Home Featured Institut Peradaban Aceh: Hapuskan Hari Kartini

Institut Peradaban Aceh: Hapuskan Hari Kartini

217
5
Berita tentang Kartini di koran Jepang, Asia Raya, pada 21 April 1943. Gambar-gambar: Institute for War, Holocaust and Genocide Studies.

Institut Peradaban Aceh meminta pemerintah pusat Indonesia untuk menghapus apa yang selama ini disebut Hari Kartini. Peringatan yang jatuh pada 21 April tersebut dianggap tidak saja melanggar asas keberagaman dalam kehidupan bernegara, tetapi juga sebagai upaya menghilangkan nilai-nilai perjuangan perempuan Aceh.

21 April 1879 adalah hari lahir dari seorang perempuan Jawa bernama Raden Ajeng Kartini. Dia merupakan putri dari istri pertama Bupati Jepara, Raden Mas Adipati Ario Sosroningrat. Dia sendiri memiliki sebelas saudara kandung, dimana dirinya merupakan anak kelima.

Dalam hidupnya, Kartini banyak menulis surat untuk teman-temannya di Belanda, seperti istri Menteri Kebudayaan Belanda JH Abendanon, Rosa Abendanon. Dalam surat-suratnya itu, dia mencurahkan isi hatinya mengenai penderitaan perempuan Jawa yang mengalami pengungkungan, dimana ada kondisi tak bebas bersekolah, harus dijodohkan, atau harus mau dipoligami. Dia ingin itu berubah.

Karena surat-surat atau pikiran-pikirannya tentang emansipasi atau kebangkitan perempuan itu, Presiden Sukarno menetapkan Kartini sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional Indonesia pada 2 Mei 1964 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 1964. Pada saat yang sama, tanggal kelahiran perempuan yang lahir di Jepara, Jawa Tengah, itu dijadikan hari besar yang diperingati setiap tahun sebagai Hari Kartini, tak hanya di Jawa tetapi di seluruh Indonesia.

Peran Jepang
Meski demikian, upaya Sukarno menjadikan Kartini sebagai monumen bukanlah yang pertama. Jepang sudah melakukannya di banyak tempat dan di banyak media miliknya atau yang berada dalam pengaruhnya. Dalam koran asuhan Jepang, Sinar Baroe, 21 April 1944, muncul sebuah artikel berjudul “Memperingati R.A Kartini” di Jakarta. Dan pada 19 April 1945, di koran yang sama, muncul berita berjudul “Sekitar Pengluasan Pengadjaran”.

“Kaum wanita harus dapat bergerak menjesuaikan diri disegala lapangan. Karena dgn pengluasan pengadjaran itu kaum wanita akan turut ikut mengetjap kemanfaatannja beliau terkenang kepada usaha R.A Kartini. Sebab R.A Kartini itu ialah malah seorang perintis djalan guna menempuh kemadjuan Indonesia. Kita kaum wanita harus berterima kasih kepada Dai Nippon.”

Sementara, di Borneo Shimboen (Bandjermasin), 23 April 1944, ada juga soal Kartini dengan judul “Malam Perajaan R.A Kartini”.

“Sebagaimana telah dikabarkan malam kemarin di Osaka Gekidjo di kota ini telah dilangsoengkan perajaan memperingati hari lahir R.A Kartini yang diselenggarakan oleh Misami Borneo Hoezinkai… Patut pula diterangkan di sini, bahwa antara penonton tampak djoega hadir Kapten Soeroeki, Yoneda Siseikan, pihak2 Balatentara dan toean2 Nippon lainnja.”

Tak hanya di Batavia atau di Banjarmasin, di Sumatera Timur pun dilakukan perayaan terhadap Kartini. Di koran Sumatra-Sinbun, 26 April 1943, terdapat sebuah berita berjudul “Peringatan Kelahiran R.A Kartini”.

“Dibeberapa tempat di Soematera Timoer telah dilangsoengkan kemaren peringatan hari kelahiran R.A Kartini seperti di Tandjoeng Poera, Pangkalan Brandan dan Pangkalan Soesoe dengan tjara yang bersemangat. Beberapa kaoem iboe pengoeroes Soematera Tokaigansyu Huzinkai dari Medan, beserta pembesar2 dari Bunka-Kaikoet menghadiri perdjoempaan jang menarik perhatian itoe.”

Sementara itu, Jepang tak ketinggalan menyelenggarakan peringatan Kartini di Aceh. Di koran Kita-Sumatora-Sinbun, 27 April 1944, muncul laporan berjudul “Hari Kartini di Koetaradja”. Pada acara tersebut, hadir sejumlah pembicara, di antaranya Teukoe Nja’ Arif, Entjik Ida Irawaty, dan Ko Sei Kjokoe.

“Perajaan memperingati hari lahir R.A Kartini ini adalah perajaan pertama kali diadakan diseloeroeh Atjeh.”

Meski digemakan oleh Jepang, kenyataan yang terjadi sebetulnya tidak selaras dengan mimpi Kartini sendiri tentang kesetaraan. Kartini merupakan istri keempat dari Bupati Rembang bernama K. R. M. Adipati Ario Singgih Djojo Adhiningrat. Dan dia meninggal di usia muda, 25 tahun.

Surat-surat Kartini kepada orang-orang Eropa sendiri dikumpulkan dan diterbitkan pada 1911 oleh JH. Abendanon dengan judul Door Duisternis tot Licht. Pada 1922, buku tersebut diterbitkan oleh penerbit Balai Pustaka dan diterjemahkan dalam bahasa Melayu dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang: Boeah Pikiran. Pada 1938, buku tersebut diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Melayu versi Armin Pane, seorang penyair, dengan judul yang sama. Selanjutnya, buku ini juga diterjemahkan ke dalam bahasa lain, seperti Jawa dan Sunda.

Akan tetapi, sebetulnya orang tak pernah mengetahui surat-surat asli dari Kartini. Yang ada adalah dokumen salinan yang diolah dan diterbitkan oleh JH Abendanon.

Kriteria dan Logika
Terlepas dari Kartini yang “dibesarkan” oleh Jepang, penyebutan Kartini sebagai ikon untuk Indonesia kontan membuat faksi atau etnis lain menjadi heran. Sebab, apa yang terjadi atau dialami pada lingkungan Kartini tak terjadi di tempat lain.

Salah satu berita tentang Kartini di koran Jepang, Sinar Baroe, 19 April 1945.

Jika hendak dilihat dalam kerangka pendidikan, maka Kartini sama sekali tidak tepat untuk dipilih sebagai ikon. Ada beberapa nama di Kepulauan Melayu yang jauh lebih tepat untuk soal pendidikan. Sebut saja Siti Aisyah We Tenri Olle (wafat 1919), Raja Tanete yang berkuasa selama 55 tahun, cucu kepada Siti Jauhar Manikan yang merupakan putri dari Inche Ali Abdullah Datu Pabean – orang keturunan Melayu Johor berdarah campuran Makassar/Bugis.

Salah satu kiprahnya dalam dunia intelektual adalah berkontribusi bersama ibundanya, Colliepujie Arung Pancana Toa Datu Tanete atau Ratna Kencana, dalam menerjemahkan epos La Galigo yang tersohor itu. Selain itu, We Tenri Olle juga sudah membuka sekolah untuk seluruh kalangan pada 1890-an. Pada sekolah itu, dia tak menggunakan diskriminasi. Siapapun bisa bersekolah tanpa syarat kelas sosial pun gender.

Sementara itu, ada sosok Engku Putri di Riau Lingga yang lahir pada sekitar 1774. Sama seperti Kartini, Engku Putri juga menjadi istri keempat, yakni dari Sultan Mahmud III, Sultan Riau Lingga, pada 1803. Akan tetapi, berbeda jauh dengan Kartini, perkawinan itu merupakan sebuah nikahul siasah atau tindakan politik untuk meredam konflik antara Melayu dan Bugis dalam perebutan kekuasaan dan jabatan Yang Dipertuan Muda Riau Lingga. Pada Engku Putri, memang mengalir darah Bugis yang lebih besar.

Dalam hidupnya, Engku Putri memikul tanggung jawab besar dengan menjadi Pemegang Regalia Kerajaan Riau Lingga. Regalia itu merupakan tanda atau panji kebesaran, dimana tidak sah seorang sultan jika penabalannya tak menggunakan regalia itu. Regalia itulah yang dia pertahankan sekuat-kuatnya dari mereka yang hendak menjadi sultan namun dipandanganya tak sah.

Kekuatan dan ketegaran hatinya dia buktikan dengan regalia itu. Dia mempertahankan marwah dan kedaulatan Kerajaan Riau Lingga meski hampir mengalami putus persaudaraan dengan abangnya, Raja Djafaar, Yang Dipertuan muda Riau Lingga VI (1805 – 1831). Sebab, baginya Raja Djafaar melakukan kesalahan, melanggar pantang, melanggar adat, dan menyepelekan pendapat Pemegang Regalia dalam mengangkat seorang sultan.

Sikap serupa juga dia alamatkan pada Inggris dan Belanda. Dia bertahan tidak memberikan regalia itu walaupun Inggris dan Belanda mencoba mengambilnya dengan segala cara untuk menguasai Riau Lingga (Belanda) di satu sisi dan Singapura, Johor, dan Pahang (Inggris) di sisi lain.

Regalia itu disebutkan terlepas setelah Engku Putri tak berdaya berada di bawah todongan senjata tentara Belanda. Saat regalia itu diambil paksa, dia berseru kepada pasukan Belanda bahwa regalia sakral itu telah kehilangan kesaktiannya begitu dirampas.

Dalam melawan kesewenang-wenangan, Engku Putri memang tak mengangkat senjata. Hanya saja, dengan ketegaran dan ketegasannya, dia sudah membuktikannya melalui berbagai tindakan. Walaupun kelak, ketika Inggris dan Belanda membuat kesepakatan melalui Traktat London pada 1824, pecahnya Riau Lingga menjadi kian tegas.

Hal serupa, dengan heroisme dan kosmologi masing-masing, juga dialami oleh tokoh-tokoh perempuan lain. Sebut Christina Marta Tiahahu (1800 – 1817), Cut Nyak Dhien (1848 – 1908), Cut Nyak Meutia (1870 – 1910), Nyai Ahmad Dahlan (1872 – 1946), atau Dewi Sartika.

Sementara itu, kritik juga datang berdasarkan logika waktu. Pada Kartini, juga tokoh-tokoh perempuan di atas, seluruhnya tak dapat disebut sebagai “perempuan Indonesia”. Sebabnya sederhana, Indonesia kala itu belum ada. Nama Indonesia baru muncul dalam diskursus antropologi pada 1850 yang merujuk pada pengertian geografis (Indian atau Melayu). Dan ketika itu, pengertian Indonesia (James Richardson Logan, 1819 – 1869, seorang Skotlandia) mencakup Sumatera takat Taiwan.

Hapuskan Hari Kartini
Ihwal kepantasan dan ketidakakuratan logika ini lantas membuat Institut Peradaban Aceh menyampaikan protesnya mengenai penetapan Hari Kartini untuk Indonesia. Dalam pernyataan persnya, Sabtu (20/4), Institut Peradaban Aceh meminta pemerintah pusat untuk menghapus atau mencabut Hari Kartini secara nasional karena melanggar prinsip keberagaman.

“Indonesia adalah negara multikultur yang tidak bisa disatukan hanya dengan satu ikon seperti Kartini. Apalagi Kartini juga bukan satu-satunya pejuang perempuan di Indonesia,” sebut Ketua Institut Peradaban Aceh, Haekal Afifa.

Pada saat yang sama, penetapan Kartini sebagai ikon Indonesia juga dianggap dapat membuat masyarakat lupa akan identitas Aceh.

“Kami melihat dijadikannya Kartini sebagai ikon di Indonesia, khususnya di Aceh, sebagai upaya dalam menghilangkan nilai-nilai perjuangan wanita Aceh yang lebih tangguh dari Kartini. Hal ini harus dipahami agar tidak terjadi konflik budaya yang lebih besar di Indonesia,” tegas Haekal.

Bagi Haekal, Kartini tidak bisa dipaksakan untuk dirayakan dalam skala nasional atau seluruh Indonesia. Apa yang dialami dan dilakukan Kartini dan lingkungannya adalah sebuah kekhususan dan sama sekali tidak bersifat universal atau representatif.

Oleh sebab itu, pada saat yang sama Haekal juga meminta kepada Pemerintah Aceh untuk merumuskan Hari Perempuan Aceh. Tujuannya agar ingatan tentang sejarah Aceh yang panjang tidak menjadi pupus akibat terjangan pihak-pihak yang meluaskan pengaruhnya.

 

(217)

TM. Dhani Iqbal TM. Dhani Iqbal lahir di Medan, Sumatera Utara. Menulis sejumlah esai, feature, dan cerpen di sejumlah media massa, juga beberapa buku: "Sabda Dari Persemayaman" (novel), "Matinya Rating Televisi - Ilusi Sebuah Netralitas", dan "Prahara Metodis". Melewati karir jurnalistik di beberapa media massa berklaim nasional, baik cetak, televisi, dan online, di Jakarta, dengan konsentrasi sosial, politik, dan kultur. Kini berjibaku di media LenteraTimur.com.

Comments with Facebook

Comment(5)

  1. Saya Setuju dengan semua Tulisan di atas,sebaiknya “Hari Perempuan Nasional”,karena itu lebih Adil. Silah di baca buku-buku yang ditulis oleh Bang Artawijaya (pada dasarnya Beliau mengkritik Boedi Oetomo dan RA Kartini).

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
  2. Sebaiknya kita belajar untuk tidak mengkotak-kotakkan suatu permasalahan. Kalau membaca tulisan di atas, memang betul hampir semua daerah memiliki pahlawan perempuan yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Tapi kalau masing-masing merasa pahlawan daerahnyalah yang cocok untuk dijadikan tokoh dan diperingati sebagai hari nasional, akhirnya NKRI hanya omong kosong.

    kita harus bangga dengan kesukuan kita, tapi diatas itu ada yang harus lebih kita pertahankan, yaitu NKRI. Jangan jadikan NKRI hanya sebagai jargon, dibelakang itu masing-masing merasa ditekan, dipaksa, diperas oleh pusat.

    Kalau mau jujur dan objektif, masing-masing daerah sekarang sudah dipimpin oleh putra putri daerah, berjuang dong untuk kemajuan daerahnya, jangan hanya sebentar-bentar main ke ibu kota, dengan 1000 alasan, memupuk kekayaan sendiri dan menjadikan daerahnya tetap atau semakin miskin, ujung-ujungnya pemerintah pusat yang disalahkan.

    Kalau kita hanya meributkan hari Kartini, hari ini dan hari itu, percayalah, Vietnam sudah menyusul kita, Philipina sudah mulai mendahului kita, jangan bicara Malaysia, Singapore dan Thailand, kita sudah jauh tertinggal dan mereka, sementara didalam sini, hanya meributkan hal-hal yang tidak perlu, memperebutkan pepesan kosong, lupa akan pembangunan daerah masing-masing dan walhasil, jadilah kita juara 1 dari bawah….

    Ayo bangun, buka wawasan kita seluas-luasnya. Saya yakin kalian semua masih muda-muda, masih banyak yang harus kita kerjakan, membangun dan mempertahankan NKRI serta menjadikan kembali kita sebagai macan Asia….

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: +3 (from 3 votes)
  3. Ya, ganti saja namanya menjadi Hari Perempuan Nasional, utk memperingati perjuangan serta sumbangsih para Wanita Indonesia terdahulu, kita ambil pelajaran utk dpt memperbaiki yg kurang di masa sekarang, selain itu, kata perempuan tdk merujuk pada satu tapi semua perempuan dr berbagai latar budaya.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 1.0/5 (1 vote cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
  4. Sangat Setuju. Biar perempuan Papua tidak selalu di paksa pakai kain kebaya yang sangat asing di pelataran budayanya. masa semuanya harus sama. kita perlu menyusun komposisi yg harmonis, bkn barisan yang seragam.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 5.0/5 (2 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
  5. kartini,terserah pemerintah pusat.
    pejuang perempuan daerah,wilayah,bisa ditetapkan oleh daerah masing2.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *