Home Eksklusif 53 Tahun Deklarasi Djuanda, Laut Masih Menjadi Pemisah

53 Tahun Deklarasi Djuanda, Laut Masih Menjadi Pemisah

110
4

“Usahakan agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya, bangsa pelaut dalam arti seluas-luasnya. Bukan sekadar menjadi jongos di kapal, tetapi bangsa pelaut dalam arti cakrawati samudra. Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri.

Kalimat ini menggema ketika Presiden Soekarno membuka Institut Angkatan Laut (IAL) pada 1953 di Surabaya, Jawa Timur. Kalimat tersebut merupakan penegasan atas identitas negeri bahari yang semestinya kini telah menjelas sebagai wajah Indonesia.

Tepat di hari Senin, 13 Desember 2010, Deklarasi Djuanda menginjak usia 53 tahun. Deklarasi yang menyematkan cita-cita persatuan ribuan pulau di negeri ini telah mengalami perjuangan aral melintang untuk dapat diakui secara de facto dan de jure oleh dunia. Hasilnya, negara Indonesia kini diakui sebagai negara kepulauan.

Namun, sayang, puluhan tahun berlalu, Indonesia nampak belum sanggup mengeksplorasi jatidiri bahari sebagai bagian dari strategi kebudayaannya. Permasalahan-permasalahan terkait laut kerap hadir dalam keseharian.

Lantas, bagaimana pandangan Prof. Dr. Hasyim Djalal, MA, sebagai salah satu tokoh pelaku perundingan Deklarasi Djuanda, mengenai hal ini?

Sebagai anggota Dewan Kelautan Indonesia dan diplomat senior yang kerap menjadi wakil Indonesia dalam menyelesaikan kasus tapal batas dengan negara tetangga, Hasyim Djalal seakan menjadi kamus berjalan untuk khazanah hukum laut internasional. Pada 1961, pria kelahiran Ampat Angkat, Bukittinggi, Sumatera Barat, pada 25 Februari 1934, ini meraih gelar doktor dari Universitas Virginia, Amerika Serikat dengan disertasi berjudul The Limit of Territorial Sea in International Laws. Mantan Duta Besar/Deputi Wakil Tetap RI untuk PBB, New York, 1981-1983 ini juga telah menulis beberapa buku, di antaranya Indonesian Struggle for the Law of the Sea (1979) dan Indonesia and the Law of the Sea (1995) serta Preventive Diplomacy in Southeast Asia: Lesson Learned (2003).

Berikut petikan wawancara Ken Miryam Vivekananda Fadlil dengan Hasyim Djalal, Senin (13/12), yang sedang menghadiri peringatan Hari Nusantara di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Hasyim Djalal. Foto: Tokohindonesia.com

Terkait dengan Hari Deklarasi Djuanda, 13 Desember 2010 , bagaimana pendapat Bapak mengenai relevansi Deklarasi Djuanda itu dengan kondisi Indonesia saat ini sebagai negara kepulauan?
Dekalarasi Djuanda adalah satu pernyataan yang sangat strategis, yang sangat jauh ke depan. Oleh karena itu, dia mempunyai nilai yang sangat tinggi sebagai pemersatu dan persatuan bangsa. Ia kemudian juga memperluas lahan dan sumber-sumber untuk meningkatkan ekonomi Indonesia.

Mengenai batas-batas wilayah dalam Dekalarasi Juanda, apakah saat ini sudah mencapai kata final atau masih harus diperjuangkan?
Kalau batas daripada nusantara itu sudah diterima dan sudah berkali-kali didaftarkan di UN (United Nations-red). Sampai hari ini tidak ada lagi yang menentang. Wilayah nusantara itu yaitu garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau Indonesia terluar. Itu sudah tidak ada permasalahannya.

Lantas, dimana masalahnya?
Yang menjadi masalah adalah batas dari kewilayahan dan kewenangan Indonesia di luar itu.  Garis nusantara menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau Indonesia terluar di sepanjang sebelah dalam garis wilayah Indonesia. Menurut hukum, di luar garis itu, Indonesia juga mempunyai garis wilayah lagi, yaitu sepanjang 12 mil. Nah, itu yang dinamakan perairan laut teritorial. Sebagian sudah ditetapkan batasnya melalui perundingan dan perjanjian negara tetangga, yaitu di dalam batas  yang lebarnya kurang dari 24 mil dari titik-titik Indonesia ke titik-titik tetanggga. Sebagian besar sudah ditetapkan batas itu, kecuali di beberapa tempat. Di luar 12 mil itu ada lagi kewenangan Indonesia yang diakui oleh dunia internasional, yaitu kewenangan atas dasar laut dan kekayaan alam di luar perairan nusantara. Sebagian besar sudah kita tetapkan melalui agreement dengan tetangga. Untuk airnya, hukum laut memberikan kewenangan lagi di luar perairan nusantara sampai sejauh 200 mil dari garis nusantara Indonesia itu. Itu untuk keperluan terutama perikanan. Di daerah-daerah yang jaraknya kurang dari 400 mil antara kita dengan tetangga dan lebih dari 24 mil tentunya harus kita bicarakan batas itu dengan tetangga. Ini yang sulit. Itu yang sampai sekarang belum selesai.

Itukah penyebab sengketa-sengketa perbatasan yang dialami Indonesia selama ini?
Umumnya itu. Lemahnya wawasan mengenai perairan nusantara.

Jadi, strategi diplomasi seperti apa yang harus dilakukan?
Melakukan perundingan. Di dalam perairan nusantara, orang yang mencuri ikan itu benar jika ditangkap. Masalahnya di sana bukan lagi masalah garis batas, tapi masalah penegakan hukum dan masalah pertahanan.

Di situkah kelemahan kita, Pak?
Ya. Memancaing ikan itu bisa terjadi dimana-aman. Di seluruh dunia terjadi. Persoalannya, ditangkap atau tidak. Indonesia lemah di pertahanan dan penegakan hukum.  Terutama penegakan hukum.

Apakah kelemahan itu terkait dengan tidak adanya perspektif maritim?
Ya. Kaitan yang pertama tentunya karena laut yang menjadi wilayah negara kepulauan Indonesia saat ini menjadi sangat luas dibanding dengan laut yang diwarisi di zaman wilayah Hindia Belanda. Luas laut kewenangan Indonesia sekarang sudah enam puluh kali lebih luas dari laut yang diwarisi Indonesia atau Hindia Belanda di tahun 1945 itu.

Luasnya laut itu kini menjadi seperti tidak dirawat ya, Pak?
Ya. Kita harus meningkatkan kemampuan penegakan hukum, pengelolaan, pemanfaatan kekayaaan alam. Pemeliharaan lingkungannya juga. Ini tentu berarti juga peningkatan kemampuan anggaran, peningkatan kemampuan SDM (sumber daya manusia-red), peningkatan kemampuan sains dan teknologi, peningkatan kemampuan pengelolaan antara pusat dan daerah. Itu faktor-faktornya.

Bisa dikatakan, itu adalah faktor-faktor untuk menuju negara maritim ya, Pak?
Ya. Betul.

Menurut Bapak, apa kaitan Deklarasi Djuanda dengan istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)?
Dia memang unsur pemersatu bangsa. Laut-laut antara pulau Indonesia di zaman Hindia Belanda itu kan laut bebas. Siapa saja boleh mengambil kekayaan alamnya, termasuk ikannya. Orang boleh melakukan segala tindakan di situ. Sekarang dengan Deklarasi Djuanda, laut  itu menjadi penghubung antarbangsa, antarpulau. Ia menjadi pemersatu dan semua itu adalah milik Republik Indonesia.

Apakah istilah NKRI baru muncul setelah Deklarasi Djuanda, Pak?
NKRI muncul jauh sebelum Deklarasi Djuanda. NKRI muncul sebagai satu negara kesatuan yang didasarkan pada proklamasi, Undang-Undang dasar, dan Sumpah Pemuda. Di situ disebut satu tanah air. Tapi, waktu itu, tanah air yang dimaksud hanya tanah dan air yang ada di darat. Air yang dimaksud hanya air yang di sepanjang pantai. Itu yang menurut Belanda dianggap wilayah kita; air danau, air kolam, air sungai. Deklarasi Djuanda menegaskan bahwa tanah air adalah juga termasuk laut dalam. Antara darat, laut, dasar lautnya, udaranya, seluruh kekayaannya, semua untuk mempersatukan seluruh Indonesia.

Jika demikian, dengan adanya beberapa wilayah yang belakangan ini menuntut untuk merdeka, apakah hal ini terkait dengan lemahnya paradigma maritim kita juga, Pak?
Daerah-daerah yang mau lepas dari pusat sejak dulu juga sudah begitu. Tapi  itu hanya sikap-sikap tertentu, tidak merupakan pencerminan dari seluruh Bangsa Indonesia. Indonesia ini seharusnya jadi satu negara yang tambah besar, bukan malah tambah kecil. Bukan malah dipecah-pecah. Dulu sekali, pada zaman kolonial, kita dipecah-pecah supaya gampang dikuasai oleh kolonial. Sekarang kita tidak boleh berpikir begitu. Bangsa Indonesia harus berpikir menyatu.

Dahulu, kita dikenal sebagai bangsa maritim, Pak. Mengapa dan sejak kapan kita beralih menjadi bangsa agraris?
Di zaman penjajahan, penjajah itu mempunyai berbagai teori. Pertama, untuk menguasai Indonesia atau Hindia Belanda, kuasailah lautnya hingga hubungan antara satu pulau dengan pulau lain dapat dipecah. Selat Jawa, Selat Makassar, Selat Sunda, dulu digunakan sebagai pemisah. Itu satu filosofinya. Yang kedua, bagaimana cara supaya orang Indonesia tak jadi pelaut lagi? Jadikan dia petani. Petani di darat. Suruh dia menanam tanaman-tanaman yang bisa dijual penjajah di Eropa. Jadi yang menjajah mereka, yang menanam kita, tapi yang menguasai laut mereka. Itu terjadi ratusan tahun lamanya. Kalau kamu ingat, pada abad 19, selama 80 tahun berlaku kulturstelsel. Ini membuat pribumi menjadi penanam untuk dapat diekspor supaya Belanda bisa menjual rempah-rempah di Eropa agar bisa memanfaatkan hasilnya.

Menurut perkiraan Bapak, berapa lama lagi kita dapat mengubah paradigma kita kembali ke maritim?
Berapa lamanya tergantung kita. Seberapa lama kita mau menyadari. China, misalnya. Sebagian besar dulu dia pelaut juga, di zaman Cheng Ho. Kemudian dia menjadi petani, sampai zaman Mao Tse Tung. Tapi kemudian sekitar 30 tahun yang lalu dia mencoba mengubah mental set, bahwa mereka mampu memanfaatkan dan menguasai laut beserta seluruh kekayaan alamnya. Sekarang boleh dikatakan China, disamping menjadi negara kontinental, juga menjadi negara maritim, negara pelaut. Kemampuan penegakan hukumnya dan angkatan lautnya sudah  sangat meluas di samudera sekarang. Jadi itu terserah kita. Sejauh mana seluruh rakyat kita melihat dirinya tidak hanya melihat gunung, tapi juga melihat laut.

Terakhir, apa harapan Bapak mengenai hal ini terhadap pemerintah?
Jangan lupa sejarah. Jangan lupa kepentingan kita. Dan ingat masa depan. Laut itu (memiliki) banyak potensi yang bisa dimanfaatkan. Kalau kita belum ketemu sekarang atau belum tahu, (itu) mungkin saja kita belum menaruh perhatian yang penuh. Kalau kita tidak kuasai laut, kita akan kembali lagi ke masa kolonial. Laut jadi pemecah bangsa lagi. Dan sekarang gejala itu sudah ada. Maka kita harus berpikir besar.

(110)

Ken Miryam Vivekananda Fadlil Ken Miryam Vivekananda Fadlil adalah mantan pengajar di Program Studi Indonesia Fakultas Ilmu Kebudayaan Universitas Indonesia. Kini, pemerhati kearifan lokal untuk pendidikan anak usia dini ini menjadi staf redaksi LenteraTimur.com di Jakarta sekaligus ketua divisi pendidikan Perkumpulan Lentera Timur.

Comments with Facebook

Comment(4)

  1. Assalamualaikum..
    Beberapa waktu lalau, saya berkunjung ke Naval Acdemy ( surabaya ), sempat saya bebincang – bincang ringan mengenahi pulang miangas yang kita sengketakan dengan filipina dengan salah seorang cadet Naval Academy. Dia ( cadet ) mengatakan bahwa, lemahnya pengawasan terhadap pulau – pulau terluar Indonesia, karena adanya politik dari pihak AL sendiri. Tentang sedkitnya dana yang turun kepada patroli yang bertugas, minimnya bahan bakar yang digunakan. Point dari obrolan saya adalah, ternyata tidak hanya masyarakat sipil yang menerapkan sistem kelabu ( KKN, dll ) namun juga para Perwira kita. Salah satu hal yang menjadi masalah kita bangsa Indonesia saat ini adalah mental dan kesejahteraan. Hukum sudah mengatur berbagai aspek, dan saya kira tinggal merapikannya saja. Tentang Hukum laut kita sudah punya banyak aturan, mulai dari UNCLOS 1982 dengan protokol tambahannya, UU 22 tahun 1999,UU 17 tahu 1985, dan banyak lagi. Hanya saja penerapanya yang bermasalah, dari mulai penegak hukumnya sampai pada bergening politik yang kita miliki. Mengapa kita terlihat lemah dalam penerapan hukum bila bersangkutan dengan dunia Internasional, padahal kita adalah negara pencetus ” archipelago state ” yang sudah diakui di dunia internasional. Menurut saya pribadi, itu karena kita sejauh ini tergantung dengan Negara lain. KIta lihat saja, dari dunia okonomi, utang kita masih banyak, dari hankam, kita masih bergantung dalam persenjataan, sosial budaya, kita sudah banyak dimasuki orang2 asing yang berlomba – lomba mempelajari budaya kita. Untuk negara sebesa Indonesia,hal – hal pendukung diatas tentunya masih sangat kurang bila kita ingin Indonesia menjadi kuat dalam berbagai aspek.
    Kita butuh sesuatu yang besar untuk mengembalikan kejayaan Indonesia.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: +1 (from 1 vote)
  2. Bagamana status dari Deklarasi Djuanda sekarang? Nampaknya tdiak dipahami oleh penyelenggara negara sekarang ini, atau memang ada hambatan konstitusional?

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
  3. Saya rasa, penduduk muslim terbesar di muka bumi yang tinggal di batas dua samudra ini, harus kembali menyimak AlQurannya mereka yang banyak menyuruh mereka menjemput karunia Allah di lautan. Menurut AlQuran, (yang memuat kata LAUT 41 kali dan kata DARAT 13 kali), dari lautan kita bisa memperoleh: 1. Bahan pangan; 2. Perlengakapan yang bisa kita pakai; 3. Alat Transportasi Kapal untuk membangun negeri dan silaturahmi; 4. Karunia yang banyak. Lalu kenapa penduduk ini lupa bersyukur? “Nikmat mana lagi yang kamu dustakan?”
    Selamat buat bung Fazham Fadlil yang mengarungi samudra !!
    Agus Djamil
    Penulis buku AlQuran dan Lautan (Mizan, 2004)
    salam,
    Agus Djamil

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 1.0/5 (1 vote cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: -1 (from 1 vote)
  4. ….i am getting a small sailboat ready. sabang to merauke. singlehanded, nonstop. next march. Insha Allah

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *