Home » Agenda, Featured, Jakarta » 20 Mei 2011, Jakarta – Dialog Pemuda II: Identitas Kebudayaan Indonesia di Perbatasan

20 Mei 2011, Jakarta – Dialog Pemuda II: Identitas Kebudayaan Indonesia di Perbatasan

Dialog Pemuda II - Identitas Kebudayaan Indonesia di Perbatasan

Dialog Pemuda II
“Identitas Kebudayaan Indonesia di Perbatasan”

Bintan – Batam – Entikong – Nunukan – Sangihe – Atambua – Merauke – Bajo

Hari/Tanggal
Jumat, 20 Mei 2010

Waktu
15.30 WIB – 21.30 WIB

Tempat
Galeri Cipta 2, Taman Ismail Marzuki, Jl. Cikini Raya No. 73, Jakarta Pusat

Pembicara Kunci
Dave Lumenta

Pembicara
Zamzami A Karim – Bintan (Kepulauan Riau)
Saibansah Dardani – Batam (Kepulauan Riau)
Hendrikus Adam – Entikong (Kalimantan Barat)
Rahman T. – Nunukan (Kalimantan Timur)
Jeverson Petonengan – Sangihe (Sulawesi Utara)
Andre Parera – Atambua (Nusa Tenggara Barat)
Jeffry Papare – Merauke (Papua Barat)
Umar Pasandre – Bajo (Gorontalo)

Moderator
Martin Aleida
TM. Dhani Iqbal

Dialog mengenai identitas adalah agenda regular Perkumpulan Lentera Timur yang selalu digelar pada Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei. Dan seperti tahun lalu, peringatan yang Lentera Timur lakukan tak ada hubungannya dengan kelahiran organisasi Budi Utomo, dan tak pula berminat untuk mengorek-ngorek kejadian 103 tahun lalu itu.

Hari Kebangkitan Nasional yang (selalu) diperingati ini adalah dalam kerangka keindonesiaan yang oleh Lentera Timur dipandang hanya ada sejak 1945 dan seterusnya. Dalam kerangka keindonesiaan, Lentera Timur mencoba menyigi apa itu ‘kebangkitan’ dan apa itu ‘nasional’. Dan dalam apa yang disebut ‘Kebangkitan Nasional’ itulah, Lentera Timur, di tahun ini, memilih tema identitas kebudayaan perbatasan.

Kenapa perbatasan?
Betapapun Hari Kebangkitan Nasional sudah berlangsung berkali-kali, dan dirayakan dengan bermacam polah, kondisi perbatasan sebagai wajah depan negara Indonesia telah lama menjadi masalah. Tak terurus dan tak berdaya. Alih-alih menjadi beranda depan yang nyaman, ramah, dan bergengsi, wilayah perbatasan justru terjerembab. Negeri yang panjangnya kurang lebih setara antara Inggris sampai Arab Saudi ini cenderung hanya menoleh ke perbatasannya jika ia terancam atau sudah diambil alih oleh negara lain. Ia hanya menjadi wacana yang reaktif dan fluktuatif semata.

Pada saat yang sama, konstruksi sosial tentang perbatasan selama ini sering kali (jika tak mau disebut melulu) didefinisikan oleh kekuasaan yang berada di pusat. Ketika terjadi sengketa di Bintan atau Ambalat, termasuk Sipadan dan Ligitan, misalnya, suara yang bermunculan adalah suara-suara yang jauh dari masyarakat perbatasan. Dan ini menunjukkan bahwa kawasan perbatasan tak hanya menjadi marginal secara fisik, tetapi juga secara wacana. Kawasan perbatasan seakan absen dari diskursus negerinya sendiri.

Ketika suara-suara yang jauh itu saling sahut menyahut di ruang-ruang publik, apa yang terjadi di perbatasan? Di Entikong, Kalimantan Barat, ratusan warga negara Indonesia berangsur-angsur pindah menjadi warga negara Malaysia. Hal serupa juga terjadi di kawasan lain, macam Nunukan di Kalimantan Timur.

Secara geopolitik, Indonesia dan negara-negara tetangga memang berbeda. Namun secara geokultural, mereka serupa. Dan bangunan kultural itu sudah terbangun jauh sebelum negara ada. Untuk memahami bagaimana kedua ranah itu kini menjadi tak identik, kita dapat berpaling pada bagaimana konstruksi pembagian negara di masa lampau.

Terbelahnya kawasan-kawasan kultural di Asia Tenggara secara politik tak lepas dari praktik bagi-bagi kue kekuasaan antara Inggris dan Belanda. Di Pulau Kalimantan, pun Sebatik, kedua kerajaan itu membuat gerakan membagi kekuasaan melalui The Boundary Convention di London pada 20 Juni 1891, The Boundary Agreement di London pada 28 September 1915, dan The Boundary Convention di Den Haag pada 26 Maret 1918.

Kelak, berdasarkan bagi-bagi kue Belanda dan Inggris itu, pemerintah Republik Indonesia, yang bersemangat penuh melakukan nasionalisasi atas apa-apa yang menjadi milik Belanda, bertemu dengan pemerintah Malaysia dan membuat kesepakatan pada 28 November 1973 di Jakarta, Indonesia, dan 18 November 1974 di Sabah, Malaysia, mengenai perbatasan di Kalimantan.

Selain Kalimantan, kompleksitas perbatasan juga muncul di Sumatera. Sebut saja Bintan. Secara faktual, Bintan adalah bagian dari Indonesia. Namun, secara historis, ia merupakan halaman dari Kesultanan Johor, Malaysia.

Pemisahan Kesultanan Johor, yang dilakukan sebelum membelah Kalimantan, juga tak lepas dari praktik bagi-bagi kue kekuasaan antara Inggris dan Belanda. Melalui Traktat London 1824, kedua negara Eropa itu membagi Johor menjadi dua. Johor yang beribukota di Singapura dimiliki Inggris, sedangkan Riau-Lingga, yang merupakan pecahan Johor, dikuasai Belanda. Selanjutnya, apa-apa yang dimiliki Inggris menjadi milik Malaysia dan apa-apa yang dimiliki Belanda menjadi milik Indonesia.

Tak hanya Kalimantan dan Sumatera, Belanda dan Inggris juga membelah Papua. Pada 16 Mei 1895, kedua negara itu sepakat membagi Pulau Papua menjadi dua: bagian barat dikuasai Belanda dan bagian timur dikuasai Inggris. Bagian barat selanjutnya menjadi bagian Indonesia dan bagian timur diserahkan kepada Australia, yang kemudian menjadi negara sendiri bernama Papua New Guinea.

Seperti Papua, pembelahan juga terjadi di kawasan Timor Leste. Hanya saja, kali ini bagi-bagi kue tidak dilakukan Belanda dengan Inggris, melainkan dengan Portugal. Perjanjian-perjanjian kedua negara Eropa itu terjadi pada 20 April 1859, 10 Juni 1883, 1 Juli 1893, dan 1 Oktober 1904. Timor Leste, yang dikuasai Portugal, kemudian menjadi bagian dari Indonesia, sebagaimana Nusa Tenggara Timur yang dikuasai Belanda. Tapi, Timor Leste tak mau menjadi bagian Indonesia dan kemudian memilih menjadi negara sendiri melalui referendum.

Ketika Belanda dan Inggris pergi, negara-negara baru muncul. Dan itu menimbulkan kesulitan. Sebab, posisi perbatasan yang dibuat Belanda dan Inggris, yang dilakukan berdasarkan kepentingan ekonomi dan politik mereka sendiri, kerap menggunakan tanda-tanda alam. Dan tanda alam itu kini banyak yang sudah lenyap, bergeser, atau butuh penafsiran ulang. Karenanya, pada 2004 misalnya, Indonesia dan Malaysia, sebagai contoh, sudah membuat 19.328 buah tugu sebagai penegasan batas kedua negara (Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, 2004).

Dengan konstruksi macam ini, bagaimana perspektif masyarakat perbatasan, khususnya pemuda sebagai ahli waris negeri, memandang negaranya dan negara tetangganya?

Sebagai ruang gagasan, perspektif ini layak untuk kita simak dan hormati bersama.

Sampai jumpa di Cikini!

Narahubung:
David Tobing
0815.1353.8862
dialogpemuda@lenteratimur.com

20 Mei 2011, Jakarta - Dialog Pemuda II: Identitas Kebudayaan Indonesia di Perbatasan, 4.5 out of 5 based on 2 ratings
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.5/5 (2 votes cast)

Short URL: http://www.lenteratimur.com/?p=4557

Posted by on May 12 2011. Filed under Agenda, Featured, Jakarta. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Comments with Facebook

Or Usual Comment

Radio Lentera Timur

Winamp Windows Media Player iTunes VLC BlackBerry Real One Android iPhone

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License. Lentera Timur.

Switch to our mobile site