Home Bernala Politik (dalam) Identitas, Sebuah Catatan Akhir Tahun
0

Politik (dalam) Identitas, Sebuah Catatan Akhir Tahun

256
0

“Orang Jakarta memandang prajurit-prajurit Dayak itu tengah mempersembahkan kesetiaan kepada suatu keseluruhan yang besar, sementara orang setempat melihatnya sebagai pernyataan identitas setempat yang tak dapat disingkirkan lagi.”

Kalimat di atas ditulis oleh Gerry Van Klinken dalam “Pembentukan Provinsi Dayak di Kalimantan” (Antara Daerah dan Negara, 2011). Saat itu, Sukarno sedang datang ke Palangkaraya – usai meyakinkan Rusia untuk membangun jalan menembus hutan rimba beberapa kilometer jauhnya dari Palangkaraya.

Kedatangan Soekarno membuat penduduk setempat keluar rumah. Mereka hanya pernah melihat dia dari potret yang dijual di perahu-perahu sungai. Pada saat yang sama, dia pun disambut dengan bunyi genderang dari prajurit-prajurit Dayak, yang melingkarkan biduk mereka di depan kapal sang presiden.

Meski peristiwa bersejarah ini berlangsung semarak, namun sebetulnya hadir dua cara pandang di waktu yang sama. Dan itu menyiratkan adanya konstelasi kekuatan etnis dan negara. Tapi, apa konteks Gerry mengatakan hal demikian?

Sebelum Perang Dunia II, orang Dayak tidak pernah memiliki teritori yang jelas. Pedalaman yang didominasi oleh orang Dayak sebelum perang dunia itu adalah bagian dari pemerintahan Borneo Tenggara yang luas, dengan ibu kota di Banjarmasin. Mereka mulai bergerak menuju identitas teritorial ketika gubernur Belanda untuk Borneo, B. J. Haga, mulai menunjukkan beberapa wilayah sebagai reservasi khusus untuk Dayak di rawa-rawa Buntok dan Pegunungan Meratus di timur laut Banjarmasin.

Di waktu yang sama ini, yakni sebelum perang, Gerry mencatat reservasi-reservasi serupa juga dilakukan untuk menampung suku-suku asli di negeri-negeri lain, seperti di Afrika Selatan (1913 dan 1936) atau Amerika Serikat (tahun 1934). Hal ini terkait dengan peraturan kolonial, dimana otonomi teritori adalah bagian dari sistem pemerintahan tak langsung. Ini membuat satuan-satuan pra-kolonialnya mempertahankan sebagian hidupnya sendiri. Namun, peraturan tentang Pemerintahan Sendiri yang dibuat pada 1938 itu baru terwujud usai Perang Pasifik. Peraturan itu dimaksudkan untuk memperkuat satuan-satuan politik tradisional, yang telah dirongrong oleh modernisasi dan sentralisasi.

Konsepsi tersebut memang buyar seiring masuknya negara Kerajaan Jepang yang mendepak negara Kerajaan Belanda di Borneo. Pada saat yang sama, masuknya Jepang juga menjadi petaka bagi bumiputera. Pada 1944, Kesultanan Pontianak, Kalimantan Barat, yang memang dekat dengan Belanda dan Inggris, dihancurkan oleh Kerajaan Jepang – yang sudah masuk ke Kepulauan Melayu pada 1906. Serangkaian penangkapan, penyiksaan, dan pembunuhan massal diarahkan terhadap ribuan orang Pontianak, seperti Sultan Syarif Muhammad beserta keluarga, petinggi-petinggi negeri, pemuka-pemuka adat, cerdik-cerdik pandai, dan tokoh-tokoh masyarakat lain, pun para sultan lain di Kalimantan Barat. Tragedi ini disebut sebagai “Peristiwa Mandor”.

Ketika Belanda kembali ke Borneo, setelah Jepang kalah perang, mereka mengalami masalah pembangunan negara yang serius. Republik Indonesia yang punya kaitan dengan Jepang masuk ke Borneo dan meledakkan sentimen republik.

Belanda lantas mengajak satuan-satuan etnis Borneo untuk berunding, dimana satuan-satuan itu sebenarnya sudah dibubarkan lewat kebijakan kolonial mereka 50 tahun lalu. Di antara perundingan itu adalah Konferensi Malino di Sulawesi Selatan, yang bertujuan merumuskan bentuk federasi Indonesia di bawah pimpinan Belanda.

Di sini, Sultan Pontianak menuntut secara keras suatu hak istimewa untuk negerinya, yang kemudian diikuti oleh satuan-satuan lain. Alhasil, konsepsi Belanda untuk Borneo dalam satu negara tunggal menjadi tak tercapai.

 

(256)

1

Di Konferensi Malino itu, macam-macam pendapat mengemuka. Orang Dayak berdiri di ujung spektrum yang pro Belanda, bersama orang Toraja dan Papua. Mereka disebut oleh Gerry sebagai ‘minoritas yang mencari perlindungan’. Spektrum lain adalah pro Republik, dimana berdiri para pemimpin Banjar di Borneo Selatan. Dan di antara kedua kutub ini ada berbagai pendirian yang bersifat kompromi.

Konferensi Malino menghasilkan rekomendasi untuk membagi Borneo menjadi tiga daerah otonom: Borneo Barat, Borneo Selatan, dan Borneo Timur. Di Borneo Barat dan Borneo Timur, Kesultanan Pontianak dan Kesultanan Kutai memiliki pengaruh besar. Sedangkan di Borneo Selatan ada Dewan Banjar.

Salah satu wakil delegasi Dayak dalam konferensi tersebut adalah Raden Cyrillus Kersanegara. Cyrillus mengatakan akan bekerjasama dengan usul Belanda manapun asalkan orang Dayak memperoleh daerah administratif sendiri. Namun, pendapat Cyrillus kurang dihiraukan.

Akan tetapi, ketika kekuatan republik meningkat di Borneo, Belanda akhirnya memperbaiki tawarannya. Orang Dayak akhirnya mendapatkan apa yang mereka usulkan tadi melalui instrumen Dekrit 1946 (Februari), yakni Dayak Besar (Groot Dajak). Status konstitusionalnya berada di bawah negara federal, dengan tujuan menjadi negara sendiri. Pusat demografinya berada di utara Banjarmasin, di daerah aliran tengah Sungai Barito dan Kahayan.

Dekrit 1946 tersebut membolehkan wilayah-wilayah pemerintahan langsung dimasukkan ke dalam wilayah-wilayah otonom dengan cara memperlakukan wilayah-wilayah itu sebagai wilayah tradisional dan berpemerintahan sendiri, seperti dirumuskan dalam Peraturan tahun 1938 – yang tampak sebagai suatu sambungan yang terputus karena kedatangan Jepang. Komunitas politik kemudian terbentuk, yang sesuai dengan konsepsi adat pada 1946.

Dewan pemerintah Dayak Besar (Groot Dajakraad) pun kemudian terbentuk pada Desember 1946. Namun, pada pertengahan 1947, serangan yang terorganisir dengan baik dari faksi republiken tak kuasa dibendung oleh Dewan Dayak Besar. Meski demikian, pada Desember 1948, pemilihan umum berhasil digelar untuk memilih anggota Dewan Dayak Besar.

Akan tetapi, Gerry mencatat bahwa sentimen etnis dan keislaman yang timbul secara artifisial lebih mengemuka ketimbang wacana republiken itu sendiri. Ancaman dari orang Banjar Islam, yang republiken, justru memperkuat perasaan ‘Dayak Kristen’ melalui apa yang dinamakan Tentara Lawong/Laung.

Pukulan serius terhadap Dewan Dayak Besar diberikan oleh Hasan Basry, tokoh gerilyawan republik asal Banjar, yang bersekolah di Tsanawiyah al-Wathaniah di Kandangan (Kalimantan Selatan) dan meneruskannya di pondok modern Islam di Ponorogo (Jawa Timur). Pada Agustus 1949, dia menawarkan dua orang, masing-masing dari Dewan Dayak Besar dan Dewan Banjar, untuk duduk di dalam Komite Nasional Republik di Jakarta. Pada 17 Agustus 1949, dia pun membubarkan kedua dewan tersebut dan menggantinya dengan Dewan Nasional.

Ketika negara-negara dan daerah-daerah otonom yang bergabung ke dalam Republik Indonesia Serikat dibubarkan, beserta Republik Indonesia Serikat itu sendiri pada 1950 oleh Negara Republik Indonesia di Yogyakarta, Borneo menjadi satu provinsi dengan ibu kota di Banjarmasin.

Tak lama setelah pembubaran itu, kembali muncul tuntutan untuk memiliki daerah sendiri. Tapi itu tak digubris. Baru setelah meletus dua pemberontakan, Jakarta akhirnya memberikan respon. Pemberontakan pertama itu adalah Darul Islam (Aceh, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Borneo Selatan) dan yang kedua adalah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)/Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) di Sumatera dan Sulawesi.

 

(256)

TM. Dhani Iqbal TM. Dhani Iqbal lahir di Medan, Sumatera Utara. Menulis sejumlah esai, feature, dan cerpen di sejumlah media massa, juga beberapa buku: "Sabda Dari Persemayaman" (novel), "Matinya Rating Televisi - Ilusi Sebuah Netralitas", dan "Prahara Metodis". Melewati karir jurnalistik di beberapa media massa berklaim nasional, baik cetak, televisi, dan online, di Jakarta, dengan konsentrasi sosial, politik, dan kultur. Kini berjibaku di media LenteraTimur.com.

Comments with Facebook

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *