Home Featured Sumbawa Barat, Terjangkit Virus Utang ala Negara
2

Sumbawa Barat, Terjangkit Virus Utang ala Negara

35
2
Proyek Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa Barat yang tak kunjung selesai. Foto: Unang Silatang.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat akan berutang kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk membiayai sejumlah mega proyek. Jumlahnya tak tanggung-tanggung: Rp. 700 miliar.

Dalam konteks korporasi, berutang dianggap sah-sah saja. Bahkan, hampir bisa dipastikan tidak ada aktivitas korporasi tanpa utang. Akan tetapi, apakah hal demikian akan menjadi etis ketika dilakukan oleh pemerintah, apalagi untuk menopang kebijakan yang disebut-sebut gagal? Ataukah tabiat utang ini adalah virus yang ditularkan oleh Pemerintah Pusat dan mulai menjangkiti Sumbawa Barat?

Rencana utang Sumbawa Barat kepada Pusat Investasi Pemerintah tersebut sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Pengikatan Pengalokasian Anggaran dalam Rangka Pembiayaan Penyediaan Pelayanan Publik Melalui Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga. Dalam peraturan tersebut, ada tujuh hal yang dirincikan.

Pertama, penyediaan bendungan Bintang Bano yang akan dilakukan selama tujuh tahun dengan total jumlah anggaran Rp. 400 miliar. Kedua, fasilitas Kemutar Telu Center (KTC), perumahan, dan sarana olahraga selama tujuh tahun dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 77,5 miliar. Ketiga, proyek Lebo Taliwang akan dilakukan selama tujuh tahun berturut-turut dengan total jumlah biaya sebesar Rp. 29,5 miliar. Keempat, jaringan air bersih dengan target penyelesaian proyek selama tujuh tahun dengan jumlah total Rp. 30,5 miliar. Kelima, mega proyek Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang ditargetkan selesai pada 2013 dengan biaya Rp. 62,5 miliar. Keenam, dermaga Labuhan Lalar yang ditargetkan selesai pada 2012 dengan total jumlah pembiayaan sebesar Rp. 50 miliar. Dan ketujuh, proyek terminal dan pasar sentral Taliwang ditargetkan selesai pada 2011 dengan total jumlah pembiayaan sebesar Rp. 50 miliar.

Hasrat dan praktik berutang ini mirip dengan apa yang selalu dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2012, seperti dilaporkan oleh Antara (22/7), jumlah pendapatan dari sektor pajak, non-pajak, dan hibah ditargetkan mencapai Rp. 1.358 triliun. Sementara, pos pengeluaran mencapai lebih dari Rp. 1.500 triliun. Dari jumlah pendapatan itu, lebih dari 60 persen untuk pengeluaran rutin dan sisanya untuk membiayai subsidi, baik sektor energi dan sektor pangan. Dan diperkirakan, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp. 350 triliun untuk subsidi energi dan sekitar Rp. 300 triliun lebih untuk sektor lainnya. Akibatnya, pemerintah harus berutang kalau tidak ingin menjadi negara gagal karena defisit anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013 juga kian defisit karena bertambahnya anggaran belanja. Yang menarik, salah satu pos pengeluaran yang membuat utang kian membengkak adalah membiayai Yogyakarta.

“Peningkatan itu harus terjadi karena ada kebutuhan belanja yang harus kita lakukan… Kami juga perlu membiayai dukungan keistimewaan Jogja dan e-KTP,” kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo seperti dilaporkan oleh SHnews.co, Selasa (23/10).

Tak ubahnya Pemerintah Pusat, niat melakukan loncatan pembangunan di Sumbawa Barat yang menggebu juga turut menjadi alasan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 34 Tahun 2007. Pemerintah Sumbawa Barat ingin berutang kepada Pusat Investasi Pemerintah untuk bisa menuntaskan berbagai hal yang sebelumnya diproyeksikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama tujuh tahun.

Melirik Peraturan Daerah Sumbawa Barat No. 34 Tahun 2007
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 34 Tahun 2007 adalah bentuk aturan yang  memfasilitasi Kabupaten Sumbawa Barat untuk mengeksekusi berbagai mega proyek di sejumlah sektor kebutuhan masyarakat yang ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumbawa Barat.

Namun demikian, peraturan ini hidup bukan tanpa kritik. Penolakan keras muncul dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Melalui fraksinya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumbawa Barat, partai ini menganggap peraturan tersebut cacat hukum. Selain diproses secara kilat dan terkesan terburu-buru, peraturan tersebut tidak pernah dilengkapi dengan kajian akademis pada setiap itemnya. Padahal, mega proyek yang tercantum di dalamnya memuat jumlah uang yang tak sedikit.

“Itu adalah peraturan daerah grasak-grusuk, dan kami sudah dari awal melakukan penolakan terhadap peraturan daerah itu,” tukas Abidin, ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Sumbawa Barat, yang saat ini menjabat sebagai salah unsur pimpinan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumbawa Barat.

Pengakuan yang sama juga ditegaskan oleh Mustakim Patawari, mantan legislator Sumbawa Barat. Kala menjadi legislator, Mustakim menolak keras penetapan peraturan daerah tersebut seraya mengatakan bahwa proses penetapannya sangat bertolak belakang dengan mekanisme pembahasan yang telah diatur dalam tata tertib Dewan.

Ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumbawa Barat dalam menetapkan suatu peraturan yang diusulkan dari pemerintah. Tahapan-tahapan tersebut, di antaranya, pertama, adalah penjelasan kepala pemerintahan Sumbawa Barat dalam rapat paripurna yang diagendakan untuk menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tadi. Kedua, pandangan umum dari fraksi terhadap rancangan peraturan daerah yang dilanjutkan dengan jawaban kepala pemerintahan Sumbawa Barat terhadap pandangan dari fraksi tadi. Ketiga, pembicaraan melalui rapat komisi atau rapat paripurna khusus dilakukan bersama dengan kepala pemerintahan Sumbawa Barat atau pejabat yang ditunjuk. Dan keempat, yang merupakan tahapan terakhir, adalah pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.

“Tahapan itu tidak dilakukan dalam mekanisme penetapan Peraturan Daerah itu, jadi kami menolak,” tandas Mustakim.

Ditambahkan Mustakim, selain prosesnya yang cacat, peraturan daerah tersebut terlalu prematur ditetapkan. Peraturan daerah itu juga telah mengabaikan pertimbangan akan perlunya dibuka ruang publik untuk ikut serta memberikan masukan dan penilaian terhadap kebijakan yang sangat penting dan strategis.

Bersiasat?
Praktik utang ini juga dinilai oleh sebagian kalangan terkait dengan upaya Pemerintah Sumbawa Barat untuk mendapatkan saham tujuh persen yang didivestasikan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT). Sebelumnya, Pemerintah Sumbawa Barat sudah menunjukkan itikadnya dengan berbagai macam cara, termasuk demonstrasi. Sebut saja aksi yang melibatkan nelayan pada 13 April 2012 atau aksi besar yang melibatkan masyarakat dan pegawai negeri sipil pada 18 April 2012. Hanya saja, aksi-aksi ini belum menunjukkan hasil. Saham tak kunjung diberikan Pemerintah Pusat di pulau seberang.

Sekretaris Jenderal Forum Institut Ilmu Sosial Transformatif, Zulkarnaen, mengatakan bahwa saat ini ada sinyal kuat bahwa divestasi tersebut akan dikuasai oleh Pemerintah Pusat. Karena itu, Pemerintah Sumbawa Barat merasa perlu mendapat “ganti rugi” dari kegagalan mendapatkan divestasi saham dari perusahaan tambang emas yang beroperasi di tanahnya tersebut melalui utang dari Pemerintah Pusat.

“Itu bisa jadi adalah kompensasi agar divestasi saham bisa diambil oleh Pemerintah Pusat melalui PIP, dan tiada lain untuk menyelamatkan muka pemerintah daerah (Sumbawa Barat-red),” tafsir Zulkarnaen yang saat ini menjadi dosen Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Negeri Yogyakarta.

Saat ini Pemerintah Pusat melalui Pusat Investasi Pemerintah disebut-sebut tengah mencari jalan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia mau menyetujui eksekusi divestasi saham PT. Newmont Nusa Tenggara. Salah satu yang bisa dijadikan alasan kuat dari pola tersebut adalah Pemerintah Sumbawa Barat tengah memiliki utang di Pusat Investasi Pemerintah.

Meski demikian, anggapan sejumlah kalangan tersebut dibantah oleh Pemerintah Sumbawa Barat. Melalui Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Zainuddin, ditegaskan bahwa pinjaman yang dilakukan pihaknya tidak berkaitan langsung dengan peraturan nomor 34 tahun 2007 tersebut, meski sejumlah itemnya cocok dengan apa yang termaktub dalam peraturan tersebut. Bantahan ini juga diarahkan pada upaya mengait-kaitkan pinjaman dengan perjuangan memperoleh saham tujuh persen.

“Tidak ada yang overlap, semua sesuai aturan, karena uang yang akan dipinjam melalui PIP juga akan dimasukkan ke dalam APBD, yang selanjutnya akan dialokasikan sesuai dengan peruntukkannya. Termasuk diantaranya item mega proyek tadi,” ucap Zainuddin.

Zainuddin juga menambahkan bahwa pinjaman di Pusat Investasi Pemerintah sudah melalui kajian yang mendalam, terutama tentang kajian dasar hukum peminjaman. Bahkan, kajian tentang kemampuan daerah untuk mengembalikan pinjaman sudah termaktub dalam dokumen pengajuan ke Pusat Investasi Pemerintah. Apalagi, hal yang sama juga sudah pernah diperaktekkan daerah lain.

Saat ini, penerimaan Sumbawa Barat melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumbawa Barat masih terlalu minim untuk bisa memenuhi kebutuhan pembangunan. Target Pendapatan Asli Daerah Sumbawa Barat 2012 dengan penetapan Rp. 92 miliar sangat jauh dari harapan. Begitupun dengan dana perimbangan pusat dan daerah yang bersumber dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara. Belum lagi kondisi keuangan Kabupaten Sumbawa Barat selama beberapa tahun terakhir yang amat terbebani dengan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur seperti di atas.

Pada saat yang sama, besarnya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sumbawa Barat yang tersedot untuk macam-macam mega proyek mengakibatkan banyak sekali proyek kecil yang luput dari perhatian. Padahal, jika dilaksanakan, proyek-proyek pembangunan ini bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Sebut saja pembangunan jalan ke Desa Mataiyang, Desa Rarak Ronges, yang bahkan belum dibangun sejak Kabupaten Sumbawa Barat lahir.

Sekolah Dasar Negeri Poto Tano ini terletak tak jauh dari pelabuhan laut Poto Tano, Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Sudah setahun sekolah yang berada di negeri emas ini tak memiliki atap akibat diterjang badai. Foto: LenteraTimur.com/Ken Miryam Vivekananda.

Meski demikian, Zulkarnaen berharap agar Pemerintah Sumbawa Barat jangan sampai meninggalkan utang buat penerusnya, apapun alasannya, termasuk alasan pembangunan. Jika dilakukan, kata dia, maka apa bedanya Pemerintah Sumbawa Barat dengan Orde Baru atau Pemerintah Pusat yang terbelit utang hingga saat ini.

“Prinsipnya sangat sulit kita percaya bahwa tidak ada apa-apa antara pemda (Sumbawa Barat-red) dan PIP. Artinya kita bukan tidak setuju dengan percepatan pemanfaatan sejumlah item mega proyek tadi. Tapi pemerintah jangan sampai memaksakan kehendak, untuk kemudian membuat kita gigit jari di kemudian hari,” tukas Zulkarnaen.

Untuk melakukan utang, berbagai analisa memang telah dilakukan oleh Pemerintah Sumbawa Barat. Bahkan, pada 12 Oktober 2012 lalu, sampai harus memboyong semua wakil rakyat Sumbawa Barat ke Jakarta untuk mendapat penjelasan langsung dari direktur Pusat Investasi Pemerintah.

Praktik utang ini bagaimanapun menimbulkan pertanyaan, apakah ia menjadi sinyal bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah penghasil emas ini sedang defisit sehingga harus berutang? Bagaimana dengan mega proyek yang terlunta-lunta macam Bintang Bano dan Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa Barat? Apakah perkiraan kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sumbawa Barat oleh Pemerintah Sumbawa Barat dalam penyelesaian berbagai item mega proyek telah jauh dari harapan?

Juga, apakah ini indikasi bahwa peraturan daerah tentang pengikatan uang sebesar Rp 700 milyar untuk sejumlah item mega proyek tersebut adalah produk aturan gagal? Kalau demikian adanya, berarti upaya berutang dari Pemerintah Sumbawa Barat untuk pembangunan sama halnya berkamuflase untuk menutupi kegagalan-kegagalan lainnya.

Sekarang tinggal menunggu waktu saja, apakah Sumbawa Barat akan menjadi kabupaten gagal gara-gara virus mematikan bernama utang ala Pemerintah Pusat.

(35)

Unang Silatang Anak muda kelahiran Jakarta 27 tahun silam ini sesekali menulis di sejumlah media massa di Sumbawa. Hasrat menulisnya diawali saat aktif menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Sumbawa Barat. Di HMI, saat ini dia menjadi salah satu anggota Majelis Pengawas Konsultasi Pengurus Cabang Sumbawa Barat, sebuah struktur yang biasa diisi oleh anggota senior dari organisasi berwarna hijau dan hitam tersebut.

Comments with Facebook

Comment(2)

  1. Setiap menjelang suksesi,mulai dari suksesi bupati tahap pertama,dilanjutkan suksesi tahap ke dua selalu disaat yang sama muncul utang dengan mengatasnamakan masyarakat sumbawa barat. berhentilah membodohi rakyat

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
  2. Manatap,salut buat bang unag yang memotret kondisi KSB secara berimbang. ini fakta yang sulit terbantahkan

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *