bayang perbedaan yang prinsipil.

“Sumatera, Jawa, Celebes, Borneo, itu aku tahu. Tapi Republik Indonesia, mana?” kata seorang gerilyawan Muslim di Jawa Barat.

Pertanyaan materil semacam ini lantas dijawab secara abstrak, tepatnya dari perspektif cita-cita akan adanya sebuah negara baru.

“Republik Indonesia tempat orang-orang merdeka, Bung, dimana anak-anak kita tidak perlu tunduk terhadap orang kafir,” jawab Amir.

Gemas karena melihat ada yang tidak memihak pada apa yang dibayangkan sebagai Indonesia, Thomas pun berang.

“So lama ngana jadi anjing Belanda?”

Sontak geriyawan Islam tadi marah. Ia mengacungkan senapannya ke arah Thomas.

Thomas, pejuang asal Manado, mencelat akibat ledakan bom.

“Aku bukan kacung siapa-siapa dan bukan anjing siapa-siapa! Aku hanya mengabdi kepada Allah Subhana Wa Taala!” Mata sang gerilyawan mendelik berang.

Percakapan ini kemudian berlanjut antara Amir dan Kyai, diperankan Alex Komang, pimpinan gerilyawan Islam. Keduanya berdialog soal anti penindasan berdasarkan surat-surat di Al-Quran. Percakapan itu diakhiri oleh sang kyai dengan sebuah pertanyaan.

“Apa kau benar-benar yakin bahwa Allah akan merestui republik ini?”

Pertanyaan Kyai tak dijawab oleh para tentara. Malah, yang terdengar justru suara petir yang menggelegar. Dan wajah Amir tampak bingung dan meragu.

Selain dialog-dialog yang memikat dan berwawasan sejarah, film ini cukup menggairahkan dari segi gambar. Suasana alam, kantor-kantor tempo dulu, pencahayaan, dan berbagai ledakan tampak begitu nyata. Penonton disuguhkan sebuah kualitas sinematografi yang patut diacungi jempol.

Meski demikian, film ini bukannya tanpa cacat. Salah satunya adalah persoalan dialek. Banyak percakapan yang sepertinya dialihbahasakan secara telanjang dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Dan yang tampak mencolok adalah tidak adanya bahasa Sunda saat para tokoh berada di Jawa Barat. Alih-alih berbahasa Sunda, di sebuah pasar malah terdengar gumaman-gumanan berbahasa Jawa dari masyarakat.

Selain itu, keganjilan juga tampak saat Amir, yang merupakan komandan pasukan, mengucapkan kata sayang pada istrinya. Tak terbayang ada seorang komandan berbicara semacam itu di depan pasukan. Apalagi, yang tengah terbangun adalah emosi serangan mematikan, bukan emosi domestik.

Terlepas dari kekurangan tersebut, apresiasi tinggi haruslah ditujukan pada Teuku Rifnu Wikana dan Donny Alamsyah. Aksi Dayan, yang lidahnya dipotong Belanda, sanggup mengguncang emosi siapapun yang melihat. Ia datang secara tak terduga di saat kawan-kawannya putus asa. Ekspresinya begitu tajam kala ia menusukkan kayu dari tengkuk hingga tembus ke mulut seorang Belanda yang sedang merangsek dengan senapan berat. Tanpa bicara, ia menunjukkan bagaimana sebuah persahabatan harus dijunjung.

Dayan, pejuang asal Bali, datang mendadak untuk menolong kawan-kawannya.

Hal serupa juga ditunjukkan oleh Thomas ketika ia hendak menghajar Marius karena disangka meninggalkan Dayan di antara pasukan Belanda. Pun, ekspresi tawa sekaligus tangis Thomas begitu kental kala melihat Marius datang membawa pesawat. Kedatangan Marius tak lama setelah Dayan tiba.

“Lihat itu,” kata Thomas pada Amir, Senja, dan Budi (Aldy Zulfikar) yang nyaris mati diberondong peluru Belanda. Tawa dan tangisnya bercampur. “Marius datang bawa pesawat.”

Film ini layak untuk ditonton oleh siapa saja yang rindu pada patriotisme kulit coklat. Dan film ini, bagi saya, mendorong orang untuk mempertanyakan sesuatu yang masih amat relevan untuk zaman ini: Apa kabar gerakan Islam itu? Mengapa kelak menjadi kesatuan layaknya militer? Dan, apa kabar nasib negeri-negeri di Indonesia?