Home Featured Federasi, Jalan Ketiga Indonesia – Papua?

Federasi, Jalan Ketiga Indonesia – Papua?

57
1
Fadhal Alhamid memberikan paparan perihal konsolidasi faksi-faksi politik di Papua di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat RI, Jakarta. Foto-foto: LenteraTimur.com/Ken Miryam Vivekananda Fadlil.

Meski tak ramai diwartakan oleh media di Indonesia, hingga hari ini tanah Papua masih belum sepi dari desing peluru. Di tanah ini, kekerasan berusia puluhan tahun terus berkobar karena api yang tak pernah dimatikan tepat di sumbu.

“Kami ini ingin merdeka. Sungguh, kami ingin merdeka.”

Kalimat dari Sayid Fadhal Alhamid itu menegas di penghujung seminar akhir tahun Tim Kajian Papua Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Seminar yang berlangsung di Jakarta pada Selasa (13/12) itu bertajuk “Evaluasi Politik Papua 2011”.

Selain Fadhal, turut hadir Ketua Komisi I DPR RI Machfud Siddiq dan Anggota Tim Kajian Papua P2P LIPI Adriana Elisabeth untuk memberikan pengantar. Pada kesempatan yang sama, Dosen Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kristen Injili Izaak Samuel Kijne (STT GKI I.S. Kijne) Jayapura, Papua, Sostenes Sumihe dan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Ani Sabami juga duduk sebagai pembicara. Di akhir seminar, paparan para pembicara seminar ini kemudian ditanggapi oleh Ketua Kaukus Papua di DPR, Paskalis Kossay.

Di gedung perwakilan rakyat yang dingin itu, suara Fadhal Alhamid melantang tanpa ragu. Secara terbuka, ia menyatakan akar persoalan di Papua yang merujuk pada perbedaan ideologi politik antara Papua dan Indonesia. Namun, Fadhal menyadari bahwa ada kepentingan yang lebih besar dan mendesak yang harus dilakukan, yakni menghentikan kekerasan di Papua dengan segera.

Hari itu, sebagai Ketua Pemerintahan Dewan Adat Papua, Fadhal menuturkan sebuah paparan bulat mengenai proses konsolidasi faksi-faksi di Papua dalam rangka persiapan dialog damai antara Jakarta dan Papua.

“Harus ada suasana pra-dialog yang ramah untuk menyelesaikan akar persoalan Papua. Tidak bisa lagi dengan tembak-tembak, bunuh-bunuh, penjara-penjara,” jelas Fadhal.

Menjadi Perlawanan Rakyat
Pemaparan akar persoalan Papua ini memang telah menghangat pada sekian banyak diskusi. Di Jakarta, ruang pendapat terkait wacana Papua merebak secara sporadis dalam tiga minggu terakhir. Hampir setiap pendapat bermuara pada harapan yang sama, yakni agar segera terselenggaranya dialog damai antara Papua dan Jakarta – meski dalam forum-forum tersebut para perwakilan Papua tetap secara terbuka mengakui keinginannya untuk merdeka.

Memorial Lecture Koentjaraningrat: “Meneropong Keindonesiaan dalam Kepapuaan: Menuju Dialog untuk Memutus Siklus Konflik dan Kekerasan di Papua”. Kiri-kanan: Dave Lumenta, Muridan S. Wijoyo, Agapitus E. Dumatubun, dan Phil Errari.

“Perlawanan sekelompok kecil elit Papua dahulu kini memang telah bertransformasi menjadi perlawanan rakyat. Rakyat telah memaknai gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai gerakan pembebasan orang asli Papua. Jadi, berdiasporanya aspirasi untuk merdeka itu dapat dipahami secara wajar,” papar Muridan S. Wijoyo, koordinator Jaringan Damai Papua dalam Memorial Lecture Koentjaraningrat bertema “Meneropong Keindonesiaan dalam Kepapuaan: Menuju Dialog untuk Memutus Siklus Konflik dan Kekerasan di Papua” yang berlangsung pada Selasa (29/11) di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.

Pada forum yang sama, Direktur Eksekutif Forum Kajian Antropologi Indonesia Iwan Meulia Pirous juga menyatakan bahwa nasionalisme keindonesiaan memang telah menjadi antitesis dari ideal kepapuaan yang dimimpikan oleh banyak orang asli Papua.

“Orang Papua sudah paham, integrasi dengan Indonesia diawali dari peristiwa cacat sejarah,” ungkap Iwan.

Iwan menyatakan bahwa kekecewaan dan sakit hati warga Papua terhadap pengabaian akan anomali sejarah itu memang sudah sewajarnya melahirkan perlawanan. Namun, perlawanan inilah yang justru menjadi pengesahan akan urgensi pendekatan keamanan ala Indonesia yang kental dengan kekerasan.

Phil Errari dari Dewan Gereja Indonesia yang turut menjadi salah satu pembicara pada forum akademik itu mengingatkan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia Serikat dari Belanda dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada 1949 telah mengecualikan Papua sebagai bagian yang integral dari Indonesia. Kala itu, Bung Hatta telah mengemukakan argumen perbedaan etnis yang mendasari nalar pengecualian itu. Namun, Soekarno menerabas hal ini dengan mendeklarasikan Tiga Komando Rakyat (Trikora) pada 19 Desember 1961 di alun-alun Yogyakarta. Kala itu, Soekarno memerintahkan untuk membubarkan Negara Papua yang dituding sebagai boneka buatan Belanda, kibarkan sang saka merah putih di dataran Irian Barat, dan mobilisasi umum seluruh rakyat Indonesia untuk merebut kembali Irian Barat.

Trikora ini dicetuskan tepat delapan belas hari setelah pencanangan kemerdekaan Papua dalam Kongres Rakyat Papua I pada 1 Desember 1961. Dan hingga kini, masyarakat Papua masih mengkhidmati tanggal itu sebagai Hari Bendera Bintang Kejora.

Sebagai batu pijakan selanjutnya dari persoalan hubungan antara Papua dan Indonesia, pada 1969, dilangsungkan pelaksanaan Act of Free Choice untuk masyarakat Papua di bawah pengawasan United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), lembaga yang  berada di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, pada pelaksanaannya, proses ini mengalami perubahan prinsip dari ‘one man one vote’ menjadi Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Dalam Pepera ini, 1025 orang rakyat Papua disebut-sebut diseleksi oleh TNI dan dikondisikan secara paksa di bawah todongan senjata untuk memilih menjadi bagian dari Indonesia.

Dari sejumlah peneliti seperti Prof. P.J. Drooglever dari Belanda, DR. John Saltfort dari Inggris, DR. John May dari Australia, dan temuan LIPI atas empat permasalahan dasar Papua, disertai sejumlah publikasi dari Pdt. Socratez Yoman dan DR. Benny Giay, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan fundamental dari Papua adalah proses integrasi Papua ke dalam Indonesia lewat Act of Free Choice dianggap tidak adil dan tidak bermartabat. Drooglever secara tegas menyebut ini sebagai “hal yang memalukan dan manipulasi sejarah.”

Act of Free Choice dalam implementasinya telah menjadi Act of No Choice,” tegas Phil.

Kekerasan Tak Berujung
Fakta-fakta serupa juga disampaikan secara gamblang oleh Ketua Umum Gereja-gereja Baptis di Papua Pdt. Socratez Yoman serta Sekretaris Jenderal Presidium Dewan Papua Thaha Alhamid dalam Seminar “Orang Papua dan Penentuan Diri Sendiri”. Seminar yang diselengarakan di Kampus Universitas Kristen Indonesia (UKI), Cawang, Jakarta Timur, Sabtu (10/12), itu juga menghadirkan rohaniawan sekaligus Dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta, Frans Magnis Suseno dan Ketua Ikatan Mahasiswa Papua di Jakarta Siprianus Bunai sebagai pembicara.

Sekretaris Jenderal Presidium Dewan Papua Thaha Alhamid.

Menurut Thaha, sampai sekarang orang Papua belum pernah menentukan nasibnya sendiri. Nasib orang Papua lebih ditentukan oleh konspirasi pihak lain. Ia menjadikan buku Drooglever, yang diluncurkan di Den Haag, Belanda, pada 14 Oktober 2005, sebagai berkas politik yang menunjukkan adanya keraguan serius dari masyarakat internasional mengenai Pepera.

“Mengenai Trikora, saya rasa tidak ada perintah rakyat untuk membunuh sekejam itu. Bubarkan, kibarkan, mobilisasi. Ah, itu aneksasi. Itu invasi. Itu intervensi. Itu fasis. Itu perintah kolonial,” tegas Thaha.

Thaha mengisahkan bagaimana anggota dewan musyawarah Pepera merasa hanya dipandang sebagai binatang peliharaan yang dengan berbagai cara pindah dari kandang Belanda ke kandang Indonesia.

“Anggota dewan musyawarah Pepera itu paitua-paitua (orang tua-red) dari kampung, bukan orang-orang Papua yang cerdas-cerdas macam sekarang di UKI ini. Mereka orang-orang dari kampung yang, aduh, dong (dia orang-red) lihat itu transistor (radio-red) saja dong takut. Dan bayangkan, mereka melaksanakan Pepera dengan digalang oleh sekian banyak anggota Kopassus Sandhiyudha,” kisah Thaha.

Thaha pun mengungkapkan rasa penasarannya terhadap fakta ini. Ia berpikir, tidak mungkin Indonesia bisa berani curang begitu kalau tidak ada restu internasional. Dan pada 2002, ia menemukan dokumen “National Security of America” yang membongkar kecurangan tersebut.

“Maka jelaslah bagi kita, setahun sebelum Pepera sudah diatur siapa yang harus menang. PBB sudah berselingkuh. Hal ini bisa dibaca dari kurang lebih 13 telegram rahasia pemerintah pusat Amerika kepada Menteri Luar Negeri Henry Kissinger pada waktu itu. Jadi jelas bahwa TNI tidak hanya terlibat dalam mengatur keamanan tapi juga kemenangan, dengan restu internasional,” tegas Thaha.

Thaha pun tidak pernah melupakan kalimat almarhum Theys Eluay, yang mati dibunuh, yang dahulu termasuk sebagai anggota dewan musyawarah Pepera.

“Pada waktu kami disidang karena kasus makar, Bapak Theys bicara tegas di depan Bapak Hakim. Katanya, ‘Pak Hakim saya mau bicara. Saya belum pernah lihat manusia di dunia ini yang baik sekali seperti bangsa Indonesia di tahun 1969. Jangankan minta, kami mimpi saja waktu itu, barang itu pasti bisa langsung ada. Waktu itu mereka lebih baik daripada malaikat.  Orang Papua mau apa saja dikasih. Tapi sekarang, saya belum pernah lihat bangsa yang lebih jahat dari bangsa Indonesia. Dulu mereka lebih baik daripada malaikat, kini mereka lebih jahat daripada setan!’” kenang Thaha.

Thaha sendiri merupakan satu dari seratus tokoh Papua yang pada 26 Februari 1999 mendatangi Presiden BJ Habibie di Istana Negara di Jakarta. Kala itu, mereka meminta Papua keluar dari Indonesia. Tapi Habibie tak menerima tuntutan ini. Jawaban Habibie terhadap kecurangan Pepera, seperti ditirukan Thaha, adalah “Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan”.

“Padahal, demi Allah saya yakin, jika Papua ini tanah yang miskin, Indonesia sudah sejak lama membiarkan Papua merdeka,” ungkap Thaha.

Pergerakan tak terhenti sampai di situ. Pada Kongres Rakyat Papua II yang dilakukan atas dukungan Presiden Gus Dur, dibentuklah Presidium Dewan Papua dengan Theys Hiyo Eluay sebagai ketua dan Thaha sebagai sekretaris jenderal. Namun, Theys kemudian diculik dan dibunuh oleh perwira Komando Pasukan Khusus (Kopassus) pada 10 November 2001.

Apa yang dialami Theys hingga tewas merupakan suatu rangkaian kekerasan yang terus didera oleh orang Papua. Fenomena pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua, yang berangkat dari problematika Trikora, Act of Free Choice, hingga New York Agreement, sudah dilaporkan oleh macam-macam organisasi. Sebut saja Gereja Katolik Papua dalam seri Memori Passionis, GKI di Tanah Papua dalam Buku Putih untuk Keadilan dan Perdamaian 1991, serta temuan-temuan LIPI, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua (Foker LSM Papua), atau berbagai video penyiksaan yang beredar di internet.

Di tahun yang sama pada saat Theys terbunuh, Jakarta menawarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagai solusi politik. Namun, hingga kini, rakyat Papua menyatakan tidak merasakan manfaat dan amanat Otonomi Khusus sebagaimana dijanjikan dalam tiga prinsip dan nilai Otonomi Khusus, yakni keberpihakan (affirmative action), perlindungan atas hak-hak dasar termasuk penegakkan Hak Asasi Manusia, dan pemberdayaan masyarakat.

Menuju Dialog
Pada 9 – 10 Juni 2010, Musyawarah Rakyat Papua pun menyuarakan sebelas rekomendasi yang pada intinya mendorong proses Dialog Papua – Jakarta. Alasannya,  Otonomi Khusus sebagai solusi politik telah secara resmi dianggap gagal dalam memenuhi hak-hak dasar rakyat Papua.

Hingga hari ini, sejarah pergerakan Papua memang telah mencatat sejumlah faksi-faksi perjuangan kedaulatan Papua. Sebut saja Presidium Dewan Papua (PDP), Dewan Adat Papua (DAP) pimpinan Forkorus Yoboisembut, West Papua National Alliance (WPNA) basis  Papua pimpinan Pdt.Edison Waromi, West Papua National Liberation Coalition (WPNLC) basis Australia pimpinan Dr. Otto Ondowame dan Rex Rumakik, Komite Nasional Papua Barat (KNPB),  Somanapa, West Papua Action Network (WPAN) basis Amerika Serikat, serta faksi-faksi lainnya yang berjumlah kurang lebih sekitar 40 organisasi.

Ketua Pemerintahan Dewan Adat Papua Sayid Fadhal Alhamid.

Fadhal, ketika di DPR, juga memaparkan betapa seluruh faksi-faksi di Papua ini sudah melakukan konsolidasi secara efektif menuju dialog damai. Fadhal juga mengingatkan modal penting akan terwujudnya dialog tersebut berupa adanya sejarah politik yang melahirkan sejumlah keputusan politik yang mendukung dialog. Misalnya, Hasil Kongres Rakyat Papua II tahun 2000, Konferensi Tingkat Tinggi WPNCL tahun 2007, Konferensi Tingkat Tinggi para Pemimpin Papua Barat II tahun 2008, Konsensus Papua tahun 2009 (PDP & WPNA), hasil Diskusi Publik sepanjang 2010 – 2011, Konferensi Perdamaian Papua 2011, hasil Kongres Rakyat Papua III tahun 2011, dan hasil Sidang XVI Sinode GKI di Tanah Papua 2011. Semua pertemuan ini memiliki keputusan yang sama: dialog damai Papua – Jakarta.

“Papua sebenarnya lebih siap untuk dialog karena proses konsolidasi di antara komponen elit Papua sudah berjalan. Papua juga memiliki adat berunding yang berusia ratusan tahun. Perang-perang adat yang kami lakukan akan selalu berujung pada perundingan. Ini modal kuat kami untuk berdialog,” tegas Fadhal.

Apa yang diungkap Fadhal ini juga telah dipaparkan oleh Ketua Program Pascasarjana Antropologi Universitas Cenderawasih, Papua, Agapitus E. Dumatubun.

“Kekerasan negara ini memang sudah menjadi warisan. Luka dan dendam kolektif mengendap dalam honai-honai (rumah adat Papua-red). Dialog memang tidak segampang itu. Tapi, secara kultural masyarakat Papua memiliki pola atau tradisi untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan. Papua masih menghargai budaya duduk bersama. Amungme, walaupun mereka perang, namun mereka menyelesaikan persoalan dengan damai, dengan berunding. Mereka cukup hitung jumlah korban, buat pesta bakar batu. Amungme saja bisa selesaikan, mengapa kita yang sudah modern ini kok tidak bisa selesaikan?” ujarnya.

Dalam suasana konsolidasi faksi di Papua guna persiapan dialog damai, Kongres Papua III menjadi babak baru tuntutan kedaulatan Papua. Pada kongres ini telah tercetus deklarasi Republik Federal Papua Barat pada 19 Oktober 2011. Kongres ini berakhir ricuh dan memakan korban karena sikap keras aparat yang menembakkan senjata. Presiden Forkorus Yoboisembut dan Perdana Menteri Edison Waromi yang  terpilih pun hingga kini masih ditahan di Markas Kepolisian Daerah Papua, Jayapura.

Pasca peristiwa tersebut, lewat Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 dan Nomor 66 Tahun 2011, Jakarta membentuk Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B).  Mantan Sekjen Dewan Pertahanan Nasional Letnan Jenderal (Purn) Bambang Darmono, yang pernah menangani Aceh, ditugaskan untuk memimpin unit khusus yang menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan melakukan “komunikasi konstruktif” di Papua.

Akan tetapi, Fadhal Alhamid meragukan hal ini.

“Mengenai UP4B, mohon maaf. Ini persoalannya orang Papua sudah tidak percaya dengan Jakarta. Ini seriuskah? Dia tipukah macam Otsus lagi atau bagaimana? Soal UP4B menurut saya ya jalan saja sudah. Tidak usah cerita-cerita. Kerja (saja). Orang Papua itu bukan bicara, tapi lakukan saja kerja yang baik. Nanti baru kita bisa percaya,” tegas Fadhal.

Pada peluncuran dan bedah buku Konflik Papua: Akar Masalah dan Solusi yang ditulis oleh Paskalis Kossay, Kamis (8/12), kepada LenteraTimur.com Muridan menyatakan dukungannya terhadap langkah presiden Susilo dalam memilih Bambang Dharmono sebagai ketua UP4B.

“Mungkin kita memang perlu orang militer untuk berurusan dengan militer. Karena banyak aparat TNI dan Kepolisian yang juga bermain di Papua. Jadi kalau sipil yang memimpin, apakah yakin dia bisa? Kalau bukan militer yang kuat, saya pikir sulit. Tentu tiap pilihan ada kekurangan dan penerimaan. Tapi yang terpenting bagi orang Papua sekarang, berikan saja tanda-tanda bahwa pemerintah serius mau berniat baik. Sementara itu, proses konsolidasi menuju dialog damai Papua – Jakarta harus tetap diupayakan oleh seluruh pihak,” ungkap Muridan.

Suasana peluncuran dan bedah buku “Konflik Papua: Akar Masalah dan Solusi”. Kiri-Kanan: Muridan S. Wijoyo, Yoris Rawayay, dan Paskalis Kossay.

Muridan juga menjelaskan bahwa dalam sebuah dialog politik, sudah pasti harus disusun sejumlah agenda perundingan. Dan, agenda itu mesti dimulai dari bagian yang paling tidak sensitif hingga ke yang paling sensitif.

“Agenda ini harus disepakati oleh pihak yang berkonflik. Kami di LIPI lebih memusatkan perhatian pada proses menuju dialog yang bermartabat. Kami belum mau bicara hasil. Yang penting, saling menghormati. Apapun agendanya, silakan saja. Yang penting jangan direkayasa. Kalau orang Papua bilang, yang penting jangan tusuk pisau dari belakang punggung saya,” jelas Muridan.

Pada seminar di DPR, Thaha yang hadir sebagai hadirin mengungkapkan keraguannya pada aspek kesetaraan pada proses pra-dialog ini. Hal ini didasari pada adanya fakta bahwa saat ini sudah ada dua bendera dari pemerintah yang memasuki Papua dengan niat menciptakan dialog dengan bingkai berpikir yang berbeda.

“Selama ini yang bicara tentang dialog di Papua, kita sudah tahu, ada Jaringan Damai Papua dengan buku pintarnya, Road Map Papua, yang ditulis LIPI. Rakyat Papua telah kenal itu dan sepakat dengan pendasaran dialog yang setara macam begitu. Tapi kini kita juga tahu bahwa Farid Husein (anggota UP4B-red) dengan titipan tiga pilarnya (presiden) SBY juga bekerja di Papua. Dia sudah keluar masuk hutan, bertemu pimpinan-pimpinan untuk mencari juru runding. Dia datang membawa kibaran baru. Pertanyaan saya, ini jalan sendiri-sendirikah? Rakyat juga bertanya, untuk apa lagi Farid mencari juru runding? Bagaimana dengan juru runding yang sudah ditetapkan oleh masyarakat Papua dalam Kongres Perdamaian?” tanya Thaha.

Kongres Perdamaian Masyarakat Papua pada 7 Juli 2011 memang sudah mengeluarkan lima nama sebagai juru runding. Kelimanya adalah Rex Rumakiek, John Otto Ondawame, Benny Wenda, Octovianus Mote, dan Leoni Tanggahma. Nama-nama ini memang belum sepenuhnya mutlak akan berangkat sebagai perwakilan Papua. Namun, setidaknya nama-nama ini telah tercetus dari hasil penunjukan rakyat Papua sendiri, bukan pemerintah.

Fadhal mengamini apa yang dikatakan Thaha terkait Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Beberapa waktu lalu Farid Husein memang sudah datang kepada kami dan dia menyatakan akan melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh Papua untuk dialog. Satu minggu kemudian Sesmenkopolhukam (Sekretaris Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan-red) datang, lalu kemudian bicara, ‘tidak ada dialog!’. Jadi ini barang apa sebetulnya? Kenapa Jakarta kemudian membuat pernyataan yang sangat bertentangan? Jakarta mau tipu kami lagikah?” tanya Fadhal.

Presiden Susilo sudah menegaskan agenda bahwa pemerintah akan tetap memegang tiga pilar utama dalam setiap kebijakan dan program kerja terkait Papua, termasuk dalam “komunikasi konstruktif” atau dialog ini. Pilar pertama adalah kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, pilar yang kedua adalah pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua dan Papua Barat serta pilar ketiga adalah pelaksanaan percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat sebagai prioritas nasional.

Hal ini sebetulnya berpunggungan dengan rekomendasi Jaringan Damai Papua dan LIPI. Dalam buku saku terbitan mereka, telah disebutkan bahwa “Sebelum dialog, tidak ada persyaratan apa pun kecuali kesediaan untuk berdialog dan dialog bukan cara untuk memaksa menyetujui bulat-bulat praktek pemerintah Republik Indonesia selama ini.” Artinya, kedua belah pihak yang akan berdialog harus sama-sama menanggalkan terlebih dahulu agenda-agendanya.

Terkait rencana dialog ini, anggota DPR Komisi I dari Fraksi Golkar Yoris Rawayay mengibaratkannya sebagai upaya membersihkan tanah Papua yang sudah ditumbuhi oleh segala macam belukar.

“Kita orang duduk, kita orang bicara, bagaimana cara kita membersihkan ini. Baru nanti kita orang bicara mau tanam apa. Yang penting, kita ini mau dialog. Soal hasil dialog, hanya Tuhan yang tahu. Siapa yang bisa jamin Papua akan merdeka atau Indonesia ini masih akan ada dua puluh tahun ke depan? Jadi mari, kita dialog dulu. Tanpa agenda apa-apa. Ini tidak ada cara lain. Kita harus dialog, jangan ada lagi kekerasan. Kasihan rakyat kita,” ujar Yoris.

“Paling tidak, dengan dialog kita tidak akan membunuh siapapun,” tambah Muridan.

Sementara itu, Thaha menambahkan pandangannya bahwa dalam dialog militer harus memegang komitmen.

“Militer yang pegang senjata. Bahaya, sebab anytime mereka bisa buat sesuatu. Bagaimana pun bentuk penyelesaian, tanpa komitmen militer, senjata bisa meledak di tengah jalan. Dan demokrasi tidak mungkin dapat berjalan selaras dengan sepatu lars. Dalam kondisi pra-dialog ini, kedua belah pihak harus ada baku tawar. Harus setara dulu. Dalam dialog, kita tidak boleh memakai ufuk-ufuk ekstrem. Jangan lagi pula persoalan ketidakadilan di Papua dibuang ke masalah intelejien asing, ke permainan asing. Ini problem republik tidak mampu urus Papua. Jakarta gagal mengindonesiakan orang Papua. Jakarta hanya mampu mengindonesiakan emas Papua, minyak Papua, hutan Papua!” tegas Thaha.

Dari sudut pandang antropologi, Iwan Meulia Pirous memaparkan kondisi bahwa negara memang telah mereduksi persoalan kultural dalam koridor ideologis yang sangat sempit dan hitam putih dengan istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau mati. Selama ini definisi keindonesiaan dan membela Indonesia pada praktiknya direduksi hanya pada batas ritual-ritual kenegaraan dan penghormatan berlebihan pada simbol kenegaraan. Menjaga integritas NKRI sebagai negara modern justru diidentikkan dengan menjaga secara membabi buta simbol-simbol kenegaraan.

“Ada yang salah dari cara bernegara kita,” tegas Iwan.

Koreksi Iwan ini juga disadari oleh Frans Magnis Suseno.

“Pendekatan kekerasan yang dilakukan TNI itulah yang justru mengkhianati NKRI. Inilah pendekatan yang melegitimasi pembunuhan terhadap mereka yang sama-sama satu bangsa. Kini, kita bisa bertanya, siapa yang tinggal berpuluh-puluh tahun dengan sepatu lars dan mengkhianati NKRI, yang katanya harga mati?” tanya Frans.

Frans pun menyatakan analisanya bahwa Indonesia tidak akan pernah mau melepaskan Papua.

Seminar “Orang Papua dan Penentuan Diri Sendiri”. Kiri-Kanan: Siprianus Bunai, Pdt. Socratez Yoman, David Tobing (moderator), Frans Magnis Suseno, dan Thaha Alhamid.

“Kalau perlu, Indonesia akan lebih memilih memasukkan sepuluh ribu tentara lagi ke Papua dan memberi perintah shoot on site. Dan mereka akan menyelesaikan masalah Papua itu seperti dulu mereka menyelesaikan masalah PKI (Partai Komunis Indonesia-red),” papar Frans.

Menimbang Federalisme
Dari sekian pendapat mengenai dua kutub ekstrim antara Papua merdeka harga mati dan NKRI harga mati ini, sudah berhembus wacana federalisme sebagai jalan tengah antara Papua dan Indonesia dari beberapa tokoh Papua.

“Begitu banyak orang Papua yang mati dibunuh sebagai harga untuk menjadi warga negara Indonesia. Namun, walaupun itu semua tidak bisa dilupakan, tetapi harus bisa dimaafkan. Kita harus dialog. Indonesia dan Papua ini baru berintegrasi secara politik dan itu pun bermasalah. Kita ini masih jauh sekali dari konsep integrasi kultural. Saya kira federasi atau self government bisa jadi solusi yang baik untuk keluar dari masalah ini. Federalisme bisa saja jadi wacana dialog nanti,” ujar Phil Errari.

Pandangan Phil ini senada dengan Agapitus E. Dumatubun.

“Di zaman seperti ini, sudah tidak ada lagi negara kesatuan. Saya kira baik jika kita kembali lagi ke negara federasi. RIS (Republik Indonesia Serikat-red) itu lebih baik. Kita ini tinggal sudah bukan di zaman batu lagi. Kita mesti berpikir lebih rasional. Kalau federasi itu semua wilayah punya otonomi yang tidak setengah hati. Ada kedaulatan kultural. Itu pilihan logis untuk Indonesia yang besar dan beragam ini. Ini era globalisasi, mau NKRI harga mati sampai kapan? Lebih baik kita buat wacana federasi ini. Negara kesatuan itu kuno sekali,” tegas Agus, nama sapaan Agapitus.

Pada kesempatan berbeda, Paskalis pun nyatakan persetujuannya.

“Saya kira apa salahnya dengan federasi. Biarkan dia bergerak, dia tumbuh dengan alam sendiri. Mungkin itu bisa dalam kerangka federasi. Mari hargai hak-hak adat,” tukas Paskalis.

Thaha sendiri pun ungkapkan bahwa federalisme memang teramat bisa menjadi solusi lain untuk mengkonstruksi ulang hubungan Papua dan Indonesia.

“Tapi kita harus bicara sama-sama. Bukan hanya Papua yang harus bicarakan ini. Jika Indonesia tidak berbenah diri, Papua merdeka itu niscaya. Saya yakin seyakin-yakinnya. Pasti, Papua akan merdeka. Papua akan merdeka bisa karena dua hal. Pertama, bisa karena perjuangan Papua sendiri atau karena kehancuran Indonesia. Kita tinggal tunggu di tikungan saja,” pungkas Thaha.

(57)

Ken Miryam Vivekananda Fadlil Ken Miryam Vivekananda Fadlil adalah mantan pengajar di Program Studi Indonesia Fakultas Ilmu Kebudayaan Universitas Indonesia. Kini, pemerhati kearifan lokal untuk pendidikan anak usia dini ini menjadi staf redaksi LenteraTimur.com di Jakarta sekaligus ketua divisi pendidikan Perkumpulan Lentera Timur.

Comments with Facebook

Comment(1)

  1. saya sepaham dengan paragraf akhir, Papua merdeka hanya tinggal waktu. Entah karena Indonesia yang bubar, atau Papua makin kuat dengan sendirinya.

    Siapa yang bisa menjamin sampai kapan Indonesia ada? bahkan Sovyet yang kuat pun bisa bubar jalan…

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: +1 (from 1 vote)

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *